Bogor.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan penghargaan kepada desa lunas tercepat, pemungut pajak berprestasi dan wajib pajak dengan pembayaran pajak terbesar, hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada Aparat Desa dalam mengelola pajak, disamping itu agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya, Selasa (08/12/2020).
Pemerintah juga berharap agar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan dapat lunas tepat waktu. Dalam penyerahan penghargaan tersebut Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor – Jawa Barat termasuk salahsatu desa yang mendapat penghargaan.
Meskipun sampai saat ini masih banyak yang belum taat pajak, akan tetapi dengan adanya penghargaan ini diharapkan nantinya semua Masyarakat dapat termotivasi sehingga timbul kesadaran dari Masyarakat sehingga Masyarakat tidak merasa terbebani oleh PBB.
Mamat, SE atau yang akrab disapa Budi selaku Kepala Desa Sukamahi sangat senang dengan pencapain yang telah diraih. “Alhamdulillah Desa Sukamahi masuk dalam nominasi dan ini merupakan sejarah di desa kami, mudah – mudahan ini menjadi pemicu dan untuk tahun berikutnya bisa lebih baik lagi”, ujar Budi.
Bogor.radar.informasi.com – Datangnya musim penghujan yang akhir – akhir ini mengguyur kawasan Puncak Cisarua disertai dengan angin kencang, membuat semua harus selalu waspada setiap saat, kontur tanah yang berpotensi longsor membuat sebagian Warga cemas dan was – was saat turun hujan, Minggu (06/12/2020).
Bencana yang tak bisa dihindarkan melanda beberapa wilayah sekitar Puncak, diantaranya tanah longsor, banjir dan juga pohon tumbang yang menyebabkan kerugian materi ataupun imateri. Maka dari itu, dalam menghadapi perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini, Koramil 2124/Cisarua menghimbau kepada seluruh Masyarakat untuk selalu siaga.
“Guna menghadapi dan mempersiapkan diri terhadap Bencana di Wilayah Kecamatan Cisarua dan Megamendung, Babinsa jajaran Koramil 2124/Cisarua harus waspada dan siaga dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di wilayah desa binaannya masing-masing, tentunya dengan memberdayakan seluruh Stakeholder yang ada, seraya berikhtiar tentunya kita berdo’a kepada Allah SWT, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan dijauhkan dari segala bala dan bencana”, ungkap Aris Nazarudin selaku Danramil 2124/Cisarua.
Bogor.radarinformasi.com – 10 Pemetik Teh di area Gunung Mas Rt.01/02 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit akibat tertimpa sebuah pohon Silver Oak dengan ketinggian 20 meter dan diameter sekitar 40 cm, Minggu (06/12/2020) pada pukul 09.45 WIB.
Kejadian bermula saat 10 orang Pekerja Pemetik Teh sedang melakukan pekerjaan rutin di blok tersebut dan tiba – tiba pohon tersebut tumbang menimpa 10 orang yang berada disekitar pohon tersebut, diantaranya, Personel, 10 pemetik teh terluka, Niro umur 54 th, alamat Kp. Batukasur Rt. 04/03 Ds. Batulayang Kec. Cisarua mengalami luka di kepala bagian belakang, Sumiati umur 52 th, alamat Jl. Sukamaju Rt. 01/10 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua mengalami patah kaki kiri, Ani Jubaedah umur 45 th, alamat Kp. Pensiunan Rt. 01/01 mengalami luka di kepala bagian belakang dan 7 luka ringan (blm dapat Ket lengkap).
Dengan adanya kejadian tersebut, Eko Windiana selaku Kepala Desa Tugu Selatan, Bhabinsa Tugu Selatan, Perangkat desa, Security Gunung Mas, Kadus 1 dan 2 serta Warga perkebunan Gunung Mas langsung ke lokasi dan mengevakuasi korban.
