INDRAMAYU. radarinformasi.com- Masyarakat kini memiliki kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengorbankan waktu kerja. Mulai Sabtu, 11 Juli 2026 dan Minggu, 12 Juli 2026, Samsat Haurgeulis menghadirkan layanan Samsat Keliling pada akhir pekan melalui program Samsat Night dan Samsat Weekend di sejumlah lokasi strategis.
Layanan Samsat Night digelar setiap hari Sabtu pukul 16.00–19.00 WIB di Area Alun-Alun Haurgeulis. Sementara itu, Samsat Weekend hadir setiap hari Minggu pukul 06.00–09.30 WIB di lokasi yang sama, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu akhir pekan untuk mengurus kewajiban perpajakan kendaraan.
Selain itu, Samsat Haurgeulis juga menghadirkan dua titik layanan baru yang mulai beroperasi perdana pada Minggu, 12 Juli 2026, masing-masing di depan Alfamart, Jalan Raya Karangsinom, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, dan Perempatan Gantar, Desa Gantar, Kecamatan Gantar, dengan jam pelayanan pukul 09.00–12.00 WIB.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan sekaligus pengesahan STNK dengan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor Samsat pada hari kerja.
Samsat Haurgeulis mengajak masyarakat memanfaatkan layanan akhir pekan ini sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Kehadiran layanan di ruang publik diharapkan semakin memudahkan warga yang sedang beraktivitas, berolahraga, maupun menikmati suasana akhir pekan untuk tetap tertib membayar pajak.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar Open House Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan program Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis yang merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kamis (9/7/2026)
Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Indramayu, Mardiani, mengatakan Open House menjadi langkah awal untuk mengenalkan visi besar Sekolah Rakyat kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang setara.
Mardiani menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Bupati Indramayu Lucky Hakim, atas dukungan dan komitmennya dalam menyediakan lahan sekitar 10 hektare di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu menjadi jembatan agar program pemerintah pusat ini dapat membumi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan amanah bersama untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Ia mengajak seluruh guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut. Menurutnya, tidak ada anak yang tidak memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Insya Allah, generasi Indonesia Emas 2045 akan lahir dari anak-anak Sekolah Rakyat,” katanya.
Ahmad Syadali menambahkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus memberikan dukungan sesuai kewenangannya agar program tersebut berjalan optimal. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga sejalan dengan visi Indramayu REANG yang menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Sebanyak 80 hektare lahan persawahan di Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, mengalami puso pada musim tanam gadu 2026 akibat kekurangan pasokan air. Di sisi lain, sebanyak 427 hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan berkat dukungan Program Irigasi Pompa (IRPOM) dari Kementerian Pertanian yang didukung penyediaan gardu listrik oleh PT Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7.
Kepala Desa Jatimunggul, Raup, mengatakan sekitar 20 persen lahan sawah di wilayahnya tidak dapat diselamatkan karena lokasinya jauh dari sumber air.
Menurutnya, sumber air dari Kali Perak saat ini telah mengering, sedangkan pemanfaatan air dari Sungai Cipanas memerlukan biaya besar untuk pemasangan pipa dan mesin pompa.
“Ada sekitar 20 persen lahan yang tidak dapat terselamatkan. Sementara lahan seluas 427 hektare yang ditanami pada musim tanam gadu masih bisa dipertahankan berkat bantuan irigasi pompa,” ujar Raup, Kamis (9/7/2026).
Raup menjelaskan, sebelum adanya bantuan tersebut, banyak lahan pertanian dibiarkan mengering karena kesulitan memperoleh air. Kondisi itu bahkan memaksa sebagian petani beralih profesi menjadi buruh serabutan, seperti buruh pabrik bata merah maupun pekerjaan lainnya.
“Petani banyak yang beralih menjadi buruh serabutan karena sawah tidak bisa digarap akibat kekurangan air,” katanya.
Sementara itu, Camat Terisi, Boy Billy Prima, mengatakan sebagian besar wilayah Kecamatan Terisi merupakan kawasan pertanian produktif dengan karakteristik lahan tadah hujan yang sangat bergantung pada ketersediaan air saat musim tanam gadu.
“Sekitar 80 persen wilayah Kecamatan Terisi merupakan lahan pertanian. Bantuan irigasi pompa dari Kementerian Pertanian dan dukungan jaringan listrik dari Pertamina menjadi harapan baru bagi para petani untuk mempertahankan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Di sisi lain, Head of Communication, Relations & CID PT Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7, Wazirul Luthfi, mengatakan bantuan penyediaan listrik tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat di wilayah operasi perusahaan.
