Radar Informasi

Desa Sukawangi di Duga Menggelapkan Anggaran Stunting dan Anggaran Publikasi

Desa Sukawangi di Duga Menggelapkan Anggaran Stunting dan Anggaran Publikasi

Bogor.radar.iformasi.com – Kementrian Keuangan ( Kemenkeu) sudah menyalurkan Dana Desa tahap 1 pada tanggal 28 januari sesuai intruksi Presiden IR. Joko Widodo di Kantor Pelayanayan Pembendaharaan Negara (KPPN) dan harus sudah disalurkan ke setiap desa pada tanggal 28 januari 2020.

Mengutip rilis Kemenkeu Kamis, 30 januari, penyaluran Dana Desa tetap mengikuti persyaratan yang telah ditentukan tahapan – tahapannya, saat ini dana Pengentasan Stunting ditahap 1 sudah mulai di laksanakan data Kemdes PDTT menunjukan desa – desa yang memiliki penderita Stunting dalam jumlah besar yang umumnya tak memiliki instruktur yang memadai seperti Air bersih, fasihlitas mandi, cuci dan kakus ( MCK). Dana desa bisa dimanfaatkan untuk membiayai transportasi ibu hamil memeriksa diri ke Puskesmas atau ke Puskesmas Pembantu disahkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kementrian PPPA, BKKBN ,Kementrian Sosial Kementrian Pertanian, BPOM dan Kemenpora.

Ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.61 /PMK .07/2019 tentang pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting, Pasal 1 dalam peraturan Menteri, di point 2 kegiatan intervensi pencegahan stunting terintergrasi atau konvergenci program dan kegiatan di anggarkan dalam belanja negara untuk pencegahan Stunting.

Kebijakan tersebut di keluarkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandejojo setelah Presiden Jokowi menggelar Rapat Kabinet mengintruksikan penanganan Stunting secara lintas sektoral, angka Stunting yang tinggi di Negara Indonesia sangat penting dan harus diproritaskan untuk mencegah generasi penerus bangsa jangan sampai kena dampak.

Anggaran DD dari jumlah keseluruhan wajib dialokasikan 19% untuk dana Stunting. Mengenai penggunaan Dana Desa selama masa pandemi membutuhkan perubahan cepat, namun semua pihak punya tugas besar untuk pencegahan Stunting dan Dana Desa tetap bisa digunakan untuk hal ini.

Hasil investigasi wartawan radarinformasi.com ke wilayah Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, mendapatkan informasi dari Tokoh Masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya bahwa Aparatur Pemerintahan desa selama ini tidak sama sekali menyalurkan anggaran Stunting untuk Warga.

“Selama ini tidak ada penyaluran anggaran Stunting, padahal di wilayah kami sangat membutuhkan sekali, karena Desa Sukawangi berada di posisi pegunungan jauh dari perkotaan” ujar Tokoh Masyarakat.

Masih menurutnya, “Warga akan sangat rentan terkena dampak dari Stunting seperti halnya gagal tumbuh pada anak balita atau bayi yang berusia di bawah 5 tahun, sebagai akibat dari kekurangan gizi sehingga anak terlalu pendek untuk usianya”.
.
Hasil konfirmasi media Radar Informasi melalui telepon celuler dengan salah seorang Sekertaris Desa Sukawangi, Ia mengaku bahwa anggaran Stunting tidak di terapkan dengan alasan nanti dianggaran terakhir, sedangkan Masyarakat sangat membutuhkan sekali anggaran tersebut.

Ada dugaan bahwa anggaran tersebut oleh Aparatur Desa (PJS) Edi Rahman digelapkan yang notabene 9% Dari anggaran Dana Desa.

Terkait di Bab lll publikasi dan pelaporan di point 3 dan 4 anggaran publikasi di Media Cetak dan di Media Elektronik tidak pernah di laksanakan, sedangkan dalam hal pemberitaan tersebut diwajibkan, sehingga pemerintah baik itu kabupaten, propinsi dan pusat bisa mendata desa tersebut.

Tanggapan kami selaku Media, meminta kepada Aparat Penegak Hukum supaya di layangkan surat panggilan untuk dimintai keterangan karena diduga telah menggelapkan anggaran Dana Desa/Stunting/ Publikasi yang dimana bertentangan dengan pasal 12 huruf E Undang undang no.20 tahun 2021 prubahan undang undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta paling banyak 1 miliar dan bisa terancam pidana seumur hidup.

Kami mohon kepada aparat penegak hukum baik itu polres/Tipikor/Kejaksaan/Kasipidsus supaya secepat mungkin melakukan investigasi dan melayangkan surat pemanggilan dan diproses secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia

( Iman/red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *