Saat Reses Yudi Suryadikrama Rogoh Kocek Pribadi untuk Perbaikan Jalan Desa Purwasari

Saat Reses Yudi Suryadikrama Rogoh Kocek Pribadi untuk Perbaikan Jalan Desa Purwasari

SUKABUMI.radar.informasi.com – Wakil ketua lll DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Yudi Suryadikrama, menggelar Reses ke ll tahun anggaran 2021 bertempat di aula Balai Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kamis (06/05/21).

Dalam reses tersebut mengkedepankan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes), reses di hadiri Kepala Desa Purwasari, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi mengatakan, “Dalam Reses itu, Warga menyampaikan aspirasinya, yakni mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan, baik jalan desa maupun jalan lingkungan pemukiman, terlebih akibat diguyur hujan deras beberapa waktu lalu, sehingga di Desa Purwasari terjadi banjir dan longsor badan jalan desa, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat”.

Yudi juga menegaskan, “Kalau jalan longsor karena kebutuhannya mendesak, ya secara mekanisme usulkan saja ke Pemerintah, tapi ini harus di tangani bersama, ya bikin panitia harus ada kerjasama antara saya dan Masyarakat, sekuat tenaga bagaimana caranya jalan harus segera di lewati”.

Dalam pantauan, pada kesempatan Reses kali ini, Politikus dari PDIP itu menyerahkan bantuan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Panitia Perbaikan Jalan.

“Benar saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 itu uang pribadi saya untuk jalan – jalan yang terdampak longsor dan banjir beberapa waktu lalu yang terjadi di Desa Purwasari khususnya”, kata Yudi.

Di singgung soal pandemi covid-19, Yudi menuturkan “Saat ini terjadi lonjakan di India, itu harus dijadikan contoh jangan sampai terjadi di kita seperti itu, makanya harus tetap menjaga Protokol Kesehatan dan selalu mematuhi anjuran Pemerintah”.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Kepala Desa Ciomas Ledeng Sebut Minimnya Anggaran Program PTSL menjadi Dilema Bagi para Kepala Desa

Kepala Desa Ciomas Ledeng Sebut Minimnya Anggaran Program PTSL menjadi Dilema Bagi para Kepala Desa

BOGOR.radar.informasi.com – Untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak milik tanah, Pemerintah Pusat menggalakkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan harapan di tahun 2025 semua tanah di Indonesia telah bersertifikat, sesuai nawacita pembangunan dimulai dari desa (pinggiran), Pemerintah juga berharap Masyarakat dapat menjadikan Sertifikat ini sebagai modal pendampingan usaha yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup, Kamis (06/05/21).

Bagi Masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL wajib memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya dokumen kependudukan, surat tanah, tanda batas tanah yang terpasang, Bukti Setor Bea Perolehan Surat Hak atas Tanah dan Pajak Penghasilan serta surat permohonan atau surat pernyataan peserta, disamping itu, untuk wilayah Jawa dan Bali biaya PTSL dibebankan kepada Masyarakat yang tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri nomor 5 tahun 2017, ketiga Menteri tersebut meliputi Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Meski demikian, namun program dari Pemerintah Pusat ini seringkali dimanfaatkan oleh Oknum Desa/Kelurahan untuk mencari celah dalam meraup keuntungan, sering terjadinya penggelembungan biaya membuat Masyarakat menjadi terbebani, seharusnya pihak desa/kelurahan dapat membedakan antara antara sertifikasi lahan melalui program PTSL dengan program reguler biasa, tentu saja hal tersebut memiliki sejumlah perbedaan.

Untuk memperlancar program Pemerintah Pusat ini, peran serta Kepala Desa/Lurah juga sangat berarti, akan tetapi berbeda dengan H. Jaja Gojali, SH selaku Kepala Desa Ciomas Ledeng sekaligus Ketua Apdesi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, saat ditemui diruang kerjanya dengan tegas Ia mengatakan bahwa, “Dengan adanya program PTSL ini sebenarnya kasian kepada Kepala Desa/Lurah, dengan minimnya biaya yang ditetapkan oleh SKB 3 Menteri membuat dilema bagi para Kepala Desa/Lurah”.

“Bagaimana dengan anggaran segitu bisa mencukupi, sedangkan kita juga kan harus memperhatikan pembelian materai, petugas BPN yang mengukur juga RT/RW yang ikut membantu dalam pengumpulan berkas, mereka harus kerja lembur jadi mereka juga harus kita perhatikan”, keluhnya.

Masih menurutnya, “Bukan ingin mengeluh atau tidak berkehendak menjalankan program ini, tetapi realita di lapangan tak jarang kami harus nombok dan harus berhadapan dengan polemik – polemik, keterlibatan perangkat desa, ketua RT/RW, termasuk adanya rekrutmen tenaga baru dalam menjalankan program tersebut memakan cost atau anggaran yang tidak sedikit”

“Saya juga berterimakasih dengan adanya program ini, Masyarakat jadi memiliki kepastian hukum, kapan lagi saya bisa mengabdikan diri kepada Masyarakat kalau bukan saat ini”, pungkasnya.

Saat Tim Awak Media menyinggung terkait besarnya anggaran yang lebih dari Rp.500.000.00, Ia menjelaskan bahwa semua itu semata – mata untuk membantu biaya operasional sehari – hari selama pengukuran dan pemberkasan.

Red

10 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan, Warga Kp.Tegal Kopi berharap Ada Perhatian

10 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan, Warga Kp.Tegal Kopi berharap Ada Perhatian

BOGOR.radar.informasi.com – Warga Kp. Tegal Kopi, Rt.03/10, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, mengeluhkan jalan lingkungan yang masih tanah, pasalnya kurang lebih hampir 10 tahun jalan tersebut diduga belum pernah tersentuh oleh Pemerintah Desa Ciadeg. Jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut menurut Lahem warga Rt.03/10 sama sekali belum tersentuh oleh Pemdes Ciadeg, Rabu (05/05/21).

“Sempat kami mengajukan beberapa kali pada Rt, Rw dan kepala Desa belum ada respone sama sekali.
Padahal jalan ini akses satu – satunya untuk warga disini dan kalo hujan jalan sangat licin makanya jalan tersebut saya taburi pakai pecahan genteng agar tidak licin sebab disini banyak motor Warga yang melintas melalui jalan itu,” ujar Lahem kepada radar.informasi.com.

Masih kata Lahem, “Kami selaku Warga Kp. Tegal Kopi, khususnya Rt.03/10 kepada Pemerintah Desa Ciadeg agar cepat memperbaiki jalan lingkungan tersebut, karena hampir 10 tahun jalan ini belum pernah tersentuh sama sekali”.

Sementara itu Kepala Desa Ciadeg Wahyu, mengatakan, ” Rt.03/10 kebetulan itu domisili saya, jadi anggaran yang sekarang untuk Covid -19, tidak ada pembangunan dulu, cuma nanti kata saya yang termen kedua mungkin ada pengerjaan, nah kemarin begitu, saya jelaskan kepada warga R.03/10″.

“Pada intinya begini tarolah disitu kampung baru sebelumnya warga juga baru beberapa rumah, karna terdampak satu jalan tol dan PJKA Double Track, jadi pindahlah Warga kesitu, jadi gini initinya itukan tetangga saya logikanya masa saya tidak memperhatikan”, ujar Kades.