Menurutnya, kolaborasi antara Pertamina EP Region 2 Jawa Zona 7 Jatibarang Field dan Kementerian Pertanian menjadi bentuk dukungan nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui peningkatan akses irigasi bagi petani.
“Dukungan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di Desa Jatimunggul,” kata Wazirul Luthfi.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim kembali meninjau sejumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di empat kecamatan sekaligus menyalurkan bantuan stimulan rehabilitasi rumah dari BAZNAS Kabupaten Indramayu kepada warga yang membutuhkan, Selasa (7/7/2026).
Peninjauan dilakukan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Desa Telagasari Kecamatan Lelea, Desa Krasak Pulo Kecamatan Jatibarang, serta Desa Gedangan Kecamatan Sukagumiwang. Pada setiap lokasi, Bupati menyerahkan bantuan stimulan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta beserta paket sembako kepada masing-masing penerima manfaat.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah rumah milik Sadiman (75), warga Kelurahan Karangmalang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak itu kini hidup dalam keterbatasan setelah rumah lamanya roboh. Ia terpaksa membangun kamar sederhana di belakang rumah anaknya dengan kondisi berlantai tanah, bocor saat hujan, serta belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Kunjungan dilanjutkan ke rumah Ropiah di Desa Telagasari, Kecamatan Lelea. Pada kesempatan itu, Lucky Hakim memastikan rumah tersebut segera direnovasi melalui bantuan BAZNAS Kabupaten Indramayu. Ia juga mengingatkan agar kasur yang telah berjamur tidak lagi digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan.
Selain itu, Bupati meminta agar rumah yang akan dibangun dirancang ramah bagi penyandang disabilitas dengan lantai yang rata dan akses landai sehingga memudahkan penggunaan kursi roda.
Peninjauan berikutnya dilakukan di rumah Sunarti Nurjannah di Desa Krasak Pulo, Kecamatan Jatibarang. Rumah yang ditempatinya mengalami kerusakan berat akibat kebakaran hingga hanya menyisakan sebagian dinding dan rangka bangunan. Untuk sementara waktu, Sunarti tinggal di sebuah warung setelah seluruh harta bendanya hangus dilalap api.
Lokasi terakhir yang dikunjungi berada di Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, yakni rumah milik Suminih yang tinggal bersama cicitnya. Rumah berdinding bilik bambu tersebut telah lama dalam kondisi memprihatinkan, nyaris roboh, dan kerap tergenang air saat hujan.
Bupati Lucky Hakim mengatakan bantuan stimulan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama BAZNAS agar masyarakat dapat segera menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni.
“Kami memberikan bantuan stimulan rehabilitasi rumah. Dalam waktu dekat proses pembangunan akan segera dimulai sehingga penerima manfaat dapat tinggal di rumah yang lebih layak. Nanti juga akan dibuatkan toilet beserta fasilitas sanitasinya,” ujar Lucky Hakim.
Ia mengakui masih banyak warga di Kabupaten Indramayu yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mempercepat program rehabilitasi rumah, meski dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait status kepemilikan lahan.
Menurutnya, kolaborasi dengan BAZNAS menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.
“Kami akan terus menampung aspirasi masyarakat dan berupaya memberikan pelayanan terbaik secepat mungkin. Sinergi antara pemerintah, BAZNAS, dan berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu,” pungkasnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com Bupati – Indramayu, Lucky Hakim, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni (Rutilahu) milik Sumini di RT 008/RW 002 Blok Gedangan, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memastikan penanganan rumah tidak layak huni berjalan tepat sasaran melalui kolaborasi lintas sektor. Selasa (7/7/2026)
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu, H. Aspuri, anggota DPRD Kabupaten Indramayu Hilal Himawan dari Fraksi Golkar, serta perwakilan Partai NasDem dan Partai Demokrat. Hadir pula Sekretaris Kecamatan Sukagumiwang, Yayan Tefianty, S.E., mewakili Camat Sukagumiwang Mohamad Mulya Setiawan, S.STP, bersama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Juniri, S.E., M.A.P., Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dedi Nurhadi, S.E., serta Kuwu Desa Gedangan, Hadi Suwarna.
Bupati Lucky Hakim meninjau kondisi rumah sekaligus berdialog dengan pemilik rumah untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan agar hunian tersebut dapat segera diperbaiki dan menjadi lebih layak huni.
Dalam keterangannya, Lucky Hakim mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Namun, pelaksanaan program Rutilahu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait status kepemilikan lahan yang menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki ruang lebih fleksibel dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Melalui kolaborasi dengan BAZNAS dan berbagai pihak lainnya, kami berharap penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan lebih cepat sehingga masyarakat bisa segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak,” ujar Lucky Hakim.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak usulan penanganan Rutilahu berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota legislatif. Aspirasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan di lapangan.
