Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang Monitoring Distribusi KKS untuk 67 KPM, Pastikan Tepat Sasaran

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang melakukan monitoring pelaksanaan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 67 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berlangsung di Kantor Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Minggu (21/6/2026).

Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukagumiwang, Juniri, S.E., M.A.P., mewakili Camat Sukagumiwang, Moh. Mulya Setiawan, S.STP.

Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penyaluran KKS berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

Pendistribusian KKS ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Nomor 400.9/571/Injamsos tanggal 4 Juni 2026 tentang percepatan redistribusi KKS Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2026. Kegiatan ini juga mengacu pada surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Indramayu Nomor IDR/5/1880 tanggal 17 Juni 2026 mengenai jadwal distribusi KKS.

Berdasarkan jadwal tersebut, distribusi KKS di Kecamatan Sukagumiwang dilaksanakan pada pukul 13.30 hingga 14.30 WIB dengan total 67 KPM. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, pihak BNI menggunakan area Kantor Kecamatan Sukagumiwang sebagai lokasi pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, petugas BNI melakukan verifikasi data sebelum menyerahkan KKS kepada masing-masing penerima manfaat. Proses ini turut didampingi dan diawasi oleh pihak kecamatan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur serta meminimalkan potensi kendala administratif.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukagumiwang, Juniri, S.E., M.A.P., menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung program perlindungan sosial pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Monitoring ini dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, proses pendistribusian berjalan aman, tertib, dan kondusif. Para penerima manfaat hadir sesuai jadwal sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efektif tanpa menimbulkan kerumunan.

Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang berharap distribusi KKS ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan di wilayah setempat.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kecamatan Sukagumiwang, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pelaksanaan redistribusi KKS Tahun 2026 diharapkan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Sumber Humas Sukagumiwang

Andika

KPM Desa Puspasari Mengeluh, Akibat dikolektifkan 4 KKS hilang dan 1 Zonk Saldo

KPM Desa Puspasari Mengeluh, Akibat dikolektifkan 4 KKS hilang dan 1 Zonk Saldo

BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah Pusat terus menyalurkan bantuan dimasa pandemi, bahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya keluhan Masyarakat yang selama ini belum tersentuh sama sekali, Kamis (30/09/21).

Namun sangat disayangkan, justru dalam situasi pandemi ini, masih ada saja segelintir Oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya guna memperkaya diri, salahsatunya Agen E-warung yang berada di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana harga sembako diduga lebih mahal dari harga di pasaran, bagaimana tidak harga tempe saja mencapai Rp.8.000,00, tahu Rp.11.000,00, daging ayam Rp.38.000,00.

Agen milik Eka yang menurutnya berbelanja sendiri tersebut memiliki jumlah KPM mencapai 600 lebih KPM, maka dalam penyalurannya KKS pun dilakukan secara kolektif dengan alasan untuk mempermudah dan mencegah adanya kerumunan, hal tersebut diungkapkan oleh Kesra setempat, akan tetapi dengan adanya pengkolektifan KKS justru merugikan KPM, pasalnya ada 4 KKS milik KPM yang hilang dan 1 KKS dinyatakan kosong.

Gerakan pegang KKS sendiri tidak diindahkan oleh pihak agen E-warung ataupun pihak Kesra sendiri.

“Saya tadinya bermaksud mempermudah dalam penyaluran dan untuk menghindari adanya kerumunan, ini bukan intruksi Kades akan tetapi saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kades”, ujar Trianto selaku Kesra Desa Puspasari.

Masih menurutnya, “Untuk KKS yang hilang saya akan bertanggungjawab dan akan membuat surat laporan kehilangan, saya akan dampingi KPM yang kartunya hilang, ya ini memang kelalaiaan saya”.

Saat radarinformasi.com mencoba menghubungi Tatang selaku TKSK, Tatang menjelaskan bahwa Ia belum mengetahui adanya KKS yang hilang karena belum ada laporan dari pihak Kesra.

Red