Kepsek SMPN 1 Tarutung di Tuding Pungli, Torus Manuntun Nababan : Itu Fitnah

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Torus Manuntun Nababan, dengan tegas menyatakan, sejumlah pemberitaan yang menyebut bahwa, dirinya melakukan pungutan liar (Pungli) untuk biaya memenangkan salah satu Paslon Bupati Tapanuli Utara itu fitnah. Selasa (3/12)

Bahkan, Kepsek SMPN 1 Tarutung itu menganggap, tudingan yang menyatakan dirinya melakukan Pungli adalah berita bohong serta mengganggu kenyamanannya sebagai Pimpinan Sekolah dan secara pribadi.

“Berita tersebut juga telah mencemarkan nama baik saya selaku Kepala Sekolah, juga nama baik Sekolah itu sendiri,” kesal Torus Manuntun Nababan saat diwawancarai wartawan, pada Selasa (3/12/2024) di ruang kerjanya.

Lebih jauh, Torus Manuntun Nababan menjelaskan, Kalau memang berita itu benar saya siap di konfontir dengan orangnya yang memberikan informasinya, dan saya sudah menghubungi para kepala kepala sekolah SMP. “Saya sudah menyampaikan harus meluruskan informasi itu karena nama saya sudah tercemar, dan yang kedua saya sudah sampaikan di Grup MKKS siapapun yang terlibat didalam harus bertanggung jawab atas informasi Hoax ini,” terangnya.

Torus Manuntun Nababan juga menambahkan, selaku ketua MKKS SMP di Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah terlibat mengarahkan dan memenangkan salah satu Paslon bupati, apalagi melakukan pengutipan sebesar 5 juta rupiah dari para kepala sekolah yang nota bene untuk membiayai pemenangan salah satu Paslon bupati. “Jadi harapan saya, orang yang menyampaikan informasi ini dan memberitakan di salah satu media harus di proses secara hukum karena sudah membuat berita hoax dan telah mencemarkan nama baik saya,” tandasnya.

Berdasarkan hal tersebut, Torus Manuntun Nababan ingin menyampaikan klarifikasi bahwa, pihaknya tidak ada melakukan Pungli. Tudingan tersebut juga menurutnya, tidak berdasar sama sekali.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Dinilai Tidak Profesional Menangani Sejumlah Kasus, Dewan Mahasiswa Pospera Desak Kapolda Sumut Copot Kapolres Taput

MEDAN.radarinformasi.com – Ratusan massa dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) turun ke jalan dengan semangat yang menggelora di depan Markas Polda Sumatera Utara pada Rabu lalu. Jumat (14/11)

Rasa geram dan tuntutan keadilan tampak jelas dari ekspresi para demonstran, yang menggelar aksi sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan ketidakprofesionalan Kapolres Tapanuli Utara (Taput), AKBP Ernis Sitinjak, dalam menangani sejumlah kasus hukum serta dalam menjaga netralitas pada Pilkada Tapanuli Utara 2024.

Di bawah terik matahari siang, massa aksi mulai berkumpul di Kampus UISU sejak pukul 11.30 WIB dan bergerak ke Mapolda Sumut, membawa spanduk, poster, dan seruan yang tak henti-hentinya berkumandang. Tuntutan utama mereka adalah pencopotan Kapolres Taput, yang dinilai tidak netral dan diduga mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Taput. Hal ini, menurut Koordinator Aksi Pospera Sumut, Febrino Galatia, telah melukai prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh aparat negara dalam proses demokrasi.

“Kami tidak akan diam. Kapolres Tapanuli Utara harus dicopot. Jika memang aparat kepolisian diminta menjaga netralitas, maka mereka harus menunjukkan integritasnya, bukan malah terlibat dalam politik praktis,” tegas Febrino dengan suara lantang yang disambut sorak setuju para demonstran.

Aksi ini semakin memanas ketika massa juga menuntut pengusutan terhadap maraknya praktik perjudian di wilayah Taput, yang dinilai Kapolres gagal tangani. “Kami menuntut keadilan. Kami menuntut agar kepolisian bersih dari politik kotor!” teriak seorang demonstran.

Kondisi di lokasi demonstrasi semakin tegang ketika perwakilan dari Polda Sumut, Kepala Jaga Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), AKP Panjaitan mencoba menemui mereka untuk berdialog. Namun, para demonstran menolak mentah-mentah upaya itu. “Kami ingin Kapolda Sumut langsung yang turun menemui kami, bukan perwakilan!” ujar salah satu peserta aksi dengan nada tegas.

Mereka bertahan hingga sore, menunggu Kapolda Sumut turun tangan secara langsung. Massa yang setia bertahan terlihat duduk berbaris di depan Mapolda Sumut, menggemakan seruan keadilan dengan suara yang semakin serak, namun tak pudar oleh rasa lelah. Situasi di sekitar lokasi aksi tampak tetap kondusif meskipun penuh ketegangan, sementara personel kepolisian berjaga ketat di sekitar area Mapolda Sumut.

