Pemkab Taput Gelar Syukuran 2026, Bupati Tekankan Evaluasi dan Perbaikan Kinerja

‎TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Syukuran Tahun Baru 2026 bersama Forkopimda, ASN dan Non ASN, DPRD, lurah, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD, bertempat di Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Siap Melayani Masyarakat Menuju Taput Maju dan Sejahtera”.
‎
‎Syukuran diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt. Toho Sinaga, S.Th., M.I.Kom., dengan renungan firman Tuhan dari Yeremia 29:11, yang mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri penyertaan Tuhan serta meneguhkan harapan dan semangat pelayanan di tahun 2026.
‎
‎Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng., Wakil Ketua DPRD Reguel Simanjuntak, Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan ASN dan Non ASN se-Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam bimbingan dan arahannya mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan refleksi dan resolusi di awal tahun 2026. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang solid dengan TNI, Polri, Forkopimda, DPRD, serta seluruh pihak dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanggulangan bencana di tahun 2025.

‎“Tahun baru ini merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan resolusi, yakni mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan ke depan,” ujar Bupati JTP.
‎
‎Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus beradaptasi, berkreasi, bekerja dengan tulus dan ikhlas, serta siap menerima kritik demi perbaikan berkelanjutan.
‎
‎Menutup arahannya, Bupati menyatakan optimismenya bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang damai dan sejahtera bagi Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Menambah bimbingan Bupati, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa kinerja pelayanan pemerintah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, keandalan layanan, serta keberlanjutan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
‎
‎Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan syukuran Tahun Baru 2026 ini dilaksanakan selama dua hari. Pada Jumat (9/1/2026), kegiatan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda, ASN, DPRD, dan instansi vertikal. Selanjutnya, pada Sabtu (10/1/2026), syukuran akan dilaksanakan bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kepala desa, serta seluruh elemen masyarakat Tapanuli Utara.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Raup Penghasilan dari Minyak Jelantah, Warga Indramayu Diajak Ubah Limbah Jadi Rupiah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Minyak jelantah yang selama ini kerap dipandang sebagai limbah tak berguna, ternyata menyimpan potensi ekonomi jika dikelola secara tepat. Selain mampu menambah pemasukan rumah tangga, pengelolaan minyak bekas pakai juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Limbah minyak jelantah diketahui dapat merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem mikroorganisme apabila dibuang sembarangan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengajak masyarakat lebih bijak dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak jelantah.

Pemkab Indramayu mendorong warga agar tidak lagi membuang minyak jelantah ke saluran air atau tanah, melainkan menyetorkannya ke bank sampah. Minyak bekas pakai tersebut kemudian diolah kembali sehingga memiliki nilai guna sekaligus nilai jual.

Melalui program pengumpulan minyak jelantah, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi. 

Limbah yang terkumpul akan diproses ulang sehingga mengurangi risiko pencemaran sekaligus menciptakan peluang pendapatan tambahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melalui stafnya, Intan, menyampaikan bahwa pengelolaan minyak jelantah merupakan langkah konkret dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terus meningkat bahwa limbah rumah tangga, termasuk minyak jelantah, dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat ekonomi,” ujar Intan, Rabu (7/1/2026).

Salah satu bank sampah yang aktif mengelola minyak jelantah adalah Bank Sampah Rumah Hijau di Kecamatan Sindang. Bank sampah ini mencatat rata-rata penerimaan sekitar 63 kilogram minyak jelantah setiap bulan, dengan harga jual Rp4.000 per kilogram. 

Warga yang menjadi nasabah dapat menyetorkan minyak jelantah dengan sistem tabungan yang bisa dicairkan setelah enam bulan atau saat saldo mencapai Rp50.000.

Selain dari rumah tangga, Bank Sampah Rumah Hijau juga menjalin kemitraan dengan pedagang kaki lima dan pelaku usaha kuliner. Penjemputan dari mitra usaha umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar, rata-rata di atas 20 kilogram per pengambilan. 

Untuk nasabah rumah tangga, penyetoran biasanya dilakukan sebulan sekali pada pekan terakhir setiap bulan.

Hal serupa juga dilakukan Bank Sampah Jembangan Jaya di Kecamatan Lemahabang. Bank sampah ini menerima setoran minyak jelantah dari masyarakat dengan rata-rata 10 hingga 15 liter per bulan. Harga yang ditetapkan sebesar Rp3.000 per 600 mililiter atau setara satu botol air mineral.

Proses pengumpulan dilakukan dengan sistem setoran langsung oleh nasabah ke lokasi bank sampah, yang umumnya dilaksanakan satu kali dalam sebulan pada akhir bulan.

Melalui pengelolaan minyak jelantah ini, Pemkab Indramayu berharap kesadaran lingkungan masyarakat semakin meningkat sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari limbah rumah tangga.

(S/Diskom/Andika).

Bupati Lucky Hakim Lepas Ribuan Mahasiswa Unpad KKN di Kota Mangga

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi melepas ribuan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Indramayu. Prosesi pelepasan digelar di Pelataran Rektorat Kampus Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (9/1/2026).

Program KKN ini diikuti mahasiswa semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan akan berlangsung selama Januari hingga Februari 2026. Para mahasiswa dijadwalkan terjun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi lintas entitas dalam pelaksanaan KKN tersebut. 

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan, khususnya upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu.

“Terima kasih atas kerja sama lintas entitas ini. Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak bisa bekerja sendiri. Menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat salah satunya dimulai dari Indramayu, karena kami bagian dari provinsi ini,” ujar Lucky Hakim.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendukung penuh pelaksanaan KKN, termasuk penyediaan data serta keterlibatan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami siap secara data dan akan mengerahkan seluruh camat serta kepala desa untuk berkolaborasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga dan belum tentu kembali kita dapatkan di antara kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” tegasnya.

Lucky Hakim juga berharap program KKN tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi dapat berkelanjutan melalui berbagai inovasi yang mampu mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Indramayu.

Sebagai informasi, sebanyak 3.382 mahasiswa Universitas Padjadjaran akan diterjunkan ke 203 desa yang tersebar di dua wilayah, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, dalam program KKN periode Januari–Februari 2026.

(S/Diskom/Andika)

‎Bupati Tapanuli Utara Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Tarutung dan Sipoholon

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah teknis serta Camat Tarutung dan Camat Sipoholon, meninjau langsung lokasi terdampak bencana angin puting beliung di wilayah Kecamatan Tarutung dan Sipoholon, Jumat, 9 Januari 2026.
‎
‎Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam puting beliung pada hari Kamis lalu (8 Januari 2026).
‎
‎Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan bahan bangunan kepada para korban guna membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung proses pemulihan pascabencana.
‎
‎Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan empati dan penguatan kepada para korban.
‎
‎“Semoga setelah bencana ini berlalu, Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu,” ujar Bupati.
‎
‎Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak hingga kondisi kembali pulih.
‎
‎Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
‎
‎Hingga saat ini, perangkat daerah teknis masih melakukan pendataan dan verifikasi jumlah korban serta tingkat kerusakan akibat bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Tarutung dan Sipoholon. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar langkah penanganan berikutnya.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

‎Pemkab dan DPRD Taput Sepakati Alih Fungsi Lahan TPA untuk Hunian Tetap Pascabencana

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – ‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (8/1/2026).
‎
‎Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2026 tentang Persetujuan Pengalihan Pemanfaatan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari Fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Hunian Tetap kepada Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
‎
‎Dalam keputusan tersebut, DPRD menyetujui pengalihan pemanfaatan fungsi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari fungsi TPA menjadi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam. Adapun objek tanah yang dialihfungsikan merupakan lahan lapangan penimbunan pembuangan sampah (TPA) yang terletak di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 2 hektare dari total luas 48.900 meter persegi sebagaimana tercatat dalam buku inventaris Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
‎
‎Keputusan tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Henry Sitompul, M.M., M.Si, para pimpinan perangkat daerah teknis serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan persetujuan yang diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana alam.
‎
‎“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi dukungan dan persetujuan DPRD. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan pascabencana serta menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung upaya pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Gerakan Tanam Cabai di Indramayu, Upaya Konkret Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah nyata dalam menekan inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peluncuran Gerakan Tanam Cabai. Program ini digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Indramayu.

Gerakan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pertanian, pekarangan rumah warga, hingga halaman kantor dan sekolah. Inisiatif ini bertujuan mengantisipasi lonjakan harga cabai yang sebelumnya sempat menembus Rp100 ribu per kilogram, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Indramayu, Jajang Sudrajat, saat memberikan pelatihan menanam cabai kepada siswa SDN Margadadi 5, Kecamatan Indramayu, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan,” Senin (5/1/2026),

“Peserta pelatihan nantinya akan dilibatkan dalam penanaman cabai serentak di berbagai lokasi, mulai dari area perkantoran, halaman sekolah, hingga pekarangan rumah warga,” ujar Jajang.

Ia berharap gerakan tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Menurutnya, penanaman cabai secara masif dapat membantu menstabilkan harga di pasaran.

“Gerakan tanam serentak diharapkan mampu menekan harga cabai agar kembali pada kisaran normal,” katanya.
Jajang juga menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Di tengah keterbatasan lahan pertanian dan kepadatan penduduk, pemanfaatan pekarangan rumah, halaman kantor, dan lembaga pendidikan dinilai sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan cabai di Indramayu.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 500.1.1/2190/Eko tentang sosialisasi gerakan menanam cabai sebagai salah satu strategi menstabilkan dan menurunkan inflasi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Abdimas Gana LH) Kwarcab Pramuka Indramayu, Kak Baman, menuturkan bahwa keberhasilan gerakan ini juga membutuhkan inovasi pertanian serta kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan peserta didik di semua jenjang pendidikan.

“Pola tanam yang tepat dan inovatif sangat diperlukan untuk menyiasati keterbatasan lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala UPTD SDN Margadadi 5 Indramayu, Ida Faridah, menyambut positif pelaksanaan pelatihan menanam cabai di sekolahnya. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan nilai edukatif sekaligus membentuk kepedulian siswa terhadap ketahanan pangan.

“Kegiatan ini sangat positif bagi peserta didik dan diharapkan bisa berkelanjutan serta diterapkan di sekolah-sekolah lain,” ungkapnya.

(S/Diskom/Andika).

Mantapkan Perdes Perlindungan PMI, Camat Sukra Jalin Sinergi dengan LPK Japanesia

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kecamatan Sukra terus memperkuat implementasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari desa-desa di wilayahnya. Sebagai langkah konkret, Kecamatan Sukra menggandeng Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Japanesia untuk memantau perkembangan PMI yang bekerja di luar negeri.

Komitmen tersebut ditegaskan Camat Sukra, Sigit Widiyanto, yang akrab disapa Bang Joey, saat melakukan kunjungan ke LPK Japanesia di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Selasa (6/1/2026).

Menurut Sigit, keberadaan Perdes Perlindungan PMI merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola perlindungan pekerja migran yang lebih baik. Regulasi tersebut menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.

“Perdes ini harus didukung semua pihak. LPK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan proses pendidikan dan penempatan pekerja migran ke luar negeri,” tegas Sigit.
Ia menambahkan, LPK diharapkan dapat memberikan laporan secara berkala kepada pemerintah, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, kecamatan, hingga pemerintah desa, setiap kali memberangkatkan PMI. 

Pelaporan tersebut dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan kondisi PMI tetap terpantau serta mencegah terjadinya loss contact.

“Data yang akurat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pendampingan secara maksimal terhadap PMI di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer LPK Japanesia Sukra, Imam, menyambut positif keberadaan Perdes Perlindungan PMI tersebut. Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan laporan periodik terkait PMI yang diberangkatkan melalui lembaganya.

“Alhamdulillah, kami mendukung penuh Perdes ini. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, pemerintah dan LPK bisa saling bertukar informasi sehingga keberadaan PMI dapat terus termonitor,” kata Imam.

Dengan kolaborasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Sukra berharap perlindungan terhadap PMI dapat berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman bagi pekerja migran dan keluarganya di daerah asal.

(S/Diskom/Andika)

Dinilai Berjasa, PMI Asal Indramayu Raih Penghargaan dari Presiden Korea Selatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sugianto (31), menerima penghargaan kehormatan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-Myung. Penghargaan tersebut diberikan atas aksi kemanusiaan yang dilakukannya saat peristiwa kebakaran hutan di wilayah Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Maret 2025.

Sugianto dinilai berjasa karena 
menunjukkan keberanian dan kepedulian tinggi dengan menyelamatkan warga lanjut usia yang terjebak di permukiman terdampak kebakaran. Aksi heroik tersebut membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 11 penerima penghargaan nasional Korea Selatan yang diberikan kepada individu berprestasi di bidang olahraga, budaya, pelayanan publik, dan kemanusiaan.

Dalam situasi darurat itu, Sugianto yang sehari-hari bekerja sebagai awak kapal perikanan, secara spontan mengambil inisiatif membangunkan warga, mengetuk pintu rumah satu per satu, serta menuntun bahkan menggendong para lansia menjauhi lokasi berbahaya. Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi sulit, medan perbukitan, serta minim penerangan akibat terputusnya listrik dan komunikasi.

Atas dedikasi dan keberaniannya, Presiden Korea Selatan secara langsung menganugerahkan medali dan piagam penghargaan kepada Sugianto, pemuda asal Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan pemberian visa jangka panjang jenis F-2 sebagai bentuk apresiasi lanjutan.

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Sugianto, tetapi juga membawa nama baik Indonesia, khususnya Kabupaten Indramayu, di kancah internasional. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi positif dan peran kemanusiaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

(S/Diskom/Andika)

Angka Kematian Ibu Nol, Kecamatan Sukra Torehkan Prestasi Kesehatan Tahun 2025

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, mencatat pencapaian gemilang di bidang kesehatan ibu dan anak. Sepanjang tahun 2025, wilayah ini berhasil menekan angka kematian ibu bersalin (AKI) hingga nol kasus atau zero AKI.

