Bak Tahu Bulat, Papan Proyek dan K3 di Proyek Pamsimas Banjarwaru Mendadak Tersedia Usai Dikonfirmasi

BOGOR.radarinformasi.com – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa sistem perpipaan di Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, senilai Rp399 juta dengan masa kerja 76 hari kalender, kembali menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV Biotope Segar Alam itu diduga tidak transparan dan mengabaikan standar keselamatan kerja.

Pantauan di lapangan menunjukkan papan proyek tidak terpasang dan baru dipasang saat awak media datang. Mandor di lapangan, Sandi, beralasan papan proyek sempat tertimbun salah satu bangunan, alasan yang dinilai janggal mengingat pemasangan papan proyek merupakan kewajiban transparansi publik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diduga diabaikan. Salah satu pekerja mengaku hanya disediakan dua rompi untuk empat pekerja, tanpa topi proyek dan sepatu boots. Padahal, anggaran K3 umumnya mencapai 1,5–2% dari total nilai proyek.

Saat dikonfirmasi, H. Rukma, selaku pemborong proyek, mengklaim bahwa sepatu boots dan helm sebenarnya ada di gudang. Namun, saat awak media memeriksa lokasi yang dimaksud, peralatan keselamatan itu tidak ditemukan, dan seharusnya memang dipakai selama pekerjaan berlangsung, bukan disimpan.

Terkait komunikasi dengan awak media, H. Rukma juga menyampaikan bahwa dirinya sulit ditemui karena sering berpindah lokasi. “Waktu banyak kesempatan yang masih susah, saya keliling terus,” ujarnya melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, ia menambahkan pernyataan yang menimbulkan tanda tanya. “Kalau dikirim uang boleh buat beli bahan, dibeliin bahan kan anggaran belum cair. Kali aja mau bantu ngasih modal,” katanya kepada awak media.

Pernyataan tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya upaya tak pantas terhadap awak media serta menambah catatan buruk dalam pelaksanaan proyek ini.

Kondisi di lapangan juga berpotensi melanggar UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59 ayat (1–2), yang mewajibkan penerapan standar K3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha (Pasal 100).

Aturan ini diperkuat oleh Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang mewajibkan setiap penyedia jasa untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi sistem keselamatan di lapangan.

Minimnya transparansi, lemahnya penerapan K3, dan munculnya dugaan komunikasi tidak etis dengan awak media menimbulkan pertanyaan besar terhadap profesionalitas pelaksanaan proyek SPAM Banjarwaru yang menggunakan anggaran publik hampir Rp400 juta.

Red

Desakan Keadilan Menggema: Kasus Kematian Bripda Ariq Irfansyah Sorotan Publik

INDRAMAYU.radarinformasi.com
Kasus meninggalnya Bripda Ariq Irfansyah, anggota muda Polda Jawa Barat yang diduga menjadi korban penganiayaan seniornya, terus menjadi perhatian masyarakat. Publik mendesak agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan adil demi menjaga citra serta kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Tokoh masyarakat Indramayu, H. Sona Susanto, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu.

“Peristiwa ini adalah duka bersama. Polisi harus jujur dan transparan. Jangan ada yang disembunyikan, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).

Menurutnya, transparansi penyelidikan menjadi kunci untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan menjaga marwah Polri. Ia juga mendorong Divisi Propam Mabes Polri untuk turun langsung mengawasi jalannya proses hukum.

“Keadilan tidak boleh tunduk pada pangkat atau jabatan. Ini menjadi ujian bagi integritas Polri,” tegasnya.

Seruan Perlindungan dan Evaluasi Sistem

H. Sona juga menyerukan agar keluarga Bripda Ariq mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Ia menilai perlunya evaluasi sistem pembinaan internal agar kekerasan di lingkungan pendidikan dan kedinasan kepolisian tidak kembali terulang.

“Bripda Ariq adalah anak bangsa yang tengah mengabdi. Negara wajib hadir menegakkan keadilan dan melindungi keluarganya,” tutur H. Sona.

Kasus ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet meminta agar penyelidikan tidak hanya dilakukan secara internal, melainkan melibatkan lembaga independen demi menjamin objektivitas.

Pihak Polda Jawa Barat menyatakan tengah melakukan penyelidikan mendalam dan berkomitmen menindak tegas jika terbukti ada unsur pidana. Sementara itu, keluarga korban berharap kebenaran segera terungkap dan pelaku dihukum seadil-adilnya.

Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat seperti H. Sona Susanto, menjadi pengingat bahwa penegakan hukum sejati harus berdiri di atas kejujuran dan keberanian, bukan pada pangkat atau kekuasaan.

(Andika/Smr/Kml).

Pemkab Tapanuli Utara Salurkan Bantuan Pendidikan kepada 774 Mahasiswa Berprestasi

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si.,M.Si., melalui Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Taput telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Pendidikan Tahun 2025 kepada 774 mahasiswa berprestasi yang berasal dari 20 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Rabu(05/11/2025)

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan perusahaan yang memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility / CSR).

Tahun ini, total bantuan yang diserahkan mencapai Rp 582.257.117, yang diberikan kepada 774 mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

Bantuan ini dibagi dalam dua kategori :
Kategori I sebanyak 117 mahasiswa menerima Rp 1.000.000 asal UGM, ITB, UI, UNAIR, IPB, UNDIP, UB, UNPAD, UNS, UNHAS dan Kategori II sebanyak 657 mahasiswa menerima Rp 700.000 asal ITS, USU, UNIMED, UPI, UM, UNSRI, UNRI, ITERA, UNUD, UNILA.

Adapun CSR perusahaan donatur yang berpartisipasi dalam program ini yakni:

1. PT. Bank Sumut Cabang Tarutung
2. ⁠PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
3. Sarulla Operations Limited (SOL)
4. PT. Gading Energi Prima
5. PT. Anugerah Bumimegah Energi
6. PT. Partogi Hidro Energi
7. PT. Sumatera Specialty Coffees
8. PT. Hero Global Investment
9. PT. Sihulambu Sumber Energi
10. PT. Sumatera Pembangkit Mandiri

“Penyaluran dilakukan melalui transfer ke rekening masing masing penerima telah kita selesaikan hari ini,” ucap Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Manto Tobing.

Pada perayaan HUT Hari Jadi Tapanuli Utara ke-80 pada tgl 6 Oktober 2025 lalu Bupati Tapanuli Utara menyerahkan secara simbolis.

Bupati berharap bantuan tersebut dapat menambah semangat para generasi muda untuk mencapai cita-cita serta selalu ingat orangtua dan bonapasogit.

“Ini harus kita syukuri. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang membanggakan untuk kita semua,” pesan Bupati kepada para orangtua yang menerima secara simbolis.

Secara terpisah, Ruth Elika Ambarita, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, salah satu penerima bantuan tersebut melalui pesan media sosialnya menyampaikan rasa syukur atas perhatian Bupati dan mengatakan telah dapat membeli stetoskop dan spyhgmomanometer untuk menunjang studinya.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya pak JTP dan seluruh sponsor yang terlibat atas bantuan pendidikannya. Semoga sukses selalu,” ungkap Ruth dalam pesannya.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Pemkab Tapanuli Utara Bersama KPK RI Gelar Kegiatan Diseminasi Anti Korupsi

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar kegiatan Diseminasi Anti Korupsi dengan tema “Ngobrol Antikorupsi” bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung Rabu, (5/11/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, M.Eng didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah dan Plt. Kesbangpol yang dihadiri berbagai elemen masyarakat seperti organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, keagamaan, dan tokoh adat se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Maka dari itu, membangun kesadaran dan komitmen bersama menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Kita semua punya peran penting untuk menolak segala bentuk penyimpangan dan menanamkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KPK RI, yaitu PLH. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, dan Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Achmad Irsyad Darmawan, yang membawakan materi tentang “Peningkatan Kapabilitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”.

Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui pengawasan sosial, edukasi, dan partisipasi publik terhadap pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, sambutan Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si.,M.Si., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas sinergi dan dukungannya dalam memperkuat nilai-nilai integritas di daerah.

“Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada KPK semata. Ini adalah gerakan bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berintegritas. Mari kita bersatu, berkolaborasi, dan bersama-sama mewujudkan Tapanuli Utara yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegas Bupati.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Jalan Desa di Sukamulya dan Rancajawat Kini Mulus, Warga Apresiasi Pemkab Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Harapan warga dua desa di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, akhirnya terwujud. Jalan penghubung di Desa Sukamulya dan Desa Rancajawat yang dulu rusak parah kini tampak mulus dan nyaman dilalui. Pembangunan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan infrastruktur hingga ke pelosok.

Kuwu Desa Sukamulya, Husni Tambrin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bupati Indramayu beserta jajaran. Ia menilai perbaikan jalan itu membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat desa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Indramayu. Jalan yang kini sudah bagus benar-benar mempermudah aktivitas warga, terutama petani yang mengangkut hasil panennya,” ujar Husni.

Sementara itu, Kuwu Desa Rancajawat, Mamet Tarmad Heryanto, juga menyampaikan apresiasi serupa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di desanya menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan.

“Langkah cepat Pemkab Indramayu memperbaiki jalan ini kami sambut dengan antusias. Akses yang baik akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pembangunan jalan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai akses transportasi yang layak merupakan kunci pemerataan pembangunan.

“Kami ingin seluruh warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan. Infrastruktur yang baik akan memperkuat ekonomi lokal dan menunjang kehidupan sosial masyarakat,” kata Lucky.

Kini, warga di dua desa tersebut menikmati hasil pembangunan. Jalan yang dulu becek dan sulit dilalui kendaraan kini berubah menjadi akses lancar, memudahkan mobilitas pelajar, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pemerintah Kabupaten Indramayu memastikan komitmennya untuk terus memperluas pembangunan infrastruktur sesuai visi Indramayu Reang Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong demi pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah kabupaten.

(Andika/Smr,Diskom).

Pemkab Taput Dorong Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Terus Belajar Mandiri Hingga Terampil

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Josua Hutabarat menghadiri kegiatan Penutupan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Menjahit, Teknik Las dan Bangunan/Meubelair di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Silangkitang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara, Sipoholon. (Senin 3/11/2025).

Pelatihan yang berlangsung selama 18 hari dengan melibatkan 48 peserta masing-masing 16 orang setiap jurusan dari berbagai kecamatan di Tapanuli Utara. Tiga kejuruan unggulan yang diberikan yaitu Menjahit Pakaian Wanita Dewasa, Teknik Las dan Pembuatan Meubelair. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun berwirausaha secara mandiri.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya perubahan sikap dan peningkatan kualitas diri setelah mengikuti pelatihan. “Harus ada pembeda setelah mengikuti pelatihan ini dengan sebelum menerima pelatihan. Mestinya saudara saudari  harus merasa rugi apabila tidak ada peningkatan kemampuan, bukan hanya soal anggaran yang sia-sia,” ujar Deni Lumbantoruan.

Ia mendorong seluruh peserta agar tidak berhenti belajar meski pelatihan telah berakhir.

“Pelatihan yang diberikan mungkin masih terbatas, namun harus disyukuri dan dijadikan langkah awal menuju peningkatan kompetensi yang lebih tinggi. Lanjutkan dengan pelatihan mandiri. Kita mulai dulu dari hal kecil, baru meningkat ke karya yang lebih besar. Semoga hasil dari pelatihan ini berkelanjutan,” tambahnya.

Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya inisiatif belajar mandiri di era digital dan mengingatkan peserta untuk memanfaatkan teknologi dan sumber informasi terbuka sebagai sarana pengembangan diri.

“Semua yang dipelajari di BLK ini sebenarnya bisa ditemukan di YouTube. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengaksesnya untuk memperkaya pengetahuan?,” katanya.

Selain itu, Deni Lumbantoruan juga menyebut peran Dekranasda Tapanuli Utara dalam memfasilitasi pelaku keterampilan seperti penjahit. Ia mencontohkan produk suvenir di kawasan wisata Hutaginjang yang masih banyak didatangkan dari luar daerah. “Kita harus bisa mengambil alih peluang ini. Kalau bisa dibuat oleh UMKM kita sendiri, mengapa harus dari luar daerah,?” tantangnya penuh semangat.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat pelatihan secara simbolis kepada peserta oleh wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Naker dan jajarannya. Wakil Bupati berharap ilmu yang telah diperoleh dapat diterapkan dan menjadi bekal dalam meningkatkan kesejahteraan.

“Manfaatkan apa yang sudah dipelajari sekarang. Jadikan keterampilan ini sebagai modal awal untuk masa depan agar SDM Tapanuli Utara semakin maju. Bahkan Pemerintah Daerah juga sedang mempersiapkan bentuk bantuan bagi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri,” pungkasnya saat meninjau beberapa karya peserta.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Bupati Tapanuli Utara Kunjungi BNPB, Harapkan Sinergi Penanggulangan Bencana Daerah

TAPANULIUTARA.radarinformasi.com – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Hutabarat, S.Si.,M.Si., didampingi Kepala Pelaksana BPBD Taput Bonggas Pasaribu dan Kadis PUTR Taput Dalan Simanjuntak melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima langsung oleh Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Dra. Andi Eviana, M.Si di Kantor BNPB, Jakarta (Senin 3/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Taput menyampaikan bahwa tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan BNPB, baik dalam hal perencanaan, penanganan darurat, maupun dukungan logistik dan peralatan kebencanaan.

“Kami berharap dukungan dari BNPB sehingga Kabupaten Tapanuli Utara lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Bupati Jonius Taripar Hutabarat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB menyambut baik dan mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan kepada daerah.

“Kami siap membantu dan memfasilitasi Pemkab Tapanuli Utara, baik dalam penyediaan logistik maupun percepatan program penanggulangan bencana yang melibatkan deputi lainnya,” tutur Andi Eviana.

BNPB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus melakukan koordinasi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, hingga Rencana Kontinjensi Bencana, agar setiap langkah memiliki skala prioritas yang jelas dan efektif di lapangan.

“Kami siap untuk memfasilitasi Pemkab Tapanuli Utara dalam realisasi dan percepatan program dari Deputi lainnya,” ucap Deputi Logistik dan Peralatan BNPB.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu, tanggap, dan berdaya guna bagi masyarakat Taput.

Reporter   : RH
Redaktur  : Rizal

Pemkab Indramayu Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan Lewat UKW SMSI

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Pemerintah Kabupaten Indramayu menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat, Selasa (28/10/2025).

Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah konkret dalam mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas insan pers di daerahnya.

“UKW ini menjadi wadah untuk mencetak wartawan yang berkompeten, berintegritas, dan profesional. Di tengah derasnya arus informasi, jurnalis harus mampu beradaptasi dan berinovasi,” ujar Wabup Syaefudin.

Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif serta memberikan solusi bagi kemajuan Indramayu.

Syaefudin juga mengimbau agar insan pers terus memperkuat kapasitas diri dengan ilmu serta etika jurnalistik yang baik, guna menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bernilai bagi publik.

“Wartawan harus senantiasa menjaga kredibilitas agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermakna,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup turut mendukung usulan SMSI Indramayu agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran rutin untuk pelaksanaan UKW setiap tahun.

“Insya Allah, Bupati Indramayu akan mendukung agar kegiatan UKW dapat difasilitasi melalui anggaran daerah,” ungkapnya penuh optimisme.

Di akhir sambutannya, Syaefudin mengajak insan pers Indramayu untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Indramayu REANG — Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong.

Pelaksanaan UKW yang digelar secara gratis ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya PLN Nusantara Power UP Indramayu, Perumdam Tirta Darma Ayu, dan Pupuk Indonesia.

Sebanyak 68 wartawan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, terbagi dalam 12 kelompok dengan jenjang Muda, Madya, dan Utama.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Indramayu, para Kepala SKPD, mitra kerja SMSI, serta perwakilan organisasi pers se-Kabupaten Indramayu. Hadir pula Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, Ketua SMSI Jawa Barat Hardiansyah, serta para penguji dari Lembaga Uji Pikiran Rakyat.

(Andika/Smr/Diskom).

Diskominfo Indramayu Siap Perkuat Keamanan Siber Pemerintahan Daerah

INDRAMAYU.radarinformasi.com- Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan siber nasional. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Indramayu aktif berpartisipasi dalam pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor administrasi pemerintahan dan pembangunan manusia tahap II tahun 2025 yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Aula dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok,” Senin, 27/10/2025).

Plt. Kepala Diskominfo Indramayu, Atang Suwandi, hadir mewakili pemerintah daerah, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Kiky Nurhakiky. Keduanya bergabung bersama 56 TTIS lainnya yang resmi dikukuhkan pada tahap kedua tahun ini.

Secara nasional, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSSN dalam memperkuat sistem keamanan siber sektor pemerintahan dan pembangunan manusia. Hingga kini, tercatat sudah ada 452 TTIS yang terbentuk di berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah membentuk Indramayu Computer Security Incident Response Team (CSIRT) melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.293/Diskominfo/2025. Tim ini memiliki tugas strategis mulai dari penanganan insiden siber, pemulihan sistem yang terdampak, hingga memberikan rekomendasi teknis guna mencegah potensi serangan digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan instansi pemerintah dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Pemerintah daerah juga mendukung kebijakan Kemenko Polhukam dan BSSN untuk mempercepat pembentukan TTIS serta memperkuat sinergi lintas sektor.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Pentahelix. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur Pemerintah, Akademisi, Industri TIK, Media, serta Komunitas dan Asosiasi Siber.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semangat ‘Bersatu Kita Teguh’ menjadi kunci memperkuat pertahanan siber nasional. Dengan sinergi semua elemen, Indonesia akan mampu membangun sistem keamanan siber yang tangguh dan terintegrasi,” ujarnya.

