Duka Mendalam Hinggapi Keluarga dan Masyarakat Muna setelah Kepergian dr.LM. H.Baharuddin, M.Kes
MUNA.radar.informasi.com – Ribuan Masyarakat menyambut dengan haru kedatangan jenazah mantan Bupati, dr.LM.H.Baharuddin,M.Kes yang tiba di rumah duka pada Jum’at (14/05/21) pukul 14.21WITA, jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Laende, Jum,at sore, (14/05/21).
Sebelum pemberangkatan jenazah terlebih dahulu dimandikan, setelah itu dilakukan upacara penyerahan jenasah kepada Pemda Muna, yang dipimpin langsung oleh H. Saleh SH, sebagai saudara almarhum dr.LM.H. Baharuddin.M.Kes, kemudian dilanjut dengan upacara pelepasan jenasah yang dipimpin oleh LM.Rusman Emba. ST. selaku Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Almarhum dr.LM.H.Baharuddin. M.Kes lahir pada 10 Juli 1957, merupakan anak ke-11dari pasangan Laode Pandu dengan Wd.Pine, kepergian beliau tentu saja meninggalkan duka yang dalam, terutama buat keluarga dan umumnya untuk Masyarakat Muna, jenasah sendiri akan di sholatkan di Masjid Raya Agung Al.Munawar.
Suasana Idul Fitri, Kabar Duka Menyelimuti Masyarakat Muna
MUNA.radar.informasi.com – Inalillahi wainalilahirojiun, kabar duka kembali menyelimuti Masyarakat Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dr.H.Baharudin, M.kes tutup usia, 64 thn, pada hari Kamis (13/05/21) pukul 13.42 WITA, dengan meninggalkan satu orang istri dan 3 orang putra serta 1 putri, tentu saja duka ini menyelimuti keluarga besar almarhum, apalagi saat ini masih momen Idul Fitri, Jum’at (14/05/21).
H.Baharudin,M.kes pernah menjabat sebagai Bupati Muna periode tahun 2010 – 2015, Almarhum terkenal sebagai sosok yang yang baik dan sangat mencintai Masyarakatnya. Kabar duka tersebut juga dibenarkan oleh Rusni.
“dr.H. Baharuddin. S.Kes meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Orang baik menghadap sang Kholik akan dimudahkan sekaratul maut. Aamiin, jasad Almarhum akan diterbangkan Jum,at pagi (14/05/2021), menggunakan Pesawat Garuda tujuan Kendari, Amolengo dan akan j dikebumikan di Taman Makan Keluarga di Laende, sebelum 24 jam dari pas tutup usia”,ujarnya.
167 KPM BLT DD tampak Sumringah, jelang Lebaran dapat Bantuan
BOGOR.radar.informasi.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong murni menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I kepada 167 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 300,000,- /Kepala Keluarga dari Anggaran APBD Tahun 2021, adapun 167 (KPM) yang mendapatkan Bantuan BLT-DD tersebut adalah Kepala Keluarga yang telah terdaftar verifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT-DD APBD Tahun 2021, Rabu (12/05/21).
Penyaluran Bantuan BLT-DD diserahkan oleh Sekdes dan Pendamping Desa yang digelar di Aula Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Selasa (11/05/2021). Sekdes Bojongmurni, Ita Anis Sari menjelaskan, “Kegiatan Bantuan BLT-DD ini adalah bantuan Tahap I di Pemdes Bojong murni yang telah tersebar di 15 RT, dimana sebelumnya telah menugaskan RT dan RW agar mendata KPM yang berhak menerima bantuan, dengan sasaran yang benar-benar kurang mampu akibat dampak Covid-19, karena selama 1tahun ke depan KPM tersebut tidak bisa digantikan”.
Masih menurutnya, “Penyaluran dan pengambilan BLT-DD dilakukan dengan baik, tertib, aman dan lancar juga selalu memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) sebelum memasuki Aula gedung desa, mereka harus selalu menggunakan masker, diperiksa suhunya, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi dari kerumunan, antri dengan tertib sebelum dipanggil oleh Petugas yang membagikan bantuan BLT-DD tersebut”.
“Mudah – mudahan dengan adanya BLT-DD ini, bisa sedikit membantu meringankan beban hidup mereka selama pandemi Covid-19 dan Pemerintah masih terus menggucurkan dana tersebut pada mereka”, pungkasnya.
SUKABUMI.radar.informasi.com – Sebagai bentuk wujud sosial, Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Serdadu Islam (Basis 99) bagikan takjil jelang waktu berbuka puasa dan diberikan secara gratis kepada pengendara jalan yang melintas dan masyarakat sekitar di depan Setia Budi, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Senin (10/05/21).
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri dan diikuti oleh Munawar selaku Ketua Satkorwil, Panglima Pusat, Dansus B99 Pusat sebagai koordinator lapangan, sedangkan untuk pengawalan dilakukan oleh Teamsus Pusat dan teamsus Satkorwil dan untuk pelaksana kegiatan dilakukan oleh seluruh anggota Satkorwil dan Pusat.
Ketua Satkorwil Basis 99, Munawir atau terkenal Abok mengatakan, bahwa kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat ini merupakan kegiatan dan wujud aksi sosial yang dilakukan Ormas Barisan Serdadu Islam (Basis 99) di bulan Ramadhan, bagi – bagi takjil ini, mendapatkan antusias masyarakat yang cukup tinggi. Sebanyak 550 paket takjil yang dibagikan pun habis dalam waktu singkat.
“Kegiatan ini sebagai bentuk sosial kami terhadap masyarakat, semoga di Ramadhan tahun depan Basis 99 bisa membagikan lebih banyak lagi”, ujarnya.
Terpisah, Ketua Timsus Basis 99, Nanang Kosim Adhi. Dirinya juga berharap kepada seluruh pengurus maupun anggota Basis 99 di seluruh Indonesia agar terus berbuat kebaikan dan berbagi kepada sesama, karena memberi dan berbagi kepada sesama apalagi yang membutuhkan insyaallah akan menjadi ladang ibadah.
“Karena sudah jelas disampaikan dalam Hadits ‘Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.” (HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih)”, kutipnya.
Salahsatu pengendara motor, Jajang (45) yang menyempatkan waktu mengambil takjil ini mengucapkan terimakasih kepada Ormas Basis 99 yang telah memberikan takjil gratis untuk pengguna jalan, sehingga bisa berbuka puasa atau membatalkan puasa sebelum sampai tujuan.
Pemkab Indramayu Terima Kunjungan Tim Pakar Satgas Covid-19 Nasional
INDRAMAYU.radar.informasi.com – Bupati Indramayu, Nina Agustina menerima kunjungan Tim Pakar Satgas Covid-19 Nasional, Dr. dra. Ivan Elisabeth Purba, MKes dan Swastiningsih, SE., MSi., di Ruang Pendopo Indramayu, Senin, (10/05/2021).
Dalam kegiatan tersebut, Tim Pakar telah melakukan pendampingan penanganan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Indramayu yang saat ini masih berwarna orange secara umum.
Rombongan selanjutnya melakukan peninjauan di Sekretariat Covid-19 Kabupaten Indramayu, memantau grafik perkembangan sebaran angka Covid-19 di 31 Kecamatan dan selanjutnya rombongan mengunjungi Posko PPKM Mikro di Desa Kenanga Blok Dukuh Kerupuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dan ke Posko PPKM Desa Juntiweden, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, turut hadir juga Ketua TP.PKK Indramayu Setyowati Anggraini Saputro dan jajaran Forkopimcam.
Bupati Indramayu, Nina Agustina menyambut baik kunjungan Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional di wilayahnya yang memantau upaya – upaya penanganan yang telah dilakukan Pemkab Indramayu dalam rangka percepatan penanganan dan penurunan angka jumlah positif Covid-19.
Dikatakan Bupati Nina, program Pemkab Indramayu sudah diselaraskan dengan program pusat maupun provinsi. Kebijakan yang dilakukan juga menyesuaikan dengan kondisi daerah serta melalui keputusan maupun surat edaran yang telah dikeluarkan.
“Covid-19 masih menjadi fokus bersama dan masih diperlukan upaya – upaya penanganan dari semua pihak. Dalam penanganan juga harus bersinergi dengan pihak – pihak terkait. Kabupaten Indramayu selalu mengikuti dan menjalankan instruksi dari pusat,” terangnya
Sementara itu, Tim Pakar Satgas Covid Nasional, Elisabeth Purba mengungkapkan, kunjungan ke kabupaten/kota di wilayah Jawa – Bali dimaksudkan untuk penguatan, pendampingan pendirian posko. Berdasarkan hasil kunjungan di wilayah lain, masih banyak wilayah – wilayah yang belum aware terkait posko penyekatan.
“Tolong diperhatikan tentang protokol kesehatan karena sudah ada covid varian baru yang sudah masuk di Indonesia, terutama di Jakarta yang masuk dari India dan Afrika. Masker 4 jam sekali harusnya ganti,” ungkapnya
Ia menegaskan, penanganan di level terkecil melalui PPKM Mikro adalah hal yang paling tepat guna memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran.