Menjelang sore, seorang perwira  menengah Polda Sumut, yakni Kompol Rudy akhirnya turun menemui para demonstran dan menerima tuntutan mereka. Meski menerima penjelasan dari perwakilan ini, massa tetap menegaskan bahwa mereka akan mengawal proses ini hingga tuntutan tersebut benar-benar diwujudkan.

“Kami meminta agar Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan tidak ada aparat yang terlibat dalam praktik politik yang merugikan pihak lain,” tambah Febrino di tengah-tengah para demonstran. Baginya, ketidaknetralan aparat dalam Pilkada, apalagi yang melibatkan petinggi kepolisian, dapat mencederai keadilan dan merusak demokrasi.

Aksi massa ini diharapkan dapat menggerakkan publik dan pihak berwenang untuk segera menanggapi tuntutan yang telah berulangkali digaungkan, seraya mempertanyakan netralitas aparat dalam pemilu dan Pilkada. Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: apakah Polri tetap berkomitmen menjaga prinsip netralitas demi menjamin demokrasi yang adil.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Ribuan Masyarakat Kecamatan Pagaran Doa Bersama Berangkatkan Satika -Sarlandy Lanjutkan Pembangunan di Taput Dengan 3 Visi Utama

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Tapanuli Utara, Satika Simamora -Sarlandy Hutabarat bertekad akan melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan mantan Bupati Nikson Nababan.

Jika kelak masyarakat memberikan kepercayaan dan bersatu memenangkan Pilkada Taput 27 November mendatang, pasangan Satika -Sarlandy akan melaksanakan 3 visi utama dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Berdaya Saing, Berkarakter, Berkeadilan dan Makmur.

Hal itu disampaikan Satika Simamora dihadapan ribuan warga pada acara pelantikan Tim Pemenangan dan Relawan Satika -Sarlandy se-Kecamatan Pagaran, Jumat (13/09/2024) di Gedung Aula HKBP Sipultak.

1.Berdaya Saing

Menurut Satika Simamora, di masa depan, persaingan akan semakin ketat. Masa depan suatu bangsa atau negara ditentukan oleh sejauh mana generasi muda suatu daerah memiliki daya saing. Suatu generasi bisa dikatakan berdaya saing diawali dengan memiliki kesehatan yang prima, karena pada tubuh yang sehat akan muncul pribadi-pribadi yang unggul dan cerdas.

“Lalu bagaimana caranya memunculkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing?, itu semua diawali dengan melahirkan anak-anak yang sehat,” katanya.

Generasi yang sehat, lanjut Satika Simamora, tidak akan lahir dari seorang ibu yang tidak sehat. Kalau ibu yang melahirkan tidak/kurang sehat, tentu anak yang dilahirkan bisa dipastikan kurang sehat juga.

“Maka dari itu, kesehatan kaum ibu harus memperoleh perhatian khusus. Kaum ibu merupakan tokoh sentral dalam melahirkan anak-anak yang sehat yang pada akhirnya melahirkan generasi unggul berdaya saing. Saya, bersama pak Sarlandi sudah punya konsep untuk mencapai hal itu,” ujar Satika.

2.Berkarakter

Bicara program pembangunan, Satika Simamora berpendapat seorang Kepala Daerah mestinya tidak melulu fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan karakter masyarakat seharusnya tidak boleh luput dari perhatian seorang pemimpin.

Indikator kemajuan suatu daerah, tidak semata-mata hanya dinilai dari seberapa majunya pembangunan gedung, jalan dan jembatan, dan pembangunan fisik lainnya. “Itu memang penting, tetapi tak kalah penting juga adalah pembangunan karakter,” kata Satika.

Dijelaskan Satika Simamora, warisan budaya leluhur “Dalihan Natolu” sudah sejak lama diterapkan masyarakat dan menjadi acuan dalam hubungan bermasyarakat. Namun nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, belakangan mengalami degradasi.

Gempuran perkembangan teknologi informasi tidak bisa dihindari. Sayangnya, ada sebagian kecil masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan teknologi bukan untuk melestarikan budaya leluhur dan kearifan lokal. Kemajuan teknologi informasi justru disalahgunakan sekelompok orang untuk menghujat orang lain, tidak lagi menghiraukan budaya sopan santun. “Kita semua yang hadir di sini, hindari itu. Warisan budaya dan kearifan lokal harus kita pertahankan,” ucapnya.

3.Berkeadilan dan Makmur

Menjadi seorang Kepala Daerah, kata Satika Simamora, dituntut untuk berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Namun adalah hal yang mustahil untuk bisa menuruti semua keinginan masyarakat satu persatu. Berkeadilan bisa tercapai jika masyarakat mau saling mengerti dan tidak memaksakan kehendak.

“Yang namanya adil, tidak harus memperoleh perhatian yang sama. Kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan perhatian, Itu dulu yang kita utamakan,” kata Satika.

Reporter : Reno H
Redaktur : Dewi