“Manajemen Gunung Mas baru beres dari Rumah Sakit, Allhamdullillah 3(tiga) Pemetik yang kena pohon tumbang sudah tertangani secara medis dan 2 (dua) Pemetik sudah diizinkan pulang sedangkan Ani Zubaedah terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit PMI karena kondisinya kritis”, ungkap salahsatu Securiti Gunung Mas.
Jakarta.radarinformasi.com – “Dahulu para muda-mudi merebut kemerdekaan dari penjajah tanpa pamrih, maju di garda terdepan penuh dengan percaya diri dan hanya tekad merdeka atau mati. Hal tersebut bukan hanya slogan, namun telah bergelora di dalam hati,” ungkap Sumartini Tjokrodimulyo (92 tahun) ketika mengenang pengalamannya saat ikut terlibat peristiwa Bandung Lautan Api. Sumartini dengan lancar menceritakan pengalaman masa lalunya, saat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga mengunjungi kediamannya untuk bersilaturahmi.
Selain Sumartini, juga ada Truus Iswarni (91 tahun), pelaku sejarah yang ikut berjuang merebut Hotel Oranje (saat ini bernama Hotel Majapahit) dari penjajah Belanda pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sumartini dan Truus merupakan anggota Wirawati Catur Panca yang merupakan wadah bagi kelaskaran perempuan pejuang 1945.
Kunjungan ke para pejuang perempuan merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-92 Tahun 2020. Menteri Bintang menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan organisasi perempuan, dan dunia usaha untuk memberikan perhatian bagi para pejuang perempuan. Hal ini sesuai dengan hakikat makna Hari Ibu yang sesungguhnya, bahwa Hari Ibu bukan hanya sebagai mother’s day . Hari Ibu menurut Menteri Bintang adalah hari dimana masyarakat Indonesia mengapresiasi dan meneladani perjuangan kaum perempuan pada tahun 1928, tahun dimana Kongres Perempuan Pertama digelar dan menjadi dasar penetapan Hari Ibu.
“Hari Ibu merupakan peringatan momentum perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia. Hari Ibu adalah hari bagi semua perempuan, hari kita semua. Perempuan pejuang kemerdekaan menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia. Apa yang kami berikan tentu tidak sebanding dengan kiprah dan pengorbanan para perempuan pejuang, sehingga kami saat ini bisa menikmati udara kemerdekaan. Sejak dahulu pun perempuan telah menjadi garda terdepan bangsa. Perjuangan perempuan pejuang kemerdekaan ini juga menjadi bukti dan motivasi bagi kita, agar tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, namun juga bisa berkontribusi dalam pembangunan itu sendiri,” ujar Menteri Bintang. Sabtu,(04/12/20).
Atas pengabdian tanpa batas pada negara, Kemen PPPA bersinergi dengan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), dan PT Kimia Farma memberikan apresiasi dan dukungan kepada 9 (sembilan) perempuan pejuang kemerdekaan RI yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Dukungan tersebut diantaranya berupa bantuan 9 (sembilan) kursi roda, kaca mata baca, serta paket makanan dan suplemen sehat. Apresiasi yang sama juga akan diberikan Kemen PPPA pada anggota Wirawati Catur Panca yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat.
“Hari ini kami merasa terhormat dan terharu dengan kehadiran Menteri PPPA dan KOWANI. Kami sebagai pelaku sejarah, atas nama teman-teman seperjuangan mengapresiasi pemerintah yang menaruh perhatian kepada para perempuan pejuang bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan karena akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Sumartini.
Atas keterlibatan dan keberaniannya, Sumartini dianugerahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Angkatan 45 dan Satya Lencana Perang Kemerdekaan. Sementara itu, Truus Iswarni dianugerahi Tanda Jasa Perang Kemerdekaan, Bintang Gerilya, dan Tanda Kehormatan Veteran RI.(red)
Jakarta.radarinformasi.com – Perempuan berperan penting dalam menjaga kesehatan keluarga terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa peran penting perempuan sebagai manajer dalam keluarga, menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk memerangi Covid-19. Lebih lanjut, Menteri Bintang mengajak berbagai pihak, khususnya dunia usaha untuk mendukung peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga, Kamis (03/12/2020).
