Bea Cukai Bogor Bongkar Gudang Rokok Ilegal di Caringin, Ratusan Dus Disita

BOGOR.radarinformasi.com – Petugas Bea Cukai Bogor berhasil mengungkap praktik peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kampung Nangoh, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pada Kamis (25/9/2025).

Dalam operasi tersebut, tim Bea Cukai meringkus seorang sopir yang tengah mengantarkan rokok menuju gudang. Gudang itu diketahui milik H. Ujang, yang diduga menjadi pemilik sekaligus pengendali peredaran ratusan dus rokok non-cukai berbagai merek.

Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan tumpukan berisi ratusan dus rokok tanpa pita cukai. Seluruh barang bukti kemudian disita untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, pemilik gudang tidak ditemukan saat penggerebekan berlangsung. Hingga kini, Bea Cukai Bogor masih melakukan pendalaman untuk memburu keberadaan pemilik sekaligus mengusut jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

Petugas Bea Cukai Bogor, Faridz YW, menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal karena merugikan keuangan negara sekaligus melanggar hukum.

“Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberantas rokok ilegal. Peredaran rokok tanpa cukai tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Kami akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Faridz.

Sebagai informasi, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta dikenai denda paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Bule

DPRD–Pemkab Indramayu Sepakat Revisi Propemperda 2025

INDRAMAYU.radarinformasi.com- DPRD Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi menyepakati perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (25/9/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, dan dihadiri langsung Bupati Lucky Hakim. Forum tersebut juga diikuti jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, anggota dewan, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Nurhayati menegaskan bahwa revisi Propemperda ini penting untuk memastikan regulasi daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

“Propemperda harus disusun secara terencana dan berbasis prioritas, sehingga setiap perda yang dihasilkan memberi dampak nyata,” ujarnya.

Bupati Lucky Hakim menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kerja sama dengan DPRD demi menghadirkan regulasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada publik.

“Kesepakatan ini bukti kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan aturan yang adaptif dan memperkuat pelayanan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian Bapemperda, jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang awalnya 18 kini bertambah menjadi 21. Komposisinya mencakup 15 usulan dari Bupati, 2 dari DPRD, serta 3 Raperda lanjutan dari Propemperda 2024. Salah satu tambahan yang krusial adalah raperda terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT BPR Indramayu Jabar Perseroda.

Perubahan ini diharapkan menjadikan perda bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan dinamika sosial-ekonomi daerah.

Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Ketua DPRD dan Bupati Indramayu, disaksikan seluruh peserta paripurna.

(Diskom/Andika).

Wabup Syaefudin: Gen Z Penentu Arah Masa Depan Bangsa

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Generasi Z (Gen Z) kini menjadi pemain kunci dalam peta politik Indonesia. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, mereka tak hanya menjadikan media sosial sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai ruang berdiskusi, menyuarakan pendapat, hingga menggerakkan perubahan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, saat tampil sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Dari Like ke Aksi: Peran Gen Z dalam Mendorong Partisipasi Politik yang Berkelanjutan” di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Universitas Wiralodra (UNWIR), Kamis (25/9/2025).

Acara yang diinisiasi BEM FISIP UNWIR ini juga menghadirkan anggota DPRD Jawa Barat, Diah Nurwitasari, dengan Dede Adi Riyanto sebagai moderator. Ratusan mahasiswa dan pelajar dari Indramayu dan sekitarnya turut hadir mengikuti diskusi ini.

Dalam pemaparannya, Wabup Syaefudin menekankan peran strategis Gen Z dalam demokrasi. Data Pemilu 2024 mencatat Gen Z menyumbang 22,85 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT), menjadikan mereka salah satu kelompok yang paling menentukan arah politik nasional.

“Tema Dari Like ke Aksi mengingatkan kita bahwa kepedulian di media sosial harus diwujudkan dalam aksi nyata. Mulai dari aktif di organisasi, ikut terlibat dalam demokrasi, hingga menggunakan media sosial untuk edukasi dan gerakan sosial,” ujar Syaefudin.

Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital agar Gen Z lebih bijak dalam menyebarkan informasi.

“Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan dulu: apakah ini bermanfaat? Apakah membawa kebaikan? Gen Z harus jadi agen kedamaian, bukan penyebar provokasi atau hoaks,” tegasnya.

Wabup kemudian mengajak generasi muda untuk menjadikan media sosial sebagai sarana membangun semangat perubahan.
“Satu posting harus sebanding dengan satu aksi nyata. Jangan hanya sekadar wacana, tapi ciptakan dampak positif di lapangan. Ini sejalan dengan visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong,” tambahnya.

Rektor UNWIR, Ujang Suratno, menilai seminar ini selaras dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, Gen Z memiliki karakter kritis, inovatif, dan peka terhadap isu sosial.
“Partisipasi politik Gen Z jelas berbeda dari generasi sebelumnya. Dari hanya memberi like, kini mereka bisa melangkah ke aksi nyata. Kami berharap lahir gagasan kreatif dari forum ini untuk memperkuat politik berkelanjutan,” ungkap Ujang.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung hangat. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa Gen Z tak hanya peduli di ruang digital, tetapi juga siap mewujudkan komitmen mereka dalam kehidupan nyata demi kemajuan bangsa.

(Diskom/Andika).

Cemara Kulon Tancap Gas: PLTS Dorong Wisata dan Energi Ramah Lingkungan

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, menorehkan sejarah baru dalam pemanfaatan energi terbarukan di Indramayu. Pada Kamis (25/09/25), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) resmi beroperasi di kawasan wisata Taman Cemara Kulon, berkat dukungan penuh Pertamina PHE ONWJ.

Peresmian ini mendapat sambutan hangat dari warga dan jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menekankan bahwa PLTS bukan sekadar penyedia listrik, tetapi simbol kolaborasi untuk mendorong kemandirian energi, memacu pariwisata, dan meningkatkan perekonomian lokal.

“Kehadiran PLTS akan mendukung kebutuhan listrik Taman Cemara Kulon. Wisata yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan warga, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Lucky.

Selain itu, Bupati menyoroti status Cemara Kulon sebagai salah satu dari empat Desa Kreatif di Indramayu pada 2025, berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas potensi desa dalam bidang wisata, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal.

Sebagai Desa Kreatif, Cemara Kulon dituntut terus berinovasi: mengoptimalkan potensi lokal, mendorong partisipasi warga, menghadirkan inovasi berkelanjutan dalam wisata dan energi ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian alam.

“Dengan status Desa Kreatif dan hadirnya PLTS, Cemara Kulon semakin jelas arah untuk menjadi pionir desa wisata ramah lingkungan berbasis energi terbarukan di Indramayu,” tegas Lucky.

Bupati menambahkan, pembangunan PLTS sejalan dengan visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong). Pemanfaatan energi baru dan terbarukan tak hanya memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga menunjukkan komitmen menjaga lingkungan.

Di akhir acara, Lucky mengajak masyarakat untuk merawat fasilitas ini. “Mari kita jadikan PLTS dan status Desa Kreatif sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah, BUMN, dan warga memberikan manfaat besar bagi semua,” tutupnya.

Kuwu Cemara Kulon, Sudarno, menilai peresmian PLTS sebagai momentum penting. “Energi bersih ini akan mendukung keberlanjutan pariwisata. Harapan kami, Cemara Kulon menjadi wajah baru Indramayu: desa kreatif, mandiri, dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Desa ini juga terus mengembangkan hamparan mangrove dan budidaya lebah trigona, yang kini menjadi primadona karena madu alami yang dihasilkan.

Sementara itu, General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, menyatakan komitmen perusahaan untuk terus bermitra dan mengembangkan potensi desa pesisir utara. Menurutnya, warga Cemara Kulon sangat kreatif dan gigih dalam memajukan desanya.

(Diskom/Andika).

Sekolah dijadikan Ladang Bisnis Bisnis, SDN Tonjong 01 Nekat Jual Beli LKS

BOGOR.radarinformasi.com – Praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di SDN Tonjong 01, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, menuai sorotan. Orang tua siswa mengaku setiap semester diminta membeli LKS Rp15 ribu per buku melalui pengurus kelas. Tak hanya itu, ada pula pungutan uang kas Rp10 ribu per bulan serta rencana outing class pada 23 Desember mendatang.

“Anak kita sekolah di SDN Tonjong 01 tiap semester membeli LKS. Meskipun tidak diwajibkan, kalau tidak beli kasihan anak bisa ketinggalan pelajaran. Ditambah uang kas Rp10 ribu per bulan untuk kebersihan,” keluh salah satu orang tua siswa kepada wartawan.

Sekolah Mengelak

Saat dikonfirmasi oleh awak media di Sekolah, Kepala Sekolah SDN Tonjong 01 sedang tidak berada di tempat. Awak media hanya bertemu Wali kelas 5, Asman, yang membantah adanya kewajiban pembelian LKS maupun pungutan outing class.

“Untuk LKS tidak wajib, bagi yang mau saja, untuk membantu proses belajar anak-anak. Untuk outing class saya rasa tidak ada karena belum dilaksanakan. Untuk uang kas seikhlasnya saja, tidak ada nominal yang ditentukan,” ujarnya.

Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan keterangan orang tua yang mengaku sudah rutin membeli LKS dan membayar uang kas melalui mekanisme yang diatur komite sekolah.

Jual LKS Dilarang

Padahal, aturan jelas melarang praktik jual beli LKS di sekolah.

PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181 (a): Guru, tenaga kependidikan, dan komite dilarang menjual buku paket atau LKS di satuan pendidikan.

Permendikbud No. 75 Tahun 2020 Pasal 12a: Komite sekolah atau pihak lain dilarang menjual buku pelajaran maupun bahan ajar di sekolah.

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 63 ayat (1): Penerbit dilarang menjual LKS langsung ke sekolah.

Jika terbukti melanggar, pihak sekolah bisa dijatuhi sanksi administratif, mulai dari teguran, pemberhentian jabatan, hingga pencabutan izin operasional.

Orang tua berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor turun tangan. Mereka menilai praktik ini sudah lama berjalan dan memberatkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN Tonjong 01 belum memberikan keterangan resmi.

Red

Kasus PTSL Rancamaya, Wali Kota Desak Bongkar Pungli

BOGOR.radarinformasi.com – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, mencuat ke permukaan. Wali Kota Bogor, Dedi Rahiem, menegaskan bahwa program PTSL sejatinya adalah program pusat era Presiden Joko Widodo yang digratiskan bagi masyarakat.

“Program PTSL setahu saya gratis, kan program Pak Jokowi. Dan sesuai kebijakan pusat, program itu tidak diperpanjang,” tegas Dedi Rahiem kepada awak media melalui pesan singkat.

Dedi juga meminta agar dugaan pungli yang merugikan masyarakat segera diusut secara transparan.

“Saya minta kasus ini diusut. Siapa yang minta? Ungkap saja atau minta pertanggungjawaban,” ujarnya.

Sementara itu, Wildan, lurah Rancamaya periode 2018 saat program PTSL berlangsung, menegaskan bahwa aturan resmi soal biaya PTSL sudah disosialisasikan sejak awal. Ia menjelaskan, setiap kelurahan saat itu diminta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membentuk Pokmas (kelompok masyarakat) yang bertugas mengurus yuridis dan pemberkasan.

“Betul saat itu saya yang bertugas di Rancamaya. Peraturan SKB 3 Menteri pun telah disosialisasikan. Dalam pelaksanaannya, saat itu setiap kelurahan diminta oleh BPN untuk membentuk Pokmas yang menjadi satuan tugasnya. Terkait hal itu (PTSL), coba ditanyakan kepada pokmas-nya, karena di kelurahan (saya) tidak pernah mengenakan biaya seperti itu. Sedangkan untuk produk sertifikatnya ada di BPN,” jelas Wildan.

