INDRAMAYU.radarinformasi.com – DPD PKS Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya sebagai pelayan rakyat dalam momentum Halal Bihalal Akbar yang digelar di Aula Kantor DPD PKS, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Ramadan, tetapi juga dimaknai sebagai momentum konsolidasi total bagi seluruh kader dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Indramayu.
Acara tersebut dihadiri ratusan peserta, mulai dari tokoh masyarakat, struktur partai hingga tingkat desa, serta anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Suasana kebersamaan terlihat kental dan mencerminkan soliditas internal partai.
Ketua DPD PKS Indramayu, Bhisma Panji, dalam pidato politiknya menegaskan nilai-nilai spiritual Ramadan harus diwujudkan dalam kerja nyata.
“Kemenangan spiritual di bulan Ramadan harus bertransformasi menjadi kerja nyata di lapangan. Kader PKS harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, para kader diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama serta meningkatkan kepedulian sosial. Disiplin dalam menjalankan amanah disebut menjadi kunci pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Bhisma, Halal Bihalal kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pernyataan sikap politik bahwa PKS Indramayu tetap solid dan konsisten mengusung visi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Melalui kegiatan ini, PKS Indramayu juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan warga.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menghadiri kegiatan Halalbihalal yang digelar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) bersama Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Indramayu di Aula PWRI, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, yang diikuti para anggota PWRI dan LLI dari berbagai wilayah di Indramayu.
Dalam sambutannya, Syaefudin menyampaikan penghargaan kepada para anggota PWRI atas dedikasi dan pengabdian mereka selama mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan daerah.
Ia menilai pengalaman serta kontribusi para purnabakti merupakan aset penting yang dapat terus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Indramayu.
Syaefudin juga berharap PWRI dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan para purnabakti sangat diperlukan guna mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bagian dari pembangunan sosial. Halalbihalal, kata dia, tidak hanya menjadi tradisi saling memaafkan, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan harmoni di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Syaefudin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PWRI dan LLI, untuk bersama-sama mendukung visi pembangunan daerah “Indramayu REANG” (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) sebagai arah pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Indramayu menyatakan sikap tegas dengan memberikan dukungan penuh kepada Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dalam menolak program revitalisasi tambak yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Sabtu (4/4/2026).
FWJI menilai program tersebut tidak memberikan solusi bagi masyarakat pesisir, justru berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup ribuan petambak di wilayah Indramayu.
Ketua FWJI Korwil Indramayu, Mutadi, menegaskan agar kepentingan proyek tidak disamarkan dengan dalih pembangunan. Ia menyebut, pihak yang paling dirugikan dari kebijakan tersebut adalah masyarakat kecil.
Menurutnya, rencana revitalisasi tambak berisiko menghilangkan ruang hidup para petambak, membatasi akses terhadap lahan, hingga memperlebar kesenjangan ekonomi di kawasan pesisir.
Selain itu, FWJI juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Mereka menilai pendekatan yang dilakukan cenderung sepihak dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
FWJI melihat adanya ketimpangan dalam proses tersebut, di mana aspirasi petani tambak dinilai tidak mendapatkan perhatian yang layak, padahal mereka merupakan pihak yang paling terdampak.
Sejalan dengan sikap KOMPI, FWJI mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan program revitalisasi dan membuka ruang dialog yang transparan serta melibatkan masyarakat secara langsung.
Mutadi kembali menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak mengorbankan rakyat. Ia menilai kebijakan yang ideal adalah yang mampu memperkuat ekonomi lokal, bukan justru meminggirkan masyarakat.
Di sisi lain, KOMPI tetap konsisten menolak proyek revitalisasi tambak tersebut karena dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Indramayu.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, serta jajaran pemerintah daerah dari Indramayu dan Subang, unsur Forkopimda, dan berbagai instansi terkait lainnya.
Rakor ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Indramayu dan Subang.
Kegiatan dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.
Ia mengungkapkan masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan pemaparan mendalam terkait tugas, strategi, serta mekanisme pelaksanaan program di daerah.
“Program ini untuk masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025, strategi implementasi MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang mengalami penangguhan operasional di Indramayu dan Subang.
Sementara itu, Syaefudin menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menyebut SPPG memiliki peran penting dalam menjamin kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkelanjutan.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Pemkab Indramayu, lanjutnya, berkomitmen mengoptimalkan peran SPPG melalui pengawasan ketat, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis.
Di sisi lain, Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sekaligus kebanggaan Kabupaten Subang sebagai tuan rumah. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas.
Meski SPPG di Subang dinilai telah memberikan dampak positif, Agus mengakui masih ada beberapa unit yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pengawasan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam pembentukan dan pengelolaan SPPG, bukan hanya hadir saat muncul persoalan,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG, sekaligus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di wilayahnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian PU RI di Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026).
Menurut Lucky, hasil koordinasi dengan Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan berlokasi di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
Pemkab Indramayu bersama pemerintah pusat sepakat bahwa Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Lembaga ini akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Lucky menyambut positif rencana tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mampu menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inspiratif bagi generasi muda di Indramayu.
Sementara itu, perwakilan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat, Tomi Hendratno, menyatakan kesiapan pihaknya untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Ia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin agar Sekolah Rakyat segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar rapat pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kesepakatan bersama dengan Universitas Pancasakti Tegal terkait pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Indramayu, Rabu (01/04/2026).
Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu, Ade Suharyati, dan dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait. Sementara itu, pihak Universitas Pancasakti Tegal mengikuti jalannya pembahasan secara daring melalui Zoom Meeting sebagai bentuk dukungan terhadap rencana kolaborasi tersebut.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa pelaksanaan kerja sama akan melibatkan tiga pihak utama, yakni LPPM Universitas Pancasakti Tegal, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna menunjang pelaksanaan program di lapangan.
Perwakilan Universitas Pancasakti Tegal, Sanday Jamaludin bersama Rizky Amaliyah Sholikhah selaku Sekretaris KKN, mengungkapkan bahwa pihak kampus sebelumnya telah melakukan survei awal di 10 desa di Kecamatan Gabuswetan.
Sanday menyampaikan, berdasarkan keterangan Plt. Camat Gabuswetan, Nono Sugiono, Desa Rancahan dan Desa Rancamulya merupakan bagian dari wilayah kecamatan tersebut dan menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan KKN.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kesesuaian program mahasiswa, lokasi KKN akhirnya ditetapkan di sembilan desa.
Dalam pelaksanaannya, setiap desa akan ditempatkan sekitar 15 mahasiswa yang akan menjalankan program pengabdian selama kurang lebih 90 hari.
Kegiatan KKN akan difokuskan pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
Kesepakatan bersama dan PKS ini menjadi wujud komitmen antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Universitas Pancasakti Tegal dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana proyek revitalisasi tambak Pantura yang dinilai berpotensi merugikan pembudidaya lokal, Kamis (02/04/2026).
Dalam orasinya, massa menolak rencana pengembangan budidaya ikan nila salin dengan skema insentif di kawasan tambak Perhutani dan lahan tanah timbul. Kebijakan tersebut dianggap mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada tambak tradisional.
Selain menyampaikan penolakan, para demonstran juga mendesak pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog secara transparan serta melibatkan seluruh pihak terdampak guna mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Situasi yang awalnya berlangsung kondusif berubah memanas ketika massa tidak mendapat respons langsung dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang tidak hadir menemui peserta aksi. Kekecewaan tersebut memicu kericuhan di kawasan Alun-Alun Indramayu.
Akibat insiden tersebut, sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, di antaranya kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu hias, hingga pot bunga. Papan informasi dan ornamen bola yang menjadi ikon alun-alun juga turut terdampak.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan warga, mengingat fasilitas yang rusak merupakan aset publik yang seharusnya dijaga bersama.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait insiden tersebut maupun penjelasan mengenai ketidakhadiran bupati saat aksi berlangsung.
Masyarakat berharap ke depan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga, sehingga aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
INDRAMAYU.radarinformasi.com– Dinamika politik mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu saat pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Sejumlah fraksi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA), menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait layanan air bersih,” Rabu (1/4/2026).
Dorongan pembentukan Pansus tersebut bukan tanpa alasan. Belakangan ini, persoalan pelayanan Perumdam TDA kembali menjadi sorotan, mulai dari distribusi air yang belum merata hingga kualitas layanan yang dinilai masih jauh dari harapan.
Apabila Pansus terealisasi, DPRD berpeluang mengupas persoalan secara lebih komprehensif. Tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mencakup tata kelola perusahaan, efisiensi anggaran, hingga tingkat akuntabilitas badan usaha milik daerah tersebut.