Masih kata Wahyu saya menjabat baru satu tahun pas Covid -19, jadi termen kedua untuk Covid -19 kan dan termen kesatu dibangunkan ke jembatan, turap dan pengaspalan, jadi saya fokuskan dulu pembangunan ke wilayah Nagrog, persatu tahun kita bangun perwilayah dulu, Insya Allah saya sudah komitmen semua pasti akan tersentuh”, ucapnya.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Kepala Desa Pasir Buncir : Saya tidak Menyangkal dengan Kondisi Pembangunan P3A Pasir Buncir dan Mengakui Ketidaksesuain Pekerjaan

Kepala Desa Pasir Buncir : Saya tidak Menyangkal dengan Kondisi Pembangunan P3A Pasir Buncir dan Mengakui Ketidaksesuain Pekerjaan

BOGOR.radar.informasi.com – Pembangunan P3-TGAI yang dilaksanakan di Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang menuai kontraversi, Yudi Hermawan selaku Kepala Desa angkat bicara, menanggapi pemberitaan yang sebelumnya yang telah tayang di Media Online yang berjudul, Kelompok Tani Desa Pasir Buncir hanya Terima Anggaran Rp.130.000.000.00, Sisanya Kemana…???, Rabu (05/05/21).

Dalam penjelasannya Ia mengatakan, “Sulit bu ya, Ketua sudah saya kasih arahan, dari sebelum pelaksanaan dan Ketua mengiyakan, sementara pencairan anggaran pun Ketua yang tau dibagi dua termin atau gimana, tapi saya tidak menyangkal dengan kondisi P3A Pasir Buncir dan saya mengakui ketidaksesuaian pekerjaan”.

Masih menurutnya, “Tapi saya berterimaksih bu atas masukannya, untuk rekening sesuai dengen seharusnya dong, ke rekening kelompok”.

Namun ada yang janggal dari pernyataan Kades tersebut, Ia mengatakan bahwa anggaran masuk ke rekening Kelompok P3A, sedangkan Ketua Kelompok mengatakan bahwa dirinya hanya menerima Rp.130.000.00, sedangkan dalam peraturan anggaran termin pertama seharusnya turun 70% dari total anggaran.

Kepala desa juga mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui bahwa Ketua Kelompok buta huruf dan terkait anggaranpun Ia tidak mengetahui, padahal sangat jelas tertulis bahwa penunjukan Ketua Kelompok atas sepengetahuan dan juga disahkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Pasal 8
(1) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
harus:
a. berbadan hukum;
b. disahkan dengan keputusan kepala daerah;
c. disahkan dengan akta notaris; atau
d. disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A, kalau kita liat poin (d), jelas penunjukan/pengangkatan ketua P3A melalui berbagai seleksi, setelah memenuhi kriteria yang dimaksud baru disahkan oleh Kades, artinya Kades tahu sejauh SDM Ketua P3A yang disahkan.

Untuk uang yang berkurang saat diterima oleh Ketua P3A, sesuai pasal Pasal 22
(1) Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
ayat (2) huruf a diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau
IP3A sebagai bantuan dalam bentuk uang.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung disalurkan dari rekening kas negara ke
rekening P3A, GP3A, dan/atau IP3A melalui mekanisme
lumpsum sesuai rencana kerja P3A, GP3A, dan/atau
IP3A,(3) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meninjau dari pasal tersebut jelas disini terlihat kejanggalan – kejanggalan.

Dengan adanya kejadian ini harusnya Kepala Desa sebagai Pemangku Wilayah mengawasi dan memonitoring kegiatan pembangunan yang ada di desanya, sehingga uang yang bersumber dari uang rakyat tersebut tidak dijadikan ajang bancakan untuk meraup keuntungan pribadi.

Reporter : DP/tim

Kelompok Tani Desa Pasir Buncir hanya Terima Anggaran Rp.130.000.00, Sisanya Kemana….???

Kelompok Tani Desa Pasir Buncir hanya Terima Anggaran Rp.130.000.00, Sisanya Kemana….???

BOGOR.radar.informasi.com – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR, telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Irigasi, dimana Petani sebagai Penerima Manfaat, akan tetapi sangat disayangkan tidak semua Kelompok Tani dapat mengerjakan pembangunan Irigasi tersebut dengan mulus, banyaknya Oknum yang ikut campur membuat pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tekhnis yang ditetapkan, salahsatunya pekerjaan Irigasi yang dilaksanakan di Kp. Wangun Jaya, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Selasa (04/05/21).

Pekerjaan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp.195.000.000.00 dan turun dalam dua termin tersebut banyak terjadi kejanggalan, diantaranya dalam pelaksanaannya Ketua Kelompok hanya menerima anggaran pada termin pertama sebesar Rp.130.000.00. dan banyak pekerjaan yang dilakukan hanya sekedar penambalan bekas pembangunan yang dilakukan oleh UPT Pengairan.

“Saat itu saya hanya menerima uang sebesar Rp.130.000.00 dan saya ga tau sisanya kemana, Allohualam ya saya hanya dikasihnya segitu, ya “dasarnya sarare ge usaha” (semua juga kan usaha-red), memang ini benar masuk wilayah Irigasi UPT Pengairan yang pembangunannya udah pada rusak makanya ini masuk pemeliharaan”, ungkap Samsudin Ketua P3A.

Anehnya lagi dalam penunjukan Ketua Kelompok juga berkesan tidak memperhatikan dari segi SDM, bahkan Akmali Sekdes Pasir Buncir dengan tegas mengatakan bahwa Ketua Kelompok tidak bisa baca dan tulis, akan tetapi Sekdes meyakinkan kepada Tim Awak Media meskipun tidak bisa baca dan tulis, untuk pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.

“Untuk pembangunan Irigasi sudah selesai, untuk masalah anggaran yang disampaikan oleh Rt yang sekaligus sebagai Ketua P3A, kita pihak Pemdes hanya sekedar mengawasi, Kelompok Tani juga cuma sekedar melaporkan, pihak Pemdes tidak mengetahui berapa anggaran yang diturunkan, terkait pemeliharaan yang dibilang hanya menambal itu tidak benar, karena banyak wilayah yang rawan, kita juga membuat pembangunan yang baru koq sepanjang 16.000 meter”.

Masih menurutnya, “Untuk biaya operasionalnya juga membengkak karena jarak dari jalan ke lokasi itu sangat jauh”.

Saat disinggung terkait willayah Irigasi yang harusnya dikerjakan oleh UPT Pengairan, Ia mengatakan bahwa selama untuk kepentingan Masyarakat, apa yang harus dipermasalahkan, bahkan pihak Pemdes juga sudah koordinasi dengan pihak UPT.

“Ketua kelompok juga tidak bisa baca dan tulis, akan tetapi secara tekhnis dia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan, desa juga hanya sekedar mengetahui dan menerima laporan, saya tau koq apa maksud dan tujuan ibu kemana, silahkan ibu langsung aja ke Ketua Kelompok, saya mah apa ath ga ada hubungannya dengan P3A”, pungkasnya.

Sementara itu, Yudi Hermawan saat akan ditemui mengatakan tidak bisa menemui semua Wartawan, Ia hanya meminta kepada salahsatu Wartawan yang akan konfirmasi, yang dinilai ada kedekatan.

Red

Sebanyak 169 KPM Di Desa Kutajaya Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Sebanyak 169 KPM Di Desa Kutajaya Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

SUKABUMI.radar.informasi.com – Sebanyak 169 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Kepala Keluarga (KK) di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) sebesar 300 Ribu, penyerahan BLT Dana Desa tersebut dilaksanakan di aula kantor Desa Kutajaya, Selasa (04/05/21).

Pembagian BLT Dana Desa berlangsung aman, tertib dan lancar. Pembagian dilakukan terpusat di aula kantor Balai Desa Kutajaya. Satu – persatu warga yang termasuk dalam daftar penerima BLT DD mendatangi meja Petugas untuk mengisi daftar hadir dan menunggu giliran menerima BLT DD.

Pembagian BLT DD ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang terdampak dampak Covid-19, Kepala Desa Kutajaya Ujang Royani, mengatakan agar Warga yang menerima bantuan mempergunakan dana BLT DD dengan bijaksanan dan untuk keperluan yang utama.

