Kapolres Bogor Lakukan Patroli Gabungan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Premanisme

BOGOR.radarinformasi.com – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung patroli gabungan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) sekaligus dalam pelaksanaan ops pekat lodaya 2025. Kegiatan dimulai dari pukul 22.00 hingga dini hari yang mana ini menyasar sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan mencegah terjadinya premanisme di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Minggu (11/05)

Didampingi Kabag Ops Polres Bogor, Kompol Nur Istiono, S.I.K., M.H., dan Kasat Samapta AKP Yogi Nugraha, S.E., M.H., Kapolres turun langsung ke lapangan guna memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Kegiatan ini melibatkan personel dari berbagai satuan kepolisian dan menyasar aksi gengster, premanisme, hingga balap liar yang meresahkan warga.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta menekan potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKBP Rio Wahyu Anggoro di sela kegiatan.

Kapolres Bogor juga mengatakan  personel  harus semakin sigap dalam menjaga ketertiban di wilayah Kabupaten Bogor ini. Ia juga menegaskan bahwa patroli akan terus ditingkatkan secara berkala.

Sementara itu, Plt. Kasi Humas Polres Bogor, IPDA Yulista Mega Stefani, SH, mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan tindak kriminalitas atau perekrutan tenaga kerja ilegal yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki dasar hukum yang sah. “Hal tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” tegasnya.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri di (021) 110 yang aktif 24 jam, atau melalui nomor aduan Polres Bogor di 0812 1280 5587.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Kapolsek Dramaga Bersama Forkopimcam Tinjau Pembangunan Jembatan Rawayan di Desa Petir

BOGOR.radarinformasi.com – Kapolsek Dramaga, IPTU Desi Triana, S.H., M.H., bersama Forkopimcam Kecamatan Dramaga meninjau langsung pembangunan jembatan rawayan di Kampung Sempur, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (10/5/2025). Jembatan tersebut dibangun dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor dan akan menghubungkan dua desa di dua kecamatan berbeda. Minggu (11/5)

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek Dramaga didampingi oleh Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, S.H., M.M., Danramil 2113 Ciomas Mayor CKE (K) Zurnalita, Kasi Trantib Kecamatan Dramaga M. Dodoy Hudaya, M.Pd., Kanit Intel Polsek Dramaga Atep Dadan D., S.E., M.M., serta Kepala Desa Petir H. Sukardi.

Kapolsek meninjau langsung pembangunan pondasi jembatan dari kedua sisi dan berdialog dengan mandor pelaksana proyek. Dalam kesempatan itu, Kapolsek juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui pihak pelaksana, nilai anggaran, dan durasi pengerjaan proyek. Berdasarkan keterangan mandor, jembatan diperkirakan akan selesai dalam tiga minggu ke depan.

Camat Dramaga Atep S. Sumaryo menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan hasil aspirasi masyarakat dari dua desa, yakni Desa Petir, Kecamatan Dramaga, dan Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, yang membutuhkan akses jembatan untuk menyeberang. “Usulan tersebut kami tindak lanjuti dan ajukan ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, Bupati Bogor Bapak Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi menyetujui dan merealisasikan pembangunan ini,” ujar Atep.

Sementara itu, Kepala Desa Petir H. Sukardi mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolsek dan Forkopimcam Dramaga. Ia berharap pembangunan jembatan rawayan ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu, karena sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya pelajar yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor atas realisasi proyek tersebut yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Polres Indramayu Lakukan Patroli Sambang ke Perumahan Griya Bahari Indah

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Tim Respon Cepat (TRC) dari Polres Indramayu melaksanakan patroli sambang dapan kawasan Perumahan Griya Bahari Indah, Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu pada Sabtu (10/05/25).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bripda Yansyadaron Siow yang didampingi rekannya, Bripda Erick Erli Angga. Keduanya aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar serta petugas keamanan perumahan guna memastikan situasi tetap kondusif.

“Kami sambang ke Perumahan Griya Bahari Indah ini untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Kami juga sering berdialog dengan petugas satpam setempat, menanyakan apakah ada hal-hal mencurigakan atau potensi gangguan keamanan, termasuk dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” ujar Bripda Yansyadaron.

