INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Indramayu, Beni Hidayat menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga saat ini belum membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023.
Dikatakan Beni, untuk segala informasi tentang penerimaan CPNS, Masyarakat dapat mengunjungi situs resmi cpns.kemenkumham.go.id atau media sosial Kemenkumham.
“Segala informasi diluar situs resmi dan sosial media Kemenkumham, maka dapat dipastikan itu tidak benar atau hoax,” katanya kepada media, Selasa 20/06/2023.
Beni mengingatkan kepada Masyarakat, agar berhati-hati menerima informasi yang mengatasnamakan Kemenkumham, khususnya terkait penerimaan CPNS.
“Sekali lagi saya ingatkan, informasi yang benar hanya ada di situs resmi cpns.kemenkumham.go.id, dan media soaial kemenkumham,” tutupnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Bhabinkamtibmas Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Sebagai Bhabinkamtibmas anggota Polsek Cijeruk Polres Bogor BRIPKA Yudi Kohar S, menyambangi tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya pada Selasa 20 Juni 2023.
Terkait kedatangannya selaku Bhabinkamtibmas kali ini selain melaksanakan perintah Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin. S.H., S.I.K., M.H agar Bhabinkamtibmas terjun langsung ke lapangan guna monitor dan mengelola kamtibmas di wilayah hukum Polsek yang menjadi tanggungjawabnya, adapun merupakan ajang silahturahmi dan pendekatan kepada warga masyarakat, sekaligus kegiatan ini akan tergambar keaktifan petugas Bhabinkamtibmas di desa binaanya.
Dalam kesempatan kali ini Bripka Yudi Kohar S juga banyak berbincang dengan Pemerintahan Desa Tugu Jaya guna pendataan dan Mapping kemungkinan keberadaan perusahaan baik kantor maupun rumahan dan perorangan yang mengadakan perekrutan, pelatihan ataupun penampungan calon tenaga kerja ilegal maupun legal, menyikapi maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kepada Pemerintahan desa dan seluruh warga agar memberitahukan kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa ataupun Polisi RW yang ada di wilayah masing – masing ataupun langsung ke Kapolsek bila mengetahui atau mendapati adanya aktifitas tersebut.
Dalam akhir kunjunganya Bripka Yudi Kohar S mengucapkan terima kasih kepada Tomas dan seluruh warga masyarakat sudah bersama- sama menjaga kamtibmas, “Sehingga sampai saat ini wilayah masih dalam keadaan aman dan kondusif, dan tetap kami himbau apabila menemukan hal – hal berkaitan dengan mengganggu kamtibmas agar segera langsung menghubungi Call Center Polres Bogor (021) 110 siap melayani 24 jam dan langsung menindak lanjutti laporan masyarakat atau kepada Polsek Cijeruk”, tutup Bhabinkamtibmas Bripka Yudi Kohar S.
BOGOR.radarinformasi.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersama Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah guna Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Jawa Barat, meninjau lokasi kawasan hutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ujung Krawang, pada hari Minggu (18/06/2023).
Peninjauan ini untuk mengecek secara langsung kondisi riil dilapangan dalam rangka persiapan penelitian identifikasi pemukiman, baik fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada dalam kawasan hutan yang hasil akhirnya sebagai bahan pertimbangan rekomendasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Peninjauan dipimpin Omo Rusdiana, akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Mira Yulianti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andri Setiadi Kurniawan Badan Standar Instrumen LHK, Erfan Karya Yudha Analis Peraturan dan Rancangan Perundang-undanganan KLHK, Putri Rahayu Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan adapun dari Perhutani KPH Bogor dihadiri oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Ujung Krawang Denih Sutisna beserta jajarannya.
Lokasi yang ditinjau Tim Terpadu PPTPKH mencakup 3 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) yang secara administrasi masuk ke 5 desa, yaitu Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Singkil petak 13c dengan luas baku 7,13 ha administrasi Desa Pantai Bakti dan petak 14a dengan luas baku 44,26 ha, administrasi Desa Pantai Bahagia, RPH Muara Gembong petak 15a dengan luas baku 10,36 ha dan petak 41c1 dengan luas baku 93,70 ha administrasi Desa Pantai Mekar serta RPH Pondok Tengah petak 23b dengan luas baku 13,20 ha administrasi Desa Jaya Sakti dan petak 28c dengan luas baku 93,70 ha administrasi Desa Pantai Harapan Jaya.
Omo Rusdiana menyampaikan bahwa penelitian lapangan ini kompleks karena melibatkan masyarakat, maka dari itu perlunya akuntabilitas yang jelas terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan, guna penataan yang berkesinambungan untuk kepentingan ekologi, masyarakat dan jalannya kegiatan ekonomi.
“Idealnya semua itu berjalan beriringan, tapi faktanya tidak demikian, yang jelas saya selaku Ketua dan Tim akan berupaya memberikan hasil atau rekomendasi yang terbaik”, ucapnya.
Selain itu rekomendasi ini berimplikasi terhadap legalitas baik terhadap masyarakat terkait pemukiman dan sarana prasananya ataupun kawasan hutan. Administratur KPH bogor melalui Denih Sutisna mengungkapkan bahwa daerah yang saat ini menjadi PPTPKH Kementerian LHK merupakan permasalahan tenurial yang kompleks dan sudah berlangsung lama.
“ Dengan peninjauan ini diharapkan adanya kejelasan status kawasan hutan secara legal dan konflik dengan masyarakat dapat terminimalkan”, ungkapnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Polsek Ciampea melakukan pengamanan Pemilihan Ketua RW, melalui Bhabinkamtibmas Polsek Ciampea Polres Bogor Polda Jabar, tidak lupa juga memberikan pesan kamtibmas dengan berikan himbauan Kamtibmas diwilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
Bhabinkamtibmas Polsek Ciampea Polres Bogor Bripka Heru Purnomo menghadiri Pemilihan Ketua Rw, Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
Bripka Heru dalam sambutannya mengatakan, “ Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami sebagai anggota Polri dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengamanan serta pemantauan kegiatan ini agar dapat berjalan aman, nyaman, terkendali dan kondusif tidak ada permasalahan maupun provokasi yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Desa binaan”, ujarnya.
Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanudin, S.H., S.I.K., M.H. Melalui Kapolsek Ciampea Kompol Suminto, HP. S.IP., M.H. menyampaikan pesan himbauan Kamtibmas agar warga masyarakat senantiasa menjaga keamanan dalam pemilihan Ketua RW menjadi aman, nyaman dan kondusif, jelasnya.
“Ini sebagai wujud tanggungjawab kami dari aparat kewilayahan dalam menciptakan situasi kondusif bersama masyarakat dan saya harap proses pemilihan ini berjalan kondusif dan lancar sampai selesai. Dalam kesempatan tersebut juga keduanya menghimbau kepada masyarakat pemilih dalam pemilihan ketua RW, untuk tetap selalu menjaga situasi agar nyaman dan aman”, pungkas Kapolsek Ciampea.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, melakukan panen sayuran Pakcoy hasil budidaya metode hidroponik bersama warga binaan, Senin (19/06).
Budidaya sayuran metode hidroponik ini merupakan program pembinaan bagi Warga Binaan, hasil kerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kilang Pertamina International Refinery Unit (RU) VI Balongan.
Kepala Lapas Indramayu, Beni Hidayat mengatakan kualitas hasil budidaya hidroponik yang berhasil dipanen saat ini menunjukan keberhasilan jajarannya dalam program pembinaan kepada warga binaan.
“Hasil budidaya sayuran dengan metode hidroponik yang kita laksanakan di Lapas ini memuaskan. Sayur-sayurnya, pakcoynya segar dan pertumbuhannya lebih baik. Ini menandakan warga binaan menyerap ilmu yang diberikan dengan baik,” jelas Beni.
Ia menambahkan kedepan akan menambah jenis sayuran lainnya untuk kembali dikembangkan dengan metode hidroponik untuk mendukung kemandirian pangan.
Untuk saat ini, sudah ada rekanan yang bersedia menampung hasil budidaya sayuran hidroponik dari Lapas Indramayu ini, karena hasil sayurannya dinilai lebih segar dan sehat.
“Hasil sayuran hidroponik dari Lapas Indramayu ini bagus-bagus dan segar. Kualitasnya lebih baik dari tempat lain yang biasa drop hasilnya ke kami,” kata Ade, rekanan penampung hasil budidaya Pakcoy hidroponik Lapas Indramayu.
BOGOR.radarinformasi.com – Viral nya video yang terjadi di wilayah Indramayu Jawa Barat, pada saat terjadi aksi demo di Ponpes AL-Zaytun Indramayu Jawa Barat tersebut, tersorot adanya seorang pria berkaus hitam yang dibentak salah seorang Pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu yaitu Panji Gumilang, dimana Pria tersebut awalnya dinarasikan sebagai polisi berpakaian preman itu ternyata Pegawai Negeri Sipil (PNS). Minggu (18/06/2023).
Melalui Kapolres Indramayu Polda Jabar AKBP M. Fahri Siregar yang menjelaskan “Perlu saya tegaskan bahwa orang tersebut bukanlah anggota Polri. Sekali lagi, orang tersebut bukan anggota Polri, melainkan PNS dari Bakesbangpol berdasarkan pemeriksaan awal anggota kami pada saat di lokasi hari Sabtu 17 Juni 2023,” ujarnya.
Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro, S.H., S.I.K., M.H.Li. selaku Kasat Reskrim Polres Bogor pun telah melakukan pengamatan bersama Jajaran Reskrim Polda Jabar mengatakan, “Bahwa benar Kejadian di Indramayu tersebut yang menjadi viral di video tersebut adalah terlihat seorang pria menggunakan pakaian berwarna hitam tersebut adalah bukan anggota Polri akan tetapi seorang PNS dari kesatuan Bakesbangpol, dimana terjadi pada saat adanya aksi demo massa pada hari Kamis 15 Juni 2023 diketahui pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, dalam video viral itu membentak dan menanyakan asal-usul pria berkaus hitam”.
“Kejadian bermula saat salah seorang security Al-Zaytun tengah meminta bantuan kepada anggota Polres Indramayu yang mengamankan aksi unjuk rasa. Kepada polisi, pihak Al-Zaytun mengatakan ada beberapa orang sekitar 4 (empat) orang yang bertindak mencurigakan sampai akhirnya security meminta bantuan kepada anggota Polres Indramayu dan akhirnya di lakukan pendekatan terhadap yang bersangkutan dan diberikan beberapa pertanyaan tentang identitas mereka akan tetapi tidak ada respon baik dari mereka bahkan memberikan jawaban berbelit – belit tidak koperatif dengan ada yang mengaku sebagai wartawan dan ada juga yang mengaku anggota PNS dari Bakesbangpol, kemudian tak lama dari kejadian itu, Panji Gumilang datang dan menanyai para pria itu dengan nada yang tinggi seperti dalam video viral. Panji meminta orang-orang tersebut meninggalkan lokasi Al-Zaytun, selanjutnya anggota Polres Indramayu langsung mengamankan keempat orang tersebut dan membawa keluar guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” Ujarnya.
Dalam hal ini Jajaran Reskrim Polda Jabar menegaskan bahwa Keempat orang tersebut adalah bukan anggota Polri, melainkan hasil dari pemeriksaan lanjut adalah anggota PNS dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat.
Kasat Reskrim Polres Bogor pun menegaskan, “Untuk masyarakat serta para media wartawan lainnya untuk tidak terprovokasi dengan pemberitaan yang memang belum dinyatakan kebenarannya”, tutupnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu melakukan gerak cepat dalam upaya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lapas Kelas IIB Indramayu.
Terbaru, seluruh jajaran terkait diberi pengarahan mengenai langkah-langkah dalam implementasi SMK3 tersebut, Kamis (15/06/2023).
Dalam kesempatan ini, Kalapas Indramayu, Beni Hidayat menjelaskan pentingnya implementasi SMK3 dilingkungan LPK Lapas Indramayu, yaitu untuk dapat memberikan jaminan keselamatan kerja bagi warga binaan dalam mengikuti pembinaan kemandirian.
Selain itu, hal ini juga dapat memberikan dampak positif terkait dengan produktifitas warga binaan dalam pelaksanaannya.
Lebih lanjut disebutkan bahwa program implementasi SMK3 di LPK Lapas Indramayu ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam UU Pemasyatakatan Nomor 22 Tahun 2022 yakni warga binaan berhak mendapat jaminan keselamatan kerja.
“Kami akan terus berusaha berinovasi, mengembangkan program-program positif sejalan dengan ketentuan yang berlaku demi pemasyarakatan maju,” ucap Beni.
Dalam kegiatan ini, Kalapas membentuk struktur dan fungsi dijajarannya dalam upaya implementasi SMK3 di LPK Lapas Indramayu agar target yang telah ditentukan dapat tercapai tepat waktu.
Ia berharap, dengan upaya implementasi ini dapat memberikan motivasi lebih kepada warga binaan untuk dapat berkarya dengan maksimal dan menunjukan bahwa dengan pembinaan yang tepat, warga binaan dapat mengembangkan potensi diri dengan baik sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dari sebelumnya.
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Aksi dorong mendorong tak terelakan antara massa pengunjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) dengan pihak Kepolisian di sekitar jalan menuju depan Ponpes Al-Zaytun, Kamis 15 Juni 2023.
Massa FIM memaksa untuk dapat berorasi didepan gerbang masuk Ponpes Al-Zaytun, namun dari pihak kepolisian menghalang halangi dengan alasan menjaga kondifitas.
Aksi yang dijadwalkan pada pukul 08:00 WIB, molor selama 3 jam dan hanya diikuti ratusan pendemo saja.
Kardinator aksi, Jamaludin Widiasono, mengatakan ada 5 poin tuntutan yang kami suarakan dalam aksi tersebut diantaranya, usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun libatkan Kemenag dan MUI.
Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan atas laporan Kartinih warga Indramayu, yang diduga dilakukan oleh Pimpinan Al-Zaytun tersebut.
Tegakan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana pengusaan tanah yang diduga dilakukan oleh Al-Zaytun, merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektar tanah tidak jelas ijin peruntukannya.
Hentikan pembuatan Dersus (Dermaga Khusus) Al-Zaytun, di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Indramayu,
Dan Al-Zaytun diduga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tidak ada tenaga kerja, tidak ada santri asal Indramayu dan tertutup tidak bisa di akses secara umum.
” Kami meminta pihak aparat penegak hukum agar turun tangan dalam mengahadapi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Disisi lain pihak Ponpes Al-Zaytun sudah siap dengan massa penyambut, tidak tanggung-tanggung sebanyak 10.000 orang dikerahkan untuk menjaga Ponpes Al-Zaytun.
Peninjauan Lokasi IPPKH Wilayah Kawasan Hutan KPH Bogor
BOGOR.radarinformasi.com – PT. Gunung Mas Jaya Indah ( GMJI ) bersama tim gabungan melaksanakan peninjauan lokasi di kawasan hutan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor untuk melengkapi rekomendasi Gubernur persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batu andesit dengan sistem Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada hari Selasa 13 Juni 2023. Kamis (15/06/2023).
Tim gabungan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Barat, dipimpin Gin Gin Ginanjar, dari BPKH Yogjakarta Tita, Cabang Dinas Kehutanan I Bogor Abdul Muis, Kepala Seksi PHW 1 Bogor, Cece Ruswandi dan dari Perhutani KPH Bogor diwakili Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Bisnis (PPB) Agus Suhendar, Kepala Sub Seksi (KSS) Hukum Kepatuhan Tenurial dan Agraria (HKTA), Syafrilis dan Asisten Perhutani (Asper) Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga Leuwiliang Agus Abdurahman, beserta Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Cirangsad Adis Sukandar serta anggota Polhut KPH Bogor, dengan sasaran lokasi Petak 8 keluasan yang dimohon 67,30 Ha RPH Cirangsad BKPH Jasinga Leuwiliang, secara administratif masuk wilayah Pemerintahan Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg Kabupatan Bogor.
Administratur KPH Bogor melalui Agus Suhendar menyatakan peninjauan pada lokasi yang dimohon IPPKH, bertujuan melihat kepastian status kawasan dan pengambilan titik koordinat pal B dan batas lokasi yang dimohon, jenis tanaman tutupan lahan serta kondisi eksisting lainnya.
“Kegiatan ini merupakan potret untuk pertimbangan teknis yang diperlukan guna memenuhi syarat kelayakan secara yuridis teknis rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan”, ujarnya.
Direktur PT. Gunung Mas Jaya Indah Arifin menyampaikan keinginannya untuk medapat dukungan dari semua pihak terkait dalam usaha pertambangannya ini.
“Kami juga berharap kegiatan yang kami lakukan nanti dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat, membantu pemerintah dengan tetap menjaga kelestarian hutan sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan”, harapnya.
BOGOR.radarinformasi.com – Telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Perhutani KPH Bogor dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Al Fikri, pada Jum’at 9 Juni 2023 di kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor. Kamis (15/06/2023).
Perjanjian NKK ini merupakan kerjasama pendampingan kegiatan kemitraan produktif wilayah KPH Bogor, kaitannya dengan pengelolaan hutan guna memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, baik dalam segi sosial, lingkungan serta kegiatan yang memberikan dampak peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Administratur KPH Bogor (Ade Sugiharto) dengan LPKSM Al-Fikri (Firmansyah), dihadiri Wakil Administratur, Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kepala Sub Seksi (KSS) Kemitraan Produktif. Adapun dari pihak LPKSM Al-Fikri dihadiri oleh anggota Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
Dalam kesempatan tersebut Ade Sugiharto menyampaikan bahwa acara penandatanganan NKK ini untuk membantu penyelesaian konflik tenurial dan kegiatan penyuluhan bidang kehutanan kepada masyarakat desa hutan yang berasal dari masyarakat setempat yang memiliki kompetensi,
“TPM diperlukan dalam pendampingan untuk percepatan pembentukan entitas bisnis yang berasal dari masyarakat desa hutan, dengan tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera”, ujarnya.
Sedangkan Firmansyah dalam keterangannnya mengatakan bahwa mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini dengan Perhutani KPH Bogor.
“Dengan perpanjangan kerjasama ini diharapkan kedepannya bisa semakin fokus dan lebih bersemangat dalam melaksanakan program bidang kemitraan kehutanan”, pungkasnya.