“Saya berpesan agar dana BLT DD ini digunakan sebaik – baiknya untuk keperluan sehari – hari dalam menghadapi wabah covid-19)”, ujarnya.

Ujang juga berharap agar Warga bersama – sama dengan Aparatur Desa, Kecamatan serta Aparat Keamanan untuk turut membantu kelancaran penanganan covid-19. “Semoga wabah covid-19 ini segera bisa diatasi,” harapnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan,” Gunakan bantuan yang diterima dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pokok (sembako), bukan untuk yang tidak penting. Kita tidak tahu kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Taati protokol pencegahan yang telah ditentukan pemerintah”.

Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Kutajaya, Tahap I Tahun anggaran 2021 senilai 300.000/orang.
Protokol kesehatan tentu saja harus dijalankan dengan sangat baik, seperti team Media lihat langsung saat pembagian BLT DD di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Pembagian BLT DD sangat memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti disediakannya Hand sanitaiser, Pengecekan Suhu, Kursi dipasang dengan jarak kursi satu dengan yang lain kurang lebih satu meter, dan wajib menggunakan masker.

“Penyaluran BLT DD sebesar Rp: 300.000 rupaiah diberikan kepada 169 (KPM)/(KK) Masyarakat Desa Kutajaya dan mengutamakan Protokol Kesehatan yang ketat,” ujar Kades.

“Dengan disalurkannya BLT DD tahap I ini, Warga Desa Kutajaya yang terdampak Covid-19 semoga terbantu, setidaknya beban yang di tanggung selama pandemi bisa sedikit berkurang,” harap Kades.

Ujang juga menghimbau kepada Masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan selama proses pembagian bantuan dan menghimbau agar selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tampak pula dalam kegiatan penyerahan BLT DD ini, dihadiri oleh Pendamping Desa, Bhabinkabmtubmas, Babhinsa, BPD, Tokoh Masyarakat beserta Pemerintah Desa Kutajaya.

Reporter : Pajar Rahayu
Redaktur : Dewi Pelangi

Dinas Pertanian Kabupeten Cianjur Mendukung Penuh Kegiatan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier

Dinas Pertanian Kabupeten Cianjur Mendukung Penuh Kegiatan Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersiar

CIANJUR.radar.informasi.com – Kegiatan (RJIT ) Rehabilitas Jaringan Irigasi Tersier yang disalurkan Pemerintah kepada Kelompok Tani merupakan salahsatu upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memaksimalkan pertanian, khususnya di Kabupaten Cianjur – Jawa Barat, Selasa (04/05/21).

Begitupun Menurut Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, “Kegiatan RJIT dilakukan untuk mendukung kebutuhan air di lahan – lahan pertanian, sehingga bisa mendukung produksi, bahkan kita harapkan bisa meningkatkan produktivitas panen. Dampaknya, ada peningkatan kesejahteraan Petani dan turut mendukung ketahanan pangan”.

Kasi PSP. Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, DanDan.H mengatakan RJIT adalah bagian dari Water Management untuk mendukung aktivitas pertanian.

“RJIT adalah bagian dari Water Management untuk membenahi sekaligus juga memaksimal saluran irigasi yang ada, agar luas areal tanam bisa meningkat, inilah cara kita untuk mendukung peningatan produktivitas pertanian”, katanya.

“Kegiatan RJIT ini dilaksanakan pada tahun 2021, di Kabupaten Cianjur, ada 30 Kelompok Tani yang mendapatkan program RJIT dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara Swakelola di wilayah kecamatan masing – masing dengan panjang saluran yang dibangun sepanjang 250 Meter dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000″, terngnya.

Lanjut DanDan H, “Dengan adanya pembangun irigasi ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Petani dan memaksimalkan produktivitas pertanian sebelumnya, yang tadinya para Petani mendapatkan penghasilan 4,5 ton setelah adanya pembangunan irigasi ini bisa mencapai 6 ton, hal ini bisa terjadi jika saluran air irigasinya berjalan lancar”, ungkapnya.

