Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan PUPR Kabupaten Cianjur Siap Berikan Layanan Prima Pada Masyarakat
CIANJUR.radarinformasi.com – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memegang peranan penting sebagai pelaksana tugas teknis operasional alat – alat berat serta alat bantu roda dua dan roda empat untuk wilayah Kabupaten Cianjur – Jawa Barat, Selasa (16/03/21).
Kepala (UPTD) Peralatan dan Perbengkelan, Nurdin, SH. MH., menegaskan fungsi lain UPTD Peralatan dan Perbengkelan PUPR ( Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ) Kabupaten Cianjur adalah melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan perbaikan alat – alat berat serta kendaraan roda empat dan roda dua.
Lanjut Nurdin SH. MH, “Kami memiliki visi terwujudnya pelayanan prima kepada Publik dalam hal pelayanan peralatan kontruksi, jadi dalam menjalankan pelayanan prima kepada Masyarakat, peralatan konstruksi dan alat – alat berat yang ada dapat dipinjamkan kepada Masyarakat umum dengan status sewa yang tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menyewa alat – alat sejenis pada pihak swasta”.
Nurdin SH.MH juga menjelaskan jika sewa alat berat ikut memberikan sumbangan terhadap APD Kabupaten Cianjur.
“Ditahun ini PAD UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 340.000.00 Tahun 2020, meski demikian kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target PAD yang ditargetkan pada kami”, tutur Nurdin SH.MH.
Saat ini jenis peralatan kontruksi yang tersedia di UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur meliputi Stum alat berat , Bulldozer, Backhoe Loader dan Dump Truck.
“Masyarakat bisa langsung menghubungi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Perbengkelan PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur ” tutup Nurdin SH.MH.
Pecundang …!!!, Oknum Staf Desa Cijalingan tidak Hadir dalam RDP yang digelar oleh Ketua DPRD Sukabumi
SUKABUMI.radarinformasi.com – Kasus Vidio Viral Eko Purtjahjanto dan oknum Perangkat Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, ternyata berbuntut panjang, walaupun sebelumnya sudah terjadi perdamai (Islah) antar dua belah pihak yang di fasilitasi oleh Muspika Cicantayan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gagas oleh DPRD Kabupaten Sukabumi, membahas ketegangan antara perangkat Desa Cijalingan dan guru SMPN 1 Cicantayan, tidak dihadiri para pejabat terkait. Rapat tersebut dilangsungkan di Gedung Pendopo Sukabumi, Jalan A. Yani Kota Sukabumi, Senin (15/3/2021) pagi.
Di ruang rapat, tidak tampak hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Thendi Hendrayana, Camat Cicantayan Sendi Apriadi, dan Kepala Desa Cijalingan Didin Jamaludin, namun yang tampak hadir terlihat Perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, dari SMPN 1 Cicantayan hadir Eko Purtjahjanto, guru yang pernah bersitegang dengan oknum perangkat Desa Cijalingan. Kehadiran kepala desa dan perangkat desa dalam RDP sangat penting karena merekalah pemicu masalah yang ramai menjadi bahan perbincangan publik akibat tindakan persekusi terhadap Eko.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran para pejabat tersebut. Dia mengatakan, kehadiran mereka penting untuk mencari titik temu dan penyelesaian yang tuntas dari kasus persekusi terhadap guru SMPN 1 Cicantayan tersebut. Pimpinan dan anggota DPRD juga kecewa atas ketidakhadiran para pejabat tersebut. Wakil rakyat yang hadir pada RDP dan kecewa antara lain Wakil Ketua DPRD Yudi Suryadikrama, Ketua Komisi IV Hera Iskandar, serta anggota Komisi IV Paoji Nurjaman dan Andri Hidayana.
“Seharusnya para pejabat itu hadir karena rapat ini untuk mencari formulasi agar kasus persekusi seperti itu tidak terulang,” kata Hera mewakili suara Komisi IV.
Para wakil rakyat pun mengusulkan RDP susulan dengan menghadirkan para pejabat yang mangkir. Bila perlu, RDP dilaksanakan di Kantor Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan.
Abdri Hidayana, politisi tangguh dari PPP asal Pajampangan menyatakan, harus ada pemeriksaan menyeluruh atas ketidakhadiran para pejabat tersebut. Andri menganggap sikap para pejabat yang tidak hadir pada RDP merupakan pelecehan terhadap lembaga legislatif.
Pada rapat itu tampak hadir Sekretaris PGRI Kabupaten Sukabumi Asep Durahman alias Asdur dan Ketua Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia (BJI) Presda Sukabumi Raya Budhy Lesmana alias Budi Gondrong (BG).
Sebelumnya BJI menyatakan siap mendampingi Eko jika kasus persekusi tersebut berlanjut ke ranah hukum.
Pemilik Bangunan Liar Abaikan Peraturan, Pembangunan di atas DAS hampir rampung
BOGOR.radar.informasi.com – Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 8 tahun 2015, mendirikan bangunan di atas saluran air untuk kepentingan ekonomi tidak diperbolehkan, akan tetapi sangat disayangkan masih banyak bangunan liar yang sengaja menggunakan fasilitas umum tersebut untuk kepentingan pribadinya, Sabtu (13/03/21).
Begitu pula Bangunan Liar (Bangli) yang berdiri diatas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlokasi di Kp.Gati Rt.004/005 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Wahyu pemilik bangunan saat dikonfirmasi dengan arogan mengatakan bahwa, “Jangan menyikapi berdasarkan aduan dari orang yang membenci saya, anda itu tendensius, coba liat di luar sana banyak sekali bangunan yang berdiri di atas DAS, kenapa hanya punya saya yang dipermasalahkan, udah jelas punya saya di dalam dan bukan di pinggir jalan raya”.
“Silahkan kalau mau di publikasikan, disini saya kasian sama Kades dan Kasi Trantib aja kalau berita ini menyebar, paling nanti yang akan dipermasalahkan terkait IMB nya, saya juga tau banyak bangunan yang tidak memilik IMB”, ujarnya sambil berlalu pergi.
Sementara itu Ujang Suhendra,S.Pdi saat dikonfirmasi sehari sebelumnya mengatakan bahwa Pemilik bangunan belum pernah meminta ijin kepada pihak desa, hal itu juga di aminkan oleh RW setempat. Habri selaku Kasi Trantib Kecamatan menegaskan bahwa sudah dua kali pihaknya melakukan peneguran, akan tetapi tidak ada respon karena dua kali berkunjung ke lokasi tidak bertemu dengan yang bersangkutan.
Home Industri Walet yang diduga Tak Berizin Masih Bebas Beroperasi
BOGOR.radar.informasi.com – Terkait adanya Home Industri Walet yang berada di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang diduga tak berizin, Hidayatulloh selaku Camat Bogor Selatan meminta kepada Lurah setempat untuk segera melakukan pengecekan perizinannya, Jum’at (12/03/21).
Hidayatulloh juga mengucapkan banyak terimakasih kepada radar.informasi.com yang telah memberikan laporan adanya Home Industri tersebut, tanpa adanya Media Ia tidak mungkin bisa mengontrol semua aktifitas yang ada dalam wilayah jangkauannya.
“Saya ucapkan banyak terimakasih kepada rekan – rekan Media yang telah memberikan laporan kepada kami, saya juga sudah meminta kepad Lurah setempat untuk mengecek terkait perijinannya, mengenai Kasipem yang memberikan izin lingkungan tanpa sepengetahuan Lurah kita juga sudah memberikan teguran, kita tidak tebang pilih dalam memberikan sangsi apabila memang ada yang melakukan kesalahan”, ujarnya saat radar.informasi menemui sesaat sebelum Ia rapat di Balaikota.
Masih menurutnya, “Saya juga minta agar pihak Media juga melakukan koordinasi kepada Satpol. PP, karena kewenangan ada di mereka”.
Namun sangat disayangkan, Agus Tiasyah selaku Kasatpol PP Kota Bogor sampai saat ini belum bisa ditemui dengan alasan sibuk. Hingga berita ini ditayangkan belum ada tindak lanjut kepada Home Industri Walet yang diduga tak berizin tersebut.
Desa Ciramahilir Tingkatkan Pencegahan Covid-19 dan Realisasikan Dana Stunting
PURWAKARTA.radar.informasi.com – Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada Masyarakat di perkotaan, akan tetapi dampaknya juga dirasakan oleh Masyarakat pedesaan, maka untuk itu, Pemerintah Desa terus melakukan penanganan pencegahan penularan Covid-19 dan berusaha memulihkan perekonomian Masyarakat, Rabu (10/03/21).
Tak hanya pencegahan Covid-19 saja, Pemeritahpun sudah meyalurkan dana untuk menangani Stunting, kebijakan tersebut di keluarkan Menteri Desa PDTT. Eko Putro Sanjojo, setelah RI 1 menggelar Rapat Kabinet dalam rangka mengintruksikan penanganan khusus terkait Covid-19 dan Stunting, komentar Dirjen daerah tertinggal Kemendes PDTT Samsul widodo, Stunting menjadi msalah besar, Kementrian Desa bersama Kementrian Keuangan mengalihkan anggaran DD 9% untuk Stunting, prinsipnya desa adalah ujung tombak penanganan wabah Covid-19 dan Stunting.
Begitupun dengan Oemeritahan Desa Ciramahilir, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, selalu berupaya memulihkan dan menangani pencegahan penularan Covid-19 dan merealisasikan dana untuk pencegahan Stunting, salahsatu upaya pencegahan yang di lakukan Pemerintah Desa Ciramahilir, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan alat – alat kesehatan, seperti pengukur suhu tubuh, masker, cairan disinfektan, handsanitizer, dan alat penyemprotan.
Herman selaku Sekertaris Desa menjelaskan, “Untuk menangani Stunting kami sudah realisasikan dana tersebut dengan memberikan makanan tambahan gizi buat balita/bayi dan ibu hamil dan ibu menyusui, dana tersebut kami salurkan melalui posyandu, di desa kami juga ada empat posyandu”, ujarnya.
Seorang Gadis ditemukan Tak Bernyawa di Pasir Angin – Megamendung
BOGOR.radar.informasi.com – Warga Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas tergeletak. Mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut saat ditemukan mengenakan celana jeans dan kaos biru, Rabu (10/03/21) pukul 06.00 WIB.
Korban selanjutnya di bawa ke RSUD Ciawi untuk dilakukan otopsi, beberapa saat kemudian, tepatnya pukul 11.00 WIB, pihak keluarga mendatangi RSUD Ciawi dan diketahui mayat tersebut bernama Elya Lisnawati dan beralamat di Kp.Tenggek Rt 03/01 Desa Cimande Hilir, Kecamtan Caringin, Kabupaten Bogor – Jawa Barat.
“Saat ini korban telah diketahui identitasnya, bahkan kami (Pemdes Cimande Hilir) dan pihak keluarga telah ke RSUD Ciawi untuk memastikan identitas korban”, ungkap salahsatu Staff Desa.
Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui pasti apa penyebab meninggalnya wanita tersebut.
Mapolsek Cicurug lakukan “Penyelamatan” terhadap Oknum Kades yang diduga lakukan Korupsi BLT DD
SUKABUMI.radar.informasi.com – Khawatir diamuk oleh Massa, seorang Oknum Kepala Desa (Kades) Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, terpaksa diamankan pihak berwajib, hal ini lantaran Warga mulai geram dengan janji – janji manis Oknum Kades tersebut untuk merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah tiga (3) bulan (tahap 4,5,6) tak juga kunjung dibagikan, Rabu (10/03/21).
Aksi “penyelamatan” Oknum Kades oleh Mapolsek Cicurug tersebut semata – mata untuk menghindari adanya hal – hal yang tidak diinginkan, Oknum Kades yang diduga sudah menilap anggaran BLT DD sebesar Rp.149.000.000.00 sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan, sementara itu, Udin selaku Ketua Rt.06/02 mengatakan bahwa Oknum Kades tersebut sudah beberapa kali berjanji kepada Masyarakat akan membagikan BLT DD, namun sampai saat ini tak kunjung direalisasikan.
“Keluarga penerima manfaat (KPM) udah bosan dengan janji-janji Kepala Desa, kalau gak salah udah ada 3 kali janjinya, kami kesal lantaran janji – janji akan segera di realisasikan tak kunjung ditepati kami hanya mempertanyakan hak (KPM)”, ujarnya.
Ketika di konfirmasi Camat Cicurug Wawan Godawan mengatakan bahwa, “Kades Tenjolaya Aryo Bangun Adinoto sementara di amankan untuk di mintai keterangan dan penyidikan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sambil menunggu proses hukum dari pihak terkait”.
Sementara itu Kapolsek Cicurug, Kompol. Parlan mengatakan, “Oknum Kades tersebut saat ini sudah diamankan sampai menunggu unit khusus penanganan kasus korupsi yang bertugas melakukan penyidikan atas kasus korupsi yang terjadi, serta menunggu proses lebih lanjut, audit dari Inspektorat akan penyalahgunaan dugaan wewenang tersebut, karena telah melakukan tindak korupsi dan lain lain”.
Masih menurutnya, “Kita belum bisa menentukan Kades ini sebagai tersangkanya, akan tetapi diduga mengarah ke sana sesuai pengakuan bersangkutan, yang jelas akan masih menunggu dan terus koordinasi dengan kecamatan,” tandasnya.
Program Dokmaru Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Pro Rakyat
INDRAMAYU.radar.informasi.com – Progam unggulan Pemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Indramayu untuk periode lima tahun kedepan dibidang kesehatan kini mulai diimplementasikan. Luncurkan sebuah program prioritas 100 hari duet Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustina dan Lucky Hakim, yakni Program Dokter Masuk Rumah (DOKMARU) dinilai akan mampu mengoptimalkan pelayanan dibidang kesehatan, Senin ( 08/03/2021 ).
Seperti diketahui, tindakan kunjungan rumah yang dilakukan Tenaga Kesehatan (Nakes) di tingkat UPT Puskesmas sudah dilakukan, baik saat kegiatan posyandu maupun pelayan Masyarakat secara umum, namun untuk Program Dokmaru, salah satu program penunjang Visi Indramayu Bermartabat sendiri menggunakan pola yang sedikit berbeda yakni dengan model pelayanan Bottom Up and Top Down, dimana para dokter dan tenaga kesehatan yang sudah disiapkan akan menerima informasi dari bawah langsung ke atas melalui layanan PSC 119 atau nomor contact 081 119 119 444, untuk kemudian dikembalikan lagi ke Institusi yang ada di bawah sesuai wilayah kerjanya masing – masing.
“Kunjungan ke rumah warga ketika ada laporan dari warga ke Puskesmas untuk ditindaklanjuti sesuai kasus yang diderita warga sudah kami lakukan sebelumnya, sehingga dengan adanya program Dokmaru akan lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat dimana kajian masalahnya lebih kompleks,” kata Kepala UPT Puskesmas Patrol, Dawud Kerto Utomo, diruang kerjanya.
Menurut Dawud, mekanisme pelayanan Dokmaru dengan pelayanan kesehatan sebelumnya terletak pada alur informasi, dimana sebelumnya Masyarakat menyampaikan langsung ke Nakes di pelayanan kesehatan terdekat, sedangkan untuk program Dokmaru lebih membuka ruang informasi bagi Masyarakat dalam menyampaikan informasi langsung ke tingkat Kabupaten lewat Call Center yang disediakan, selanjutnya, laporan tersebut diakomodir dan ditindak lanjuti oleh Institusi sesuai zona kasus berdasarkan sumber informasi.
“Selain datang langsung ke Pusekesmas, apabila ada kasus – kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah kesehatan maka masyarakat dapat langsung menghubungi PSC Dokmaru di call center 119 atau nomor 081 119 119 444,” ujarnya.
Dikatakannya pula, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan program Dokmaru pihaknya telah menempatkan salah satu Dokter selaku petugas Dokmaru dengan pendampingan tenaga kesehatan lainnya, selain itu, implementasi program Dokmaru kajian masalahnya lebih kompleks, karena bukan hanya tentang masalah kesehatan saja melainkan faktor lain juga bisa tergali untuk kemudian disolusikan secara bersama – sama sehingga penanggulangannya akan lebih maksimal.
“Kami menyambut baik program Dokmaru dan sudah menempatkan salah satu dokter selaku Pjs Dokmaru dibantu Nakes lainnya,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina, mengaku konsisten untuk melaksanakan program unggulan selama masa 100 hari kerja, salah satunya Program Dokmaru ( Dokter Masuk Rumah ) dengan terintegrasi, mengingat program tersebut menjadi salah satu bagian dari 99 program prioritas yang harus dilaksanakan guna mewujudkan Indramayu Bermartabat.
“Dalam waktu dekat, semua program – program unggulan 100 hari kerja akan kita lounching agar bisa diketahui oleh masyarakat luas,” tuturnya.
Lounching 10 program prioritas 100 hari kerja sebagai program unggulan guna mewujudkan Indramayu Bermartabat ( Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur, dan Hebat ). Diantaranya adalah Indramayu Cepat Tanggap ( I-Ceta ), sebuah program untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan kemanusiaan dan darurat.
Program Gerakan Berjamaah Subuh Keliling ( Bersuling ) sebuah program menjemput aspirasi Masyarakat lewat temu Warga melalui shalat Berjamaah.
Program Dokter Masuk Rumah ( Dokmaru ) salah satu program layanan kesehatan yang menghadirkan pelayanan langsung kepada Masyarakat.
Program Kredit Usaha Warung Cilik ( Kruwcil ) program yang memberikan bantuan kredit kepada warung kecil dan UMKM untuk mendorong perekonomian wong cilik bekerjasama dengan BPR.