Ia menambahkan, pihak kepolisian terbuka terhadap laporan masyarakat dan siap merespons dengan cepat jika ada kejadian yang mencurigakan atau darurat. “Masyarakat bisa melaporkan melalui nomor darurat 110. Laporan tersebut langsung tersambung ke Polres, dan dalam waktu lima menit, kami akan segera datang ke lokasi,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Bripda Yansyadaron mengungkapkan bahwa dirinya telah tergabung dalam Tim Respon Cepat selama satu tahun, sedangkan untuk patroli wilayah kota menggunakan mobil dinas di Indramayu, ia telah bertugas selama lima bulan.

Kegiatan patroli ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan warga serta meningkatkan rasa aman di lingkungan tempat tinggal mereka.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Kapolres Bogor Pantau Arus Lalu Lintas di Pos Gadog Saat Libur Panjang

BOGOR.radarinformasi.com – Untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur panjang, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pemantauan arus lalu lintas di Pos Pengamanan Gadog, kawasan Puncak, pada Sabtu (10/05/2025).

Pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Bogor dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalur wisata yang sering mengalami kepadatan, khususnya pada akhir pekan dan hari libur nasional.

Selama kegiatan, Kapolres memberikan arahan kepada personel yang bertugas dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) berjalan efektif bila diperlukan.

“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat bepergian. Kehadiran kami di lapangan adalah bentuk nyata pelayanan Polri,” ujar AKBP Rio Wahyu Anggoro.

Kapolres juga menyempatkan berdialog dengan para pengendara dan mengimbau agar selalu tertib serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Merasa Diperlakukan Diskriminasi, Puluhan Orang Tua Santri Bakal Gugat Pengelola Ponpes Nurul Furqon

BOGOR.radarinformasi.com – Sejumlah orang tua atau wali santri Madrasah Aliyah (MA) Nurul Furqon sepakat mengambil langkah hukum terkait aksi pemukulan kepada salah seorang santri yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di madrasah tersebut beberapa waktu lalu. Sabtu (10/5)

Pasalnya, pihak Pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Furqon dianggap melakukan diskiminasi dengan tidak mengikutsertakan ujian Syahadah Al Quran.

Sekitar 10 orang tua atau wali santri tersebut, pada Sabtu, 10 Mei 2025 mendatangi kantor lembaga bantuan hukum (LBH) Bogor, dan memberikan kuasa hukum kepada Irawansyah, S.H., M.H., & Partner selaku pimpinan untuk mengawal proses hukum.

Kuasa hukum dari LBH Bogor Irawansyah menyatakan bahwa para santri yang menjadi kliennya dikenai sanksi sepihak oleh pihak Pondok Pesantren, berupa pencabutan hak mengikuti Syahadah Al Quran, hanya karena terlibat dalam insiden pemukulan terhadap seorang santri lain yang melakukan pencurian.

“Seharusnya pihak pesantren melakukan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat. Namun ironisnya, anak-anak ini justru mendapatkan perlakuan tidak adil setelah orang tua pelaku pencurian melaporkan mereka ke pihak Polres Bogor,” ujar Irawansyah kepada wartawan.

Menurut Irawansyah, sikap pondok pesantren tidak hanya diskriminatif, tetapi juga tidak adil karena tidak menindak pelaku pencurian, padahal bukti-bukti kehilangan barang telah dikumpulkan.

“Kami juga akan melaporkan pelaku pencurian dan pihak yayasan ke Polres Bogor. Kami memiliki bukti atas hilangnya barang milik santri,” tegasnya.

Salah satu wali santri yang berinisial F mengungkapkan bahwa insiden pemukulan terjadi pada November 2024 sebagai reaksi atas pencurian yang berulang di lingkungan pondok.

“Sudah banyak barang santri yang hilang sebelumnya, dari baju, celana, sarung, hingga sepatu dan jaket. Anehnya, pihak pesantren tidak mengambil tindakan serius terhadap pencurian itu,” ucapnya.

Namun pada 9 Mei 2025, wali santri menerima surat dari Yayasan Nurul Furqon Al Husni yang menyatakan bahwa anak-anak mereka tidak diizinkan mengikuti Syahadah Al Quran.

Terkait hal tersebut, F menilai keputusan ini sangat merugikan, mengingat perjuangan para santri selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan hafalan Al Quran.

