Diskominfo Indramayu Gelar Rakor Media Informasi, Dorong Sekolah Melek Digital

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat literasi informasi di sektor pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi bagi sekolah dan madrasah negeri se-Kabupaten Indramayu tahun 2025, yang berlangsung di Aula Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Selasa (18/11/2025).

Plt. Kepala Diskominfo Indramayu, Atang Suwandi, menyampaikan bahwa peserta rakor datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SMAN/SMKN, SLBN, MAN, MTsN, MIN, hingga pengurus FKKS SMP dan SD. “Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pengelolaan media informasi agar publikasi sekolah tersampaikan lebih luas, sekaligus meningkatkan sinergi dengan Diskominfo,” jelasnya.

Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surahman, yang menekankan pentingnya literasi digital di era teknologi informasi yang cepat berkembang. “Dengan kemajuan TIK yang pesat, informasi bergerak secepat teknologi komunikasi. Pemanfaatannya harus bijak, jangan sampai termakan hoaks hanya karena membaca sepintas,” tegas Aep.

Aep menambahkan, pengelola media informasi sekolah harus pandai mengatur konten di media sosial, memastikan penyebaran informasi tetap dalam konteks pendidikan, agar berdampak positif bagi siswa dan wali murid. Ia mengajak seluruh sekolah memanfaatkan media digital secara konstruktif dan membangun arus informasi yang sehat dan kolaboratif. “Mari kita kembangkan media informasi di sekolah agar dapat dijangkau luas. Bersama-sama kita majukan pendidikan demi terwujudnya Indramayu REANG,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama. Nidar Nadrotan Naim Sujana, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Barat, membawakan materi pengelolaan media informasi dan publikasi di sekolah/madrasah negeri. Sementara Arie Prasetyo memberikan paparan terkait strategi pengelolaan media informasi bagi kepala sekolah, guru, operator, dan pengelola humas.

Selain itu, Sekretaris Diskominfo Indramayu Erni memaparkan langkah-langkah teknis pembuatan postingan kolaboratif di Instagram sebagai strategi publikasi digital efektif. Tujuannya agar sinergi antara Diskominfo Indramayu dan dunia pendidikan semakin kuat.

Melalui rakor ini, Diskominfo berharap tercipta sinergi yang solid antara instansi pendidikan dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem informasi publik yang lebih maju, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Andika/Sbr/Diskom)

Kerja Kolektif Berbuah Prestasi, Indramayu Sabet Peringkat II Penanganan Stunting Jawa Barat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan kasus stunting kembali mendapat pengakuan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat, Indramayu berhasil meraih predikat Terbaik II Penanganan Stunting tingkat Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah Indramayu mencatat penurunan signifikan angka stunting dari 18,4 persen pada 2023 menjadi 9,8 persen pada 2024. Capaian itu berada jauh di bawah standar nasional 14 persen dan menempatkan Indramayu sebagai daerah dengan kinerja akseleratif progresif dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting periode 2019–2024.

Piagam penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim yang diwakili Wakil Bupati, H. Syaefudin, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting se-Jawa Barat di Pusdai, Bandung, Kamis (20/11/2025).

Syaefudin menegaskan penurunan stunting di Indramayu berjalan sesuai rencana strategis dalam RPJMD. Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen kasus stunting disebabkan malnutrisi kronis pasca kelahiran serta belum maksimalnya sistem rujukan pelayanan kesehatan.

Untuk itu, Pemkab Indramayu terus menggenjot berbagai langkah percepatan, di antaranya pemeriksaan seluruh balita stunting oleh dokter spesialis anak melalui kerja sama dengan tiga RSUD, penguatan pendampingan keluarga berisiko, perbaikan sistem rujukan berjenjang, hingga penyediaan makanan tambahan bagi balita gizi kurang lewat program Orang Tua Anak Asuh Stunting (OTAAS).

“Kami menargetkan angka stunting turun menjadi 7 persen pada 2026. Target ini hanya mungkin dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama, termasuk sektor swasta dan masyarakat,” ujar Syaefudin.

Pada 2025, Pemkab Indramayu juga menetapkan 15 desa sebagai lokus prioritas percepatan penanganan stunting, di antaranya Cipancuh, Drunten Kulon, Loyang, Tempel, Lelea, Purwajaya, Segeran, Malangsemirang, Sukaurip, Krimun, Anjatan Baru, Anjatan Utara, Ujunggebang, Bantarwaru, dan Kendayakan.

(Andika/Sbr/Diskom).

Sambut HKN 2025, Dinkes Indramayu Gelar Pekan Olahraga Kesehatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mengadakan Pekan Olahraga Kesehatan (Porkes) yang dipusatkan di GOR Tridaya Indramayu, Rabu (19/11/2025).

Agenda tahunan tersebut digelar untuk menumbuhkan kesadaran hidup sehat sekaligus mempererat kekompakan tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten Indramayu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. H. Wawan Ridwan, MM, menyampaikan bahwa Porkes menjadi salah satu langkah konkret untuk mendorong pola hidup aktif dan sehat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para nakes dan masyarakat agar terus menjaga kebugaran, terlebih di masa pemulihan pascapandemi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Porkes, Dr. Kurniawan, MM, menjelaskan bahwa tahun ini sejumlah cabang olahraga dipertandingkan, di antaranya futsal, voli, badminton, catur, serta tenis meja.

“Tidak hanya kompetisi, namun Porkes juga kami kemas sebagai ajang edukasi sekaligus hiburan yang bermanfaat,” tuturnya.

Porkes Dinkes Indramayu berlangsung mulai 19 hingga 21 November 2025 dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, kesehatan, serta pelayanan kepada masyarakat.

(Andika/Sbr/Uncu).

‎Bupati Tapanuli Utara Terima Penghargaan Lomba Inovasi Sumatera Utara 2025‎

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi Kadis Pendidikan Bontor Hutasoit bersama Plt. Kepala Bappelitbangda Kristina Nahampun menerima Penghargaan Juara III Lomba Inovasi Kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara pada ajang North Sumatera Innovation Day 2025 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Rabu (19/11/2025).
‎
‎Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution atas keberhasilan Kabupaten Tapanuli Utara menampilkan inovasi IMATUTU (Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Tapanuli Utara) melalui stan pameran inovasi yang turut ditinjau oleh Gubernur.
‎
‎Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan bahwa Pemkab Tapanuli Utara akan terus memperkuat ekosistem inovasi di seluruh sektor pelayanan publik.
‎
‎“Kita berkomitmen menghadirkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Inovasi bukan sekadar proyek, tetapi langkah nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa IMATUTU menjadi contoh bagaimana inovasi lokal mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda di Taput.
‎
‎Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi seluruh inovasi yang dipamerkan dalam kegiatan ini.
‎
‎“Kegiatan ini diikuti oleh pelajar, universitas, perangkat daerah, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, saya berharap agenda ini tidak hanya menjadi seremonial. Inovasi yang sudah ada harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu diimplementasikan secara berkelanjutan,” tegas Bobby.
‎
‎Dengan mengusung tema “Smart Province, Innovative People”, North Sumatera Innovation Day 2025 menjadi ruang berbagi ide, kolaborasi, serta penampilan solusi inovatif yang relevan bagi pembangunan daerah.
‎
‎Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat inovasi pendidikan dan pelayanan publik sebagai bagian dari misi pembangunan daerah.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Rutan Kelas IIB Tarutung Gelar Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas ke-1, Serahkan Penghargaan kepada Mitra Strategis

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung menggelar acara Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-1 Tahun 2025, pada Rabu (19/11).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Tarutung dengan penuh kekhidmatan dan dihadiri oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kasubsi Pengelolaan, Mian H.R. Simarmata, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B. Pakpahan, staf dan jajaran pengamanan.

Kegiatan ini juga turut dihadiri mitra strategis Rutan Tarutung yakni Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Utara yang diwakili oleh Wakapolres Polres Tapanuli Utara, Kompol S. P. Anak Ampun dan Kasat Samapta Polres Tapanuli Utara, Iptu Monang Matondang, Komando Distrik Militer (Kodim) 0210/TU diwakili Pasandi Kodim 0210/TU, Lettu Inf R. Napitupulu, Kepala Puskesmas Hutabaginda Kab. Tapanuli Utara diwakili oleh dr. Dermawan Sinaga.

Peringatan Hari Bakti Kemenimipas yang pertama ini menjadi momen penting bagi seluruh insan Imigrasi dan Pemasyarakatan di Indonesia sebagai wujud syukur dan refleksi atas terbentuknya kementerian yang baru. Rutan Tarutung menjadikan kegiatan tasyakuran ini sebagai sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan motivasi jajaran, serta mengukuhkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.

Acara dibuka dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan awal Kemenimipas selama satu tahun perjalanan reformasi kelembagaan. Seluruh jajaran Rutan Tarutung turut menyimak pesan penguatan yang disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, yang menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan semangat kolaborasi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Karutan menyampaikan bahwa tasyakuran ini tidak hanya menjadi perayaan simbolis, tetapi juga wujud komitmen untuk terus meningkatkan kinerja. “Hari Bakti Kemenimipas ke-1 ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum bagi seluruh jajaran untuk memperkuat tekad menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, dan memperluas sinergi dengan berbagai pihak. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Rutan Tarutung memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Karutan.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah pemberian piagam penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno kepada tiga mitra strategis Rutan Tarutung, yakni:
• Kodim 0201/TU, yang selama ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kegiatan pembinaan kemandirian dan kedisiplinan di lingkungan Rutan.
• Polres Tapanuli Utara, atas dukungan pengamanan, penegakan hukum, serta kerja sama intensif dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.
• Puskesmas Hutabaginda, yang berperan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warga binaan, termasuk pendampingan program-program kesehatan prioritas.

Penyerahan penghargaan ini di wakili oleh Kepala Rutan Tarutung sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, kerja sama, serta komitmen ketiga instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Karutan turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para mitra. “Piagam penghargaan ini adalah simbol terima kasih kami kepada para mitra yang senantiasa hadir bersama Rutan Tarutung dalam menjaga keamanan, mendukung pembinaan, hingga pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Sinergi ini akan terus kami bangun demi terciptanya pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik dan humanis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Karutan menambahkan bahwa semangat sinergi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi yang mendorong seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI–Polri, fasilitas kesehatan, dan mitra terkait lainnya.

“Kami akan terus bergerak bersama, berinovasi, dan membangun jaringan kerja yang solid sesuai arahan pimpinan. Tentu kami percaya, dengan kebersamaan, tugas-tugas pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno dalam pesannya turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi sebagai pilar pelayanan pemasyarakatan yang efektif.

“Saya mengapresiasi langkah Rutan Tarutung yang terus membangun kerja sama strategis dengan TNI, Polri, dan fasilitas kesehatan. Ini adalah contoh nyata implementasi semangat Hari Bakti Kemenimipas, yaitu menghadirkan pelayanan yang lebih baik melalui sinergi yang kuat,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas ke-1 Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi titik awal yang semakin memperkuat komitmen Rutan Tarutung dalam memberikan pelayanan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) sesuai dengan semboyan Kemenimipas.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

PT Tri Excella Harmony Diduga Mempermainkan Karyawan Korban Kecelakaan Kerja

TANGERANG.radarinformasi.com — Keluarga korban kecelakaan kerja, Riza Husen Abdullah, kembali menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan proses penanganan medis lanjutan yang disebut masih menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan PT Tri Excella Harmony. Hingga lebih dari satu bulan pascakejadian, keluarga mengaku belum memperoleh keputusan pasti terkait pemasangan tangan atau tindakan medis lanjutan, meski sebelumnya disebut akan ada kabar dalam waktu dua hari.

Menurut keterangan keluarga, pihak rumah sakit menyatakan bahwa proses penanganan lanjutan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan resmi perusahaan. Namun hingga saat ini, pihak keluarga menilai belum ada komunikasi yang tegas dan terarah dari perusahaan, rumah sakit, maupun BPJS.

Selain itu, keluarga juga mempertanyakan keberadaan dokumen medis penting dari dokter spesialis okupasi yang disebut tidak dikembalikan dalam bentuk asli, melainkan hanya berupa fotokopi dengan kualitas kurang jelas, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan penanganan administrasi medis korban.