Menanggapi wacana tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan sikap terbuka. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan bagian dari hak DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Silakan, itu hak dewan. Mekanismenya dipersilakan berjalan,” ujarnya.
Lucky juga menilai keberadaan Pansus dapat menjadi sarana klarifikasi yang lebih objektif dan berbasis data, sehingga pembahasan tidak lagi bertumpu pada asumsi semata.
“Daripada hanya mengandalkan isu yang belum jelas, lebih baik langsung pada pihak yang bersangkutan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak berada pada posisi untuk mendorong ataupun menghalangi pembentukan Pansus, dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku di DPRD.
Di sisi lain, usulan ini mencerminkan meningkatnya tekanan politik terhadap sektor pelayanan publik. DPRD dinilai ingin memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih konkret, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, pembentukan Pansus dapat menjadi momentum penting untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Beberapa isu yang berpotensi menjadi fokus antara lain ketimpangan distribusi air, kualitas dan kontinuitas layanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta tata kelola dan transparansi internal Perumdam.
Namun demikian, Pansus juga berisiko menjadi sekadar formalitas politik apabila tidak dijalankan secara serius. Sebaliknya, jika bekerja secara terbuka dan berbasis data, langkah ini berpotensi menjadi titik balik dalam perbaikan layanan air bersih di Indramayu.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pembentukan Pansus, tetapi juga hasil nyata di lapangan. Bagi publik, yang paling utama adalah kepastian akses air bersih yang layak dan tersedia setiap hari.
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Bapperida Kabupaten Indramayu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Lucky Hakim didampingi Sekretaris Daerah Aep Surahman di Indramayu Command Center, serta diikuti perangkat daerah secara daring,” Rabu (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Lucky Hakim menegaskan Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk merancang arah pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan program provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah prioritas pembangunan yang akan didorong meliputi percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan risiko bencana, serta penguatan ketahanan pangan dan pertanian. Reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus cermat menentukan prioritas pembangunan yang paling berdampak bagi masyarakat. Kami berharap Musrenbang ini dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Nurhayati, menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Ia berharap perencanaan pembangunan dapat disusun lebih realistis, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Pokir DPRD kepada Bupati sebagai bagian dari integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Plt Kepala Bapperida Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, menambahkan Musrenbang merupakan forum strategis antar pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terarah.
Ia menjelaskan tujuan utama Musrenbang RKPD adalah merumuskan prioritas pembangunan, menyelaraskan program dari tingkat desa hingga nasional, menyusun rencana kerja tahunan, serta menyerap aspirasi masyarakat secara partisipatif.
Musrenbang ini diikuti Forkopimda, perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa/lurah, serta berbagai perwakilan pemangku kepentingan lainnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Bupati Indramayu Lucky Hakim bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Suwenda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pusat Perumdam Tirta Darma Ayu, Senin (30/03/26).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses produksi hingga distribusi air bersih kepada pelanggan berjalan normal, menyusul adanya keluhan masyarakat beberapa hari sebelumnya.
Rombongan Bupati yang juga bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) disambut Direktur Utama Nurpan, didampingi Direktur Umum Sunaryo dan Direktur Teknik Jojo Sutarjo.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat langsung seluruh tahapan pengolahan air, mulai dari penampungan air baku, proses penyaringan, hingga distribusi air bersih kepada pelanggan.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Bupati kemudian menggelar konferensi pers bersama awak media guna menjawab berbagai isu yang berkembang terkait kualitas dan pasokan air bersih.
Menurut Lucky Hakim, kunjungan ini merupakan respons atas keresahan masyarakat sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar berjalan optimal.
“Pelayanan publik adalah prioritas. Setiap keluhan masyarakat harus direspons dengan langkah konkret, cepat, dan transparan,” tegasnya.
Ia juga meminta jajaran direksi dan manajemen Perumdam untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem distribusi, kualitas layanan, hingga mekanisme pengaduan pelanggan berbasis daring.
Sementara itu, Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul, termasuk isu penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan air.
Ia memastikan, penggunaan bahan kimia telah sesuai standar dan melalui uji laboratorium sehingga aman bagi kesehatan masyarakat.
“Penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air sudah sesuai ketentuan dan tidak membahayakan. Kami menjamin air bersih yang diproduksi layak dikonsumsi,” ujarnya.
Melalui sidak ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
