Sekolah Fathan Mubina Nekat Gelar Study Tour ke Yogyakarta, Abaikan Instruksi Gubernur
BOGOR.radarinformasi.com – Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Fathan Mubina, yang berlokasi di Jl. Veteran III (Raya Tapos) No. 23A, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, diketahui mengadakan study tour ke Yogyakarta. Padahal, program perjalanan studi semacam ini telah dilarang oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. Jumat (28/2)
Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap siswa dikenakan iuran sekitar Rp1,7 juta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah mengenai alasan tetap mengadakan study tour meskipun larangan telah diberlakukan.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan Whatsapp, salah seorang guru yang bernama Zhin Malik enggan memberikan tanggapan, bahkan terkesan mengabaikan pertanyaan awak media terkait pelaksanaan study tour tersebut.
Larangan Gubernur Jawa Barat Terkait Study Tour
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat mengadakan kegiatan study tour.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa dan mencegah potensi risiko selama perjalanan. Dedi menegaskan bahwa kepala sekolah yang melanggar larangan ini akan dikenakan sanksi tegas, termasuk penonaktifan dari jabatannya. “Kita ingin meringankan pengeluaran orang tua. Mereka sudah mengeluarkan uang puluhan triliun, tetapi jika di sekolah masih ada pembebanan biaya yang tinggi, artinya subsidi yang diberikan tidak ada manfaatnya,” ujar pria yang akrab disapa KDM.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang melanggar larangan study tour akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi tersebut mencakup penonaktifan atau pemberhentian kepala sekolah yang terbukti melanggar kebijakan ini. Sebagai contoh, Kepala SMAN 6 Depok telah dinonaktifkan karena mengadakan study tour ke luar provinsi, yang bertentangan dengan larangan yang dikeluarkan.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan besaran biaya study tour tersebut. “Sebenarnya berat, apalagi kondisi ekonomi sedang sulit. Tapi kalau tidak ikut, anak saya pasti merasa minder dan dikucilkan. Jadi mau tidak mau, kami harus mengusahakan uangnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah terkait, Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama terkait tindakan yang akan diambil terhadap Madrasah Fathan Mubina atas penyelenggaraan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur ini.
Red