Program Lebu Digital ( Ledig ) sebuah program untuk mewujudkan Smart Village atau desa cerdas. Program Berdikari ( Peri ) terobosan program pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada para Perempuan Purna pekerja Migran Indonesia dalam bentuk pelatihan skill dan pemberian permodalan.
Program Desa Kabeh Terang ( Dekat ) sebuah program untuk mengurangi angka kriminalitas dan kecelakaan di desa dengan membangun 1000 titik PJU. Program Alun-alun Rakyat ( Alur ) sebuah program untuk mengembalikan Alun – alun Pendopo Kantor Bupati sebagai ikon dan simbol kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.
Program Lacak Aset Daerah ( Lada ) sebuah program pembenahan, penataan, dan penertiban aset – aset Daerah yang terbengkalai. Serta Program Kejar Paket ABC ( Jaket ) sebuah program tuntas buta aksara dan penuntasan kejar paket A, B dan C.
“Mohon dukungan dan masukan dari seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu,” pinta Nina.
ASN, TNI dan POLRI Megamendung Terima Vaksin Sinovac Tahap Pertama
BOGOR.radar.informasi.com – Selain tetap menerapkan PPKM dan protokoler kesehatan, Pemerintah juga telah mulai melakukan Vaksinasi untuk mencegah penularan Virus Covid-19, kali ini Kecamatan Megamendung yang terdiri dari TNI, ASN dan POLRI menjadi target vaksinasi, karena mereka merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penularan Virus mematikan tersebut, Kamis (03/03/21) dari pukul 09.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB.
Endi Rusmawan, S.SOS selaku Camat Megamendung berharap dengan adanya penyuntikan Vaksin Sinovac ini seluruh Masyarakat Indonesia terhindar dari Covid-29, khususnya Masyarakat Megamendung, selain itu juga agar para ASN, TNI dan POLRI dapat menjalankan tugas dalam pencegahan Covid-19 dengan maksimal.
“Adapun setelah dilakukan vaksinasi dan observasi terhadap ASN, TNI, POLRI , semua di nyatakan sehat, yang dinyatakan lolos skrining 87 orang dan yang tidak lolos atau ditunda sebanyak 14 orang, dengan rincian, Kecamatan 35 orang, Polsek 34 Personil, Koramil 10, Pol.PP. 9, KUA 3, MUI 10 dan jumlah keseluruhan mencapai 101 orang”, ujar Camat.
Dari awal hingga akhir acara berjalan aman, tertib dan tetap menjalankan protokoler kesehatan.
Kapolres Indramayu Berikan Reward kepada 36 Personil dan 1 Anggota Koramil yang berprestasi
INDRAMAYU.radar.informasi.com – Kapolres Indramayu AKBP Hafidh.S.Herlambang, S.I.K., M..H., memberikan Reward kepada Personel Polres Indramayu dan Polsek Jajaran yang berprestasi. Pemberian Reward kepada Personel dilakukan di Lapangan Apel Polres Indramayu, Jawa Barat, Senin (01/03/2021).
Kapolres Indramayu AKBP. Hafidh.S. Herlambang melalui Kasubbag Humas Polres Indramayu AKP. Budiyanto menyampaikan bahwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) Personel Polres Indramayu dan 1 (satu) Anggota Koramil Kertasmaya yang berprestasi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di Masyarakat.
“Saya selaku Kapolres Indramayu mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Personel yang berprestasi serta satu Anggota Koramil Kertasmaya atas dedikasi dan loyalitas yang telah di berikan”, ujarnya.
Dikatakannya, pemberian penghargaan ini selain merupakan bentuk apresiasi terhadap personel yang berprestasi juga merupakan suatu cara untuk memotivasi Personel lainnya agar mampu melakukan hal yang sama.
“Kepada anggota yang berprestasi, kami berikan Reward dan juga sebaliknya bagi anggota yang melanggar akan diberikan punishment”, tambahnya.
Kapolres AKBP.Hafidh.S.Herlambang berharap, lanjutnya, dengan metode seperti ini dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota bahkan sebaliknya dapat meningkatkan prestasi kerja para Anggota sehingga nama baik organisasi Polri tetap terjaga bahkan meningkat lebih baik.
“Dalam kegiatan tersebut dihadiri Para Kabag, Para Kasat, Para Kasi, Perwira staf Polres Indramayu dan seluruh Personel Polres Indramayu,” pungkas AKP. Budiyanto.
