Diduga adanya Gratifikasi antara Pengusaha dan Oknum Pemerintah Wilayah, Pembangunan Tower BTS tak berijin telah Menjulang Tinggi di Desa Tajur Halang

Diduga adanya Gratifikasi antara Pengusaha dan Oknum Pemerintah Wilayah, Pembangunan Tower BTS tak berijin telah Menjulang Tinggi di Desa Tajur Halang

BOGOR.radarinformasi.com- Pembangunan infrastruktur yang mencakup pembangunan Tower Base Transceiver Stasion (BTS) merupakan program langsung dari Presiden Jokowi, namun meski demikian dalam pelaksanaan program tersebut harus tetap melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, namun kenyataannya masih banyak proyek pembangunan yang belum mengantongi ijin dan sudah mulai berjalan, Sabtu (24/12/22).

Hal tersebut bisa terjadi diduga akibat adanya sistem kejahatan yang terselubung secara masif oleh pihak/oknum di wilayah, maka tak heran meski tanpa mengantongi ijin pembangunan dilakukan semakin berani, karena pihak pengusaha merasa ada yang memback-up dan sudah ada gratifikasi dengan pihak-pihak tertentu.

Seperti halnya pembangunan Tower BTS yang berada di Kp. Cijeruk Pangalap RT.01/RW 06. Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, jangankan IMB-nya, hingga saat ini pihak radarinformasi.com masih minim informasi atas pemilik Tower BTS tersebut, Kasi Ekbang Kecamatan, Camat hingga Kepala UPT Dinas Tata Bangunan Wilayah II Ciawi tetap bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi.

Dengan diamnya para Pemangku wilayah saat dikonfirmasi dan adanya pembiaran pembangunan yang diduga tak berijin tersebut, menambah keyakinan adanya mafia-mafia penerima gratifikasi, jika hal ini dibiarkan maka masyarakat yang akan menjadi korban permainan atas mafia pemerintahan tersebut.

Anehnya lagi Kepala Desa Tajur Halang, melalui pesan Whaatshaap bersikap arogan terhadap Wartawati yang menayangkan pemberitaan terkait Tower BTS yang diduga bodong tersebut, sementara itu Kasi Trantib Pol.PP Kecamatan Cijeruk saat dikonfirmasi juga tidak memberikan penjelasan yang pasti.

“Silahkan hubungi Kepala Desa atau Ekbang Kecamatan, karena Camat yang tandatangan, saya hanya Penegak Perda”, ujarnya singkat.

Sangat disayangkan masih banyak terjadi pelecehan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan ruang yang leluasa bagi pengusaha nakal.

Reporter : Dewi

Oknum Pengusaha di Desa Sukaharja diduga Dirikan Villa tanpa IMB dan Sumur Bor tanpa lengkapi Perijinan

Oknum Pengusaha di Desa Sukaharja diduga Dirikan Villa tanpa IMB dan Sumur Bor tanpa lengkapi Perijinan

BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah resmi menghapus aturan soal Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ini adalah beleid turunan dari UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan soal PBG ini diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021, Jum’at (16/12/22).

PBG menjadi istilah pengganti izin mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan lama. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung,” demikian tertulis dalam poin 17 Pasal 1 PP 16 Tahun 2021.

Namun sangat disayangkan, masih banyak Oknum-oknum pengusaha nakal yang dengan sengaja memanfaatkan keindahan alam untuk kepentingan pribadi (komersil) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Seperti halnya yang terjadi di pembangunan Villa di Kampung Cijulang RT. 004/RW. 009, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ini, terlihat sebuah bangunan Villa berdiri kokoh dan sudah berjalan selama 8 bulan, akan tetapi tidak terlihat papan IMB yang terpasang.

Saat radarinformasi.com mendatangi lokasi pembangunan, pemilik Villa tidak ada ditempat, hanya Mandor (tangan kanan bos) memberikan penjelasan bahwa untuk permasalahan perijinan sudah ditempuh ke tingkat RT, RW dan Polsek serta desa setempat.

” Soal IMB sudah diurus hanya belum di cetak tetapi resinya sudah ada. Soal perijinan kepada warga setempat, pemerintah desa bahkan pihak berwajib yang bertanggungjawab di wilayah Kecamatan Cijeruk pun sudah selesai, saya punya buktinya”, ujar Aming ( mandor pekerja ).

Namun ketika di tanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama, jawaban Mandor tersebut pun berubah, ” Iya emang sejujurnya IMB belum ada karena belum selesai perijinannya. Tapi kalo ijin dari pihak terkait seperti warga setempat, pemerintah desa dan kepolisian sudah selesai. Cuma nunggu perijinan IMB belum selesai karena sulit mendapatkannya”.

Aming juga mengatakan bahwa itu semua urusan bos-nya dan hingga berita ini ditayangkan bos-nya belum dapat dihubungi. Padahal sangat jelas dalam aturan sebelum mulai pembangunan segala sesuatu persyaratan harus ditempuh dengan benar sesuai dengan prosedur, salahsatunya adalah IMB, selain Villa yang diduga belum berijin, adanya sumur bor di lokasi tersebut membuat warga sekitar resah akan dampak ke depannya, ditambah lagi sumur bor pun diduga dibuat tanpa mengurus perijinannya terlebih dahulu karena mandor juga tidak dapat menunjukkan bukti apa-apa terkait ijinnya.

Padahal sangat jelas pemilik yang membangun tanpa IMB dikenakan pasal 15 ayat 1 Perda 7 Tahun 2010. Sementara untuk bangunan yang menyalahi IMB dikenakan pasal 144 ayat 2 PerdaTahun 2010. Mereka yang melanggar dijatuhi sanksi denda minimal Rp 3 juta hingga denda maksimum sebesar Rp 50 Juta.

Reporter : Yonk
Redaktur : Dewi