Hari Lahir Pancasila, PDI Perjuangan Indramayu Bahas Pemikiran Bung Karno dan Evaluasi Pemda
INDRAMAYU.radarinformasi.com – Memperingati Hari Lahir Pancasila, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu mengadakan upacara bendera, pemotongan tumpeng, dan sarasehan politik di kantor partai yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 33, Kelurahan Lemah Mekar pada Minggu, (01/06/2025). Kegiatan ini diikuti kader dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari instruksi nasional partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., dalam wawancaranya kepada awak media menyebutkan bahwa momen 1 Juni bukan hanya seremonial, tetapi juga ruang refleksi terhadap arah kebijakan pemerintah daerah saat ini.
“Pancasila lahir pada 1 Juni, dan ini harus jadi pengingat bahwa semua kebijakan harus berpihak pada rakyat. Maka dari itu, kami hadir sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah,” ucapnya.
Sirojudin mengungkapkan bahwa DPC PDI Perjuangan telah menggelar diskusi dengan tokoh masyarakat untuk membedah pemikiran Bung Karno, khususnya dalam kaitannya dengan evaluasi 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, salah satunya perubahan nama fasilitas publik yang dinilainya mencederai warisan kepemimpinan sebelumnya.
“Contohnya tol yang dulunya bernama Indrajati, sekarang jadi Kertahayu. Alun-alun Swangi juga dirubah. Kami tidak anti perubahan, tapi harus ada penghargaan terhadap pemimpin yang sudah berjasa,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menanggapi dinamika pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) seperti Raperda Pemerintahan Desa, Raperda Persampahan, dan Raperda Pajak Daerah. PDI Perjuangan menolak usulan kenaikan pajak daerah hingga 0,5% yang dinilai memberatkan masyarakat.
“Bukan soal angkanya, tapi dampaknya. Kalau dikalkulasikan, beban masyarakat bisa sangat besar. Kami minta eksekutif mempertimbangkan ulang,” ujar Sirojudin.
Terkait perannya di DPRD, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan, yang memiliki 12 kursi, tidak mengambil posisi oposisi secara formal. Namun, mereka tetap berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kebijakan.
“Kami bukan oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia. Tapi sebagai mitra kritis, kami akan mengingatkan pemerintah jika ada hal yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, Sirojudin berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang sekadar simbolik atau ‘gimik’, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Reporter : Andika
Redaktur : Rizal
