SUKABUMI.radarinformasi.com – Pemilu 2024 telah berlalu, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif yang mendapatkan bangku DPR-RI, DPR, DPRD dan DPD pun sudah ditetapkan, namun rupanya masih banyak Anggota PPS yang menjadi peran penting dalam Pemilu 2024 yang belum menerima upah secara utuh, Selasa (30/04/2024).
Penerimaan upah PPS yang tidak merata di beberapa wilayah tentunya menjadi perbincangan hangat, karena ternyata ada beberapa wilayah yang 2 bulan upahnya belum diterima.
“Memang benar upah kami sebagai PPS Pemilu 2024 belum diberikan untuk 2 bulan masa kerja”, ujar Anggota PPS pemilu 2024.
Atas informasi tersebut awak mediaradarinformasi.com mencoba untuk konfirmasi hal tersebut kepada Bendahara Sekret yang bertanggungjawab atas upah PPS melalui pesan WhatsApp.
“LPJ KPPSnya belum selesai, baru 4 desa, karena harus di upload di sitab. Uploadnya harus per TPS, jadi jumlah TPS dari 13 desa itu mencapai 355 TPS. Fisik LPJ KPPS sudah di sampaikan ke KPU seminggu sebelum lebaran sekarang soft copy scan nan-nya tinggal yang belum, karena harus di scan per TPS dan di upload, mudah-mudahan minggu sekarang beres”,ujar Budi Bendahara Sekret yang kini menjabat sebagai Mantri Polisi (MP).
“4 desa sudah bantu saya untuk scan LPJ ya dan saya sudah di bantu oleh 2 orang nakung Azi dan Iki, scan LPJ kpps itu Bu per TPS kira-kira 27 halaman. Saya udah menyampaikan mohon pengertiannya ke rekan-rekan PPS karena butuh proses waktu, emang agak lama, teman saya yang Cibadak aja baru Minggu kemaren cair”, sambungnya.
Ketika dipertanyakan terkait adanya informasi bahwa setiap TPS di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ada memberikan uang kepada Bendahara Sekret melalui PPS, Ia pun membenarkan hal tersebut.
“Betul, itu jasa pembuatan LPJ fisik ya, sebetulnya tidak dengan LPJ soft copy karen di pinta untuk diupload di sitab harus dengan scan sofhcopy LPJ maka sya harus membuat LPJ-nya juga, itu hasil kesepakatan, mereka meminta saya untuk membuatkan LPJ dan sudah di musyawarahkan”, jelasnya kepada Awak Media.
Miris memang jika untuk LPJ KPPS Per TPS Rp.50.000 x 355 TPS, untuk LPJ PPS Rp.130.000./desa x 13 desa, yang tujuannya untuk pembuatan LPJ KPPS kepada Bendahara Sekret tentunya jumlah nominal yang diterimanya cukup fantastis, namun sampai berita ini ditayangkan LPJ tersebut masih belum selesai hingga menghambat pencairan upah Anggota PPS yang sudah bekerja keras saat masa kerjanya.
Reporter : Dahlia
Redaktur : Dewi