Keluarga mengaku khawatir dan mulai menduga adanya indikasi ketidakterbukaan dalam proses penanganan kasus, mengingat kondisi korban yang mengalami cacat permanen dan membutuhkan kepastian rencana pemulihan jangka panjang.

“Saya mulai curiga ada sesuatu yang tidak transparan. Kami ingin semua jelas — tindakan medis, BPJS, hingga kompensasi. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini,” ujarnya.

Rujukan Hukum dan Kewajiban Perusahaan

Kasus ini merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM
Dalam aturan ini, korban kecelakaan kerja berhak mendapatkan perawatan medis sampai sembuh tanpa batas biaya sesuai indikasi medis, termasuk tindakan lanjutan apabila diperlukan.

Apabila terbukti terdapat penghambatan akses layanan medis, penahanan dokumen atau ketidakpatuhan terhadap standar K3, maka hal tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan instansi pengawas ketenagakerjaan.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan, rumah sakit, maupun perwakilan BPJS belum memberikan keterangan resmi terkait klarifikasi proses komunikasi dan penanganan kasus.

Red

Diskominfo Indramayu Gelar Upacara Hari Pahlawan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu menggelar upacara resmi di halaman kantor setempat. Seluruh jajaran mulai dari staf pelaksana, kepala bidang, kasubag, hingga pejabat fungsional turut hadir dalam kegiatan tersebut. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Diskominfo, Erni Heriningsih.

Pelaksanaan upacara tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Sosial Nomor S-816/MS/PB.06.00/10/2025 tentang pedoman peringatan Hari Pahlawan tahun 2025.

Dalam amanatnya, Erni membacakan pesan Menteri Sosial RI. Ia menekankan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang penuh keberanian, ketulusan, dan semangat kebersamaan.

“Ada tiga nilai penting yang dapat kita teladani dari para pahlawan. Pertama, kesabaran dalam berjuang. Kedua, semangat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ketiga, visi jauh ke depan demi generasi penerus,” ujarnya.

Erni juga menegaskan bahwa bentuk perjuangan masa kini bukan lagi dengan senjata, tetapi melalui ilmu pengetahuan, empati, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Semangatnya tetap sama: membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dari kemajuan zaman. Api perjuangan tidak boleh padam,” tutupnya.

(Andika/Sbr/Diskom).

Desa Arahan Kidul Gelar Bimtek untuk 63 Anggota KPPS Jelang Pemilihan Kuwu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Menjelang pemilihan Kuwu, Desa Arahan Kidul menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi 63 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan anggota dalam menjalankan tugas selama proses pemilihan.

Bimtek yang dilaksanakan pada Sabtu (15/11/2025) di Balai Desa setempat menghadirkan narasumber berkompeten. Materi yang diberikan mencakup prosedur pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan kendala yang mungkin muncul di lapangan.

Ketua Panitia Pemilihan Kuwu, Nasir, menekankan pentingnya netralitas bagi seluruh anggota KPPS. “Saya ingatkan kepada seluruh anggota KPPS untuk menjaga sikap netral dan tidak memihak calon manapun. Hal ini krusial demi terselenggaranya pemilihan Kuwu yang adil dan demokratis,” ujarnya.

Nasir juga menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan agar setiap anggota KPPS dapat bertugas secara transparan, profesional, dan sesuai aturan. Desa Arahan Kidul sendiri memiliki tiga calon Kuwu, yakni Supardi, Dulyanto, dan Eroh.

Selama bimtek, peserta diajak berdiskusi interaktif serta melakukan simulasi penghitungan suara agar lebih memahami teknis pencoblosan. Dengan persiapan matang dan komitmen menjaga netralitas, panitia optimistis pemilihan Kuwu berjalan lancar dan demokratis.

Acara diakhiri dengan pembagian materi cetak dan penyerahan perlengkapan kerja bagi anggota KPPS sebagai bekal menjalankan tugas di lapangan.

(Andika/Sbr/Uncu)

Kadis PUPR Kembali Bungkam: Sorotan Menguat Usai Temuan Retakan di Proyek Irigasi Caringin

BOGOR.radarinformasi.com – Sorotan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor kembali menguat setelah Kepala Dinas PUPR, Suryanto, tak memberikan respons atas temuan keretakan di proyek Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciderum, Kecamatan Caringin. Sikap bungkam ini menambah panjang daftar persoalan PUPR yang tak kunjung mendapat klarifikasi dari sang kadis.