“Termasuk peran serta media juga turut membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tutupnya.
Ketua PGRI Cabang Ciawi memberikan Parsel Sembako untuk 50 Penjaga SD
BOGOR.radar.informasi.com – Sebagai bentuk rasa memiliiki itakad dan niat yang tulus sebagai jiwa sosial yang tinggi, Ketua PGRI dan Pengurus PGRI Cabang Ciawi memberikan Parsel sembako menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, yang jatuh pada hari Kamis,Tanggal 14 Mei 2021 M mendatang, bertepatan Tahun Islam 1432 H, Selasa (11/05/21).
Pemberian parsel Sambako ini bertujuan untuk membahagiakan para Penjaga SD yang ada dilngkungan Kordinator Layanan Pendidikan Ciawi, agar mereka bisa merasakan pemberian dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil dari Badan Amil Zakat dan Sodakoh (Badzis) Kabupaten Bogor yang dikumpulkan oleh para Anggota PGRI Cabang Ciawi.
Kegiatan pembagian parsal sembako ini diadakan di ruangan Aula kordinator layanan Pendidikan Ciawi, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor – Jawa Barat pada Senin (10/05/2021) dan dihadiri oleh Ketua Pengurus Cabang PGRI Ciawi, Wawan Setiawan, para Pengurus PGRI Cabang Ciawi, Penasehat dan Pengawas Cabang Ciawi dan para Penjaga SD lainnya.
Ketua Pengurus PGRI Cabang Ciawi Wawan Setiawan, menjelaskan, “Dengan adanya pemberian parsel sembako ini, tiada lain hanya untuk membantu Para Penjaga SD yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Ciawi, agar mereka merasakan kebahagiaan pada saat menjelang hari Kemenangan Idul Fitri, pemberian ini diambil dari para Anggota PGRI Ciawi,yang disalurkan melalu Zakat Fitrah”.
“Dengan Kepengurusan PGRI baru, saya beserta dengan Pengurus PGRI bersepakat ingin berbagai pada para Penjaga SD, biarpun nilainya ga seberapa, tapi tetep saya beritikad dengan tulus dengan bentuk rasa sosial ingin memberikan bingkisan lebaran buat para Penjaga SD, yang mengabdi pada lingkungan Pendidikan Ciawi ini”, tuturnya.
Wawan juga berharap dengan adanya Bantuan parsel sembako yang diberikan kepada 50 orang Penjaga SD tersebut, mudah – mudahan bisa bermanfaat pada keluarga mereka, dengan harapan agar PGRI Cabang Ciawi Peduli dan berjiwa sosial, bisa saling bersinergi, kompak dan saling menjaga Kerukunan, silaturohmi tetap terjaga sesama anggota dan PGRI cabang Ciawi makin terus jaya selamanya”, pungkasnya.
Saat Reses Yudi Suryadikrama Rogoh Kocek Pribadi untuk Perbaikan Jalan Desa Purwasari
SUKABUMI.radar.informasi.com – Wakil ketua lll DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) Yudi Suryadikrama, menggelar Reses ke ll tahun anggaran 2021 bertempat di aula Balai Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kamis (06/05/21).
Dalam reses tersebut mengkedepankan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes), reses di hadiri Kepala Desa Purwasari, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Yudi mengatakan, “Dalam Reses itu, Warga menyampaikan aspirasinya, yakni mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan, baik jalan desa maupun jalan lingkungan pemukiman, terlebih akibat diguyur hujan deras beberapa waktu lalu, sehingga di Desa Purwasari terjadi banjir dan longsor badan jalan desa, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat”.
Yudi juga menegaskan, “Kalau jalan longsor karena kebutuhannya mendesak, ya secara mekanisme usulkan saja ke Pemerintah, tapi ini harus di tangani bersama, ya bikin panitia harus ada kerjasama antara saya dan Masyarakat, sekuat tenaga bagaimana caranya jalan harus segera di lewati”.
Dalam pantauan, pada kesempatan Reses kali ini, Politikus dari PDIP itu menyerahkan bantuan uang sebesar Rp.10.000.000,00 kepada Panitia Perbaikan Jalan.
“Benar saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 itu uang pribadi saya untuk jalan – jalan yang terdampak longsor dan banjir beberapa waktu lalu yang terjadi di Desa Purwasari khususnya”, kata Yudi.