“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat berperan sangat kuat dalam menekan penyebaran Covid-19. Perempuan sebagai manajer keluarga berperan sangat penting untuk mengingatkan anggota keluarga lainnya dalam mencegah penularan Covid-19. Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam mengatur siklus keuangan keluarga; mengampanyekan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan); memperkuat ekonomi keluarga, serta membangun kualitas keluarga dengan menanamkan nilai-nilai dalam keluarga,” ungkap Menteri Bintang dalam acara webinar ‘Peran Penggunaan Herbal dalam Menjaga Imunitas Keluarga di Masa Pandemi’ yang dilaksanakan bersama Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia.
Selain menimbulkan masalah di sisi kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada bidang ekonomi, dimana pelaku usaha yang menggunakan mekanisme offline mengalami penurunan omset cukup drastis dari 52,3% menjadi 28,9%. Sedangkan untuk pelaku usaha mekanisme online masih dapat bertahan bahkan mengalami peningkatan omset sangat pesat dari 4,7% menjadi 28,9% (Survei Markplus). Adapun peran Kemen PPPA dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam kewirausahaan, khususnya di masa pandemi ini, yaitu melakukan sinergi bersama berbagai pihak, seperti dunia usaha untuk memberikan pendampingan, peningkatan kapasitas berupa pelatihan, pengembangan usaha dan pemasaran produk terutama pada model-model program industri rumahan (IR) yang saat ini mencakup 3.764 pelaku usaha di 46 Desa/Kelurahan, 21 Kabupaten/Kota, dan 16 Provinsi.
“Tuntutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari turut memaksa masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bekerja. Jika tidak hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik, maka bisa menjadi ancaman bagi keluarga karena berpotensi menjadi carrier yang dapat menularkan Covid-19 pada anggota keluarga lainnya. Belum lagi jika ada anggota keluarga yang sakit dan harus diberikan perawatan, hal ini berpotensi besar menimbulkan kontak langsung dan memperluas penyebaran Covid-19 dalam keluarga,” ujar Menteri Bintang.
Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan meningkatnya tren kasus positif Covid-19 yang diantaranya berada dalam klaster keluarga. Hal ini tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, balita, penyandang disabilitas, dan lansia.
Menteri Bintang menegaskan dibutuhkan mekanisme khusus dalam mencegah penyebaran Covid-19 di dalam keluarga. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Kemen PPPA untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 dalam Klaster Keluarga pada 24 September 2020, Kemen PPPA bersama Kementerian Kesehatan dan BNPB menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Protokol Kesehatan Keluarga. Selain mengesahkan dan menyosialisasikan protokol kesehatan keluarga, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanganan Covid-19, diantaranya yaitu menginisiasi Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Gerakan Berjarak); memberikan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak dengan melibatkan Dunia Usaha; menyusun Protokol dan Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan pada masa Pandemi; memperkuat jaringan bersama Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; memperkuat jejaring layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); serta menyediakan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) yang diinisiasi Kantor Staf Presiden.
Menteri Bintang menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menurunkan angka infeksi Covid-19 di Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan diri beserta keluarga. “Selaku Menteri PPPA, saya mengajak seluruh masyarakat untuk saling memberikan edukasi dan sosialisasi yang tepat terkait Protokol Kesehatan Keluarga. Apresiasi saya sampaikan kepada PT. Mustika Ratu yang telah melakukan kerja nyata untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan pelaksanaan Protokol Kesehatan Keluarga dan mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia,” tambah Menteri Bintang.
Pada acara ini, Direktur Pengembangan Bisnis dan Inovasi PT. Mustika Ratu, Kusuma Ida Anjani mengungkapkan sebagai mitra pemerintah, Mustika Ratu terus berupaya meningkatkan kesehatan keluarga dengan menghadirkan berbagai produk kesehatan mulai dari hand sanitizer hingga suplemen jamu herbal untuk menjaga imunitas tubuh dari ancaman virus. “Produk ini hadir juga sebagai upaya membantu perekonomian pengusaha lokal termasuk petani, mengingat 70% tanaman herbal dunia berada di Indonesia. Dari segi harga, produk suplemen jamu ini juga terjangkau, sehingga bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya para Ibu untuk dikonsumsi keluarganya sehari-hari,” terang Kusuma.
Di samping itu, Direktur Marketing PT. Mustika Ratu, Yuniastuti K. Putri mengungkapkan bahwa Mustika Ratu turut berkomitmen mendukung pemerintah dalam menciptakan imun yang kuat, Indonesia sehat, dengan membagikan suplemen herbal untuk menjaga imun tubuh kepada pihak yang membutuhkan. “Kami juga menyadari pentingnya peran Ibu dalam menopang perekonomian keluarga,” tutur Yuniastuti.(red)
Neneng Kusmiatin ( 51 ), yang beralamat di Kp. Ciletuh Hilir Rt 001/006, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dinyatakan hilang dari tempat kerjanya. Senin ( 30 / 11 / 2020 ).
Ia bekeja di Pt.Yongjin Javasuka Garment yang beralamat Jl. Raya Siliwangi Km 35 Cicurug Sukabumi. Ia meminta ijin pada perusahaan tempat bekerjanya pada jam 12.00 waktu istaraht siang. Sejak itu Wanita yang bekerja sebagai Cleaning Service ini tidak kunjung kembali pulang.
Ibu ini di duga mengalami penyakit Alzhaemer atau yang sering kita sebut dengan pikun. Hingga berita ini di naikan belum juga ada kabar tentang keberadaannya.
Anak dan Keluarga besar sangat menantikan kehadirannya kembali di tengah – tengah mereka. Kepada siapapun yang mengetahui keberadaan atau melihat Ibu ini di harap dapat memberi kabar kepada Enang dengan nomer hp. 085368366038 selaku Suami dari Neneng Kusmiati. Atau dapat pula menghubungi Kantor Polisi terdekat.
Jakarta.radarinformasi.com – Dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 pada 1 Desember 2020, Kementerian koordinatorPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) turut menggelar acara webinar dengan tema “Akhiri Pandemi HIV/AIDS : Resiliensi dan Dampak.” Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar menegaskan pentingnya peran masyarakat dan komunitas dalam memberikan dukungan dan menghapus stigma dan diskriminasi pada para penyintas, khususnya anak dengan HIV/AIDS demi meningkatkan resiliensi diri mereka sehingga dapat bangkit dan kuat menghadapi kondisi yang dialaminya, Selasa (01/11/2020).
“Resiliensi diri merupakan hal yang sangat penting dimiliki penyintas HIV/AIDS, agar mereka dapat menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kondisi yang dihadapinya, serta mampu bangkit dari keterpurukan. Resiliensi tersebut dapat terbentuk dengan kuat jika ada dukungan dari lingkungan sekitar. Disinilah pentingnya peran masyarakat dan komunitas dalam melakukan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di lingkungannya, serta menghapuskan stigma pada orang khususnya anak dengan HIV/AIDS di Indonesia,” ungkap Nahar.
Nahar menjelaskan terkait persoalan HIV/AIDS, ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan, yaitu pencegahan, pengawasan, masih banyak masyarakat yang ragu memeriksakan diri, dan masih perlu dilakukan upaya edukasi kepada masyarakat terkait virus HIV. Di samping itu, menghilangkan stigma negatif masyarakat terkait orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak dengan HIV/AIDS (ADHA) masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.
“Hal tersebut merupakan tugas kita bersama, pentingnya mengedukasi masyarakat terkait informasi yang benar tentang HIV/AIDS. Ibarat rantai yang tidak pernah putus, saya harap masyarakat dapat terus melakukan sosialisasi dalam menyampaikan pengetahuan yang benar mengenai HIV/AIDS kepada sekitarnya sehingga stigma dan diskriminasi kepada ODHA dan ADHA dapat berkurang,” jelas Nahar.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangani persoalan HIV/AIDS, termasuk penyediaan ARV secara gratis. Kemen PPPA sendiri telah berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar memperhatikan hak-hak ADHA, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai penanganan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ADHA, termasuk hak untuk bersekolah.
Kemen PPPA juga sangat mendukung aturan yang diterapkan Kementerian Kesehatan terkait pemeriksaan wajib bagi ibu hamil sehingga penularan virus HIV dari ibu ke anak dapat dicegah. Selain itu, melakukan intervensi pencegahan melalui advokasi kepada anak, guru, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan lainnya termasuk memberikan informasi akurat tentang kesehatan, faktor risiko, hingga apa yang harus dilakukan jika ada ODHA dan ADHA di lingkungan mereka.
Pada 2030, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 3 Zero : Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, and Zero AIDS-Related Deaths yang berarti tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA, tidak ada lagi kematian karena AIDS. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Peringatan Hari AIDS Sedunia ini merupakan momentum meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS yang berdampak bagi kesehatan. Jangan pernah remehkan kekuatan masyarakat karena ‘masyarakat yang membuat perubahan’. Jauhi virusnya, bukan orangnya,” tegas Nahar.
Pada acara ini, Pegiat Sosial Yayasan Kusuma Buana, Wisnu Prasadja menuturkan pentingnya ketahanan keluarga dalam menanggulangi HIV/AIDS. Untuk membentuk ketahanan keluarga, orangtua maupun anggota keluarga lainnya harus memiliki pemahaman pengetahuan serta wawasan yang utuh tentang HIV itu sendiri. Mengingat pentingnya edukasi sejak dini pada anak dalam mencegah dan menangani HIV/AIDS, seperti menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta anak dapat berperilaku tepat ketika menghadapi orang atau anak dengan HIV/AIDS.
Di samping itu, Konsultan Program Linkages Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), dr Hendra Widjaja mengungkapkan pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia, tentu tidak menghentikan proses layanan perawatan dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan ADHA. “Semua tetap dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ada dengan mengacu standard precautions (kewaspadaan standar). Kementerian Kesehatan juga berupaya memberikan persediaan obat ARV untuk masa 2-3 bulan bagi ODHA dengan kondisi stabil yang diprioritaskan pada wilayah episentrum Covid-19 seperti Jakarta. Adapun inovasi layanan yang dihadirkan di Jakarta untuk memudahkan ODHA mendapatkan layanan kesehatan selama pandemi yaitu JAK – Transporter, JAK – Antar, dan JAK – Support,” terang Hendra.(red)
Jakarta.radarinformasi.com – Salah satu tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya tak terkecuali anak disabilitas. Menurut Plt. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar salah satu bentuk perlindungan negara melalui mandatori yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yaitu memastikan kebijakan mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak anak disabilitas, Senin ( 30/11/2020 ).
“Bentuk perlindungannya tentu membuat kebijakan dan regulasi termasuk peraturan perundang-udangan. Setelah regulasi tentang anak penyandang disabilitas dibuat lalu kemudian regulasi pelaksanaan kebijakannya yang kami lakukan, termasuk memastikan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khususnya dapat dilaksanakan,” ujar Nahar dalam Dialog Interaktif Bintang Harapan, di Kandank Jurank Doank, Ciputat (30/11).
Lebih lanjut, Nahar mengakui jika pandangan masyarakat terhadap disabilitas masih belum setara dan perlu upaya lebih untuk menjadikan Indonesia ramah terhadap disabilitas. Meski demikian, Kemen PPPA bersama Kementerian/Lembaga terus bersinergi dan mengajak seluruh masyarakat mengupayakan inklusifitas.
“Tentu (kesetaraan) bagi anak disabilitas (di Indonesia) diakui masih belum maksimal, oleh karena itu upaya kita tidak berhenti, kita berharap akan melakukan upaya-upaya secara sistematis agar semua orang tidak mendiskriminasi, menelantarkan, dan melakukan eksploitasi (pada anak disabilitas) sehingga kita memandang semua manusia itu sama dan yang membedakan itu kemampuan diri yang juga dapat disiapkan melalui pengasuhan dan pendamping yang tepat dimasa tumbuhkembangnya,” jelas Nahar.
Dipandu Dik Doank, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Penyandang Disabilitas Internasional tersebut menghadirkan berbagai pembicara diantaranya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angky Yudistia. Angkie menceritakaan kebanggannya menjadi seorang disabilitas perempuan pertama yang menjadi Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, salah satu kunci bisa berdaya dan menghilangkan rasa minder diri sebagai seorang disabilitas adalah dengan berpendidikan.
“Cita-cita saya adalah menjadi disabilitas yang mandiri berkarya dan bermanfaat. Tapi memang saya akui itu susah karena saya paham banget kita sering kali mengalami diskriminasi, ada batas-batas yang harus kita tembus. Tapi saya mencoba untuk bisa mandiri dengan pendidikan, supaya kita tidak merasa minder,” ujar Angkie.
Menurut Angkie, disabilitas itu mampu hanya saja keadaannya belum aksesible bagi disabilitas. Oleh karenanya sebagai negara hukum, Indonesia diharapakan membuat payung hukum untuk memfasilitasi keterbukaan akses bagi disabilitas termasuk anak. Angkie pun menyampaikan jika selama satu tahun dia bertugas dengan berkoordinasi lintas K/L termasuk Kemen PPPA, Pemerintah Indonesia telah melahirkan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden terkait disabilitas. “Anak-anak ini adalah penerus bangsa, kita (pemerintah) di sini berupaya memberikan payung hukum supaya adik-adik ini tetep bisa sekolah, tetap bisa menggapai cita-citanya, dan tentunya dilindungi oleh negara. Maka dari itu itu tugas adik-adik adalah tetap selalu sekolah dan menggapai cita-cita dan membuktikan bahwa kita disabilitas mampu berdaya dan bisa berkontribusi bagi Negara Indonesia,” tutur Angkie, menyemangati.
Sepakat dengan pernyataan Angkie, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad juga mengakui pendidikan menjadi salah satu penopang utama anak disabilitas dapat bersaing. Bahrul mengingatkan para orang tua agar memberikan dukungan bagi anak disabilitas khususnya dari sisi pendidikan.
“Saya berharap kepada orangtua yang memilki anak disabilitas, mohon anak-anaknya bisa diberi akses untuk pendidikan karena negara sudah membuka jalan tinggal kita sebagai orang tua mendukung dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Jangan disembunyikan di rumah, cintai anak kita sebagai makhluk Ciptaan-Nya. Didik anak-anak kita dengan baik” tegas Bahrul.
Surya Sahetapy juga sependapat, menurutnya orang tua tidak perlu malu dengan kondisi anaknya yang disabilitas sebaliknya harus dikenal agar masyarakat mehamami sehingga mendukung Indonesia ramah terhadap disabilitas.
“Saya berharap ke depan Indonesia bisa ramah terhadap disabilitas. Orangtua punya anak disabilitas nggak usah malu, sebab disabilitas itu perlu dikenal. (Saya berharap) Di Indonesia punya pusat disabilitas sebagai pusat informasi bagi disabilitas supaya bisa menginformasikan kebutuhan disabilitas, seperti infomasi sekolah, pendidikan dan sebagainya. Supaya kita (disabilitas) nyaman tinggal di Indonesia dan yang paling penting juga adalah kerja sama pemerintah dan kita semua harus saling membantu,” tutur Surya Sahetapy menggunakan bahasa isyarat.(red)
Bogor.radarinformasi.com – Dewasa ini, pertumbuhan Media Massa sangat cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi ini, membuat informasi tersebar cepat dan bisa diakses secara global, Senin (30/12/2020).
Perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, perlu dicermati oleh Media Massa dan Wartawan, banyak tantangan yang dihadapi, dimana Wartawan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Pers memiliki peran strategis dalam mengawal perubahan. Tugas utama Pers yang paling mendasar, yakni sebagai sebuah profesi yang bertanggungjawab langsung kepada Masyarakat atas informasi yang dipublikasikan. Profesionalisme merupakan salahsatu kunci untuk menjawab tantangan perubahan. Hanya Pers yang profesionallah yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat. Untuk itu, diperlukan Wartawan-wartawan profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.
Rohmat Selamat, SH, M.Kn, mengatakan, “Sebagai praktisi hukum dan Media, untuk mendukung kerja jurnalistik yang profesional, saya sepakat jika Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominikasi dan Informasi (Kemenkominfo), menyelenggarakan ujian sertifikasi jurnalis. Sertifikasi ini penting dan menjadi perlambang apakah seorang Wartawan pantas menjalankan tugas jurnalistik atau tidak”.
Sama seperti sertifikasi untuk Guru, sertifikasi Wartawan ini penting sehingga profesionalisme kerja jurnalis lebih terjamin. Dengan adanya standar kompetensi atau sertifikasi, Wartawan terbekali dengan ilmu jurnalistik yang baik.
Selama ini, amat banyak laporan dari Masyarakat yang kerap terganggu dengan adanya Wartawan yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan cenderung merugikan Nara Sumber, sehingga dihinggapi paranoid dengan Wartawan.
Sudah seharusnya, aturan tentang uji kompetensi dan Sertifikasi Wartawan dilakukan, namun harus diimbangi dengan kesejahteraan Wartawan yang telah memiliki sertifikasi. Kesejahteraan ini penting, agar Wartawan bisa hidup layak sebagaimana mengacu pada UUD 1945.
Pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dituliskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kalimat ini sudah cukup jelas bahwa setiap orang yang berada hidup berdasar UUD 1945 dan di bawah naungan Pancasila berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
Sudah saatnya Pemerintah, ikut memikirkan kesejahteraan Wartawan dengan mengatur tunjangan profesi, sehingga memiliki dasar untuk memberi tunjangan kepada Wartawan, mengingat peran Wartawan dalam menyuarakan pesan-pesan pembangunan sangat besar.
Kabupaten Bogor.radarinformasi.com – Dalam rangka mempermudah monitoring pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor melalui Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) membentuk aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembanguan (Si Dilan).
“Hari ini kita adakan pelatihan dan uji coba Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (Si Dilan). Aplikasi ini nantinya untuk mempermudah dalam hal monitoring pembangunan, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” kata Kepala Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Setda Kabupaten Bogor, Ajat Jatnika usai memberikan pemaparan tentang Aplikasi Si Dilan di Hotel Grand Pesona Caringin, Kamis (26/11/2020).
Ia juga menambahkan, aplikasi Si Dilan untuk melengkapi aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat Pemkab Bogor. “Aplikasi Si Dilan melengkapi aplikasi lainnya yang sudah dibentuk Pemkab Bogor melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD) seperti e-planning, e-budgeting, SIRUP, LPSE dan lainnya. Tapi, Si Dilan ini kita buat untuk bersinergi di masing-masin dinas teknis dan nantinya akan memudahkan kita dalam mengontrol pembangunan di Kabupaten Bogor. Aplikasi ini juga untuk mempercepat waktu dan bisa kita akses nantinya di control room maupun lewat handphone kita masing-masing,” tambahnya.
Kedepan Ajat berharap aplikasi Si Dilan bisa berkembang lebih besar untuk memajukan Kabupaten Bogor. “Kedepan kita ingin aplikasi ini semakin besar dan terasa manfaatnya. Sekarang sudah jaman digitalisasi, jadi Kabupaten Bogor juga harus siap dengan kecanggihan teknologi yang nantinya akan mempermudah kerja kita,” pungkasnya.