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kecamatan, Puskesmas Sukra, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader PKK dan Posyandu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Camat Sukra, Sigit Widiyanto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya pencegahan kematian ibu bersalin. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif yang dilakukan secara konsisten.

“Alhamdulillah, sepanjang 2025 Kecamatan Sukra mampu mencatatkan nol angka kematian ibu bersalin. Ini adalah capaian luar biasa berkat sinergi dan kepedulian semua pihak,” ujar Sigit, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi faktor kunci keberhasilan. Tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat, hasil optimal sulit tercapai.

Meski demikian, Sigit mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak terlena. Ia menilai masih terdapat tantangan lain yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait angka kematian bayi (AKB).

“Ke depan, selain mempertahankan nol kematian ibu bersalin, kami juga akan fokus menekan angka kematian bayi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tegasnya.

Menurut Sigit, keberhasilan zero AKI tidak terlepas dari penguatan layanan kesehatan dasar, pendampingan intensif terhadap ibu hamil, serta respon cepat terhadap kehamilan berisiko tinggi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh tenaga kesehatan dan kader di lapangan.

Hal senada disampaikan Kepala Puskesmas Sukra, dr. Rossy Damayanti. Ia menyebut capaian tersebut sebagai buah dari strategi promotif dan preventif yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun 2025.

“Sepanjang 2025, kami memberikan pelayanan kesehatan kepada 561 ibu hamil di seluruh desa di Kecamatan Sukra. Fokus kami pada skrining kehamilan, pendampingan risiko tinggi, persalinan aman, serta koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran bidan, kader kesehatan, serta dukungan keluarga menjadi elemen penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Pada tahun 2026, Puskesmas Sukra berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.

“Target kami bukan hanya mempertahankan nol kematian ibu bersalin, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Penurunan angka kematian bayi tetap menjadi prioritas,” tegas dr. Rossy.

Dengan capaian tersebut, Kecamatan Sukra diharapkan dapat menjadi role model bagi wilayah lain dalam upaya menekan angka kematian ibu bersalin serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

(S/Diskom/Andika)

Sidak Pasca Libur Nataru, BKPSDM Temukan Satu ASN Mangkir Kerja

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kegiatan ini menyasar Sekretariat Daerah, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,” Jumat (2/1/2026).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris BKPSDM Citra Sukma Pertiwi bersama Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Ono Harsono. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bapenda Indramayu yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

“Ditemukan satu ASN yang tidak hadir tanpa izin, tidak ada surat sakit maupun keterangan lainnya. Itu kami kategorikan sebagai bolos kerja,” ujar Ono Harsono.

Ono menjelaskan, sidak diawali dari lingkungan Sekretariat Daerah, dilanjutkan ke Bapenda, dan berakhir di Diskominfo Indramayu. ASN yang kedapatan mangkir tersebut akan dicatat sebagai bahan evaluasi BKPSDM.

Ia menyayangkan masih adanya ASN yang tidak disiplin, terlebih pada hari kerja meskipun berada di masa yang kerap disebut sebagai “hari kejepit”. Menurutnya, kondisi tersebut tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak masuk kerja.

Selain satu ASN yang bolos, BKPSDM juga mencatat ketidakhadiran tiga ASN lainnya, masing-masing dua orang di Sekretariat Daerah dan satu orang di Bapenda. Namun, ketidakhadiran tersebut disertai dengan pengajuan cuti resmi.

Ono menambahkan, meskipun sistem absensi ASN saat ini telah terintegrasi secara daring, sidak lapangan tetap diperlukan guna meminimalkan potensi manipulasi kehadiran.

“Kadang ada ASN yang tercatat absen, tetapi tidak berada di kantor. Kalau memang sedang dinas luar tentu tidak masalah, namun itu tetap harus jelas dan sesuai aturan,” jelasnya.

Setelah menyelesaikan sidak di Diskominfo, BKPSDM berencana melanjutkan pemeriksaan ke kantor pemerintahan lainnya, termasuk kecamatan dan kelurahan. Ia berharap tidak ditemukan lagi ASN yang mangkir dari kewajibannya.

“Bagi ASN yang terbukti bolos, sudah disiapkan sanksi administratif berupa pengurangan tunjangan kinerja, bahkan sanksi lain sesuai ketentuan PP Nomor 94,” tegas Ono.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Indramayu, Erni Heriningsih, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sidak tersebut. Ia memastikan seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo hadir pada hari pertama kerja.

“Di Diskominfo alhamdulillah hadir semua. Bahkan ada satu ASN yang memang menjalankan tugas sesuai tupoksinya untuk kegiatan peliputan sidak BKPSDM di kantor-kantor pemerintahan,” pungkas Erni.

(S.Diskom/Andika)