Radar Informasi

SDN Ciwaringin 04, Diduga Tidak Melibatkan Komite Sekolah dan tidak Transfaran dalam hal Pembangunan Sekolah.

Karawang.radar.informasi.com – Dalam Permendikbud No.75 tahun 2016, sudah jelas Komite itu harus dilibatkan dalam segala bidang atau RAKS Sekolah apalagi menyangkut dana BOS, harus transfaran ter utama pada Komite yang merupakan kepanjangan dari Orang Tua Murid, Kamis (29/10/2020).

Salahsatuya sekolah tidak melibatkan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah penyelewengan dana BOS.

“Tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki Komite Sekolah yang menerima dana BOS, karena syaratnya penggunaan dana BOS harus bersama Komite Sekolah,” jelasnya.

Modus selanjutnya adalah Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, begitupun yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN Ciwaringin 04, Kecamatan Lemah Abang, Agus dalam melakukan apapun diduga tidak melibatkan Komite Sekolah dan tak hanya itu, SDN Ciwaringin 04, mendapatkan rehab sekolah tidak tranfaransi baik pada Komite maupun terhadap Orang Tua Murid, hal tersebut terlihat tidak adanya papan kegiatan yang menempel sehingga berkesan ada yang ditutup – tutupi.

Sedangkan dalam UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjelaskan bahwa anggaran dari APBN /APBD harus trasfaran karena itu bukan anggaran pribadi.

“Kami selama menjadi Komite tidak pernah dilibatkan apapun bahkan untuk rehab sekolahpun saya tidak dilibatkan dan tidak tahu sama sekali selama menjabat jadi Komite”, ungkap Dede selaku Ketua Komite.

Bahkan Dede juga merasa tidak suka dengan perlakuanya Kepala Sekolah terhadap Dede selaku Komite yang tidah sama sekali di libatkan dalm segala apapun haya di jadikan azas manpaat oleh Kepala Sekolah.

Dengan tidak melibatkan Komite dan tidak adanya Papan Kegiatan, Kepala Sekolah SDN Ciwaringin 04, diduga manggelapkan anggaran Dana Pemerintah/BOS maupun dana bangunan sekolah

Selaku Awak Media, kami meminta kepada Penegak Hukum baik itu Kejaksaan /Polri/Tipikor/Pidsus agar turun ke lapangan untuk memeriksa Kepala Sekolah tersebut, karena itu sudah jelas merugikan uang negara dan secepatnya di proses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

( IMAN/ RED )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *