Daftar Nama Pejabat PLN yang Dicopot Beredar, Ketum SP Malah Tuduh Wartawan

JAKARTA.radarinformasi.com – Teka teki sejumlah inisial pejabat PLN yang dicopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo belum lama ini mulai beredar luas. Dari data yang dihimpun, ada 6 nama pejabat Eselon 1 yang dicopot dalam 2 minggu terakhir yang disebut-sebut karena tidak bisa memenuhi keinginan. Kamis (24/10).

Mereka adalah:

1. Karyawan Adji – Direktur Manajemen Human Capital PLN Nusantara Power
2. ⁠Muhammad Reza – Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Nusantara Power
3. ⁠Agung Nugraha Putra – Executive Vice President Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan
4. ⁠Abdul Muchlis Executive Vice President Operasi Distribusi Jawa Madura Bali
5. ⁠Eric Rossi Priyo Nugroho – General Manager UID Sumatera Barat
6. ⁠Maria I Gunawan – Executive Vice President Customer Experience

Beredarnya daftar nama ini pun semakin memicu kekisruhan di tubuh PLN, meski sejauh ini tidak satupun jajaran direksi, khususnya Dirut PLN yang buka suara.

Sementara, Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali yang sebelumnya slow respon saat dikonfirmasi mengakui tidak tahu. Dia malah balik menuduh wartawan.

“Nggak tau kita itu Om..yang tau yang buat Om,” balasnya melalui pesan singkat WhatsApp sambil menyelipkan emoticon tertawa, Rabu malam (23/10/2024).

Sebelumnya, PT PLN (Persero) yang kini masih di bawah kepemimpinan sang Dirut Darmawan Prasodjo alias Darmo, terus menerus menuai sorotan. Apalagi di balik framing pencitraan lewat berbagai penghargaan yang diraih mantan Caleg PDI Perjuangan itu, ternyata tersimpan berbagai aib yang kabarnya mulai membuat resah jajaran pegawai.

Permasalahan di perusahaan strum itu semakin santer, menyusul beredarnya surat kaleng pada Rabu, 23 Oktober 2024, dengan pengirim dan penulis anonim, yang ditujukan kepada Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Muhammad Abrar Ali.

Secara garis besar, surat tersebut menjabarkan sejumlah inisial yang diduga pejabat teras PLN yang diistilahkan sebagai Sengkuni (tokoh jahat perwayangan) dan Kurawa, yang tak lain berwatak serupa.

Lantas siapa sosok pejabat yang dimaksud dalam tersebutmelakukan berikut isi surat kaleng tersebut yang dihimpun wartawan secara utuh.

_Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua, Namo Budaye, Salam Kebajikan.._

Yang Saya Banggakan Ketua Umum SP PLN : Uda Abrar dan jajaran pengurus SP PLN Kantor Pusat

Disclaimer :
1. Email atau laporan terbuka ini dikirimkan tidak bermaksud untuk memojokkan atau menjelekkan beberapa pihak atau person dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik person.
2. Email atau laporan terbuka ini hanya bersifat DIDUGA /DUGAAN sang penulis dan tidak memfitnah, untuk fakta di lapangan SILAKAN dicari sendiri.
3. Email atau laporan terbuka ini hanya untuk mengingatkan kita semua untuk lebih peduli bahwa PLN adalah tempat kita beramal ibadah, mencari nafkah keluarga kita.
4. Penulis mohon maaf apabila ada ketersinggungan secara person.

PLN adalah sebuah Perusahaan BUMN yang seharusnya dalam pengelolaanya juga harus professional. Sangat bangga sekali dengan jumlah award yang diterima oleh DIRUT PLN, mungkin jumlahnya ratusan. Dan kita tidak tahu berapa biaya (Sponsorship, CSR, dll) yang kemungkinan dikeluarkan demi mendapatkan award ini. Mungkin inilah disebut sindrom narsistic dan semoga ini tidak menjadi wabah.


Abang Ketum SP, melalui laporan terbuka ini saya hanya ingin melaporkan hal-2 sebagai berikut:

1. Pembentukan Sub Holding Pembangkit
Jika kita melihat kebelakang, sebenarnya apa manfaat pembentukan Sub Holding? Toh pengelolaan keuangan ternyata dilakukan terpusat di Holding PLN yang artinya dulu dalam sosialisasi, SH akan lebih lean dalam pengambilan Keputusan, gimana mau Lean ? yang ada justru semua diduga atas instruksi DP ((istilah dalam wayang kita sebut saja SENGKUNI ). Justru kalau Ketum SP dan pengurusnya peduli, seharusnya dilihat bagaimana pengelolaan ipp yang ternyata Perusahaan swasta dikawinkan dengan Sub Holding. Bahkan metode seperti dulu EPC, justru diduga ditolak oleh DP bahkan murka SENGKUNI jika ada yang masih mengusulkan EPC padahal EPC bernilai positif untuk Perusahaan kita.
Ya semoga KETUM SP terbuka mata hati nya, walupun KETUM SP dan SEKJEND diduga mungkin sering diajak diskusi oleh DP dan DS
2. Arogansi dalam Pengelolaan SDM
Dalam 2 tahun kepemimpinan Sengkuni ini banyak hal-hal yang  tidak wajar dan bukan merupakan mencerminkan kepemimpinan seorang pemimpin di BUMN. Kita mulai dari beberapa waktu yang lalu :

a) RH (Direktur OP BB IP) dicopot karena apa? Banyak orang mengira kalau RH dianggap tidak perfom dan diangkat isunya bersamaan dengan kasus Suralaya yang dianggap memberikan polusi untuk Jakarta. Apakah Ketum SP tahu kalau pencopotannya diduga karena ada perintah SENGKUNI  harus dibeli dari sang penjual (OBP) ini konon kabarnya memilki power dalam pemerintahan, dan masalahnya adalah Batubara yang ternyata low kalori yang tidak sesuai spesifikasi kalori BB. Cilakanya adalah apakah pengganti RH lebih baik? Bahkan H sang pengganti RH adalah DIROPS IP yang dievaluasi atau dicopot karena performance nya

b) MIG (EVP CES) dicopot karena masalah penyajian data pelanggan subsidi. Ternyata data tersebut diduga akan digunakan sebagai salah satu program pencitraan SENGKUNI di depan suksesor dari presiden terpilih. Karena data nya tidak selesai sesuai harapan, padahal penanggung jawab data itu adalah IT loh pak KETUM SP, atau pak KETUM SP belum tahu KSDTI nya juga pilihan SENGKUNI dan EVP MDG nya juga kaki tangan SENGKUNI dari kantor sebelumnya dari Kerajaan KURAWA. SENGKUNI itu kan Paman dari para KURAWA.
Pertanyaannya apakah pengganti MIG (BAP) LEBIH BAIK dari MIG, oh karenaa BAP merupakan kaki tangan SENGKUNI sebelumnya???

c) AM (EVP ODJ) AN (EVP ODS) dicopot diduga tidak memenuhi undangan dari SENGKUNI. Pertannyaanya : AM dan AN menghadiri acara yang ditugaskan oleh AP (Direktur), apakah salah ? seharusnya AP yang bertanggung jawab atau AP diduga sebagai salah satu KURAWA ? ternyata info dari tukang kebun BSD bahwa AN dicurigai oleh SENGKUNI kalau sedang membangun dinasti kekuatan, dan SENGKUNI khawatir dinasti ini akan menyerangnya suatu saat.Cilakanya, penggantinya adalah SS (notabene pernah jadi EVP dan ternyata diduga tidak perform dan diturunkan jadi GM)

d) ERPN (GM SUMBAR) dicopot diduga tidak memberikan data yang diminta oleh SENGKUNI terkait trah dinasti diatas. Berbeda dengan M (GM Aceh) yang bisa memberikan data dinasti akhirnya selamat jabatanya. Berarti M juga termasuk kurawa karena gila jabatan dan takut dicopot . memang jabatan membuat silau.

e) MR (DirSH) mengundurkan diri karena beredar issu mencalonkan menjadi rector ITB. Kenyataanya diduga SENGKUNI memberikan intruksi ke MR untuk segera membuat mou dengan Pertamina dan harus di ttd sebelum pelantikan presiden, namun MR tidak melaksanakan dengan baik.
Pertanyaanya: untuk apa MOU sebelum pelantikan ? Narsistic? Pencitraan SENGKUNI? Kenapa RF (dirutSH) tidak mengundurkan diri atau dicopot? Seharusnya yang tanggung jawab RF

3. Pengelolaan Sindrom Narsistic
Berapa penghargaan yang diterima oleh SENGKUNI? Berapa rupiah sponsorship yang dikelola dan dikeluarkan G (EVP KOM) demi mendapatkan banyak penghargaan tersebut?
Pertanyaanya : jangan jangan G diduga kaki tangan SENGKUNI?
Jangan heran pak KETUM SP, sekarang banyak pejabat kantor pusat yang naik menjadi EVP langsung di kantor Pusat. Bagaimana Nasib para GM dan SRM di pulau2 disana ? kapan mereka mendapatkan promosi ? EVP diisi dari VP kantor Pusat, VP Kantor Pusat diisi dari MSB Kantor Pusat? Pasti kalau Pak KETUM SP peduli sudah pasti tahu permasalahan ini , dan kenapa Pak KETUM SP DIAM SAJA?? Atau sudah nikmat?

4. Bagaimana Netralitas SENGKUNI karena dari Partai Politik?
Kalau kita baca dari berita
https://news.detik.com/berita/d-3019616/kenapa-puan-ingin-darmawan-prasodjo-jadi-penggantinya-di-dpr

https://anekainfounik.wordpress.com/2015/11/19/darmo-bantah-pernah-bertemu-presiden-dan-novanto-bahas-freeport/
ini apakah SENGKUNI masih terafiliasi dengan salah satu partai politik besar di NKRI.

Dengan dugaan afiliasi ini, apakah Keputusan SENGKUNI dalam memimpin PLN ini bisa PROFESIONAL? Misalkan sudah tidak terafiliasi, apakah SENGKUNI bisa NETRAL?

5. Apresiasi kepada SENGKUNI atas kenaikan gaji
Namun ada hal yang saya ucapkan terima kasih karena SENGKUNI memberikan apresiasi kenaikan pendapatan pegawai walaupun maksud dan tujuannya adalah diduga agar pegawai tidak banyak protes atas kebijakan-2 yang sudah dipikirkan oleh SENGKUNI.

Demikian Pak KETUM SP dan para pengurus SP, surat laporan terbuka saya sampaikan. Semua kita semua yang membaca menjadi SADAR kalau PLN adalah tempat kita mencari nafkah untuk istri dan anak anak kita, untuk keluarga kita. Jangan DIAM SAJA kalau PIMPINAN kita DZALIM.

Sementara itu, Darmawan Prasodjo selaku Dirut ketika dikonfirmasi ke nomor WhatsApp pribadinya, hingga kini tak merespons meski ia sudah membaca pesan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan centang biru dari pesan yang dikirim tersebut.

Red

Dukung Target Swasembada Pangan Nasional, SSDM Polri Siapkan Calon Polisi Dengan  Skill dan Program Pertanian yang Melibatkan Masyarakat

BANTEN.radarinformasi.com – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato usai pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024 – 2025 tanggal 20 Oktober 2024 kemarin menegaskan pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar swasembada pangan dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Kamis (24/10)

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian, Babinsa dan Bhabinkatibmas yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di Masyarakat.

“Saya sangat berterima kasih kepada Mentan dan para Penyuluh Pertanian. Saya mengapresiasi bahwa misi Anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam upaya mengejar target ini diperlukan kolaborasi Kementerian Pertanian bersama TNI – Polri.  Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024 menyampaikan bahwa Polri berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan lewat Bhabinkamtibmas.

“Nah ini untuk Bhabinkamtibmas se-Indonesia. Kita gerakkan anak muda. Tinggal kolaborasi di bawah. Kami butuh 50.000 anak muda. Kami latih yang melatih nanti dari Kementerian Pertanian,” kata Andi Amran saat memberikan materi pembekalan di Rakorbin SDM Polri dan PNS 2024.

Mengutip pidato Presiden Prabowo, Andi Amran menambahkan bahwa Indonesia memiliki lumbung-lumbung pangan. Ia mencontohkan TNI-Polri yang telah memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk pertanian.

“Kalau ada lahan, kita siapkan benih gratis, alat mesin pertanian gratis,” lanjut Andi Amran.

Menanggapi hal ini, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan SSDM Polri siap berkontribusi mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Di sini saya sangat terima kasih kepada pak Mentan dan para penyuluh pertanian. Saya mengapresiasi, misi pak Menteri sangat mulia. Dari arah kebijakan tersebut maka tahun depan saya minta tolong kepada seluruh rekan-rekan Karo SDM, saya akan melakukan rekrutmen Bakomsus Bhabinkamtibmas dengan jalur lulusan SMK Pertanian,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi menambahkan melalui rekrutmen Bakomsus SMK Pertanian diharapkan semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

“Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?” imbuh Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM ini segera ditindaklanjuti seluruh Polda jajaran hingga polsek guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Seperti Polda Banten yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian.

“Kami siap menjalankan arahan Asisten Kapolri Bidang SDM. Instruksi ini salah satunya kami wujudkan melalui Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) bidang ketahanan pangan. Program yang memberdayakan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mencukupi ketersediaan pangan yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo khususnya di wilayah provinsi Banten,” kata Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

Irjen Pol Suyudi menambahkan Polda Banten telah membentuk Siponi atau sinergitas Polwan dan Pok Tani Wanita untuk mendukung program ini.

Melalui program Poliran, polda Banten ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program ini mendapat perhatian dan apresiasi Kementerian Pertanian. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 2 unit mesin Combine Harvester Maxi Bimo 102, 10 unit mesin Handtractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih Jagung Maxxi untuk 4.352 Hektar, dan 360 pack  benih Cabai untuk 30 Hektar.

Melalui Kementerian Pertanian, Polda Banten juga mendapatkan bantuan 1000 kg pupuk NPK dan 1000 kg pupuk urea PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) cooling system.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Mapolda Banten dan di Lokasi kelompok tani harjanti kampung Kragilang, Curug, Serang.

Kerjasama ini menjadi salah satu implementasi Nota Kesepahaman atau MOU Polri dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan April 2024 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.

MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan: Kabupaten Taput Harus Dipimpin Sosok Bersih dan Jujur

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sukur H Nababan, memimpin langsung konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput), Satika Simamora – Sarlandy Hutabarat dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Rabu (23/10)

Menurut Sukur Nababan, Tapanuli Utara harus dipimpin oleh sosok orang-orang baik dan tepat serta memiliki program kerja dan visi misi yang jelas.

