Lapas Indramayu dan Pemkab Perkuat Sinergi Pembinaan serta Kemandirian Warga Binaan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya memperkuat kerja sama dalam pembinaan warga binaan terus dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu Aramichi Renggalih bersama jajaran pejabat struktural ke Pendopo Kabupaten Indramayu, Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim,” Sabtu (26/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan Lapas, mulai dari dukungan sarana dan prasarana hingga pengembangan program pembinaan dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kalapas Indramayu Aramichi Renggalih mengatakan, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak serta peningkatan kualitas pelayanan bagi warga binaan.

Salah satu kebutuhan yang menjadi pembahasan yakni ketersediaan air bersih melalui koordinasi dengan PDAM Indramayu. Selain itu, turut dibicarakan kebutuhan armada ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan di lingkungan Lapas.

Tak hanya persoalan fasilitas, pembahasan juga diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dihasilkan warga binaan.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat sinergi dengan Pemkab Indramayu. Selain menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana, kami juga membahas potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung program pembinaan,” ujar Aramichi.

Menurutnya, pembinaan warga binaan tidak hanya berorientasi pada masa menjalani pidana, tetapi juga diarahkan untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Salah satu program yang dibahas adalah pemanfaatan eceng gondok. Prosesnya mencakup pengambilan bahan baku hingga pengolahan menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, Lapas Indramayu juga mengembangkan budidaya melon golden di area branggang Lapas sebagai bagian dari program kemandirian warga binaan.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas gagasan penerapan fasilitas septic tank berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Teknologi tersebut direncanakan dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi listrik dengan mengacu pada konsep pengelolaan yang diterapkan di lingkungan pesantren.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyambut positif berbagai rencana dan inovasi yang disampaikan pihak Lapas. Pemkab Indramayu menyatakan siap membantu melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Di antaranya terkait kebutuhan pasokan air bersih dengan PDAM Indramayu serta pembahasan penerapan teknologi EBT bersama perangkat daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

“Harapannya, program-program pembinaan ini dapat memberikan keterampilan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga binaan setelah bebas. Sehingga mereka memiliki peluang membuka usaha dan kembali berperan positif di tengah masyarakat,” tutur Lucky Hakim.

Menurutnya, pengembangan keterampilan dan kegiatan ekonomi bagi warga binaan juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi mikro.

Hal tersebut dinilai relevan dengan perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat serta bertambahnya kegiatan industri di Kabupaten Indramayu.

Sumber Diskominfo Indramayu

Andika

Permasalahan Air Kotor di Indramayu, Bupati Lucky Hakim dan PDAM Sampaikan Komitmen Perbaikan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Krisis air bersih kembali menjadi sorotan warga Indramayu, khususnya di wilayah Junti dan sekitarnya. Air kotor sempat mengalir ke rumah-rumah warga, menimbulkan keresahan dan kerugian, baik secara fisik maupun psikologis. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Bupati Lucky Hakim serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu menyampaikan permohonan maaf dan memaparkan langkah perbaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Pendopo, Jalan Mayjen Sutoyo No. 1/E, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, pada Senin (14/4/2025).

Permasalahan air kotor disebabkan oleh kegiatan flushing atau pembersihan pipa yang tidak berjalan maksimal, diperburuk oleh kondisi pipa tua yang menjadi warisan lama. Tekanan air yang meningkat drastis akibat pasokan tambahan dari Kuningan menyebabkan lebih dari 10 titik pipa pecah di jalur Junti. Akibatnya, air kotor sempat mengalir ke rumah warga, dan mereka harus menunggu hingga lima ember pertama terbuang sebelum air kembali jernih.

Direktur Teknik Perumdam Tirta Darma Ayu, Jojo Sutarjo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi tekanan air tinggi melalui perhitungan teknis dan simulasi, namun kerusakan tetap terjadi. “Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan, kejadian ini bukan unsur kesengajaan,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Perumdam memberikan kompensasi berupa diskon 3 kubik air bagi pelanggan terdampak dan mendistribusikan air bersih melalui lima unit armada tangki, meskipun keterbatasan armada menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, debit pengolahan air ditingkatkan dari 43 liter per detik menjadi 115 liter per detik, dan jumlah pompa ditambah dari dua menjadi empat unit.

Sementara itu, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Ia mengakui bahwa kualitas air di Indramayu jauh di bawah standar wilayah lain seperti Kuningan atau Garut karena lokasi yang berada di hilir dekat pantai. “Saya sendiri terkejut. Saya mandi dan berkumur dengan air sekotor itu,” ucapnya.

Bupati juga mengumumkan bahwa PDAM tengah menjalani proses reformasi, regenerasi, dan transformasi. Salah satu langkah yang telah diambil adalah mengganti Direktur Utama PDAM. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru untuk meningkatkan pelayanan.

Sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas, pemerintah akan memberlakukan pakta integritas bagi Direktur PDAM yang baru. “Jika dalam satu tahun tidak ada peningkatan pelayanan, maka harus mundur secara sukarela berdasarkan komitmen tertulis, bukan hanya janji lisan,” tegas Lucky.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi kepada masyarakat, terutama sebelum mengambil langkah besar yang mungkin dianggap sebagai kemunduran sementara. “Kadang kita harus mundur satu langkah untuk bisa melompat lebih jauh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengajak masyarakat dan media untuk aktif mengawasi serta melaporkan segala bentuk ketidakberesan dalam pelayanan PDAM. “Kita semua harus bekerja bersama demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Komisi 3 DPRD Indramayu Kritik Ketidakhadiran Dirut PDAM dalam Rapat Kerja Ketiga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Komisi 3 DPRD Indramayu melayangkan kritik tajam terhadap Direktur Utama PDAM yang kembali absen dalam rapat kerja ketiga yang digelar di ruang tamu DPRD Indramayu, Jl. Jenderal Sudirman No. 159, Lemah Mekar. Ketidakhadiran ini dinilai menghambat pembahasan terkait tata kelola PDAM, terutama mengenai tarif air yang dinilai masyarakat terlalu mahal, Jumat (13/12/2024).

Anggota Komisi 3 DPRD Indramayu, Anggi Novia, mengungkapkan kekecewaannya karena hingga rapat ketiga ini, Direktur Utama PDAM tidak hadir tanpa membawa surat keterangan sakit. “Kami sudah meminta surat izin sakit jika memang berhalangan. Namun hingga siang ini, surat itu tidak ada. Ini jadi bukti ketidakseriusan dalam menghadapi tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi 3 meminta sejumlah data penting, seperti jumlah pelanggan PDAM yang tercatat sebanyak 157 ribu, rincian penggunaan air per pelanggan, dan total pendapatan tahunan. “Pendapatan PDAM selama 2024 mencapai Rp202 miliar. Namun, kami ingin tahu secara rinci bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, terutama terkait kenaikan tarif yang dikeluhkan masyarakat,” tambah Anggi.

Anggi menyebutkan bahwa keluhan masyarakat terkait tarif air yang melonjak dan kualitas pelayanan yang buruk telah menjadi sorotan. Bahkan, sebanyak 1.300 pelanggan melaporkan kenaikan tarif yang tidak wajar. Selain itu, ada keluhan mengenai air keruh yang juga belum terselesaikan.

“Kami sudah tiga kali menggelar rapat kerja dengan PDAM, tetapi tidak ada respons yang memadai. Jika pada rapat keempat nanti Direktur Utama kembali tidak hadir, kami akan mengusulkan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian,” tegasnya.

Komisi 3 juga berencana menganalisis data yang diterima selama satu minggu ke depan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Anggi menegaskan bahwa Komisi 3 berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola PDAM agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

“Kami berharap PDAM lebih transparan dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Jika ada kelebihan pembayaran yang dilakukan pelanggan, kami akan menuntut agar uang tersebut dikembalikan,” pungkas Anggi.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal