INDRAMAYU.radarinformasi.com–
Dinamika politik mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu saat pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Sejumlah fraksi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA), menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait layanan air bersih,” Rabu (1/4/2026).
Dorongan pembentukan Pansus tersebut bukan tanpa alasan. Belakangan ini, persoalan pelayanan Perumdam TDA kembali menjadi sorotan, mulai dari distribusi air yang belum merata hingga kualitas layanan yang dinilai masih jauh dari harapan.
Apabila Pansus terealisasi, DPRD berpeluang mengupas persoalan secara lebih komprehensif. Tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mencakup tata kelola perusahaan, efisiensi anggaran, hingga tingkat akuntabilitas badan usaha milik daerah tersebut.
Menanggapi wacana tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan sikap terbuka. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan bagian dari hak DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Silakan, itu hak dewan. Mekanismenya dipersilakan berjalan,” ujarnya.
Lucky juga menilai keberadaan Pansus dapat menjadi sarana klarifikasi yang lebih objektif dan berbasis data, sehingga pembahasan tidak lagi bertumpu pada asumsi semata.
“Daripada hanya mengandalkan isu yang belum jelas, lebih baik langsung pada pihak yang bersangkutan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak berada pada posisi untuk mendorong ataupun menghalangi pembentukan Pansus, dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku di DPRD.
Di sisi lain, usulan ini mencerminkan meningkatnya tekanan politik terhadap sektor pelayanan publik. DPRD dinilai ingin memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih konkret, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, pembentukan Pansus dapat menjadi momentum penting untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Beberapa isu yang berpotensi menjadi fokus antara lain ketimpangan distribusi air, kualitas dan kontinuitas layanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta tata kelola dan transparansi internal Perumdam.
Namun demikian, Pansus juga berisiko menjadi sekadar formalitas politik apabila tidak dijalankan secara serius. Sebaliknya, jika bekerja secara terbuka dan berbasis data, langkah ini berpotensi menjadi titik balik dalam perbaikan layanan air bersih di Indramayu.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pembentukan Pansus, tetapi juga hasil nyata di lapangan. Bagi publik, yang paling utama adalah kepastian akses air bersih yang layak dan tersedia setiap hari.
Reporter : Andika