“Jangan ingin menjadi Bupati di Kabupaten Taput karena ingin kekuasaan. Jika ini terjadi maka saya pastikan Taput tidak akan maju dan berkembang,” katanya saat konsolidasi dengan Tim Pemenangan dan Relawan Satika-Sarlandy di Kecamatan Muara.

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi (OKK) DPP PDIP ini menyebut, pembangunan di Kabupaten Taput sebenarnya hanya tinggal dilanjutkan. Nikson Nababan selaku mantan bupati Taput dua periode disebutnya telah meletakkan pondasi dan legacy pembangunan yang sangat baik.

“Sehingga pantas kita menangkan bersama pasangan Satika-Sarlandy menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Taput periode 2025-2030 pada 27 November 2024,” ujarnya.

Anggota DPR RI empat periode ini meminta seluruh tim menyosialisasikan tentang sosok, visi misi dan program kerja pasangan Satika-Sarlandy kepada keluarga, tetangga, sahabat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Taput untuk nantinya memilih Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat.

“Mari kita sama-sama berpikir cerdas, Satika-Sarlandy bukan membangun dinasti maju menjadi paslon bupati dan wakil bupati di Taput. Rekomendasi yang diberikan DPP PDI Perjuangan adalah murni melihat rekam jejak Satika Simamora yang diyakini mampu meneruskan pembangunan di Tapanuli Utara lima tahun ke depan,” papar Sukur Nababan didampingi Ketua Umum Tim Pemenangan Satika-Sarlandy, Nikson Nababan.

“Saya berpesan agar seluruh tim inti pemenangan Satika-Satlandy tetap kompak dan jangan mudah tercerai-berai. Karena tujuan kita adalah satu dan sama memenangkan Satika-Sarlandy menjadi bupati dan wakil bupati Taput. Jangan ada persaingan di antara para relawan dan tim menggarap para warga pemilih. Karena ini untuk memastikan lagi bahwa semakin banyak orang memilih Satika-Sarlandy,” sambung Sukur.

Diakuinya bahwa dalam sebulan ke depan menjelang hari H pencoblosan, kampanye hitam terhadap Satika-Sarlandy dari lawan politiknya akan semakin tinggi. Dia meminta seluruh tim tetap kuat dan bersatu, jangan gampang terprovokasi serta fokus pada tujuan awal untuk memenangkan Satika-Sarlandy. Ia kembali menekankan bahwa Kabupaten Taput harus dipimpin oleh sosok yang bersih, jujur, baik dan takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Kepada seluruh tim, mari kita ajari masyarakat untuk berpikir cerdas memilih pemimpin, gunakan ‘holong’ atau kasih, rangkul semua orang agar jangan sampai salah memilih pemimpin Tapanuli Utara yang tamak, jahat dan tidak pernah berbuat kepada masyarakat di kabupaten yang kita cintai ini,” demikian Sukur Nababan.

Reporter : Reno H
Redaktur : Rizal

PLN ‘Diguncang’ Surat Kaleng, Isyaratkan Sengkuni Sebagai Biang Kekisruhan

JAKARTA.radarinformasi.com –  PT PLN (Persero) yang kini masih di bawah kepemimpinan sang Dirut Darmawan Prasodjo alias Darmo, terus menerus menuai sorotan. Apalagi di balik framing pencitraan lewat berbagai penghargaan yang diraih Darmo, ternyata tersimpan berbagai aib yang kabarnya mulai membuat resah jajaran pegawai. Rabu (23/10)

Permasalahan di perusahaan strum itu semakin santer, menyusul beredarnya surat kaleng pada Rabu, 23 Oktober 2024, dengan pengirim dan penulis anonim, yang ditujukan kepada Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Muhammad Abrar Ali.

Secara garis besar, surat tersebut menjabarkan sejumlah inisial yang diduga pejabat teras PLN yang diistilahkan sebagai Sengkuni (tokoh jahat perwayangan) dan Kurawa, yang tak lain berwatak serupa.

Lantas siapa sosok pejabat yang dimaksud dalam tersebutmelakukan berikut isi surat kaleng tersebut yang dihimpun wartawan secara utuh.

_Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua, Namo Budaye, Salam Kebajikan.._

Yang Saya Banggakan Ketua Umum SP PLN : Uda Abrar dan jajaran pengurus SP PLN Kantor Pusat

Disclaimer :
1. Email atau laporan terbuka ini dikirimkan tidak bermaksud untuk memojokkan atau menjelekkan beberapa pihak atau person dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik person.
2. Email atau laporan terbuka ini hanya bersifat DIDUGA/DUGAAN sang penulis dan tidak memfitnah, untuk fakta di lapangan SILAKAN dicari sendiri.
3. Email atau laporan terbuka ini hanya untuk mengingatkan kita semua untuk lebih peduli bahwa PLN adalah tempat kita beramal ibadah, mencari nafkah keluarga kita.
4. Penulis mohon maaf apabila ada ketersinggungan secara person.

