INDRAMAYU.radarinformasi.com – Aksi protes yang diorganisir oleh Aliansi Mahasiswa Indramayu Melawan berakhir dengan kericuhan setelah massa berusaha menerobos masuk ke Kantor DPRD Indramayu. pada Kamis, 20 Februari 2025. Upaya tersebut memicu bentrokan berupa dorong-mendorong antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Jumat (21/2)
Sebelum ketegangan memuncak, ratusan mahasiswa terlebih dahulu menggelar longmarch menuju gedung dewan sambil menyuarakan aspirasi. Dalam aksinya, mereka juga membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan yang menjadi salah satu pokok tuntutan.
Menurut Carhendi, koordinator aksi, demonstrasi tersebut mengusung 17 poin tuntutan yang kemudian disederhanakan di lapangan. Tuntutan utama mereka adalah pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta pembatalan kebijakan jpemangkasan anggaran pendidikan.
“Kami menuntut pemerintah menciptakan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan adil, karena pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara,” ujar Carhendi.
Ia juga menegaskan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan jika aspirasi mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait. “Kalau tuntutan ini diabaikan, kami pasti akan turun ke jalan lagi,” tegasnya.
Kekecewaan pun dirasakan para demonstran karena tidak diizinkan masuk ke gedung DPRD. “Kami merasa dihalangi untuk menyampaikan suara. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat mendukung, bukan justru menghambat,” tambah Carhendi.
Setelah mengadakan dialog dengan perwakilan DPRD, massa akhirnya membubarkan diri meski situasi sempat memanas di sekitar lokasi aksi.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indramayu, Jalan Golf No. 1, Jawa Barat. Kamis (16/1)
Aksi ini menuntut BPN untuk segera merealisasikan reforma agraria yang dinilai mangkrak sejak lama, Kamis (16/01/20250).
Damuri, Ketua Serikat Tani Indramayu, menegaskan bahwa pemerintah, khususnya BPN, telah gagal menjalankan program reforma agraria di wilayah Indramayu. “Pemerintah sudah memiliki program reforma agraria sejak dulu, tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi atau implementasi sama sekali di Indramayu.
Bahkan untuk pendataan konflik agraria saja tidak dilakukan,” ujarnya dalam wawancara dengan media radarinformasi.com.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 350 orang yang membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka mendesak BPN untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria di Indramayu.
Menurut Damuri, wilayah lain seperti Cilacap sudah mendapat tindak lanjut dari BPN, sementara di Indramayu program tersebut terhenti.
Henderson, Koordinator Lapangan aksi, menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, massa akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar. “Kami akan terus melakukan aksi, bahkan siap jalan kaki ke Jakarta untuk menemui Menteri Agraria jika tidak ada tanggapan dari BPN.
Kami juga menuntut agar perangkat BPN di Indramayu diganti karena tidak menjalankan tugasnya,” tegas Henderson.
Selain itu, para demonstran mengkritik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dinilai hanya diam dan tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Harapan kami, BPN bekerja untuk rakyat, bukan hanya berdiam diri. Jika mereka tetap tidak peduli, kami siap melanjutkan aksi dengan massa yang lebih besar,” tambah Damuri.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi bentuk peringatan serius bagi BPN agar segera menjalankan reforma agraria di Indramayu, sesuai amanat pemerintah.
Demonstrasi diakhiri dengan penegasan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.
BOGOR.radarinformasi.com – Puluhan warga Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, bersama mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Ciawi pada Selasa, 7 Desember 2025. Aksi yang berlangsung sejak pagi hari ini merupakan bentuk protes atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojong Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun. Selain meminta Madun mundur dari jabatannya, massa juga mendesak pihak kecamatan untuk membuka Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2023 guna diperiksa transparansinya.
“Kami meminta pihak kecamatan untuk menyerahkan LPJ tahun 2023. Jangan disembunyikan, harus terbuka! Masyarakat berhak tahu bagaimana uang desa dikelola,” seru Ismail, perwakilan mahasiswa, dalam orasinya di hadapan massa.
Aksi ini mendapat perhatian luas, terutama karena masalah dugaan penyalahgunaan dana desa yang disebut-sebut telah menghambat pembangunan di Desa Bojong Murni. Para peserta aksi mengusung spanduk bertuliskan tuntutan transparansi dan penegakan hukum, serta meneriakkan yel-yel meminta keadilan.
Dugaan Korupsi Menghambat Pembangunan Desa
Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Madun memunculkan ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan keuangan desa. Beberapa warga mengaku kecewa karena sejumlah proyek pembangunan desa tidak berjalan sesuai rencana, seperti perbaikan jalan desa yang mangkrak dan fasilitas umum yang tidak kunjung dibangun.
“Sudah dua tahun lebih kami menunggu janji perbaikan jalan, tapi tidak pernah ada realisasi. Uang desa habis entah ke mana,” ungkap salah seorang warga yang turut hadir dalam aksi.
Ismail, sebagai perwakilan mahasiswa, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari pihak kecamatan terhadap pengelolaan dana desa. Menurutnya, kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap desa mengelola anggaran secara transparan dan sesuai aturan.
“Ada fungsi pengawasan dan pembinaan dari kecamatan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah pengawasan ini benar-benar dijalankan? Jika iya, mengapa kasus ini bisa terjadi?” kata Ismail dalam pidatonya.
Tanggapan Camat dan Imbauan Kapolsek
Camat Ciawi, Rosidin, yang ditemui seusai aksi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan LPJ tahun anggaran 2023 untuk diperiksa. Namun, ia juga meminta masyarakat dan mahasiswa untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kita harus menghormati proses hukum. Dugaan korupsi ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong. Saat ini, Kades Bojong Murni sedang diperiksa, dan kita tunggu hasilnya,” ujar Rosidin.
Kapolsek Ciawi, Kompol Agus Hidayat, yang turut hadir mengamankan jalannya aksi, mengimbau para peserta untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ia menegaskan bahwa proses hukum sedang berjalan, sehingga unjuk rasa harus dilakukan secara damai.
“Tolong semua tetap tertib. Proses hukum sedang berjalan, dan kita harus menghormatinya. Jika ada tuntutan, sampaikan secara baik-baik dan tidak melanggar hukum,” kata Kompol Agus.
Aksi Berakhir Damai dengan Pernyataan Sikap
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai hingga sore hari, diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap oleh perwakilan warga dan mahasiswa. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum terkait dugaan korupsi yang merugikan masyarakat Desa Bojong Murni.
“Kami akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika tidak ada keadilan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” pungkas Ismail sebelum membubarkan massa aksi.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
BOGOR.radarinformasi.com – Kepala Desa Bojong Murni, Muhammad Kusnadi, menyampaikan klarifikasi resmi terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Desa Bojongmurni. Klarifikasi ini ditujukan untuk meluruskan sejumlah pemberitaan yang dianggap tidak akurat mengenai pelaksanaan program pembangunan desa. Jumat (3/1)
Dalam pernyataan resminya, Kepala Desa menegaskan beberapa poin penting terkait isu yang berkembang:
1. Pembangunan TPT Sarana Olahraga RW 11 Isu bahwa pembangunan ini hanya terealisasi sebagian meski dianggarkan Rp57,48 juta dinyatakan tidak benar. Menurut Kusnadi, pembangunan telah selesai 100% sesuai rencana awal, dengan bukti dokumentasi terlampir.
2. Renovasi Posyandu Kampung Jambu Luwuk Renovasi Posyandu yang menggunakan anggaran Rp35 juta telah sepenuhnya direalisasikan, dengan bukti pendukung yang juga telah disediakan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dana sebesar Rp40 juta untuk program ini telah disalurkan sesuai rencana dan bukti pelaksanaannya sudah dilampirkan.
4. Penguatan Ketahanan Pangan Anggaran sebesar Rp92,23 juta untuk program ini telah direalisasikan sepenuhnya. Kusnadi memastikan transparansi dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
5. Renovasi Kantor Desa Renovasi kantor desa yang disebut baru selesai 50% meskipun telah dianggarkan Rp35 juta dijelaskan masih dalam tahap pelaksanaan, bukan mangkrak, dengan bukti realisasi turut dilampirkan.
6. Operasional 15 Posyandu Dana sebesar Rp15,75 juta untuk operasional 15 Posyandu di desa telah digunakan sesuai peruntukan, dengan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Kusnadi meminta media untuk memuat hak jawab ini guna memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada masyarakat, sesuai asas jurnalistik cover both sides. “Kami berharap keterangan resmi ini dapat dipublikasikan untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi yang benar dan akurat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” ujar Kusnadi.
Pernyataan ini diakhiri dengan harapan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar. Kepala Desa Bojongmurni juga mengundang pihak terkait untuk berdialog langsung guna membahas isu yang masih belum dipahami.
Untuk informasi lebih lanjut, Muhammad Kusnadi dapat dihubungi melalui nomor 0821-2177-2587.