Reporter : Iman
Redaktur : Dewi Pelangi

Diduga Pemdes Sukajaya Tutup Mata, Warga Meradang Air Bersih tak Kunjung Datang

Diduga Pemdes Sukajaya Tutup Mata, Warga Meradang Air Bersih tak Kunjung Datang

BOGOR.radar.informasi.com – Meskipun anggaran Dana Desa cukup fantastis yang dianggarakan untuk pembuatan Sumur Pantek/Bor, akan tetapi Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih, hal tersebut diduga karena Pemerintah Desa tutup mata dan belum ada realisasi kepada Masyarakat, Selasa (04/05/21).

Kesulitan air bersih tersebut, sangat dirasakan khususnya oleh Warga Kp. Sukahati 2 Rt.01 Rw.01, tentu saja Warga sangat geram geram kepada Pemerintah Desa, karena air merupakan kebutuhan pokok dalam Masyarakat dan hingga saat ini air bersih tersebut masih belum ada masuk ke wilayahnya.

Salah seorang warga yang enggan di sebutkan namanya mengatakan kepada radar.informasi.com, “Sampai saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Desa terkait air bersihm, waktu tahun kemarin sempat ada sumur pantek dari pemerintah mengunakan Dana Desa, nominalnya cukup besar sekitar Rp.27.532.782.00, akan tetapi masih aja air tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan Warga”.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, “Padahal kita juga dipungut biaya perawatan sebesar Rp. 15.000.00/rumah, namun air yang seharusnya lancar masih sering kali mati, sehingga Warga harus mengambil air melalui jerigen ke pusat sumber air yang lumayan jaraknya, karena buat kami air nomor satu”.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Sipayung, Ia pun meminta untuk bisa tatap muka bersama Awak Media, “Untuk penjelasannya tidak bisa melalui pesan Whatsapp, biar lebih puas atau bisa dimengerti kita langsung secara tatap muka aja”, singkatnya.

Reporter : TBW
Redaktur : Dewi Pelangi

Selain dikeluhkan Warga, Jembatan Extrim Kp.Ciomas banyak Menelan Korban

Selain dikeluhkan Warga, Jembatan Extrim Kp.Ciomas banyak Menelan Korban

BOGOR.radar.informasi.com – Saat menyeberang di jalan memang tidak boleh dilakukan sembarang tempat. Pasalnya, hal tersebut merupakan hal yang salah dan berisiko tinggi mengalami kecelakaan jika pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat, selain membahayakan diri sendiri juga beresiko membahayakan orang lain, Selasa (04/05/21).

Akan tetapi, berbeda dengan JPO yang baru saja dibangun diatas pelintasan Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Kp. Ciomas, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan – Kota Bogor, JPO yang dibangun tersebut kondisinya sangat curam dan tentu saja membahayakan, baik untuk pejalan kaki ataupun kendaraan roda dua. Kondisi jalan yang menanjak dan menurun begitu tajam membuat sebagian Pengendara memilih jalur lama demi keselamatan meskipun harus memutar agak jauh, bahkan JPO yang belum lama bisa dilintasi tersebut sudah menelan beberapa Korban.

Sebut saja Ujang, penyebrang penguna jalan roda 2 mengatakan kepada radar.informasi, Senin(03/02/21), “Iya penyebrangan jalan ini baru saja di buka sekitar satu minggu kemarin untuk penyebrangan orang juga pengendara roda dua (2), tapi sangat disayangkan kondisinya sangat membahayakan untuk pengguna roda dua (2) karena pelintasannya yang cukup curam”.

Lebih lanjut Ia mengatakan, “Penyebrangan ini juga merupakan akses penghubung dengan Desa Cibalung, Desa Cipicung, Kelurahan Rancamaya dan Kelurahan Kertamaya, jadi mengingat pentingnya pelintasan tersebut, saya harap agar di ulang kontruksinya atau di aspal agar tidak terlalu licin, karena kalau ga dibetulin saya rasa akan sangat membahayakan pengguna jalan dan korban berjatuhan akan terus bertambah”.

“Kemarin juga suami istri, Asyah dan Hamzah Warga Kp. Pangrasan Rt.05 Rw.05 Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten bogor, ketika hendak pulang, motor yang mereka bawa tergelincir di tanjakan, dari atas ke bawah, sampai kaki suaminya luka lecet – lecet dan istrinya keseleo”, terangnya

Di tempat terpisah saat tim radar.informasi.com mencoba konfirmasi ke pihak korban, Hamzah pun menuturkan, “Ya pak baru aja saya pulang dari rumah sakit habis berobat, kejadiannya kemarin sore habis Adzan Magrib mau arah pulang ke rumah sama istri saya, namun tiba-tiba begitu mau turun saya terpeleset sampe motor jatuh kebawah, istri saya juga terpental ke bawah nyusul motor. Ya saya sih berharap ada perbaikan takutnya ada korban makin banyak lagi”, keluhnya.

Hingga saat ini korban masih dalam kondisi sakit, kaki Hamzah sebelah kanan lecet parah dan istrinya merasa sakit di bagian sebelah kiri bahu tanggan.

Reporter : TBW
Redaktur : Dewi Pelangi

Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

BOGOR.radar.informasi.com – Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjdi momok yang sangat menakutkan, meskipun berbagai cara telah dilakukan, akan tetapi hingga saat ini masih menjadi “PR” bersama dalam mencari solusinya, begitu pula dengan permasalahan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, meski telah disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), namun, penanganan dinilai belum serius, sampah masih menumpuk begitu saja, Senin (03/05/21).

Sejak hadirnya TPS, Warga sebenarnya mengapresiasi langkah Pemerintah Desa dalam menangani sampah di wilayahnya, hanya saja, pengangkutannya kerap kali terlambat, hal tersebut tentu saja menyebabkan bau tak sedap bagi Warga sekitar, bahkan sampah sampai membludak keluar dari TPS, apalagi lokasi TPS tersebut tepat dijalan menuju Kantor Desa.

“Saya sebagai Warga terdekat merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah tersebut, selain bau juga menyebabkan banyaknya nyamuk dan lalat dimana – mana”, ujar Warga sebrang desa.

“Meskipun saya bukan Warga Desa Sukaresmi akan tetapi lokasi saya dekat dengan TPS jadi ya sangat terganggu sekali”, keluhnya.

Sementara itu, Uj salahsatu Warga Desa Sukaresmi mengatakan, “Bulan – bulan sebelumnya sih pengangkutan lancar, akan tetapi sudah dua bulan terakhir tidak ada pengangkutan, padahal iuran bulanan kita rutin bayar”.

Saat dikonfirmasi melalui seluler, Sekdes Sukaresmi membantah hal tersebut, Ia mengatakan sampah rutin diangkut dan dilakukan sehari dua kali, bahkan iuran dari Warga digunakan untuk mengangkut sampah apabila pihak DLH keteter, karena dengan uang sebesar Rp.3.000.000.00 hanya mampu mengangkut dua kali dalam seminggu.

Berbeda pula dengan jawaban dari Petugas sampah yang ada di Desa Sukaresmi, Toble mengatakan bahwa tidak semua Masyarakat yang membuang sampah kesitu ikut membayar iuran bulanan, “Banyak juga koq Warga yang ga bayar, kita gunakan uang dari Warga itu untuk operasional, apalagi dimasa covid ini kan anggaran sering telat turunnya, jadi uang dari Warga buat nalangin bayar ke DLH, kalau kurang ditambahin pakai uang pak Kades”.

Namun sangat disayangkan, Iib Ibrahim selaku Kepala Desa sangat sulit untuk dikonfirmasi, baik melalui seluler ataupun di kantornya, setiap kali Awak Media ke kantor desa, Kades selalu tidak ada ditempat.

Red