Perhutani Bogor Dikunjungi DPRD Provinsi Banten

BOGOR.radarinformasi.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor tepatnya di Kantor BKPH Bogor mendapat kunjungan kerja Komisi II Bidang Perekonomian, Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten pada Senin 29 Juli 2024.

Kunker tersebut diterima langsung oleh Asisten Perhutani (Asper)/KBKPH Bogor Denih Sutisna beserta segenap jajaran BKPH Bogor. Sementara dari DPRD Provinsi Banten hadir Ketua Komisi II Iip Makmur, Wakil Ketua Komisi II Yoyon Sujana, Sekretaris Oong Syahroni beserta 12 orang Anggota Komisi dan 3 staf pendamping Kesekretariatan Dewan.

Pada kesempatan tersebut mewakili Administratur/KKPH Bogor Denih Sutisna menyampaikan menyambut baik serta apresiasi terkait kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Banten ke BKPH Bogor dan pihaknya cukup familiar karena sebelumnya Rombongan Anggota DPRD sudah pernah berkunjung ke Kantor KPH Bogor dan ke wilayah BKPH di KPH Bogor.

“Untuk kunjungan ke BKPH Bogor ini merupakan kali pertama, kami berharap ini merupakan bagian dari sinergi yang bersifat membangun dalam rangka penguatan pada perencanaan dan perlindungan hutan yang lestari, yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologi dimana dalam pengelolaannya turut melibatkan peran masyarakat desa sekitar hutan yang tentunya berimplikasi pada kegiatan kehutanan,” tuturnya.

Sementara itu, Iip Makmur menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan serta penyambutan dari Perhutani BKPH Bogor serta menjelaskan pandangannya dan tujuan dari Kunker ke Perhutani BKPH Bogor, KPH Bogor yaitu dalam rangka membahas terkait perencanaan dan perlindungan hutan serta peran Perhutani terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan yang berada di wilayah kelolanya.

Reporter : Maulana
Redaktur : Dewi

Perhutani Bogor Dapat Kunjungan DPRD Provinsi Banten

BOGOR.radarinformasi.com- Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor mendapat kunjungan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Provinsi Banten tepatnya Kantor BKPH Jonggol di Jl. Letkol Murlin No.18, Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Jumat (17/05). 

Kehadiran Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten diterima oleh Asisten Perhutani (Asper)/KBKPH Jonggol Agus Abdurachman beserta Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Gunung Karang Taufik Hidayat, KRPH Cariu Ahmad Supandi, KRPH Tinggarjaya Awis, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Urusan Teknik Kehutanan beserta staf BKPH.

Dari Anggota DRPD Provinsi Banten Komisi II hadir lengkap Ketua Komisi IIp Makmur, Wakil Ketua Komisi Yoyon Sujana, Sekretaris Oong Syahroni, dan Anggota Komisi Dahlan Hasyim, Anita Indahwati, Ade Suryana, Jamin, Syihabuddin Hasyim, Desy Yusandi, Asnin Syafiuddin, Ahmad Fuady, Agus Fahrudin, Hadi Mawardi, Ida Hamidah dan Maretta Dian Arthanti. 

Pada kesempatan tersebut mewakili Administratur/KKPH Bogor Agus Abdurachman menanggapi positif kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Banten, pihaknya berterima kasih atas terpilihnya BKPH Jonggol menjadi salah satu BKPH Perhutani Di wilayah KPH Bogor yang di kunjungi oleh komisi II DPRD tersebut.  

Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan lahan kawasan di Perhutani adalah melalui mekanisme kerjasama, utamanya dengan Badan Usaha Berbadan Hukum (entitas bisnis), LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), Kelompok Penggarap atau Perorangan dengan kriteria mengacu pada kententuan kerjasama kemitraan atau pedoman kerjasama di Perhutani.  

“Namun sejak bergulirnya Program Pemerintah berupa KHDPK atau Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, mekanisme Hutan Kemasyarakan atau PS (Perhutanan Sosial) yang Surat Keputusan Pengelolaannya dikeluarkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak ada lagi mekanisme kerjasama dengan Perhutani, karena sebagian besar kawasan hutan BKPH Jonggol 99 % masuk Area Indikatif KHDPK”, jelasnya.

Sementara Iip Makmur menyampaikan terkait kunjungan kerja komisinya adalah dalam rangka studi banding, untuk mengetahui peran BKPH Jonggol dalam rangka mengelola kawasan hutan yang berdampak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, bagaimana polanya, mekanisme dan implementasi atau teknis pelaksanaan di lapangan. 

“Kami sampaikan terima kasih atas penerimaan Asper BKPH Jonggol dan jajaran, sehingga sedikit banyak menambah khasanah informasi dan keilmuan, yang mana bisa menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi Komisi II DPRD Provinsi Banten terkait kebijakan, pengelolaan kawasan hutan negara khususnya yang berada di wilayah Provinsi Banten”, tuturnya.

Reporter    : Maulana

Redaktur    : Dewi