Krasak Ditetapkan Menjadi ‘Desa Cantik’ di Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan Desa Krasak Kecamatan Jatibarang menjadi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2025. Dengan penetapan ini diharapkan Desa Krasak menjadi desa yang meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin ketika memberikan sambutan pada pencanangan Desa Cantik di Aula Kantor Desa Krasak Kecamatan Jatibarang, Rabu (14/5/2025).

Menurut Syaefudin, dengan ditetapkannya Desa Krasak sebagai Desa Cantik maka harus mampu melakukan standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Kemudian mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran. Dan terbentuknya agen-agen statistik pada level desa/kelurahan.

“Melalui program ini, saya mengajak kuwu, perangkat desa, pemuda, dan tokoh masyarakat untuk tidak melihat data sebagai beban, tetapi sebagai alat perjuangan, senjata perencanaan, dan pengungkit pembangunan. Saya berharap ke depan, setiap desa di Kabupaten Indramayu memiliki profil statistik desa, publikasi data tahunan, dan website desa yang aktif dan informatif,” kata Syaefudin.

Sementara itu Kepala BPS Kabupaten Indramayu Dudi Darmana mengatakan, pihaknya konsisten mendorong peningkatan literasi statistik hingga ke tingkat desa. Sebelumnya penetapan Desa Cantik juga diberikan kepada Desa Balongan pada tahun 2022, Desa Tegalurung pada tahun 2023, dan Desa Kenanga pada tahun 2024.

“Pada tahun 2025 ini ditetapkan Desa Krasak Kecamatan Jatibarang. Penetapan ini atas berbagai masukan dan saran dari DPMD Kabupaten Indramayu,” kata Dudi. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

FWJ Dukung Penuh Satgas Anti-Premanisme Demi Ekonomi Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memerangi aksi premanisme mendapat dukungan solid dari Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJ). Kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, sebagai fondasi penting bagi tumbuhnya investasi dan geliat ekonomi daerah. Rabu (14/5)

Dalam agenda pertemuan bersama awak media di Rumah Makan Panorama, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Selasa (13/05/25), Ketua FWJ Mutadi menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang digagas Pemkab Indramayu. Menurutnya, premanisme merupakan momok yang merusak iklim usaha dan menakuti investor.

“Inisiatif Satgas ini adalah langkah strategis. Kalau investasi lancar, pabrik berdiri, masyarakat punya pekerjaan. Itu tujuan kita bersama,” ujarnya lugas.

Mutadi menyoroti masih adanya kelompok yang mengatasnamakan kekuasaan jalanan untuk menekan pihak tertentu. Baginya, ini saatnya negara menunjukkan taring dan tak tunduk pada praktik yang meresahkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Indramayu Saefudin yang turut hadir menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berdiri di garis depan dalam membersihkan praktik premanisme. Ia menyebutkan bahwa kenyamanan dan keamanan adalah syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi.

“Kami tidak ingin ada hambatan dalam proses investasi. Premanisme harus diberantas agar Indramayu benar-benar menjadi rumah yang ramah untuk dunia usaha,” tegasnya.

Lebih jauh, Saefudin menilai pembentukan Satgas ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah mendorong pembentukan unit serupa di berbagai wilayah. Ia juga mengajak media dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil menjaga stabilitas daerah.

“Keamanan bukan hanya soal kriminalitas, tapi erat kaitannya dengan pergerakan ekonomi. Saat wilayah aman, investor datang, lapangan kerja terbuka, pengangguran bisa ditekan,” ujarnya.

Sebagai wujud nyata, Pemkab Indramayu telah menggelar apel siaga anti-premanisme dan berkomitmen menindak tegas setiap aksi yang mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indramayu serius menjadi daerah bebas premanisme dan terbuka untuk investasi.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Terima Laporan, Pemkab Indramayu Turunkan Tim Saber Pungli

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Lucky Hakim dan Syaefudin terus berkomitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. Rabu (14/5)

Komitmen tersebut ditunjukan dengan menerjunkan Tim Saber Pungli terhadap aktivitas pungutan yang terjadi di wilayah Kecamatan Jatibarang. 

Tim Saber Pungli mengumpulkan puluhan orang yang diduga melakukan pungli terhadap aktivitas perekonomian yang kemudian dikumpulkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Rabu (14/5/2025). 

Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan, pihaknya melakukan penindakan dan pembinaan terhadap puluhan orang untuk dimintai keterangan oleh Saber Pungli. Aktivitas ini diharapkan tidak mengganggu usaha dan perekonomian masyarakat yang ada di Jatibarang. 

Syaefudin menambahkan, wilayah Jatibarang ini menjadi magnet perekonomian daerah di Kabupaten Indramayu. Untuk itu segala bentuk pungli dan premanisme harus segera diatasi. 

“Kami sudah ada tim gabungan baik Saber Pungli yang ada di Inspektorat maupun Tim Sapu Premanisme. Tim ini merupakan gabungan antara Pemkab Indramayu, Polri, TNI, dan Kejaksaan,” kata Wabup Syaefudin. 

Menurutnya, pemerintah desa harus membuat regulasi sebagai pengatur di tingkat desa sehingga hal bisa dijadikan solusinya. 

Sementara itu Kuwu Jatibarang, Agus Darmawan mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang peduli dengan situasi dan kondisi Jatibarang khususnya sektor usaha yang dapat mendukung perekonomian warga. 

“Terima kasih pa wabup yang sudah benyak memberikan arahan dan masukan kepada kami termasuk usulan memberikan regulasi di tingkat desa. Kami akan terus bersinergi untuk mewujudkan Indramayu REANG,” kata Agus. 

Pada pembinaan tersebut turut hadir Forkopimcam Jatibarang dan mendapatkan pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

BPK RI Akhiri Pemeriksaan Terperinci di Indramayu, Wabup Syaefudin: Optimis Raih WTP

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Setelah melaksanakan pemeriksaan terperinci selama 35 hari atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat berpamitan kepada Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Rabu (14/5/2025) di ruang kerja Wakil Bupati Indramayu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Indramayu Syaefudin didampingi Inspektur Ari Risdianto dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ahmad Syadali. 

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat R.M. Haswar Gusrian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Pemkab Indramayu atas proses pemeriksaan yang berjalan dengan tertib dan lancar. Pihaknya juga mengatakan, selama proses pemeriksaan, semua berjalan lancar serta proaktif dan koordinatif. 

Menurutnya beberapa hal yang ditemukan yakni pengelolaan dana BOS, makan dan minum, jasa konsultasi, ATK pada kecamatan, dan lainnya. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas perhatian serta kerja samanya sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar. Kami mendapatkan beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian serius dan diselesaikan,” kata Gusrian. 

Ditambahkan, setelah melakukan pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pelaporan dan nanti akan menghasilkan opini laporan keuangan daerah. 

“Kami telah menyelesaikan pada 21 objek pemeriksaan, selanjutnya kami akan menuju pelaporan akhir di mana kami akan melakukan review berjenjang, semoga nanti apa yang kurang bisa dilengkapi dan diperbaiki,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan pemeriksaan BPK ini adalah suatu hal yang sangat positif, karena dengan ini pengelolaan keuangan Pemkab Indramayu  akan selalu belajar menjadi lebih baik lagi serta berbenah di segala bidang. 

Menurutnya, terkait beberapa temuan BPK pihaknya meminta kepada SKPD yang bersangkutan agar bisa menyelesaikannya sehingga tidak berdampak pada masalah hukum. 

“Pemeriksaan ini merupakan momen bagi kami di Pemkab Indramayu untuk belajar lebih banyak lagi untuk berbenah di segala bidang. Saya imbau kepada seluruh SKPD agar yang menjadi temuan untuk segera menyelesaikannya. Kami optimis bisa meraih WTP pada tahun ini,” tegas Wabup. 

Menurut Wabup, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas bimbingannya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Kementan Gelar Panen Raya, Wabup Syaefudin: Petani Indramayu Siap Gunakan Teknologi Pertanian Dengan Tepat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kabupaten Indramayu terus menjadi perhatian nasional untuk ketahanan pangan. Panen Raya yang baru mencapai 40 persen terus dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi pertanian agar mendapatkan hasil maksimal. Selasa (13/5)

Kementerian Pertanian RI memberikan support terhadap daerah yang memiliki luas lahan baku sawah (LBS) mencapai 125.442 hektare ini dengan melaksanakan Panen Raya dan Percepatan Tanam di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua, Selasa (13/5/2025). 

Melalui panen raya dan percepatan tanam ini diharapkan memenuhi target produksi nasional yang telah ditetapkan  Presiden RI Prabowo Subianto yakni produksi beras 32 juta ton. Namun demikian Kementerian Pertanian target tersebut optimis terlampaui hingga 34 juta ton dengan memberikan perhatian ektra terhadap daerah-daerah yang menjadi simpul Pertanian termasuk Kabupaten Indramayu. 

Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menjelaskan, alih teknologi pertanian merupakan hal yang tidak bisa dihindari seiring dengan makin berkurangnya para pekerja di bidang pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan kualitas pertanian Indramayu makin meningkat dan menciptakan petani-petani milenial yang akrab dengan teknologi yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan para petani. 

Syaefudin menambahkan, dengan LBS 125.442 hektare, saat ini areal sawah yang telah melakukan panen raya baru mencapai 40 persen. Sisanya masih terus dilakukan panen secara bertahap. Untuk itu pemanfaatan alat dan teknologi pertanian harus dilakukan agar proses panen bisa lebih cepat. 

“Pemanfaatan teknologi pertanian ini bukan untuk menghilangkan tenaga petani, namun untuk mempercepat proses panen yang saat ini tengah dilakukan,” tegas Wabup Syaefudin. 

Sementara itu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alamsyah mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap petani di Kabupaten Indramayu. Pihaknya siap memberikan sarana dan prasarana lainnya agar proses panen dan tanam bisa dilakukan percepatan. 

“Selesai panen ini petani harus langsung mengolah lahan kembali agar prosesnya bisa cepat. Kebutuhan prasarana dan sarana lainnya, Kementan siap mensupport,” kata Dirjen Andi Nur Alamsyah. 

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh semua pihak terhadap kemajuan pertanian di Kabupaten Indramayu sangat luar biasa. 

Kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, petani, penyuluh, pengusaha, dan semua pihak telah menghantarkan Kabupaten Indramayu menjadi daerah pertanian unggulan nasional. 

Menurutnya, potensi pertanian di Kabupaten Indramayu harus terus dikembangkan apalagi saat ini Pemkab Indramayu memiliki regenerasi petani milenial melalui pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Tokoh Masyarakat dan Wabup Indramayu Dukung Satgas Anti Premanisme Demi Iklim Investasi Aman

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dukungan terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat Indramayu. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan kondisi aman dan nyaman, terutama untuk mendukung masuknya investasi ke daerah. Selasa (13/5)

Haji Warjo, salah satu tokoh masyarakat Indramayu, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi premanisme. Ia menilai kehadiran preman, baik secara individu maupun kelompok, sangat merugikan masyarakat luas.

“Saya sangat mendukung adanya satgas pemberantasan premanisme. Negara jangan sampai kalah oleh gerombolan preman, karena yang dirugikan bukan satu dua orang saja, melainkan masyarakat luas,” tegas Haji Warjo saat ditemui di rumah makan Panorama, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Senin (13/5/2025).

Menurutnya, keberadaan preman bisa menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Indramayu. Ia berharap, dengan kondisi keamanan yang terjaga, investor dari luar daerah dapat lebih percaya diri untuk membuka usaha atau pabrik di wilayah tersebut, sehingga bisa membantu mengurangi angka pengangguran.

Sikap serupa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Indramayu, Saefudin. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemberantasan premanisme, yang menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Kita ingin investasi di Indramayu benar-benar aman dan nyaman. Ini sejalan dengan visi Indramayu reang, aman, dan nyaman. Pemerintah juga berkomitmen mempermudah perizinan agar para investor merasa dilayani dan dilindungi,” ujar Saefudin kepada awak media di tempat yang sama.

Ia menambahkan, dalam upaya menciptakan kondusivitas daerah, bukan hanya aparat keamanan yang berperan, tetapi juga dukungan media dan masyarakat sangat dibutuhkan.

“Kita tidak ingin ada lagi aksi premanisme yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Mari bersama kita jaga Indramayu agar tetap terbuka dan ramah bagi investor,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Indramayu juga berharap masyarakat dapat membedakan antara organisasi masyarakat (ormas) yang legal dan menjalankan fungsi sosial, dengan preman yang bertindak di luar hukum. Langkah tegas hanya akan diarahkan kepada pihak-pihak yang terbukti mengganggu keamanan dan kenyamanan publik.

Dengan adanya gerakan anti-premanisme yang sudah digaungkan hingga tingkat pusat, serta penguatan dari daerah, masyarakat berharap perubahan nyata bisa segera dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Warga Cicurug Minta Pihak Terkait Tanggapi Maraknya Pemasangan Kabel WiFi yang Diduga Ilegal

SUKABUMI.radarinformasi.com – Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang cepat dan terjangkau menjadikan WiFi sebagai pilihan utama. Namun, situasi ini tampaknya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang diduga menjalankan usaha penyedia layanan internet tanpa izin resmi. Salah satu kasus terbaru terjadi di Kampung Nyamplung, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Selasa (13/05)

Menurut kesaksian warga, aktivitas penarikan kabel WiFi dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB saat warga sedang beristirahat. Suara bising dari luar rumah membuat salah satu warga terbangun dan memutuskan untuk memeriksa situasi.