Proyek bernilai Rp429.180.000 tersebut menuai kritik setelah awak media menemukan keretakan pada Tembok Penahan Tanah (TPT), padahal pembangunan masih berjalan. Selain itu, tidak ditemukannya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis di lokasi memperkuat dugaan minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek.

Sayangnya, upaya konfirmasi kepada Kadis PUPR Suryanto justru lagi-lagi tak membuahkan hasil. Sejumlah awak media yang menghubunginya berulang kali tidak pernah mendapatkan jawaban. Bahkan beberapa jurnalis mengaku nomor mereka diblokir setelah mencoba meminta penjelasan. Fenomena bungkam ini bukan pertama kali terjadi, sebab dalam sejumlah persoalan PUPR sebelumnya, Suryanto juga diketahui kerap tidak memberikan tanggapan meski masalah menyangkut kepentingan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor utama, Rizal, belum menyampaikan keterangan resmi. Masyarakat menilai diamnya Kadis PUPR hanya memperburuk persepsi publik terhadap transparansi dan pengawasan proyek di Kabupaten Bogor. Warga pun mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan memastikan setiap persoalan PUPR mendapat penanganan terbuka, bukan dibiarkan tanpa penjelasan.

Dewi

Polemik Proyek Irigasi di Caringin: Pembangunan Belum Rampung Namun Sudah Ada Keretakan

BOGOR.radarinformasi.com – Proyek Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciderum di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kembali menuai kritik tajam setelah awak media menemukan sejumlah kejanggalan saat melakukan kontrol sosial di lokasi pekerjaan. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah Tembok Penahan Tanah (TPT) yang sudah mengalami keretakan, padahal proyek tersebut masih berjalan dan belum memasuki tahap penyelesaian. Senin (17/11/2025)

Proyek dengan anggaran Rp429.180.000 ini dikerjakan oleh PT Joskrindo Hutama Sinergy dengan pengawasan PT Gumilang Sajati, dan memiliki waktu pengerjaan 90 hari kalender. Namun, fakta di lapangan menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas konstruksi dan transparansi proyek.

Awak media tidak hanya menemukan retakan pada TPT, tetapi juga mencatat tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar perencanaan (rancangan teknis) yang biasanya dipasang untuk memastikan keterbukaan informasi publik. Ketidakhadiran dokumen-dokumen tersebut memperkuat dugaan minimnya transparansi dan potensi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Ketika dikonfirmasi, salah satu pelaksana proyek, Asep, memberikan pengakuan mengejutkan. Ia menjelaskan bahwa keretakan terjadi karena TPT tersebut merupakan pekerjaan pemborong lama dan bagian yang dikerjakan saat ini hanyalah sambungan dari konstruksi sebelumnya.

“TPT itu kan pemborong lama yang buat, ini sambungan. Jadi kami hanya memperbarui bagian yang kurang, bukan dibongkar dan dibuat baru,” ujar Asep dengan terbata-bata.

Selain retakan, awak media juga menemukan genangan air di sekitar pondasi awal yang dikhawatirkan dapat melemahkan struktur bangunan. Pemasangan pondasi pada kondisi tanah basah sangat berisiko menyebabkan retakan dini serta mengurangi kekuatan konstruksi secara keseluruhan.

Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius: mengapa proyek dengan nilai hampir setengah miliar rupiah justru hanya melakukan tambal-sulam, bukan rehabilitasi total? Padahal tujuan rehabilitasi adalah memperbaiki keseluruhan struktur agar kembali berfungsi maksimal, bukan memperbarui bagian tertentu saja.

Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat bahwa proyek dilakukan dengan pola asal jadi, tanpa memastikan standar teknis terpenuhi dan tanpa dokumentasi perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Rizal(pihak kontraktor) belum memberikan keterangan resmi terkait rangkaian temuan tersebut meskipun awak media sudah mencoba untuk berkomunikasi.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar potensi kerugian anggaran dan kegagalan konstruksi dapat dicegah.

Dewi