“Kami kecewa dan merasa anak-anak kami telah diperlakukan tidak adil. Kami berharap laporan ini menjadi pelajaran dan mendorong adanya keadilan di lingkungan pendidikan pesantren,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola pondok pesantren belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Red

Bhabinkamtibmas Hadiri Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Sukamahi

BOGOR.radarinformasi.com – Bhabinkamtibmas Desa Sukamahi Bripka Tri sutrisno menghadiri kegiatan Musdesus desa sukamahi dalam pembentukan Koprasi merah putih pada Jumat 9 Mei 2025. Sabtu (10/09)

Bertempat di Villa Pondok Abah, Kampung Nagrog, RT 01/02, Desa Sukamahi, telah dilaksanakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Tujuan didirikan Koperasi tersebut untuk menghindari masyarakat yang terjerat hutang dari bank keliling maupun pinjol, namun lebih diutamakan untuk masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalani usaha UMKM,” ujar Bhabinkamtibmas Bripka Tri.

Sesuai Arahan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Megamendung AKP Yulita Heriyanti S.H., M.H., bhabinkamtibmas jajaran Polres Bogor diwajibkan agar selalu bisa menciptakan situasi aman dan bisa bersinergi dengan instasi lain secara intens dan baik.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas juga mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan koperasi yang ada dengan sebaik-baiknya.

Di kesempatan lain, Plt. Kasi Humas Polres Bogor, IPDA Yulista Mega Stefani, S.H., menyampaikan bahwa apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mengganggu situasi kamtibmas, tindakan kriminalitas, ataupun adanya perekrutan tenaga kerja ilegal dengan iming-iming gaji besar namun tidak memiliki dasar hukum yang resmi, maka hal tersebut termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan hal tersebut ke Call Center (021) 110 yang beroperasi 24 jam, atau melalui nomor aduan Polres Bogor di 0812-1280-5587.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

3.326 Kasus Premanisme Ditindak, Legislator: Kapolri Tegas Jawab Keresahan Publik

JAKARTA.radarinformasi.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengapresiasi langkah Polri yang berhasil menindak 3.326 kasus premanisme dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional. Ia menilai operasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Sabtu (10/5)

“Sejak operasi dimulai pada 1 Mei 2025, Polri telah menangani 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,” ujar Tandra, Sabtu (10/5/2025).

Tandra menegaskan bahwa langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat diperlukan untuk menjawab keresahan publik. Menurutnya, tindakan premanisme harus diberantas hingga ke akar.

“Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas, cepat, dan responsif. Ini penting untuk merespons berbagai bentuk gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Tandra juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam memberantas kejahatan lainnya, termasuk upaya menggagalkan penyelundupan 71 kg sabu di Jambi pada awal Mei 2025. Ia pun mendukung penuh pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online.

“Sejak dibentuk pada 4 November 2024, desk ini telah menangani 1.271 kasus. Bahkan dalam kasus terbaru, polisi berhasil menyita dana sebesar Rp 530 miliar dari ribuan rekening bank. Ini pencapaian yang luar biasa,” ungkapnya.

Tandra juga menyoroti pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Ia menyebut nilai omzet kasus tersebut mencapai Rp 59 miliar.

“Ini menunjukkan respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara. Kinerja seperti ini patut didukung semua pihak, karena ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga perlindungan terhadap rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.

“Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” ujar Kadiv Humas.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi Polri Tindak 3.326 Kasus Premanisme

JAKARTA.radarinformasi.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025. Menurut Rano, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat. Sabtu (10/5)

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia,” ujar Rano, Sabtu (10/5/2025).

Politikus muda dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preemtif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional,” jelas Rano.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Masyarakat, menurutnya, harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

“Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

“Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat,” ujar Kadiv Humas.

Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Lucky Hakim – Syaefudin Launching 14 Program Percepatan Visi Indramayu REANG, Wujudkan Harapan Masyarakat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melaunching 14 Program Percepatan untuk mewujudkan Visi Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lucky Hakim – Syaefudin. Sabtu (10/5)

Launching berlangsung di Pendopo Indramayu pada Jum’at (9/5/2025) oleh Lucky Hakim – Syaefudin yang dihadiri oleh Forkopimda, kepala SKPD, Camat, perwakilan Kuwu, Kepala Sekolah, MUI, tokoh masyarakat dan lainnya. 

Ke-14 Program Percepatan yang diluncurkan yakni Indramayu Mengaji, Indramayu Beribadah, Indramayu Berzakat, Indramayu Belajar, Indramayu Sehat, Petani Sejahtera, Pasar Rakyat Indramayu, Pengembangan Pariwisata Indramayu, Peningkatan Kesempatan dan Kompetensi Kerja, Jalan Mulus dan Aman, Perijinan Mudah, Cepat, dan Terpadu, Indramayu Smart Governance, Wong Reang Wadul, dan Indramayu Hijau. 

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan, dengan program percepatan ini diharapkan keinginan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa segera terlaksana. 

“Banyak aspirasi yang masuk ketika kampanye dan sekarang kita wujudkan melalui 14 program percepatan,” kata Lucky Hakim. 

Selanjutnya, berbagai program yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu juga harus bersinergi dengan program pemerintah pusat Asta Cita, program pemerintah provinsi Jawa Barat Istimewa, dan Indramayu Reang. 

Menurut Lucky, 14 program percepatan tersebut selanjutnya di breakdown ke SKPD untuk bisa melaksanakannya secara cepat dan tepat sehingga dirasakan oleh masyarakat. 

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin mengatakan, ke 14 program percepatan tersebut sudah ada yang berjalan diantaranya yakni Indramayu Mengaji yang setiap hari para ASN dan pelajar mengaji 15 menit sebelum bekerja dan belajar, kemudian Indramayu Berzakat juga telah dimasukkan pada bulan Ramadan yang lalu. 

“Semua program percepatan itu menjadi prioritas kami. Bahkan ada yang sudah berjalan terlebih dahulu. Kami mohon support dan kerja sama dari semuanya agar program ini bisa terlaksana dengan baik,” kata Syaefudin.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Perkuat Sinergi, Kalapas Indramayu dan Jajaran Kunjungi Bupati Lucky Hakim

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Indramayu, Fery Berthoni beserta Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana melakukan kunjungan kerja ke Bupati Indramayu Lucky Hakim, Jumat (09/05/2025), di Pendopo Indramayu. Sabtu (10/5)

Lucky Hakim menyambut baik kunjungan tersebut, dan Kalapas Indramayu berterimakasih karna telah meluangkan Waktu dalam Kunjungan Kerja ini.

Pada Kesempatan ini Kalapas menyampaikan agar kolaborasi yang sudah terjalin bisa terus berkembang dengan memadukan antara Program Pembinaan di Lapas dengan Program bupati Indramayu “REANG” (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman dan Gotong Royong). Kolaborasi ini Sesuai dengan Arahan Dirjen Pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan harus bermanfaat untuk masyarakat.

“Sebagaimana visi Ditjenpas, bahwa Pemasyarakatan harus bermanfaat bagi Masyarakat, dalam hal ini Lapas Indramayu harus bermanfaat bagi Masyarakat Indramayu dan Kolaborasi ini bertujuan untuk sama sama saling menjaga Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat Indramayu, dimana Warga Binaan yang memiliki keterampilan bisa menjadi modal ketika kembali ke Masyarakat dan bisa Mengurangi Tingkat Pengulangan Tindak Pidana yg ada di Indramayu,” ungkap Berthoni.

Sementara itu, Lucky Hakim menyampaikan bahwa ada beberapa program yang bisa dikolaborasikan antara Pemerintah Daerah bersama Lapas Indramayu, khususnya pada pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan.

“Ada beberapa program yang saya rasa bisa berkolaborasi, salah satunya memberikan pelatihan keahlian spesifik bagi warga binaan,” kata Lucky.

Ia juga menawarkan kerjasama pembuatan Kerajinan dari tanaman eceng gondok mengingat tingkat daya beli cukup tinggi dengan harapan Lapas dalam menjalankan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan bisa Memproduksi Kerajinan ini untuk dan akan membantu pertemuan dengan pihak yang akan membeli kerajinan tersebut.

“Baru-baru ini, saya bertemu Menteri Sosial, mereka punya mitra yang bisa membeli hasil kerajinan. Saya menyarankan untuk langsung kerjasama dengan Lapas, tapi kalau Pemerintah Daerah (Pemda) diperlukan untuk terlibat di dalamnya, kami siap,” ujarnya.

Menurut Lucky, Pemda wajib hadir untuk memberi dukungan terhadap pembinaan bagi Warga Binaan di Lapas. Oleh karena itu, ia berencana akan melakukan kunjungan ke Lapas Indramayu.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal