Polisi Ikut Program Ketahanan Pangan, Karo SDM Polda Jabar Jelaskan Alasannya
INDRAMAYU.radarinformasi.com — Keterlibatan kepolisian dalam program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung, memiliki alasan tersendiri. Polri menyebut kehadirannya bukan untuk mengambil alih tugas petani, melainkan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah di sektor pangan.
Hal tersebut disampaikan Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Dr. Fadly Samad, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., saat menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak Polda Jawa Barat Kuartal III Tahun 2026 di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu (16/9/2026).
Menurut Fadly, ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam perspektif pemeliharaan keamanan modern, stabilitas tidak hanya berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan dan tindak kriminal, tetapi juga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar serta kondisi kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, ketersediaan pangan, kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.
“Polisi bukan tugasnya menanam jagung, tetapi kehadiran kita untuk memastikan program pemerintah berjalan dan masyarakat, khususnya para petani, memiliki kepastian dalam melaksanakan kegiatan pertanian,” kata Fadly.
Ia menyebut peran Polri dalam program tersebut lebih diarahkan pada pendampingan dan koordinasi. Salah satunya membantu menghubungkan kebutuhan kelompok tani dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan di bidang pertanian.
Mulai dari pemetaan lahan, pemanfaatan lahan produktif, ketersediaan benih dan pupuk, hingga akses permodalan menjadi bagian yang dapat dikoordinasikan bersama pihak terkait.
Untuk aspek teknis pertanian, Fadly menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pendampingan dari tenaga yang memiliki kompetensi tersebut dinilai diperlukan agar petani dapat memperoleh informasi dan teknik budidaya sesuai kondisi lahannya.
Fadly juga menyoroti keberadaan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, lahan yang masih memungkinkan digunakan pada musim kemarau dapat dipetakan dan disesuaikan dengan komoditas yang cocok, termasuk jagung.
Selain produksi, persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian. Koordinasi dengan lembaga keuangan dinilai dapat membantu membuka akses pembiayaan bagi kelompok tani yang memenuhi persyaratan. Penggunaan dana pun perlu diarahkan untuk kegiatan yang bersifat produktif.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi kita bersama dan ikhtiar untuk mendukung program pemerintah, khususnya swasembada jagung,” ujarnya.
Pendampingan Tak Berhenti Saat Tanam
Menurut Fadly, keberhasilan program ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari proses penanaman. Tahapan setelah panen juga perlu dipersiapkan agar hasil produksi petani memiliki jalur pemasaran yang jelas.
Karena itu, koordinasi diharapkan melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis, penyuluh pertanian, kelompok tani, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, hingga pihak yang dapat menyerap hasil panen.
Dengan pola tersebut, petani diharapkan memperoleh dukungan sejak tahap persiapan lahan, produksi, panen, hingga pemasaran.
“Kita mendampingi dan memastikan program berjalan sehingga masyarakat semakin sejahtera,” tuturnya.
Ia menegaskan, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan tidak dimaksudkan menggantikan peran petani maupun instansi pertanian. Polri mengambil bagian melalui koordinasi dan dukungan agar berbagai unsur yang terlibat dapat bekerja secara terpadu.
Fadly berharap potensi pertanian Kabupaten Indramayu terus dikembangkan melalui sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, dinas pertanian, penyuluh, kelompok tani, pelaku usaha, dan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, program ketahanan pangan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dari sisi produksi hingga pemasaran hasil pertanian.
Sumber Humas Polres Indramayu
Andika