Selain itu, Lucky Hakim menilai pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, media digital dan platform penyampaian aspirasi dapat menjadi sarana pendukung untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat tanpa mengesampingkan mekanisme birokrasi yang berlaku.
Di akhir kunjungannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BAZNAS, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak warga yang memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak.
Kunjungan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memastikan setiap aspirasi mendapat perhatian melalui kerja sama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang melalui Seksi Kesejahteraan Sosial mengikuti kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Nasional (Verval DTSN) Triwulan III yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Kegiatan berlangsung di Aula Ki Sapu Angin, Kecamatan Sukagumiwang, Senin (6/7/2026).
Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini bertujuan memastikan data kesejahteraan sosial yang dimiliki pemerintah tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.
Camat Sukagumiwang, Mohamad Mulya Setiawan, S.STP, diwakili Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukagumiwang, Juniri, S.E., M.A.P., mengatakan bahwa pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial.
Menurutnya, data yang valid akan mendukung pemerintah dalam menetapkan sasaran penerima bantuan secara tepat, sehingga program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan Verval DTSN Triwulan III ini, Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan basis data kesejahteraan sosial yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong modernisasi sektor pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Combine Harvester yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Jawa Barat, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, di UPTD Balai Pembenihan dan Pembibitan Hortikultura, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, pada 6–8 Juli 2026.
Kepala BBPMP Jawa Barat, Dr. Detia Tri Yunandar, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan operator alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya combine harvester, di Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, sebagai daerah dengan luas panen padi terbesar di Jawa Barat yang mencapai sekitar 126 ribu hektare, kebutuhan tenaga operator alsintan di Indramayu masih cukup tinggi. Saat ini tercatat sekitar 70 unit combine harvester bantuan pemerintah dan sekitar 100 unit milik masyarakat telah beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 100 peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu mengikuti pelatihan yang mencakup materi pengoperasian hingga perawatan ringan combine harvester. Diharapkan, kegiatan ini mampu mencetak operator yang terampil guna mendukung percepatan modernisasi pertanian.
Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengapresiasi penyelenggaraan bimtek sebagai langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Menurutnya, predikat Indramayu sebagai lumbung pangan nasional harus terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi pertanian.
Ia menegaskan, pemerintah daerah juga terus berupaya melindungi lahan pertanian melalui kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak beralih fungsi.
Bupati Lucky mengakui modernisasi pertanian membawa tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sistem panen konvensional. Namun demikian, menurutnya perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan pembukaan peluang kerja baru.
“Kita tidak bisa menghentikan modernisasi. Yang harus dilakukan adalah menyiapkan masyarakat agar mampu beradaptasi dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi pertanian,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan modernisasi pertanian memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. Para peserta bimtek juga diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan serius serta membagikan ilmu yang diperoleh kepada petani dan operator lainnya.
“Manfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya, utamakan keselamatan saat mengoperasikan alsintan, dan bersama-sama menjaga sektor pertanian agar Indramayu tetap menjadi lumbung pangan nasional serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat melalui penguatan budaya hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut diwujudkan lewat Sosialisasi Peningkatan Tata Kelola Pembudayaan Hidup Sehat Tahun 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu di Aula Kopsuka Indramayu, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat promosi kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini.
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Sekretaris Dinkes Dede Setiawan mengatakan, program tersebut selaras dengan arah pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan primer melalui pendekatan promotif dan preventif.
Menurutnya, tantangan kesehatan saat ini semakin beragam sehingga perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan keluarga. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharapkan menjadi contoh dalam menerapkan pola hidup sehat agar mampu menginspirasi masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan menyegarkan kembali pemahaman para peserta agar semakin optimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki faktor risiko penyakit. Peran promosi kesehatan menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi dan tantangan kesehatan yang terus berubah,” ujarnya.
Dede turut mengapresiasi kehadiran peserta, terutama perwakilan dari 49 puskesmas di Kabupaten Indramayu. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat transformasi layanan kesehatan sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Rian Bayu dari Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Komunitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menjelaskan, pembinaan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan program promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan dapat berjalan optimal di tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program lebih efektif dalam mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat.
“Melalui peningkatan tata kelola pembudayaan hidup sehat, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan penyakit serta meningkatkan derajat kesehatannya,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, posyandu, dan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat dalam membudayakan perilaku hidup sehat, sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Indramayu yang lebih sehat dan berkualitas.
INDRAMAYU.radarinfprmasi.com – Sebanyak 80 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) diterjunkan ke Kabupaten Indramayu untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahun 2026. Program ini menjadi wujud kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal.
Para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian di 10 desa yang tersebar di lima kecamatan, yakni Juntinyuat, Indramayu, Pasekan, Cantigi, dan Kandanghaur. Selama lebih dari satu bulan, mereka akan tinggal bersama masyarakat untuk mengidentifikasi potensi desa, memetakan berbagai persoalan, serta menyusun program yang dapat mendukung pembangunan di wilayah setempat.
Kegiatan diawali dengan serah terima mahasiswa KKN Tematik IPB Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Indramayu, Momentum tersebut menjadi awal sinergi antara pemerintah daerah, IPB, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan daerah. Senin (6/7/2026)
Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida Kabupaten Indramayu, El Gharif Hajar Aswad, mewakili Plt. Kepala Bapperida, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan IPB yang kembali memilih Indramayu sebagai lokasi KKN Tematik. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi wadah untuk menghubungkan hasil kajian akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan dosen pembimbing. Kami berharap kehadiran mahasiswa tidak hanya menjalankan kegiatan akademik, tetapi juga mampu menyatu dengan masyarakat serta menghadirkan solusi bagi pembangunan desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan KKN yang berlangsung mulai 6 Juli hingga 14 Agustus 2026 diharapkan mampu mendorong mahasiswa beradaptasi dengan cepat, memahami karakteristik wilayah, serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Beginer Subhan, mengatakan KKN merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Menurutnya, mahasiswa perlu terjun langsung ke masyarakat agar mampu memahami persoalan sekaligus menggali potensi yang dimiliki setiap wilayah.
“Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kampus, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam memahami kondisi masyarakat serta mencari solusi berbasis ilmu pengetahuan,” katanya.
Salah seorang peserta KKN, Faridatun Ainun Nisha dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB yang ditempatkan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, mengaku ingin mempelajari secara langsung kondisi masyarakat pesisir yang kerap terdampak banjir rob.
“Saya ingin mengetahui bagaimana masyarakat menghadapi banjir rob dan memahami upaya-upaya yang telah dilakukan. Semoga pengalaman ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi kami sebagai mahasiswa,” tuturnya.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu, IPB, dan masyarakat, KKN Tematik 2026 diharapkan tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi serta rekomendasi yang mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kecamatan Jatibarang mulai menyosialisasikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait larangan penggunaan ruas jalan provinsi untuk kepentingan pribadi, seperti hajatan, maupun aktivitas perseorangan dan kelompok yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Sosialisasi tersebut dilakukan Camat Jatibarang, Mardono, bersama para kuwu dan perangkat desa di wilayah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Surat edaran itu diterbitkan oleh UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga fungsi jalan provinsi agar tetap aman dan lancar bagi pengguna jalan.
Camat Jatibarang, Mardono, mengatakan sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat memahami aturan tersebut sekaligus menyadari pentingnya menjaga ketertiban di ruang publik.
“Surat Edaran Gubernur Jawa Barat sedang kami sosialisasikan kepada para kuwu, perangkat desa, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatibarang. Tujuannya agar masyarakat mengetahui serta memahami larangan menggunakan jalan provinsi sebagai lokasi hajatan,” ujarnya.
Menurut Mardono, kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan para pengguna jalan. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Senada dengan itu, Kuwu Desa Bulak Lor, Ali Sadikin, menilai jalan provinsi tidak semestinya digunakan untuk mendirikan tenda hajatan karena dapat menghambat arus kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Jalan raya merupakan hak seluruh pengguna jalan. Jika digunakan untuk mendirikan tenda hajatan, selain menimbulkan kemacetan juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan,” katanya.
Sebagai solusi, Pemerintah Desa Bulak Lor memberikan alternatif bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk menggelar hajatan. Halaman Kantor Desa Bulak Lor dipersilakan digunakan sebagai lokasi resepsi, sementara aula kantor desa dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan akad nikah.
“Kami memberikan fasilitas halaman kantor desa bagi warga yang akan menggelar hajatan. Aula kantor desa juga dapat digunakan untuk akad nikah sehingga masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatan tanpa harus menggunakan badan jalan,” jelas Ali Sadikin.
Sementara itu, salah seorang warga Desa Bulak Lor, Nurman, menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penyediaan fasilitas dari pemerintah desa menjadi solusi yang membantu masyarakat, sekaligus mengurangi biaya penyelenggaraan hajatan karena tidak perlu menyewa gedung.
“Saya mendukung Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan penggunaan jalan provinsi untuk hajatan. Dengan adanya fasilitas dari pemerintah desa, masyarakat tetap memiliki tempat yang layak untuk menggelar resepsi tanpa mengganggu pengguna jalan,” ujarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Jatibarang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas umum serta bersama-sama menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Indramayu.
