Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

Selain Jarang Ngantor, Kades Sukaresmi Abaikan Permasalahan Sampah di TPS-nya

BOGOR.radar.informasi.com – Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjdi momok yang sangat menakutkan, meskipun berbagai cara telah dilakukan, akan tetapi hingga saat ini masih menjadi “PR” bersama dalam mencari solusinya, begitu pula dengan permasalahan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang berada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, meski telah disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), namun, penanganan dinilai belum serius, sampah masih menumpuk begitu saja, Senin (03/05/21).

Sejak hadirnya TPS, Warga sebenarnya mengapresiasi langkah Pemerintah Desa dalam menangani sampah di wilayahnya, hanya saja, pengangkutannya kerap kali terlambat, hal tersebut tentu saja menyebabkan bau tak sedap bagi Warga sekitar, bahkan sampah sampai membludak keluar dari TPS, apalagi lokasi TPS tersebut tepat dijalan menuju Kantor Desa.

“Saya sebagai Warga terdekat merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah tersebut, selain bau juga menyebabkan banyaknya nyamuk dan lalat dimana – mana”, ujar Warga sebrang desa.

“Meskipun saya bukan Warga Desa Sukaresmi akan tetapi lokasi saya dekat dengan TPS jadi ya sangat terganggu sekali”, keluhnya.

Sementara itu, Uj salahsatu Warga Desa Sukaresmi mengatakan, “Bulan – bulan sebelumnya sih pengangkutan lancar, akan tetapi sudah dua bulan terakhir tidak ada pengangkutan, padahal iuran bulanan kita rutin bayar”.

Saat dikonfirmasi melalui seluler, Sekdes Sukaresmi membantah hal tersebut, Ia mengatakan sampah rutin diangkut dan dilakukan sehari dua kali, bahkan iuran dari Warga digunakan untuk mengangkut sampah apabila pihak DLH keteter, karena dengan uang sebesar Rp.3.000.000.00 hanya mampu mengangkut dua kali dalam seminggu.

Berbeda pula dengan jawaban dari Petugas sampah yang ada di Desa Sukaresmi, Toble mengatakan bahwa tidak semua Masyarakat yang membuang sampah kesitu ikut membayar iuran bulanan, “Banyak juga koq Warga yang ga bayar, kita gunakan uang dari Warga itu untuk operasional, apalagi dimasa covid ini kan anggaran sering telat turunnya, jadi uang dari Warga buat nalangin bayar ke DLH, kalau kurang ditambahin pakai uang pak Kades”.

Namun sangat disayangkan, Iib Ibrahim selaku Kepala Desa sangat sulit untuk dikonfirmasi, baik melalui seluler ataupun di kantornya, setiap kali Awak Media ke kantor desa, Kades selalu tidak ada ditempat.

Red

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

Diduga Korupsi, Kepala UPTD Kelas A Wilayah X Jarang Ngantor

BOGOR.radar.informsi.com – Demi kenyamanan Warga dalam mobilitas serta kelancaran akses transportasi menjelang musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PUPR menggelontorkan anggaran milyaran rupiah yang bersumber dari APBD/APBN ditengah pandemi Covid-19 dan diharapkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya tersebut bisa memberikan rasa aman dan juga menambah daya pesona Kabupaten Bogor dari aspek transportasi sekaligus meminimalisir waktu perjalanan dari jarak tempuh bagi pemakai jalan, Jum’at (30/04/21).

Namun sangat disayangkan, UPT.Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A wilayah X tidak sungguh – sungguh dalam pekerjaan pemeliharaan jalan, salahsatunya pekerjaan pemeliharaan yang tengah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sukamakmur, disini besar dugaan antara dana yang digelontorkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Ada dugaan pula, pemeliharaan berkala tahun 2020 yang dikerjakan secara swakelola tersebut ada permainan dan kongkolingkong antara pihak ke-3 dengan Kepala UPTD, sehingga ekspektasi serta harapan dari Pemerintah dan Warga terhadap pemeliharaan jalan tersebut hanya sebatas khayalan belaka dan fatamorgana di awang – awang yang miris atas fakta yang ada, karena pekerjaan yang dilakukan dengan asal – asalan sehingga ada spekulasi yang muncul, pelaksana pemeliharaan jalan tidak mempunyai kepekaan terhadap kenyamanan dan keselamatan warga dalam rangka pemanfaatan hasil dari proyek tersebut.

Lebih miris lagi, saat team radar.informasi.com berusaha mendatangi kantor UPTD, yang bersangkutan tidak ada ditempat, bahkan hingga 3x berkunjungpun tak dapat mendapatkan informasi apapun. Salahsatu Staff UPTD yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Bapak jarang masuk kantor”.

Disini jelas terlihat, semua pihak terkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam hal monitoring dan evaluasi setiap tahapan/progres pelaksanaan proyek, sekalipun mereka mendapatkan tunjangan honor untuk tugas – tugas tersebut.

Dengan adanya permasalahan ini, Edwar Sirait selaku Ketua LSM FBAK, angkat bicara, Ia mengatakan bahwa, “Diduga karena banyaknya kesalahan sehingga Kepala UPTD jarang dikantor, dengan maksud sengaja untuk menghindar dari Media/LSM sebagai kontrol sosial, selain itu juga ada dugaan Kepala UPTD melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi”.

“Kami sebagai kontrol sosial berharap agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan teguran, karena yang bersangkutan jarang masuk, meminta kepada Aparat Penegak Hukum baik itu Tipikor atau Kejaksaan untuk melakukan audit, sehingga anggaran yang telah Pemerintah gelontorkan dapat digunakan secara maksimal”, pungkasnya.

Red