Hasil Ujian Dinas dan UPKP Diumumkan, Lima ASN Dijadwalkan Ikuti Remedial

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu resmi mengumumkan hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang digelar pada 22–23 Desember 2025 di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Barat. Pengumuman tersebut mencakup seluruh peserta yang mengikuti kedua jenis ujian tersebut.

Penetapan hasil ujian tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 800.1.4/1541/BKPSDM tentang Hasil Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun Anggaran 2025. Dalam keputusan tersebut tercantum nama-nama ASN yang dinyatakan lulus atau memenuhi Passing Grade (PG), yakni nilai ambang batas minimal yang harus dicapai melalui metode Computer Assisted Test (CAT).

Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Muttaqin, ST., MM., pada Senin (12/1/26) menyampaikan bahwa hasil ujian sudah dapat diakses oleh peserta dari seluruh instansi. Peserta dapat mengunduh nilai nominatif beserta sertifikat ujian melalui tautan resmi yang disediakan BKPSDM.

“Bagi lima ASN yang belum dinyatakan lulus, BKPSDM memberikan kesempatan untuk mengikuti remedial atau mengulang ujian pada periode berikutnya. Adapun keputusan hasil ujian ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” jelas Zaenal.
Ia menambahkan, guna memastikan informasi hasil ujian tersampaikan secara menyeluruh, BKPSDM meminta setiap SKPD untuk membantu menyampaikan hasil ujian kepada ASN peserta di lingkungan kerjanya masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Atang Suwandi, S.STP., M.Si., secara terpisah mengimbau seluruh ASN peserta ujian, khususnya yang bertugas di Diskominfo, agar segera mengecek hasil ujian dan mempersiapkan tahapan selanjutnya. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui portal resmi Diskominfo atau langsung menghubungi BKPSDM.

“Atas nama Diskominfo, kami bersyukur dua ASN peserta ujian dinas, yakni Ridwan dan Jubaedah, dinyatakan lulus dan memenuhi Passing Grade metode CAT. Keduanya telah siap melangkah ke proses berikutnya,” ujar Atang.

Keberhasilan serupa juga diraih ASN dari Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu, Esah Mulyaningsih. 

Ia mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari persiapan yang matang. “Kunci utama menghadapi ujian dinas adalah belajar secara konsisten agar Passing Grade dapat terpenuhi,” pungkasnya.

(S/Diskom/Andika)

Pemkab Tapanuli Utara Harapkan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara Terintegrasi Pemulihan Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni P. Lumbantoruan, M. Eng mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, digelar di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan  (Senin, 12/1/2026).
‎
‎Rakor tersebut juga dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
‎
‎Dalam paparannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan akses di empat desa pada dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara akibat dampak bencana. Proses pendataan rumah rusak juga masih terus diperbarui untuk memastikan seluruh warga terdampak dapat terakomodasi dalam program penanganan.
‎
‎Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyesuaian APBD Tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp430 miliar guna mendukung penanganan bencana, yang mencakup sektor infrastruktur, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, serta belanja tidak terduga. Selain itu, target penyelesaian dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan pada 26 Januari 2026.
‎
‎Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak bencana yang melanda wilayah pegunungan dan kawasan hilir, baik berupa longsor maupun banjir bandang. Ia menekankan pentingnya pemulihan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.

Sementara itu, Kepala BNPB menyampaikan bahwa sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah pusat akan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing. BNPB juga menegaskan bahwa masyarakat yang telah melakukan perbaikan rumah secara mandiri tetap dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah.
‎
‎Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya menjadikan data kerusakan lahan pertanian dan dampak ekonomi sebagai dasar pemberian bantuan rumah, bantuan ekonomi, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Wakil Bupati juga meminta kejelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) relokasi warga yang berada di zona rawan bencana, meskipun rumahnya tidak mengalami kerusakan, serta mekanisme penyaluran bantuan stimulan rumah rusak apakah berupa uang tunai atau material bangunan.
‎
‎”Kami sangat setuju para korban bencana yang terdampak pada sumber perekonomiannya akan dimasukkan pada PKH tetap, semoga ini terwujud. Kami juga harapkan adanya SOP yang jelas bagi rumah yang direlokasi walaupun rumah sebelumnya tidak rusak namun beresiko terhadap bencana,” ucap Wabup Tapanuli Utara.
‎
‎Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya percepatan penyusunan dokumen R3P dengan batas waktu 26 Januari 2026, pelaksanaan intervensi Huntara, Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Hunian Tetap (Huntap) untuk mengatasi kondisi pengungsian, serta penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada zona rawan bencana yang tidak lagi diperkenankan menjadi kawasan permukiman.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan dokumen R3P dan mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi, guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup aman, layak, dan produktif.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati dan Masyarakat Tapanuli Utara Sambut Penuh Sukacita dan Apresiasi Kunjungan dan Bantuan Kemanusiaan KDM

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., mewakili masyarakat Tapanuli Utara menyambut penuh sukacita dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas kunjungan kemanusiaan dan penyaluran bantuan miliaran rupiah bagi korban bencana alam di enam kecamatan, yang meliputi relokasi dan pembangunan 58 unit rumah dengan nilai Rp75 juta per unit, rumah ibadah, fasilitas desa, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak, Tarutung (Senin 12 Januari 2026).
‎
Bupati JTP Hutabarat menyambut rombongan KDM di Bandara Sisingamaraja XII Silangit. ‎Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG, dan Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M., serta pimpinan Bank Jawa Barat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Di Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting, KDM menyerahkan bantuan Rp1,5 miliar untuk pembangunan dan relokasi 20 unit rumah ditambah bantuan pembangunan kantor desa 250 juta, pengadaan fasilitas desa 15 juta dan santunan bagi keluarga korban meniggal dunia 25 juta.
‎
‎Bantuan juga disalurkan ke beberapa wilayah lain, yakni Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban sebesar Rp400 juta, Desa Robean Kecamatan Purbatua sebesar Rp300 juta, dan Desa Sukamaju (Kecamatan Pahae Jae) sebesar Rp625 juta, untuk pembangunan rumah dan rehabilitasi rumah ibadah, disertai bantuan sosial bagi masyarakat yang diterima langsung para warga, Tokoh Agama dan Pemerintah Desa.

Di Kantor Dekranasda Tapanuli Utara, KDM kembali menyalurkan bantuan pembangunan rumah di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan dengan total 25 unit. KDM juga membeli berbagai produk tenun perajin lokal serta memberikan bantuan kepada penenun lansia penyandang disabilitas.
‎
‎Kang Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar bencana yang melanda Tapanuli Utara segera berlalu dan masyarakat segera bangkit.
‎
‎”Saya berharap musibah ini segera berlalu. Semoga masyarakat Tapanuli Utara memasuki masa baru yang lebih cerah, bangkit dengan semangat, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
‎
Setiap kunjungan rombongan disambut para warga dengan hangat dan penuh suka cita terlebih dengan khas KDM yang penuh dengan candaan menyapa seluruh masyarakat.

‎Bupati Tapanuli Utara dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas kepedulian tersebut.
‎
”Terimakasih Bapak Gubernur bersama Bapak Bupati Cianjur dan Wali Kota Depok, Bapak pimpinan Bank Jawa Barat, para ASN Kota Depok, para anggota Pramuka atas perhatian dan bantuan materi yang diberikan.‎“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami dan akan mempercepat pemulihan pascabencana. Atas nama Pemerintah dan masyarakat Tapanuli Utara, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kang Dedi Mulyadi dan seluruh rombongan,” kata Bupati.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mengawal seluruh bantuan agar tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati Tapanuli Utara Tinjau Pembangunan Jembatan Pascabencana di Purbatua

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Dandim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada 24 Desember 2025 lalu di Kecamatan Purbatua, Sabtu (10/01/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Dandim didampingi unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Forkopimca Kecamatan Purbatua serta Kepala Desa Janjinauli bersama tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan pengecekan progres pembangunan jembatan di Aek Sipurik-purik yang merupakan akses vital bagi masyarakat Desa Janjinauli dan wilayah sekitarnya. Jembatan tersebut mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang terjadi saat bencana hidrometeorologi pada akhir Desember 2025.

Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas pemerintah daerah demi memulihkan aktivitas dan perekonomian masyarakat. “Kami ingin memastikan pembangunan jembatan ini berjalan sesuai rencana, aman dan dapat segera dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Selain meninjau jembatan, rombongan juga melakukan pengecekan jalur Sungai Aek Sipurik-purik yang direncanakan akan dinormalisasi. Dalam perbincangan langsung dengan masyarakat, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan normalisasi sungai guna mencegah terulangnya bencana serupa di kemudian hari.

Bupati juga mengajak masyarakat setempat, khususnya para petani, untuk bergotong royong setelah proses normalisasi sungai selesai.

“Setelah sungai dinormalisasi, kami berharap masyarakat bersama para petani dapat bergotong royong membenahi langkah-langkah lanjutan. Pemerintah kecamatan dan desa akan membantu melalui dukungan fasilitas yang dibutuhkan,” tutur Bupati JTP Hutabarat.

Dandim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon menyampaikan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pemulihan pascabencana.

“TNI siap mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi, agar keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Super Apps Wong Reang, Gerbang Digital Layanan Terpadu Pemkab Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mengakselerasi transformasi digital sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama dalam upaya tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Atang Suwandi, saat menjadi narasumber dialog khusus di TVRI Bandung, Jawa Barat, yang diikuti secara daring melalui Indramayu Command Centre (ICC), Jum’at (9/1/2026).

Dalam pemaparannya, Atang menjelaskan bahwa Pemkab Indramayu terus menghadirkan berbagai inovasi digital, mulai dari integrasi layanan publik melalui Super Apps hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan tidak semata mengikuti perkembangan zaman, melainkan langkah strategis yang didukung oleh regulasi yang jelas. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Satu Data Indramayu serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengakhiri pola kerja aplikasi pemerintahan yang terpisah-pisah, sehingga seluruh layanan dapat terintegrasi dalam satu sistem yang efisien dan andal.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi sorotan adalah Super Apps Wong Reang, aplikasi layanan satu pintu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan. Di dalamnya tersedia beragam fitur, seperti Sehat Yu untuk layanan kesehatan, Pasar Yu untuk informasi harga kebutuhan pokok, hingga layanan administrasi kependudukan dan perizinan.

Selain itu, Pemkab Indramayu juga menghadirkan Nyai, asisten digital berbasis agentic AI yang dirancang untuk membantu masyarakat secara aktif. Berbeda dari chatbot konvensional, Nyai mampu mengecek status perizinan, memberikan panduan layanan, hingga membantu proses pembayaran pajak daerah secara real-time.

Dalam kesempatan tersebut, Atang Suwandi menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia.

“Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan manusia sebagai pengelola dan pengguna layanan. Karena itu, peningkatan literasi digital bagi ASN dan masyarakat terus kami dorong agar layanan berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, Kabupaten Indramayu masuk kategori tinggi dengan capaian skor 47,32 poin.

Ke depan, Pemkab Indramayu menargetkan seluruh layanan publik terintegrasi dalam satu ekosistem digital. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi duplikasi sistem, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, serta mendukung terwujudnya visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

(S/Diskom/Andika)

Pemkab Taput Gelar Syukuran 2026, Bupati Tekankan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja

‎TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Syukuran Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda, ASN dan Non ASN, DPRD, lurah, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD, bertempat di Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Siap Melayani Masyarakat Menuju Taput Maju dan Sejahtera”.
‎
‎Syukuran diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt. Toho Sinaga, S.Th., M.I.Kom., dengan renungan firman Tuhan dari Yeremia 29:11, yang mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri penyertaan Tuhan serta meneguhkan harapan dan semangat pelayanan di tahun 2026.
‎
‎Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng., Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak, Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan ASN dan Non ASN se-Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam bimbingan dan arahannya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan refleksi dan resolusi di awal tahun 2026. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang solid dengan TNI, Polri, Forkopimda, DPRD, serta seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanggulangan bencana di tahun 2025.

‎“Tahun baru ini merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan resolusi, yakni mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan ke depan,” ujar Bupati JTP.
‎
‎Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus beradaptasi, berkreasi, bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta siap menerima kritik demi perbaikan berkelanjutan.
‎
‎Menutup arahannya, Bupati menyatakan optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang damai dan sejahtera bagi Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Menambah bimbingan Bupati, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa kinerja pelayanan pemerintah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, keandalan layanan, serta keberlanjutan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
‎
‎Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan syukuran Tahun Baru 2026 ini dilaksanakan selama dua hari. Pada Jumat (9/1/2026), kegiatan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda, ASN, DPRD, dan instansi vertikal. Selanjutnya, pada Sabtu (10/1/2026), syukuran akan dilaksanakan bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kepala desa, serta seluruh elemen masyarakat Tapanuli Utara.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Raup Penghasilan dari Minyak Jelantah, Warga Indramayu Diajak Ubah Limbah Jadi Rupiah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Minyak jelantah yang selama ini kerap dipandang sebagai limbah tak berguna, ternyata menyimpan potensi ekonomi jika dikelola secara tepat. Selain mampu menambah pemasukan rumah tangga, pengelolaan minyak bekas pakai juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Limbah minyak jelantah diketahui dapat merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem mikroorganisme apabila dibuang sembarangan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak jelantah.

Pemkab Indramayu mendorong warga agar tidak lagi membuang minyak jelantah ke saluran air atau tanah, melainkan menyetorkannya ke bank sampah. Minyak bekas pakai tersebut kemudian diolah kembali sehingga memiliki nilai guna sekaligus nilai jual.

Melalui program pengumpulan minyak jelantah, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi. 

Limbah yang terkumpul akan diproses ulang sehingga mengurangi risiko pencemaran sekaligus menciptakan peluang pendapatan tambahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melalui stafnya, Intan, menyampaikan bahwa pengelolaan minyak jelantah merupakan langkah konkret dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terus meningkat bahwa limbah rumah tangga, termasuk minyak jelantah, dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat ekonomi,” ujar Intan, Rabu (7/1/2026).

Salah satu bank sampah yang aktif mengelola minyak jelantah adalah Bank Sampah Rumah Hijau di Kecamatan Sindang. Bank sampah ini mencatat rata-rata penerimaan sekitar 63 kilogram minyak jelantah setiap bulan, dengan harga jual Rp4.000 per kilogram. 

Warga yang menjadi nasabah dapat menyetorkan minyak jelantah dengan sistem tabungan yang bisa dicairkan setelah enam bulan atau saat saldo mencapai Rp50.000.

Selain dari rumah tangga, Bank Sampah Rumah Hijau juga menjalin kemitraan dengan pedagang kaki lima dan pelaku usaha kuliner. Penjemputan dari mitra usaha umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar, rata-rata di atas 20 kilogram per pengambilan. 

Untuk nasabah rumah tangga, penyetoran biasanya dilakukan sebulan sekali pada pekan terakhir setiap bulan.

Hal serupa juga dilakukan Bank Sampah Jembangan Jaya di Kecamatan Lemahabang. Bank sampah ini menerima setoran minyak jelantah dari masyarakat dengan rata-rata 10 hingga 15 liter per bulan. Harga yang ditetapkan sebesar Rp3.000 per 600 mililiter atau setara satu botol air mineral.

Proses pengumpulan dilakukan dengan sistem setoran langsung oleh nasabah ke lokasi bank sampah, yang umumnya dilaksanakan satu kali dalam sebulan pada akhir bulan.

Melalui pengelolaan minyak jelantah ini, Pemkab Indramayu berharap kesadaran lingkungan masyarakat semakin meningkat sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari limbah rumah tangga.

(S/Diskom/Andika).

Bupati Lucky Hakim Lepas Ribuan Mahasiswa Unpad KKN di Kota Mangga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi melepas ribuan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Indramayu. Prosesi pelepasan digelar di Pelataran Rektorat Kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (9/1/2026).

Program KKN ini diikuti mahasiswa semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan akan berlangsung selama Januari hingga Februari 2026. Para mahasiswa dijadwalkan terjun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi lintas entitas dalam pelaksanaan KKN tersebut. 

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan, khususnya upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

“Terima kasih atas kerja sama lintas entitas ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak bisa bekerja sendiri. Menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat salah satunya dimulai dari Indramayu, karena kami bagian dari provinsi ini,” ujar Lucky Hakim.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendukung penuh pelaksanaan KKN, termasuk penyediaan data serta keterlibatan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami siap secara data dan akan mengerahkan seluruh camat serta kepala desa untuk berkolaborasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan belum tentu kembali kita dapatkan di antara kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” tegasnya.

Lucky Hakim juga berharap program KKN tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi dapat berkelanjutan melalui berbagai inovasi yang mampu mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Indramayu.

Sebagai informasi, sebanyak 3.382 mahasiswa Universitas Padjadjaran akan diterjunkan ke 203 desa yang tersebar di dua wilayah, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, dalam program KKN periode Januari–Februari 2026.

(S/Diskom/Andika)

‎Pemkab dan DPRD Taput Sepakati Alih Fungsi Lahan TPA untuk Hunian Tetap Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (8/1/2026).
‎
‎Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengalihan Pemanfaatan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Hunian Tetap kepada Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
‎
‎Dalam keputusan tersebut, DPRD menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi TPA menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Adapun objek tanah yang dialihfungsikan merupakan lahan lapangan penimbunan pembuangan sampah (TPA) yang terletak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 2 hektare dari total luas 48.900 meter persegi sebagaimana tercatat dalam buku inventaris Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Keputusan tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry Sitompul, M.M., M.Si, para pimpinan perangkat daerah teknis serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan persetujuan yang diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana alam.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi dukungan dan persetujuan DPRD. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung upaya pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Gerakan Tanam Cabai di Indramayu, Upaya Konkret Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah nyata dalam menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peluncuran Gerakan Tanam Cabai. Program ini digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Indramayu.

Gerakan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pertanian, pekarangan rumah warga, hingga halaman kantor dan sekolah. Inisiatif ini bertujuan mengantisipasi lonjakan harga cabai yang sebelumnya sempat menembus Rp100 ribu per kilogram, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Indramayu, Jajang Sudrajat, saat memberikan pelatihan menanam cabai kepada siswa SDN Margadadi 5, Kecamatan Indramayu, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan,” Senin (5/1/2026),

“Peserta pelatihan nantinya akan dilibatkan dalam penanaman cabai serentak di berbagai lokasi, mulai dari area perkantoran, halaman sekolah, hingga pekarangan rumah warga,” ujar Jajang.

Ia berharap gerakan tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Menurutnya, penanaman cabai secara masif dapat membantu menstabilkan harga di pasaran.

“Gerakan tanam serentak diharapkan mampu menekan harga cabai agar kembali pada kisaran normal,” katanya.
Jajang juga menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Di tengah keterbatasan lahan pertanian dan kepadatan penduduk, pemanfaatan pekarangan rumah, halaman kantor, dan lembaga pendidikan dinilai sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan cabai di Indramayu.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 500.1.1/2190/Eko tentang sosialisasi gerakan menanam cabai sebagai salah satu strategi menstabilkan dan menurunkan inflasi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimas Gana LH) Kwarcab Pramuka Indramayu, Kak Baman, menuturkan bahwa keberhasilan gerakan ini juga membutuhkan inovasi pertanian serta kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan peserta didik di semua jenjang pendidikan.

“Pola tanam yang tepat dan inovatif sangat diperlukan untuk menyiasati keterbatasan lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala UPTD SDN Margadadi 5 Indramayu, Ida Faridah, menyambut positif pelaksanaan pelatihan menanam cabai di sekolahnya. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan nilai edukatif sekaligus membentuk kepedulian siswa terhadap ketahanan pangan.

“Kegiatan ini sangat positif bagi peserta didik dan diharapkan bisa berkelanjutan serta diterapkan di sekolah-sekolah lain,” ungkapnya.

(S/Diskom/Andika).