PLN adalah sebuah Perusahaan BUMN yang seharusnya dalam pengelolaanya juga harus professional. Sangat bangga sekali dengan jumlah award yang diterima oleh DIRUT PLN, mungkin jumlahnya ratusan. Dan kita tidak tahu berapa biaya (Sponsorship, CSR, dll) yang kemungkinan dikeluarkan demi mendapatkan award ini. Mungkin inilah disebut sindrom narsistic dan semoga ini tidak menjadi wabah.
Abang Ketum SP, melalui laporan terbuka ini saya hanya ingin melaporkan hal-2 sebagai berikut:

1. Pembentukan Sub Holding Pembangkit
Jika kita melihat kebelakang, sebenarnya apa manfaat pembentukan Sub Holding? Toh pengelolaan keuangan ternyata dilakukan terpusat di Holding PLN yang artinya dulu dalam sosialisasi, SH akan lebih lean dalam pengambilan Keputusan, gimana mau Lean ? yang ada justru semua diduga atas instruksi DP (istilah dalam wayang kita sebut saja SENGKUNI). Justru kalau Ketum SP dan pengurusnya peduli, seharusnya dilihat bagaimana pengelolaan ipp yang ternyata Perusahaan swasta dikawinkan dengan Sub Holding. Bahkan metode seperti dulu EPC, justru diduga ditolak oleh DP bahkan murka SENGKUNI jika ada yang masih mengusulkan EPC padahal EPC bernilai positif untuk Perusahaan kita.
Ya semoga KETUM SP terbuka mata hati nya, walupun KETUM SP dan SEKJEND diduga mungkin sering diajak diskusi oleh DP dan DS
2. Arogansi dalam Pengelolaan SDM
Dalam 2 tahun kepemimpinan Sengkuni ini banyak hal-hal yang  tidak wajar dan bukan merupakan mencerminkan kepemimpinan seorang pemimpin di BUMN. Kita mulai dari beberapa waktu yang lalu :

a) RH (Direktur OP BB IP) dicopot karena apa? Banyak orang mengira kalau RH dianggap tidak perfom dan diangkat isunya bersamaan dengan kasus Suralaya yang dianggap memberikan polusi untuk Jakarta. Apakah Ketum SP tahu kalau pencopotannya diduga karena ada perintah SENGKUNI  harus dibeli dari sang penjual (OBP) ini konon kabarnya memilki power dalam pemerintahan, dan masalahnya adalah Batubara yang ternyata low kalori yang tidak sesuai spesifikasi kalori BB. Cilakanya adalah apakah pengganti RH lebih baik? Bahkan H sang pengganti RH adalah DIROPS IP yang dievaluasi atau dicopot karena performance nya

b) MIG (EVP CES) dicopot karena masalah penyajian data pelanggan subsidi. Ternyata data tersebut diduga akan digunakan sebagai salah satu program pencitraan SENGKUNI di depan suksesor dari presiden terpilih. Karena data nya tidak selesai sesuai harapan, padahal penanggung jawab data itu adalah IT loh pak KETUM SP, atau pak KETUM SP belum tahu KSDTI nya juga pilihan SENGKUNI dan EVP MDG nya juga kaki tangan SENGKUNI dari kantor sebelumnya dari Kerajaan KURAWA. SENGKUNI itu kan Paman dari para KURAWA.
Pertanyaannya apakah pengganti MIG (BAP) LEBIH BAIK dari MIG, oh karenaa BAP merupakan kaki tangan SENGKUNI sebelumnya???

c) AM (EVP ODJ) AN (EVP ODS) dicopot diduga tidak memenuhi undangan dari SENGKUNI. Pertannyaanya : AM dan AN menghadiri acara yang ditugaskan oleh AP (Direktur), apakah salah ? seharusnya AP yang bertanggung jawab atau AP diduga sebagai salah satu KURAWA ? ternyata info dari tukang kebun BSD bahwa AN dicurigai oleh SENGKUNI kalau sedang membangun dinasti kekuatan, dan SENGKUNI khawatir dinasti ini akan menyerangnya suatu saat. Celakanya, penggantinya adalah SS (notabene pernah jadi EVP dan ternyata diduga tidak perform dan diturunkan jadi GM)

d) ERPN (GM SUMBAR) dicopot diduga tidak memberikan data yang diminta oleh SENGKUNI terkait trah dinasti diatas. Berbeda dengan M (GM Aceh) yang bisa memberikan data dinasti akhirnya selamat jabatanya. Berarti M juga termasuk kurawa karena gila jabatan dan takut dicopot . memang jabatan membuat silau.

e) MR (DirSH) mengundurkan diri karena beredar issu mencalonkan menjadi rector ITB. Kenyataanya diduga SENGKUNI memberikan intruksi ke MR untuk segera membuat mou dengan Pertamina dan harus di ttd sebelum pelantikan presiden, namun MR tidak melaksanakan dengan baik.
Pertanyaanya: untuk apa MOU sebelum pelantikan ? Narsistic? Pencitraan SENGKUNI? Kenapa RF (dirutSH) tidak mengundurkan diri atau dicopot? Seharusnya yang tanggung jawab RF

3. Pengelolaan Sindrom Narsistic
Berapa penghargaan yang diterima oleh SENGKUNI? Berapa rupiah sponsorship yang dikelola dan dikeluarkan G (EVP KOM) demi mendapatkan banyak penghargaan tersebut?
Pertanyaanya : jangan jangan G diduga kaki tangan SENGKUNI?
Jangan heran pak KETUM SP, sekarang banyak pejabat kantor pusat yang naik menjadi EVP langsung di kantor Pusat. Bagaimana Nasib para GM dan SRM di pulau-pulau disana ? kapan mereka mendapatkan promosi ? EVP diisi dari VP kantor Pusat, VP Kantor Pusat diisi dari MSB Kantor Pusat? Pasti kalau Pak KETUM SP peduli sudah pasti tahu permasalahan ini , dan kenapa Pak KETUM SP DIAM SAJA?? Atau sudah nikmat?

4. Bagaimana Netralitas SENGKUNI karena dari Partai Politik?
Kalau kita baca dari berita
https://news.detik.com/berita/d-3019616/kenapa-puan-ingin-darmawan-prasodjo-jadi-penggantinya-di-dpr

https://anekainfounik.wordpress.com/2015/11/19/darmo-bantah-pernah-bertemu-presiden-dan-novanto-bahas-freeport/
ini apakah SENGKUNI masih terafiliasi dengan salah satu partai politik besar di NKRI.

Dengan dugaan afiliasi ini, apakah Keputusan SENGKUNI dalam memimpin PLN ini bisa PROFESIONAL? Misalkan sudah tidak terafiliasi, apakah SENGKUNI bisa NETRAL?

5. Apresiasi kepada SENGKUNI atas kenaikan gaji
Namun ada hal yang saya ucapkan terima kasih karena SENGKUNI memberikan apresiasi kenaikan pendapatan pegawai walaupun maksud dan tujuannya adalah diduga agar pegawai tidak banyak protes atas kebijakan-kebijakan yang sudah dipikirkan oleh SENGKUNI.

Demikian Pak KETUM SP dan para pengurus SP, surat laporan terbuka saya sampaikan. Semua yang membaca menjadi SADAR kalau PLN adalah tempat kita mencari nafkah untuk istri dan anak anak kita, untuk keluarga kita. Jangan DIAM SAJA kalau PIMPINAN kita DZALIM.

Sementara itu, Darmawan Prasodjo selaku Dirut ketika dikonfirmasi ke nomor WhatsApp pribadinya, hingga kini tak merespons meski ia sudah membaca pesan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan centang biru dari pesan yang dikirim tersebut.

Sedangkan Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, hingga berita ini dinaikkan tak kunjung merespons dan membaca konfirmasi wartawan.

Red

Polsek Cibinong Bersama Instansi Terkait Cek Lokasi Kebakaran Pabrik PT Hiqual Motorindo Indonesia

BOGOR.radarinformasi.com – Polsek Cibinong menerima laporan dari masyarakat terkait peristiwa kebakaran di pabrik PT Hiqual Motorindo Indonesia, yang berlokasi di Jalan Bintang Mas No. 47, RT 01/02, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Rabu (23/10)

Kapolsek Cibinong, Kompol Waluyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kebakaran terjadi pada Rabu, 23 Oktober 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, dan dilaporkan ke pihak berwenang pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi Herman, seorang petugas keamanan di pabrik, kebakaran dipicu oleh ledakan mesin baru di ruang chrome saat proses uji coba. Ledakan tersebut menyambar sejumlah bahan mudah terbakar, seperti bensin, thinner, dan vernis, sehingga api dengan cepat membesar.

Karyawan yang melakukan uji coba mesin, Yudi, mengalami luka bakar di kedua kakinya. Ia segera dilarikan ke RS PMI Bogor untuk mendapatkan perawatan medis.

Beberapa ruangan terdampak dalam kebakaran ini, di antaranya ruang chrome, ruang produksi, dan ruang mesin injeksi. PT Hiqual Motorindo Indonesia diketahui merupakan perusahaan yang bergerak dalam perakitan lampu rotator, sirene, dan lampu sein motor.

Pemadaman melibatkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Sekretaris Dinas Damkar, Drs. Hidayat Saputra. Sekitar pukul 18.00 WIB, api berhasil dipadamkan, dan situasi dinyatakan aman serta kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan menilai kerugian yang ditimbulkan.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Rehabilitasi Kantor Desa Sukaharja: Langkah Strategis untuk Meningkatkan Layanan Publik

BOGOR.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur desa dengan rencana rehabilitasi kantor Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, pada tahun anggaran 2024. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki fasilitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- yang bersumber dari program Samisade (Satu Milyar Satu Desa), kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan desa. Rabu, (23/10).

Lokasi rehabilitasi berada di Kampung Pondok Bitung RW 02, dengan bangunan seluas 15 meter x 14 meter. Proyek ini diharapkan dapat menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan profesional bagi masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

Dipimpin oleh Heri Juliandani sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam pelaksanaan rehabilitasi diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan serta tanggung jawab bersama terhadap fasilitas yang dibangun. Selain itu, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, memberikan manfaat ekonomi langsung.

Dengan rehabilitasi kantor desa ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih efisien dan ramah, serta membuat wajah baru dari kantor desa Sukaharja.

Reporter : Rizal

Ketua TPK Mangkir dan Berkelit saat dikonfirmasi, Proyek TPT Desa Bitungsari Diduga Menyimpang

BOGOR.radarinformasi.com – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Bitung Sari yang didanai melalui program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) dilaporkan bermasalah. Temuan awal mengindikasikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan perencanaan yang seharusnya. Rabu (23/10)

Proyek tersebut menggunakan anggaran yang dibagi dalam dua tahap, yakni Rp598.362.000 pada tahap pertama dan Rp398.308.000 pada tahap kedua. Namun, pelaksanaan di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tinggi TPT hanya mencapai 120 cm, lebih rendah dari rencana awal yang seharusnya 170 cm. Selain itu, lebar TPT terpantau hanya 30 cm, padahal standar perencanaan menetapkan 40 cm.

Tidak hanya itu, muncul dugaan bahwa pembangunan TPT tersebut tidak dilengkapi dengan pondasi yang memadai, yang dikhawatirkan akan memengaruhi ketahanan struktur dalam jangka panjang.

Saat awak media melakukan pemantauan di lokasi proyek, hanya Hendi selaku pelaksana di lapangan dan ketua RT setempat yang hadir. Sementara Asep, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya bertanggung jawab atas proyek tersebut, tidak terlihat di tempat.

Ketika dikonfirmasi via telepon, Asep berdalih sedang berada di luar kota. “Saya sedang berada di luar kota. Lieur aing teh dikonfirmasi sama wartawan, ketemu wae jeung aing isukan (pusing saya kalau dikonfirmasi sama wartawan, ketemu saja dengan saya besok),” ucapnya seakan mengelak untuk dikonfirmasi terkait proyek pembangunan TPT, Selasa (22 Oktober 2024).

Ia juga menambahkan untuk menghubungi Hendi terkait spesifikasi. “Coba hubungi saja Hendi. Beliau disana untuk mengawasi,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa ketika awak media mengkonfirmasi terkait spesifikasi, Hendi meminta untuk menghubungi Asep selaku Ketua TPK. Hal tersebut seakan membingungkan dan terkesan “kucing-kucingan” dalam konfirmasi terkait spesifikasi pembangunan.

Menurut Hendi, kekurangan pembangunan akan dialokasikan ke lokasi lain. “Paling kekurangan dari spesifikasi akan di lanjutkan ke sebelahnya, agar volume tercukupi,” tambahnya.

Hingga berita ini ditulis, awak media belum mendapatkan klarifikasi terkait pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, karena hari ini Asep (Ketua TPK) tidak bisa hadir ke lokasi dengan alasan sedang ada tamu dari Jakarta.

Red

Polsek Citeureup dan Instansi Terkait Tinjau Lokasi Bencana Angin Puting Beliung di Desa Gunungsari

BOGOR.radarinformasi.com– Polsek Citeureup bersama sejumlah instansi terkait melakukan pengecekan di lokasi terdampak angin puting beliung di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Selasa (22/10/2024). Bhabinkamtibmas Desa Gunungsari, Bripka Guntur, hadir di lapangan bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor dan pemangku kepentingan lainnya untuk memonitor dampak bencana. Rabu (23/10)

Kapolsek Citeureup, Kompol Victor Hanomangan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga pada Selasa, 22 Oktober 2024, sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan informasi dari Desa Tangguh Bencana (Destana) Desa Gunungsari, angin puting beliung terjadi pada pukul 16.17 WIB dan melanda dua perumahan, Perum Harmoni RT 01 dan RT 02 di RW 07, serta Perum Bumi Citeureup Asri RT 06 RW 02.

Sekitar pukul 16.17 WIB, angin puting beliung menerjang wilayah Desa Gunungsari dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah. Di Perum Harmoni, delapan rumah terdampak, sementara di Perum Bumi Citeureup Asri sepuluh rumah mengalami kerusakan. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap, dengan tingkat kerusakan bervariasi antara ringan dan berat.

Pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa atap rumah-rumah di dua perumahan tersebut mengalami kerusakan dalam kategori ringan hingga berat. Meskipun terdapat kerusakan material, tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini.

Beberapa pihak terlibat langsung dalam penanganan di lokasi bencana, termasuk Bhabinkamtibmas Desa Gunungsari, BPBD Kabupaten Bogor, Destana Desa Gunungsari, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gunungsari. Selain itu, ketua RT dan RW setempat, Binwil Desa Gunungsari, Linmas, serta Komunitas Warga Peduli (WP) juga ikut serta dalam proses penanganan dan pemulihan.

Evakuasi dan pembersihan puing-puing akibat bencana telah dilakukan oleh warga bersama aparat kepolisian dan instansi terkait. Berkat kerja sama yang baik, situasi di lokasi bencana tetap aman dan kondusif hingga berita ini diturunkan.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Sekdes Cisalada Tak Terima Dikritik, Tolak Konfirmasi Terkait Proyek yang Diduga Bermasalah

Bogor – Pemerintah Desa (Pemdes) Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, merealisasikan dana bantuan keuangan (bankeu) APBD Kabupaten Bogor dengan proyek rabat beton jalan desa dan fasilitas pendukungnya senilai Rp400 juta. Proyek tersebut berlokasi di Kampung Cukanggaleuh RW 08 dan Kampung Cikupa, dengan pengerjaan berlangsung pada Rabu (23/10/2024).

Saat awak media mendatangi lokasi proyek, ditemukan papan informasi proyek tergeletak di bawah, hanya ditahan dengan potongan bambu agar tidak hilang. Selain itu, tembok penahan tanah (TPT) di lokasi diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di papan informasi. Tertulis bahwa tinggi TPT seharusnya 2 meter, namun setelah diukur, ternyata hanya 170 cm.

Di lokasi, awak media juga menemukan besi berukuran lebih kecil dari standar umum yang biasa digunakan untuk TPT, serta terlihat batu-batu bekas bongkaran yang tidak jelas asal-usulnya.

Ketika dikonfirmasi terkait temuan tersebut, Kepala Desa Cisalada, M. Dahtul Kahfi, menjelaskan bahwa kekurangan tinggi TPT akan segera diperbaiki. “Terkait ketinggian yang kurang 30 cm, Pak Deri sudah mengecek lokasi dan mengetahui hal ini. Awalnya, volume tersebut ingin kami alihkan untuk pelebaran jalan beton dari 2,5 meter menjadi 3 meter. Namun, Pak Deri meminta tinggi TPT tetap 2 meter, jadi nanti akan kami tambahkan ketinggian setelah perataan dan pengerasan tanah,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Ia juga menyampaikan bahwa penambahan besi pada TPT merupakan inisiatif bersama warga, meski tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Besi itu hanya inisiatif kami agar TPT lebih kuat. Sementara, batu bekas itu bukan untuk digunakan, melainkan hanya dari galian tanah. Kami sudah menyiapkan batu dari material resmi,” tambahnya.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Moch. Busrol Karim, Sekretaris Desa Cisalada. Ia terkesan enggan memberikan ruang awak media untuk konfirmasi lebih lanjut. “Kalau mau tayangkan berita, tayangkan saja. Tidak usah tanya-tanya lagi seolah mencari kesalahan. Sudah, Pak Kades juga tidak perlu menjawab apa-apa lagi,” ucap Busrol kepada wartawan.

Setelah awak media berpamitan dari kantor desa, Kepala Desa Cisalada kemudian mengirim pesan WhatsApp yang meminta awak media untuk berkoordinasi dengan Bimbim, yang disebut sebagai Ketua LPM Desa. “Komunikasikan saja dengan Bimbim. Sudah saya sampaikan ke Bimbim,” tulisnya dalam pesan tersebut.

Red

Ketua PBVSI Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita Resmi Membuka Turnamen Livoli Divisi Utama 2024

BOGOR.radarinformasi.com- Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita secara resmi membuka Event Liga Voli Indonesia (Livoli) Divisi Utama 2024.

Pembukaan turnamen yang diikuti oleh 10 tim Voli se-Indonesia dan akan berlangsung selama enam hari, mulai tanggal 22-27 Oktober ini berlangsung di Gedung Laga Tangkas, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pada kejuaraan Livoli Divisi Utama 2024 tersebut, Tim Lavani Navy yang menjadi tuan rumah pada kompetisi ini akan bertanding melawan tim-tim papan atas, di antaranya Eka Mandiri, Perumda Bhagasasi Bekasi dan Ganevo, yang merupakan tim promosi.

Ketua PBVSI Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita mengucapkan rasa terimakasihnya Bumi Tegar Beriman bisa ditunjuk sebagai tuan rumah Livoli Divisi Utama 2024.

“Awalnya kita mengajukan, dan alhamdulillah Kabupaten Bogor bisa ditunjuk sebagai tuan rumah,” kata Dede Chandra Sasmita.

Dechan sapaan akrab Dede Chandra Sasmita juga menyampaikan kondisi bola voli di Kabupaten Bogor. Menurutnya, olahraga ini sudah mulai berkembang dan kondusif.

Terbukti, lanjut Dechan, sejak dirinya dipercaya memimpin PBVSI, klub voli di Kabupaten Bogor terus bertambah.

“Dari yang awalnya hanya 8 klub, sekarang per tahun 2024 bertambah menjadi 21 klub,” sebutnya.

Pria yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan, bahwa meskipun sudah dianggap baik, PBVSI akan terus melakukan pembinaan dengan tujuan agar klub yang sudah terbentuk bisa menjadi tim profesional.

“Kita masih melakukan pembinaan agar klub yang terbentuk bisa profesional,” ungkap Dechan.

“Rencananya, pertandingan Livoli Divisi Utama 2024 ini akan dihadiri pendiri tim Lavani Navy Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemungkinan Pak SBY akan hadir saat pertandingan Lavani Navy,” tukasnya.

Red