Kelima unsur tersebut memiliki peran penting dalam membangun ekosistem keamanan siber nasional yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan koordinator, akademisi memperkuat riset serta literasi publik, industri TIK menyediakan inovasi dan teknologi, media mengedukasi masyarakat sekaligus menangkal hoaks, sedangkan komunitas siber menjadi mitra strategis dalam penanganan hingga pemulihan insiden digital.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Bob Hasan, menekankan bahwa keamanan siber merupakan aspek strategis yang berhubungan langsung dengan kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan layanan publik.

“Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber disusun untuk memperkuat regulasi, sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur penting bagi kepentingan nasional,” katanya.

Bagi Pemkab Indramayu, pembentukan Indramayu CSIRT bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Melalui tim ini, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Indramayu dapat tetap terlindungi, aman, dan berjalan optimal di tengah tantangan era digital.

(Andika/Smr/Diskom).

Bermotto ‘Mulus Rahayu’, Desa Cikawung Siap Rebut Predikat Desa Tangguh Pangan Nasional

INDRAMAYU.radarinformasi.com-
Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, resmi menjadi wakil Jawa Barat dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 2025. Penilaian tahap wawancara digelar secara daring di Indramayu Command Center (ICC), menjadi momentum penting bagi desa yang dikenal dengan semboyan “Mulus Rahayu” ini untuk unjuk prestasi dan inovasi terbaiknya,” Rabu, (29/10/2025).

Kuwu Cikawung, Sept Rahayu, menegaskan komitmen desanya melalui tema besar pembangunan: “Desa Tangguh Ketahanan Pangan Menuju Mulus Rahayu.” Tema itu merepresentasikan semangat kemandirian, kesejahteraan, serta upaya menjaga kelestarian alam yang terus dijaga bersama oleh warga.

Berada di ujung selatan Indramayu, Cikawung menjadi “gerbang” perbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Majalengka. Letaknya yang strategis karena bersinggungan langsung dengan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) menjadikan Cikawung satu-satunya desa di Indramayu dengan bentang alam perbukitan.

Desa ini memiliki luas wilayah 7.368 hektare, terdiri atas lahan Perhutani 5.650 hektare, lahan persawahan 1.588 hektare, dan permukiman 130 hektare. Meski berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat kecamatan dan 72 kilometer dari pusat kabupaten, pelayanan publik di Cikawung tetap berjalan cepat dan tanggap, berkat sistem pemerintahan desa yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan jumlah penduduk mencapai 8.140 jiwa 4.011 laki-laki dan 4.129 perempuan sekitar 42 persen di antaranya bekerja sebagai petani. Tak heran bila sektor pertanian menjadi nadi utama perekonomian desa.

Pemerintah Desa Cikawung juga dikenal inovatif dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital dan sosial, di antaranya:

CIKINI (Cikawung Info Terkini) – portal informasi terpadu yang memuat berita desa, layanan tanggap bencana (Si Cinta), serta laporan kegiatan warga.

SICEPOT (Sistem Pelayanan Cepat dan Tidak Repot) – sistem administrasi daring yang mempermudah pembuatan surat-surat resmi.

Pojok Ilmu – ruang baca di kantor desa untuk meningkatkan literasi dan menumbuhkan budaya belajar sambil menunggu pelayanan.

Di bidang ketahanan pangan, Cikawung menjadi salah satu sentra unggulan di Kabupaten Indramayu. Melalui kerja sama dengan Perhutani, desa ini memperoleh lahan garapan seluas 4.040 hektare dari total lahan 5.708 hektare untuk periode 2023–2024.

Pemanfaatan lahan itu mencakup:

Hortikultura: ±200 hektare

Jagung: ±1.350 hektare

Sawah: 795 hektare

Padi gogo: 1.705 hektare

Dengan luas lahan jagung mencapai 1.350 hektare, sekitar 600 petani mampu memproduksi hingga 3.400 ton jagung per tahun, dengan harga jual Rp5.500/kg (basah) hingga Rp6.600/kg (kering). Prestasi itu menegaskan posisi Cikawung sebagai lumbung jagung unggulan di Jawa Barat.

Dengan deretan inovasi, ketangguhan pangan, dan semangat gotong royong yang kuat, Desa Cikawung tak hanya menjadi kebanggaan Indramayu, tetapi juga inspirasi bagi desa-desa lain dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan menuju “Mulus Rahayu,”

(Andika/Smr/Diskom).