INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti tahapan interview dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (24/9/2026).
Sesuai agenda yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sesi evaluasi untuk Kabupaten Indramayu berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 11.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Indramayu diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Suwenda, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Heru Susanto, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kiky Nurhakiky.
Untuk memperkuat proses klarifikasi, Diskominfo turut melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Tahapan interview tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melakukan klarifikasi sekaligus validasi terhadap hasil penilaian dokumen penyelenggaraan pemerintah digital di Kabupaten Indramayu.
Pada sesi tersebut, Suwenda memberikan penjelasan kepada asesor eksternal terkait sejumlah indikator yang menjadi bahan penilaian. Berbagai dokumen dan bukti pendukung juga disiapkan untuk ditampilkan sebagai bagian dari proses verifikasi.
Suwenda menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Indramayu memasang target indeks Pemdi sebesar 1,74, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang berada pada angka 1,70.
“Melalui tahapan interview ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya memastikan pelaksanaan pemerintahan digital beserta bukti dukungnya tergambarkan secara tepat dalam proses evaluasi,” ujar Suwenda.
Sementara itu, Kepala Bidang TIK Diskominfo Kabupaten Indramayu, Heru Susanto, menjelaskan salah satu implementasi pemerintah digital yang telah dikembangkan di daerah tersebut adalah Wong Reang Apps.
Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform digital. Kehadirannya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan.
Menurut Heru, Wong Reang Apps menjadi salah satu bentuk penerapan transformasi digital yang tidak hanya berhenti pada kebijakan maupun dokumen administratif, tetapi telah diarahkan pada penyediaan layanan yang lebih terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.
“Wong Reang Apps membuktikan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada kebijakan dan dokumen, tetapi sudah diwujudkan dalam layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2026, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan berlangsung di salahsatu Hotel wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, tersebut dihadiri oleh Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Drs. Hadijana, S.Sos., M.Si., Ketua DPC APDESI Kabupaten Bogor H. Abdul Aziz Anwar, SE, perwakilan kecamatan se-Kabupaten Bogor, serta sejumlah perwakilan pemerintah desa.
Rakor tersebut digelar sebagai bagian dari proses pemutakhiran data sekaligus evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor. Kegiatan juga diisi dengan bimbingan teknis yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketika ditemui dalam kegiatan tersebut, Drs. Hadijana, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa evaluasi perkembangan desa dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini pembangunan prioritas kepada bimbingan teknis sekaligus juga evaluasi tentang desa dan kelurahan. Karena memang ada di Permendagri bahwa setiap tahun harus dievaluasi statusnya, apakah cepat berkembang, berkembang, atau seperti itu,” jelasnya.
Menurut Hadijana, hasil evaluasi perkembangan desa sangat bergantung pada data yang dimasukkan oleh masing-masing desa ke dalam sistem. Tahun ini, ia menyebut terdapat perkembangan yang cukup signifikan berdasarkan data yang telah masuk, meski masih ada sejumlah desa yang belum melakukan penginputan.
“Tahun ini cukup signifikan, ada kenaikan yang sangat berkembang dan segala macam dari datanya. Tapi masih ada beberapa yang belum input. Nilainya bisa muncul kalau desanya menginput data yang disiapkan dalam sistem,” ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu indikator penilaian berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan di suatu wilayah akan menjadi bagian dari data yang memengaruhi penilaian perkembangan desa.
“Misalkan di Gunung Putri, apakah di wilayah ada sarana kesehatan. Kalau hanya ada bidan desa, nilainya berbeda dengan kalau ada rumah sakit. Itu salah satu contoh,” katanya.
Pemutakhiran Data Jadi Dasar Kebijakan
Hadijana menegaskan, pemutakhiran data desa sangat penting karena setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat dan terkini.
“Setiap tingkatan kebijakan, pada saat membuat kebijakan, itu harus berdasarkan data. Datanya yang selama ini pada umumnya dulu manual, berbentuk buku isian dan segala macam,” jelasnya.
Menurutnya, pemutakhiran data juga dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan administrasi serta aset desa, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
“Kalau sudah dimutakhirkan datanya, misalnya ini kantor milik desa, tidak bisa diambil. Apalagi nanti data-datanya. Jadi memang harus terus diperbarui sampai nanti kalau terjadi pergantian kepemimpinan, mereka tetap bisa berjalan,” ungkapnya.
Data yang akurat, lanjut Hadijana, juga menjadi dasar agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan kepada masyarakat, dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan sebenarnya.
104 Desa Sudah Salur Bankeu
Dalam kesempatan tersebut, Hadijana turut menyampaikan perkembangan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi desa di Kabupaten Bogor.
Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 104 desa telah melakukan penyaluran, sementara 102 desa lainnya masih dalam proses.
“Bankeu ini sekarang sudah berproses. Tadi sudah ada 104 desa yang sudah salur. Tapi masih ada 102 desa yang belum. Sisanya ada yang berproses di BKMD, ada yang di DPMD untuk direview, dan ada juga di BPKD yang sedang berproses pencairan,” terangnya.
Pembangunan Desa Diminta Aktif Dipublikasikan
Selain membahas evaluasi dan pemutakhiran data, Hadijana juga menekankan pentingnya pemerintah desa mempublikasikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, masih terdapat pembangunan dan kegiatan positif di desa yang sudah berjalan, namun belum diketahui secara luas karena kurangnya publikasi.
“Salah satunya juga desa itu sudah banyak kegiatan membangun, sudah membangun tapi tidak terpublikasi. Saya juga minta tolong teman-teman desa kalau sudah ada kegiatan silakan dipublikasikan melalui media sosial,” katanya.
Ia mendorong pemerintah desa memanfaatkan berbagai platform media sosial resmi yang dimiliki, termasuk Instagram. Publikasi juga dapat dilakukan dengan menandai akun media sosial pemerintah kecamatan agar informasi pembangunan dapat diketahui lebih luas.
“Desa juga ada Instagram-nya, kecamatan ada Instagram, di-tag seperti itu. Sekarang kan kadang pasif. Kerja, mengambil segala macam, capek, tapi tidak terpublikasi,” ujarnya.
Hadijana menilai publikasi menjadi penting agar pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa tidak hanya diketahui oleh masyarakat setempat, tetapi juga dapat terlihat oleh pemerintah di tingkat atas.
“Dari atas tidak terlihat, bisa dikira tidak ada kegiatan. Kalau seperti itu, padahal sudah ada. Jadi memang harus dipublikasikan,” pungkasnya.
Rakor dan Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2026 tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPMD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan APDESI, sekaligus mendorong peningkatan kualitas data serta transparansi pembangunan desa di Kabupaten Bogor.
Desa Cisalada Mengadakan Giat Evaluasi Kinerja Pantarlih
BOGOR.radarinformasi.com – Dalam rangka menyambut pemilu periode 2024 – 2029 pemerintah pusat memberi instruksi kepada kepemerintahan di bawahnya untuk mendata semua masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu nanti. Karena pastinya banyak perubahan berupa penambahan ataupun pengurangan masyarakat yang memiliki hak pilih, sehingga seluruh masyarakat bisa menentukan oleh siapa masyarakat memberikan kepercayaan dan amanah kepada pemimpin Indonesia yang kelak akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang semakin lebih baik, Senin (20/02/23).
Untuk itu maka diadakan giat evaluasi kinerja Pantarlih Desa Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor – Jawa Barat yang di laksanakan di aula kantor Desa Cisalada. Kegiatan tersebut di hadiri oleh A. Yudi Hermawan P.J data Informasi PPK Kecamatan, Wawan SDM Sosialisasi PPK kecamatan, Kades Cisalada serta Panwaslu Kecamatan, dan ada 17 orang petugas Pantarlih yang hadir dari 21 orang keseluruhan, petugas yang tidak hadir dikarenakan mereka bekerja ataupun sakit.
Giat tersebut dilaksanakan guna menambah ilmu dan pengetahuan para Petugas Pantarlih Desa Cisalada, di tengah beratnya tugas para Pantarlih karena harus menghadapi banyaknya permasalahan yang timbul, entah dari warga yang berbeda sifat dan watak ataupun faktor cuaca di tengah musim penghujan seperti yang kerap terjadi belakangan ini.
” Saya berharap Pantarlih di setiap desa – desa mampu menjalankan tugasnya yang tidak mudah dan banyak kendala”, ujar A. Yudi Hermawan
” Saya paham tugas kita tidak mudah, namun semoga semua petugas Pantarlih bisa di berikan kesehatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugasnya dalam mendata warga di Desa Cisalada”, papar Teti (ketua Pantarlih Desa Cisalada)
“Petugas pantarlih yang di Lantik sejak 12 Febuari 2023 dan bertugas hingga 14 April 2023 di Desa Cisalada ada 21 Petugas namun hari ini yang dapat hadir hanya 17 petugas, sebagian tidak dapat hadir dikarenakan ada yang sakit dan tengah bekerja di tempat lain”, pungkasnya.
Kepala di Desa Cisalada pun memberikan sambutan serta sedikit wejangan kepada para petugas Pantarlih di wilayahnya, “Saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada petugas Pantarlih yang tengah menjalankan tugasnya, saya harap tidak ada kendala yang cukup berarti di lapangan serta di berikan kemudahan dalam melaksanakan tugas sebagai Pantarlih Desa Cisalada hingga selesai masa tugasnya pada 14 Maret 2023”.