Ia menambahkan bahwa anggota pokmas saat itu merupakan warga Rancamaya.

“Pokmasnya orang Rancamaya semua kok,” tegasnya.

Padahal, sesuai aturan SKB Tiga Menteri dan penegasan pihak BPN, biaya resmi PTSL hanya Rp150 ribu per bidang tanah. Namun, warga Rancamaya mengaku diminta hingga Rp1,4 juta sejak 2018 dan sertifikatnya belum juga rampung hingga kini.

Dengan pernyataan tegas Wali Kota Bogor dan klarifikasi dari eks lurah Rancamaya, desakan publik semakin kuat agar aparat penegak hukum segera membongkar dugaan praktik pungli dalam PTSL Rancamaya dan memastikan hak masyarakat benar-benar terlindungi.

Red

Hj. Hakanna Serap Aspirasi Warga Rancamaya Terkait Posyandu dan Bansos

BOGOR.radarinformasi.com – Dengan mengusung tema “Mendengarkan dan Melayani Masyarakat untuk Kemajuan”, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN Dapil Bogor Selatan, Hj. Hakanna, S.I.Kom., M.A.P., menggelar kegiatan reses pada Kamis (25/9/2025) di Aula Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Acara tersebut dihadiri perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta perangkat kelurahan. Suasana berlangsung hangat ketika masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait optimalisasi layanan posyandu serta penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.

Warga berharap keberadaan posyandu dapat semakin ditingkatkan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga kesehatan, mengingat posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Selain itu, warga juga meminta perhatian serius dalam pendistribusian bansos, agar data penerima benar-benar akurat dan tepat guna.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Hakanna menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan ditampung dan diperjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Bogor.

“Reses ini memang menjadi sarana kami untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Semua masukan, baik terkait posyandu maupun bansos, akan saya kawal agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan reses ini, Hj. Hakanna menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Camat Bogor Selatan Diduga Tutup Mata Soal Skandal PTSL Rancamaya

BOGOR.radarinformasi.com – Dugaan skandal pembengkakan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, terus jadi perhatian publik. Warga mengaku diminta biaya hingga Rp1,4 juta sejak 2018, jauh melampaui aturan resmi yang hanya Rp150 ribu per bidang tanah sesuai SKB Tiga Menteri.

Ironisnya, Camat Bogor Selatan, Irman Khaerudin, hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam tersebut menuai kritik dari masyarakat yang menilai camat seakan tutup mata terhadap masalah yang jelas-jelas merugikan warga.

Salah seorang warga mengungkapkan, meski telah membayar Rp1,1 juta dari total Rp1,4 juta sejak 2018, sertifikat tanah yang dijanjikan melalui program PTSL tidak kunjung selesai.

“Saya membuat sertifikat program PTSL itu dari tahun 2018/2019 dengan biaya sebesar Rp1.400.000, tapi hingga kini tak kunjung usai. Pernah juga dirapatkan, tapi Ketua PTSL berkesan tidak bertanggung jawab dan sampai saat ini tidak ada titik terang,” keluhnya.

Sementara itu, Lurah Rancamaya, Ade Ilman, menuturkan bahwa pihaknya hanya menerima laporan dari kelompok masyarakat (pokmas) terkait pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pokmas masih melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses penerbitan sertifikat.

“Saya mulai tugas di Rancamaya tahun 2024, jadi tidak tahu kondisi di 2018. Jadi terkait biaya, yang lebih mengetahui itu pokmas,” kata Ade Ilman.

Pihak BPN sendiri menegaskan bahwa biaya resmi PTSL tetap Rp150 ribu tanpa ada tambahan. “Mau hanya ada AJB atau sekadar kwitansi jual beli, biaya PTSL tetap Rp150 ribu, tidak boleh lebih,” ujar seorang pejabat BPN.

Ketidakjelasan sikap dari Camat Bogor Selatan dinilai memperburuk kepercayaan publik. Warga mendesak Irman Khaerudin segera turun tangan, mengambil sikap tegas, dan memberikan solusi agar polemik PTSL ini tidak terus berlarut-larut.

Red

Panen Raya Karangmulya: Wamen Pertanian Apresiasi Ketangguhan Petani Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Desa Karangmulya, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Rabu (24/9/2025), menjadi saksi gelaran Panen Raya Padi Musim Tanam II yang penuh suasana syukur dan kebersamaan. Acara ini diselenggarakan oleh Gapoktan Tani Makmur dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Dalam sambutannya, Sudaryono memberikan apresiasi tinggi kepada para petani Indramayu yang dinilainya berperan penting menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, capaian swasembada beras tahun 2025 merupakan buah kerja keras petani di berbagai daerah, termasuk Karangmulya.

“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Indramayu adalah salah satu lumbung padi terbesar negeri ini. Saya hadir di sini sebagai bentuk penghormatan kepada para petani yang terus berproduksi meski menghadapi tantangan iklim dan serangan hama,” ujar Sudaryono.

Ia menyoroti keberhasilan Desa Karangmulya yang mampu panen dua kali dalam setahun meskipun sempat kesulitan pasokan air. Menurutnya, capaian ini terwujud berkat sinergi antara petani dan berbagai pihak, termasuk BBWS, yang berhasil memastikan air irigasi mengalir ke lahan pertanian.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang turut hadir, tak ketinggalan mengungkapkan rasa bangga atas kegigihan para petani. “Di tengah perubahan iklim dan serangan hama, para petani Karangmulya masih mampu menghasilkan panen yang melimpah. Ini bukti keterampilan dan kerja keras mereka dalam mengelola lahan,” tuturnya.

Lucky menambahkan, keberhasilan ini selaras dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian sebagai program strategis nasional. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus memperkuat sektor pertanian sesuai visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, Gotong Royong).

Momentum panen raya ini juga bertepatan dengan Hari Tani Nasional ke-64, menjadikannya ajang refleksi dan motivasi bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas.

“Panen raya hari ini membuktikan bahwa Indramayu tetap menjadi lumbung padi nasional. Semua ini berkat ketangguhan petani yang menjadi kunci ketahanan pangan kita,” pungkas Lucky.

(Diskom/Andika).

Warga Balongan Desak Pertamina Bangun BLK untuk Serap Tenaga Kerja Lokal

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Forum Masyarakat Balongan Bersatu kembali menyampaikan tuntutan kepada PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Balongan. Selain meminta kelanjutan program susu gratis, warga juga mendesak agar Pertamina membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat sekitar kilang.

Tuntutan itu disuarakan dalam aksi yang digelar di depan kantor Pertamina Balongan, Selasa (23/9/2025). Menurut warga, keberadaan BLK penting untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga bisa terserap bekerja di Pertamina.

Ketua Forum Masyarakat Balongan Bersatu, Akso, menegaskan masyarakat lokal harus diberi kesempatan yang adil. “Selama ini banyak tenaga kerja dari luar yang masuk, sementara warga Balongan sulit diterima. Dengan adanya BLK, masyarakat punya keahlian yang sesuai dan bisa langsung bekerja di Pertamina,” ujarnya kepada awak media.

Selain pembangunan BLK, warga juga menyampaikan tuntutan lain, antara lain kelanjutan program susu gratis yang sudah tertahan sembilan bulan, beasiswa berkala, pembangunan ekonomi mikro dan makro, akses layanan kesehatan gratis di rumah sakit Pertamina, serta perluasan lapangan kerja untuk warga sekitar.

Akso menilai, Pertamina selama ini belum serius menanggapi aspirasi masyarakat. Ia bahkan mengancam, jika tuntutan tidak dipenuhi, warga akan menduduki lokasi dan membuka dapur umum sebagai bentuk protes.

Hingga berita ini diturunkan, perundingan antara masyarakat dan Pertamina belum menemukan titik temu.

Reporter : Andika