Di singgung soal pandemi covid-19, Yudi menuturkan “Saat ini terjadi lonjakan di India, itu harus dijadikan contoh jangan sampai terjadi di kita seperti itu, makanya harus tetap menjaga Protokol Kesehatan dan selalu mematuhi anjuran Pemerintah”.
Kepala Desa Ciomas Ledeng Sebut Minimnya Anggaran Program PTSL menjadi Dilema Bagi para Kepala Desa
BOGOR.radar.informasi.com – Untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak milik tanah, Pemerintah Pusat menggalakkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan harapan di tahun 2025 semua tanah di Indonesia telah bersertifikat, sesuai nawacita pembangunan dimulai dari desa (pinggiran), Pemerintah juga berharap Masyarakat dapat menjadikan Sertifikat ini sebagai modal pendampingan usaha yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup, Kamis (06/05/21).
Bagi Masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL wajib memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya dokumen kependudukan, surat tanah, tanda batas tanah yang terpasang, Bukti Setor Bea Perolehan Surat Hak atas Tanah dan Pajak Penghasilan serta surat permohonan atau surat pernyataan peserta, disamping itu, untuk wilayah Jawa dan Bali biaya PTSL dibebankan kepada Masyarakat yang tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri nomor 5 tahun 2017, ketiga Menteri tersebut meliputi Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Meski demikian, namun program dari Pemerintah Pusat ini seringkali dimanfaatkan oleh Oknum Desa/Kelurahan untuk mencari celah dalam meraup keuntungan, sering terjadinya penggelembungan biaya membuat Masyarakat menjadi terbebani, seharusnya pihak desa/kelurahan dapat membedakan antara antara sertifikasi lahan melalui program PTSL dengan program reguler biasa, tentu saja hal tersebut memiliki sejumlah perbedaan.
Untuk memperlancar program Pemerintah Pusat ini, peran serta Kepala Desa/Lurah juga sangat berarti, akan tetapi berbeda dengan H. Jaja Gojali, SH selaku Kepala Desa Ciomas Ledeng sekaligus Ketua Apdesi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, saat ditemui diruang kerjanya dengan tegas Ia mengatakan bahwa, “Dengan adanya program PTSL ini sebenarnya kasian kepada Kepala Desa/Lurah, dengan minimnya biaya yang ditetapkan oleh SKB 3 Menteri membuat dilema bagi para Kepala Desa/Lurah”.
“Bagaimana dengan anggaran segitu bisa mencukupi, sedangkan kita juga kan harus memperhatikan pembelian materai, petugas BPN yang mengukur juga RT/RW yang ikut membantu dalam pengumpulan berkas, mereka harus kerja lembur jadi mereka juga harus kita perhatikan”, keluhnya.
Masih menurutnya, “Bukan ingin mengeluh atau tidak berkehendak menjalankan program ini, tetapi realita di lapangan tak jarang kami harus nombok dan harus berhadapan dengan polemik – polemik, keterlibatan perangkat desa, ketua RT/RW, termasuk adanya rekrutmen tenaga baru dalam menjalankan program tersebut memakan cost atau anggaran yang tidak sedikit”
“Saya juga berterimakasih dengan adanya program ini, Masyarakat jadi memiliki kepastian hukum, kapan lagi saya bisa mengabdikan diri kepada Masyarakat kalau bukan saat ini”, pungkasnya.
Saat Tim Awak Media menyinggung terkait besarnya anggaran yang lebih dari Rp.500.000.00, Ia menjelaskan bahwa semua itu semata – mata untuk membantu biaya operasional sehari – hari selama pengukuran dan pemberkasan.
10 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan, Warga Kp.Tegal Kopi berharap Ada Perhatian
BOGOR.radar.informasi.com – Warga Kp. Tegal Kopi, Rt.03/10, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, mengeluhkan jalan lingkungan yang masih tanah, pasalnya kurang lebih hampir 10 tahun jalan tersebut diduga belum pernah tersentuh oleh Pemerintah Desa Ciadeg. Jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut menurut Lahem warga Rt.03/10 sama sekali belum tersentuh oleh Pemdes Ciadeg, Rabu (05/05/21).
“Sempat kami mengajukan beberapa kali pada Rt, Rw dan kepala Desa belum ada respone sama sekali. Padahal jalan ini akses satu – satunya untuk warga disini dan kalo hujan jalan sangat licin makanya jalan tersebut saya taburi pakai pecahan genteng agar tidak licin sebab disini banyak motor Warga yang melintas melalui jalan itu,” ujar Lahem kepada radar.informasi.com.
Masih kata Lahem, “Kami selaku Warga Kp. Tegal Kopi, khususnya Rt.03/10 kepada Pemerintah Desa Ciadeg agar cepat memperbaiki jalan lingkungan tersebut, karena hampir 10 tahun jalan ini belum pernah tersentuh sama sekali”.
Sementara itu Kepala Desa Ciadeg Wahyu, mengatakan, ” Rt.03/10 kebetulan itu domisili saya, jadi anggaran yang sekarang untuk Covid -19, tidak ada pembangunan dulu, cuma nanti kata saya yang termen kedua mungkin ada pengerjaan, nah kemarin begitu, saya jelaskan kepada warga R.03/10″.
“Pada intinya begini tarolah disitu kampung baru sebelumnya warga juga baru beberapa rumah, karna terdampak satu jalan tol dan PJKA Double Track, jadi pindahlah Warga kesitu, jadi gini initinya itukan tetangga saya logikanya masa saya tidak memperhatikan”, ujar Kades.
Masih kata Wahyu saya menjabat baru satu tahun pas Covid -19, jadi termen kedua untuk Covid -19 kan dan termen kesatu dibangunkan ke jembatan, turap dan pengaspalan, jadi saya fokuskan dulu pembangunan ke wilayah Nagrog, persatu tahun kita bangun perwilayah dulu, Insya Allah saya sudah komitmen semua pasti akan tersentuh”, ucapnya.
Kepala Desa Pasir Buncir : Saya tidak Menyangkal dengan Kondisi Pembangunan P3A Pasir Buncir dan Mengakui Ketidaksesuain Pekerjaan
BOGOR.radar.informasi.com – Pembangunan P3-TGAI yang dilaksanakan di Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang menuai kontraversi, Yudi Hermawan selaku Kepala Desa angkat bicara, menanggapi pemberitaan yang sebelumnya yang telah tayang di Media Online yang berjudul, Kelompok Tani Desa Pasir Buncir hanya Terima Anggaran Rp.130.000.000.00, Sisanya Kemana…???, Rabu (05/05/21).
Dalam penjelasannya Ia mengatakan, “Sulit bu ya, Ketua sudah saya kasih arahan, dari sebelum pelaksanaan dan Ketua mengiyakan, sementara pencairan anggaran pun Ketua yang tau dibagi dua termin atau gimana, tapi saya tidak menyangkal dengan kondisi P3A Pasir Buncir dan saya mengakui ketidaksesuaian pekerjaan”.
Masih menurutnya, “Tapi saya berterimaksih bu atas masukannya, untuk rekening sesuai dengen seharusnya dong, ke rekening kelompok”.
Namun ada yang janggal dari pernyataan Kades tersebut, Ia mengatakan bahwa anggaran masuk ke rekening Kelompok P3A, sedangkan Ketua Kelompok mengatakan bahwa dirinya hanya menerima Rp.130.000.00, sedangkan dalam peraturan anggaran termin pertama seharusnya turun 70% dari total anggaran.
Kepala desa juga mengatakan bahwa Ia tidak mengetahui bahwa Ketua Kelompok buta huruf dan terkait anggaranpun Ia tidak mengetahui, padahal sangat jelas tertulis bahwa penunjukan Ketua Kelompok atas sepengetahuan dan juga disahkan oleh Kepala Desa sesuai dengan Pasal 8 (1) Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus: a. berbadan hukum; b. disahkan dengan keputusan kepala daerah; c. disahkan dengan akta notaris; atau d. disahkan dengan keputusan kepala desa, untuk P3A, kalau kita liat poin (d), jelas penunjukan/pengangkatan ketua P3A melalui berbagai seleksi, setelah memenuhi kriteria yang dimaksud baru disahkan oleh Kades, artinya Kades tahu sejauh SDM Ketua P3A yang disahkan.
Untuk uang yang berkurang saat diterima oleh Ketua P3A, sesuai pasal Pasal 22 (1) Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ayat (2) huruf a diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai bantuan dalam bentuk uang. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung disalurkan dari rekening kas negara ke rekening P3A, GP3A, dan/atau IP3A melalui mekanisme lumpsum sesuai rencana kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A,(3) Proses pencairan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meninjau dari pasal tersebut jelas disini terlihat kejanggalan – kejanggalan.
Dengan adanya kejadian ini harusnya Kepala Desa sebagai Pemangku Wilayah mengawasi dan memonitoring kegiatan pembangunan yang ada di desanya, sehingga uang yang bersumber dari uang rakyat tersebut tidak dijadikan ajang bancakan untuk meraup keuntungan pribadi.