“Saya dengar suara ribut di luar, seperti ada yang narik-narik kabel. Pas saya keluar, ternyata ada beberapa orang yang sedang narik kabel WiFi. Saya kaget karena itu dilakukan tengah malam tanpa pemberitahuan ke warga,” ungkap salah satu warga setempat.

Saat ditanya, seorang yang mengaku sebagai pengawas lapangan bernama Erwin mengaku bahwa mereka sedang melakukan pemasangan kabel untuk layanan internet Dzakina.Net.

“Ini penarikan kabel WiFi untuk Dzakina.Net. Kantornya di samping SD 3 Cicurug, dekat Masjid Agung Alhuriyyah. Owner-nya Fandi Ahmad Putra, beliau dari PDI Perjuangan. Saya hanya mitra, pengelola servernya. Insya Allah nanti saya bersama beliau akan menyelesaikan masalah ini,” ujar Erwin kepada warga.

Saat diminta menunjukkan dokumen perizinan, Erwin menyatakan bahwa hal tersebut bukan wewenangnya karena ia hanya mitra dari PT Lintas Arta.

“Soal izin, itu urusan PT Lintas Arta. Kami hanya mitra. Saya juga sedang meminta surat izin pemasangan kabel utama Metro. Petugas di lapangan hanya menjalankan tugasnya. Jika surat izin sudah ada, saya akan informasikan,” tambahnya.

Erwin juga menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa proses penarikan kabel pada malam tersebut telah ditunda. “Saya mewakili teknisi dan owner meminta maaf. Insya Allah kami akan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Untuk sementara, penarikan kabel ditarik mundur dan pekerjaan utama dipending,” ujarnya.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak dari Dzakina.Net belum memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen legal terkait izin operasionalnya.

Mirisnya, kegiatan ini disebut-sebut dipimpin oleh seorang mantan anggota dewan dari partai PDI Perjuangan, yang seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum dan prosedur resmi. Namun justru terkesan mengabaikan aturan yang berlaku.

Sebagai informasi, pemasangan jaringan internet di ruang publik, seperti jalan atau fasilitas umum, wajib memiliki izin resmi dari instansi terkait, termasuk RT/RW, dan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Koordinasi dengan warga sekitar juga sangat disarankan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengevaluasi dan menindak setiap kegiatan pemasangan kabel WiFi yang tidak berizin di wilayah Cicurug dan sekitarnya, guna mencegah potensi konflik serta menjaga tertib hukum.

Reporter : Dahlia
Redaktur : Rizal

Demi Ciptakan Kamtibmas, Kapolsek Ciawi Pimpin Patroli dan Himbauan kepada Juru Parkir serta Pak Ogah di Jalur Alternatif Puncak

BOGOR.radarinformasi.com – Memasuki hari ketiga libur panjang, Polsek Ciawi terus meningkatkan kegiatan patroli dan memberikan himbauan kepada para juru parkir dan oknum yang dikenal sebagai “Pak Ogah” di sepanjang Jalur Alternatif Puncak. Hal ini menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di jalur tersebut, tepatnya dari arah Tipar menuju Peundeuy, Gadog. Menanggapi laporan tersebut, Kapolsek Ciawi AKP Dede Lesmana Jaya, S.H., M.H., memimpin langsung patroli dan pemberian himbauan pada Senin (12/05/2025).

Kegiatan patroli ini telah berlangsung sejak hari Minggu, dimulai dari kawasan Kampung Tipar, Desa Ciawi, hingga kawasan MM Juice di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencegah aksi premanisme serta menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa liburan, yang diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak melalui jalur alternatif Ciawi.

Dalam himbauannya, Kapolsek Ciawi mengingatkan kepada para juru parkir dan Pak Ogah agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan, khususnya pungli atau tindakan yang disertai unsur pemaksaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap sopan dan humanis kepada para pengendara. Selain itu, Kapolsek melarang keras penggunaan atribut organisasi masyarakat (ormas) saat membantu pengaturan lalu lintas, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesan intimidatif dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi premanisme, terutama yang berkedok ormas, dan akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa Polsek Ciawi tidak akan gentar dalam menghadapi tindakan yang meresahkan masyarakat.

Dalam pelaksanaan patroli hari itu, tidak ditemukan adanya oknum Pak Ogah yang menggunakan atribut ormas atau melakukan pungli dengan cara memaksa. Meski demikian, patroli dan pengawasan akan terus dilakukan selama periode liburan guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan. Kapolsek berharap langkah ini dapat menciptakan situasi wilayah Ciawi yang aman dan kondusif selama masa liburan.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sebagaimana disampaikan langsung oleh Kapolsek Ciawi, AKP Dede Lesmana Jaya.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat, Bhabinkamtibmas Polsek Citeureup Kunjungi Warganya yang Menjadi Korban Kecelakaan Bus

BOGOR.radarinformasi.com – Sebagai wujud kepedulian dan pelayanan publik, Bhabinkamtibmas Kelurahan Puspa Negara Polsek Citeureup, Polres Bogor Polda Jabar, Aiptu M. Ashari melaksanakan kunjungan sekaligus menjenguk salah satu warga binaannya yang menjadi korban kecelakaan rombongan bus di wilayah Pandeglang. Korban yang mengalami luka-luka tersebut telah kembali ke kediamannya di Kelurahan Puspa Negara, Kecamatan Citeureup, pada Senin (12/05/2025).

Peristiwa kecelakaan tersebut menimpa tujuh orang warga yang berada dalam satu rombongan bus. Mereka mengalami luka ringan hingga luka berat. Setelah mendapatkan penanganan medis di klinik terdekat di lokasi kejadian, para korban dievakuasi dan dipulangkan ke wilayah Citeureup.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Citeureup AKP Ari Nugroho, S.I.K., M.S.I., menyampaikan harapannya agar Bhabinkamtibmas setempat dapat mengetahui secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi warganya.

Selain itu, kehadiran Bhabinkamtibmas juga diharapkan dapat membantu mengadvokasi hak-hak korban sebagai penumpang bus, agar kerugian yang dialami tidak menjadi beban yang berlarut-larut.

Kapolsek menegaskan bahwa kehadiran Polri melalui Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata dari pelayanan yang sigap, tanggap, dan profesional sesuai semangat Polri Presisi.

Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan krisis kemanusiaan seperti kecelakaan tersebut.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule

Kapolsek Dramaga Gelar Operasi Premanisme dan Pungli Demi Wujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

BOGOR.radarinformasi.com – Kapolsek Dramaga, IPTU Desi Triana, S.H., M.H., bersama Kanit Reskrim, anggota Koramil (Danpos), dan personel lainnya melaksanakan Operasi Premanisme dan Pungutan Liar (Pungli) di wilayah hukum Polsek Dramaga pada Senin, 12 Mei 2025, pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan pelayanan Polri kepada warga.

Operasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H., yang menekankan kepada seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga kondusifitas wilayahnya masing-masing. Polri diharapkan terus bersinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas.

Salah satu fokus utama operasi ini adalah pemberantasan aksi premanisme dan pungli yang kerap meresahkan masyarakat. Selain itu, Kapolsek menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ormas ilegal, debt collector yang tidak sah, serta potensi tawuran antar geng motor.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pembinaan dan imbauan kepada individu yang teridentifikasi melakukan pungli. Salah satu pelaku yang dibina adalah Ining (44) yang beralamat di Jl. Palem, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp8.000. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketertiban umum serta konsekuensi hukum dari tindakan premanisme dan pungli.

Kapolsek Dramaga, IPTU Desi Triana, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban dan penindakan terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pungli jalanan, premanisme berbasis ormas atau LSM, serta praktik ilegal lainnya.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak segan melaporkan tindakan yang meresahkan, karena laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara tegas dan profesional. Menurutnya, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat merupakan hal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan pola komunikasi yang baik, ia berharap masyarakat lebih aktif berkolaborasi dalam menjaga kamtibmas dan memberikan informasi yang berguna bagi kepolisian.

Kegiatan operasi ini bertujuan agar masyarakat merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan mereka. Kapolsek juga menegaskan bahwa pihaknya siap menindak tegas siapa pun yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik.

Dalam kesempatan terpisah, Plt. Kasi Humas Polres Bogor, IPDA Yulista Mega Stefani, SH, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya gangguan kamtibmas, tindakan kriminalitas lainnya, atau perekrutan tenaga kerja ilegal yang menjanjikan gaji besar namun tidak memiliki dasar hukum yang sah. Praktik tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Polres Bogor menyediakan layanan pengaduan 24 jam yang dapat diakses melalui Call Center (021) 110 atau melalui nomor WhatsApp aduan Polres Bogor di 0812 1280 5587.

Sumber Humas Polres Bogor

Bule