KPM Desa Sukakarya kembali Terima BLT- DD selama 3 Bulan
BOGOR.radarinformasi.com- Sebanyak 135 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Warga Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor terlihat sumringah, karena dipenghujung tahun 2022 ini mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disalurkan di Aula kantor desa, pada Minggu (25/12/2022).
Nominal sebesar Rp. 900.000,00 yang di distribusikan oleh Pemerintah Desa Sukakarya dapat diterima KPM secara utuh tanpa adanya potongan apapun, penyaluran Dana Desa tersebut dihadiri oleh Iwan Darmawan selaku Kasi Pelayanan Masyarakat, Hasan Sukandi ( Kepala Desa ) yang diwakilkan , Ketua BPD, Babhinmas dan Babhinsa serta para Ketua RT dan RW.
Iwan Darmawan berharap BLT Dana Desa ini bermanfaat bagi KPM, ” Semoga uang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, karena uang disalurkan 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- “.
“Saya atas nama Pemerintah Kecamatan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang sudah memprogramkan BLT Dana Desa dan semoga di tahun 2023 program ini masih ada dan masyarakat masih bisa mendapatkannya”, pungkasnya.
Selanjutnyasalahsatu KPM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Alhamdulilah ini sebuah keberkahan buat kami penerima, karna uang ini bisa meringankan beban kehidupan kami, kami tak lupa ucapkan terimakasih buat pemerintah desa maupun pemerintah pusat”, ujarnya dengan bahagia.
Pemdes Sundawenang Salurkan Bantuan Sosial 3 Program Sekaligus Bagi Warganya
SUKABUMi.radarinformasi.com – Virus Covid-19 tentunya memberikan banyak dampak negatife kepada semua kalangan Masyarakat. Salahsatu dampak yang sangat terlihat dan dirasakan adalah dari sisi finansial, banyak pekerja kehilangan mata pencarian serta pengusaha yang mengalami kebangkrutan usaha, meskipun saat ini sudah memasuki masa endemi, akan tetapi dampak tersebut masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, Jum’at (02/12/22).
Untuk itu Pemerintah Pusat memberikan berbagai macam Bantuan Sosial kepada Masyarakat dengan harapan dapat sedikit meringankan beban rakyatnya, diantaranya BBM, PKH dan BPNT serta banyak lagi lainya.
Atas hal tersebut Pemerintah Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat, bersama PT.Pos Indonesia (persero) menyalurkan bantuan – bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat tersebut kepada Warga yang berdomisili di wilayahnya.
” Bantuan yang kami salurkan kali ini meliputi bantuan BBM, PKH dan BPNT, nominal yang diberikan tentunya berbeda – beda sesuai dengan data yang ada dan diterima oleh Pemdes. Data tersebut tentunya hasil dari RT / RW setempat yang kemudian di ajukan ke pemerintah pusat, karena dari 1.035 KPM yang hadir hari ini tidak semua mendapatkan PKH”, ujar Citra Ayu selaku Puskesos.
Sementara itu ditempat yang sama salahsatu KPM mengungkapkan rasa terimakasih atas Bantuan Sosial yang telah didapatnya.
” Saya sebagai Keluarga Penerima Manfaat sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Desa dan PT.Pos Indonesia yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Kami harap bantuan ini masih bisa didapatkan tahun depan”, ucap salah satu KPM.
Sebanyak 628 KPM Desa Gadog Antusias saat Pengambilan Bansos Tiga Progam
BOGOR.radarinformasi.com- Sebanyak 628 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, kembali dapat menikmati program Bantuan Sosial yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (persero), khususnya Warga Gadog, penyaluran sendiri dilaksanakan di Kantor Desa Gadog dengan dihadiri oleh H.Dedi Junaedi selaku Kepala Desa, Jum’at (02/12/22).
Penyaluran BLT BBM kali ini sangat istimewa karena Pos menyalurkan tiga bantuan sekaligus yang mana pada tahap 2 ini berbarengan dengan penyaluran PKH dan BPNT (bansos sembako) pada Kamis (01/12/22). Hanya saja kali ini untuk BPNT diberikan secara tunai akan tetapi tetap peruntukannya harus untuk keperluan membeli sembako.
H.Dedi Junaedi berpesan kepada seluruh Warganya yang mendapatkan Bantuan Sosial agar menggunakan Bansos BPNT sesuai dengan aturan Kemensos.
“Saya selalu menghimbau kepada KPM agar uang yang telah mereka terima dapat dibelanjakan kebutuhan sehari-sehari dalam pemenuhan bahan pokok, jangan sampai disalahgunakan untuk keperluan yang lain yang menyimpang dari aturan”, ujar H.Dedi.
Masih menurutnya, “Meskipun 628 KPM akan tetapi masih ada warga terdampak yang belum tercover dengan Bansos tersebut, maka untuk itu bagi warga yang belum menerima bantuan sama sekali kita alokasikan dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), mudah-mudahan dengan banyaknya program Bantuan Sosial dari pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat”.
Biaya Tenda saat Penyaluran Bansos dibebankan kepada KPM Desa Palasari, Oknum Kader dan RT Atasnamakan Pemdes dalam Dugaan Pungli
BOGOR.radarinformasi.com- Meskipun Kementerian Sosial menegaskan dana Bantuan Sosial (bansos) kepada masyarakat tidak boleh dipotong untuk alasan apapun dan oleh siapapun dan dana Bansos harus utuh diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat, akan tetapi sangat disayangkan masih ada saja Oknum yang memanfaatkan situasi saat ini untuk mempertebal kantong pribadi, Kamis (01/12/22).
Padahal penegasan tersebut keluar karena banyaknya kasus pemotongan yang terjadi oleh Oknum RT, RW, Kader atau bahkan pihak Pemdes sendiri, kali ini pemotongan Bansos kembali mencuat di kalangan Warga Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dalam hal ini diduga Oknum Kader bekerjasama dengan Oknum Ketua RT melakukan Pungli kepada KPM.
Sehari sebelum pembagian Bansos, Oknum Kader tersebut, mendatangai satu-persatu KPM untuk menyebarkan undangan, tapi sangat disayangkan tugas mulia tersebut diduga dikotori dengan ulahnya sendiri, Oknun Kader tersebut meminta keiklhasan KPM untuk menyumbang uang sebesar Rp.20.000,00 dengan dalih atas perintah Kepala Desa untuk membayar tenda yang akan dipakai saat pembagiaan Bansos.
Bahkan untuk memudahkan minta kepada KPM, Oknum Kader membuat status di Whaatshaap bahwa hal tersebut benar-benar himbauan dari pihak desa. EH sendiri selaku Oknum Kader, saat dikonfirmasi radarinformasi.com mengatakan bahwa, “Tolong jangan diviralkan, itu semua tidak ada hubungannya dengan pihak desa, itu atas inisiatif saya sendiri, biar masyarakat mudah memberikan sumbangan kalau mengatasnamakan Kades”.
“Untuk KPM juga tidak semua memberi Rp.20.000,00, ada yang Rp.10.000,00 juga bahkan ada juga yang tidak memberi, hasil dari sumbangan tersebut saya kasih semua ke RT, saya ga pakai uangnya sedikitpun juga”, ujarnya.
Sementara itu, RT, Kesra dan Kepala Desa saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak tahu dengan adanya pungutan tersebut, terutama apa yang diucapkan Oknum Ketua RT sangat bertentangan dengan ucapan Oknum Kader.
“Saya tidak tau terkait adanya Pungli tersebut, tapi memang benar saya terima uang itu, kalau masalah uang benar saya terima tapi saya kasih ke istri saya dan dua temannya yang ikut menyebarkan undangan”, ujar RT.
Dalam pembagian Bansos yang dilaksanakan di halaman kantor desa tersebut, pihak Pemdes juga menyediakan kotak amal yang diletakkan di pintu keluar dan menghimbau kepada semua KPM agar jangan lupa untuk berdonasi yang akan diberikan kepada Warga yang membutuhkan.
“Untuk sumbangan Rp.20.000,00 saya tidak mengetahuinya, kita Pemerintah Desa Palasari hanya menghimbau kepada KPM untuk berdonasi seiklhasnya saja, yang mana peruntukannya buat Warga yang membutuhkan, seperti halnya ada Warga yang sakit atau tertimpa musibah”, ujar Aip Syaripudin,S.Kom selaku Kepala Desa Palasari.
KPM Desa Puspasari Mengeluh, Akibat dikolektifkan 4 KKS hilang dan 1 Zonk Saldo
BOGOR.radarinformasi.com- Pemerintah Pusat terus menyalurkan bantuan dimasa pandemi, bahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya keluhan Masyarakat yang selama ini belum tersentuh sama sekali, Kamis (30/09/21).
Namun sangat disayangkan, justru dalam situasi pandemi ini, masih ada saja segelintir Oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya guna memperkaya diri, salahsatunya Agen E-warung yang berada di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, dimana harga sembako diduga lebih mahal dari harga di pasaran, bagaimana tidak harga tempe saja mencapai Rp.8.000,00, tahu Rp.11.000,00, daging ayam Rp.38.000,00.
Agen milik Eka yang menurutnya berbelanja sendiri tersebut memiliki jumlah KPM mencapai 600 lebih KPM, maka dalam penyalurannya KKS pun dilakukan secara kolektif dengan alasan untuk mempermudah dan mencegah adanya kerumunan, hal tersebut diungkapkan oleh Kesra setempat, akan tetapi dengan adanya pengkolektifan KKS justru merugikan KPM, pasalnya ada 4 KKS milik KPM yang hilang dan 1 KKS dinyatakan kosong.
Gerakan pegang KKS sendiri tidak diindahkan oleh pihak agen E-warung ataupun pihak Kesra sendiri.
“Saya tadinya bermaksud mempermudah dalam penyaluran dan untuk menghindari adanya kerumunan, ini bukan intruksi Kades akan tetapi saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kades”, ujar Trianto selaku Kesra Desa Puspasari.
Masih menurutnya, “Untuk KKS yang hilang saya akan bertanggungjawab dan akan membuat surat laporan kehilangan, saya akan dampingi KPM yang kartunya hilang, ya ini memang kelalaiaan saya”.
Saat radarinformasi.com mencoba menghubungi Tatang selaku TKSK, Tatang menjelaskan bahwa Ia belum mengetahui adanya KKS yang hilang karena belum ada laporan dari pihak Kesra.
Desa Sukakarya Salurkan Pendistribusian Bansos Gubernur Tahap II
Karang Taruna Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung turut berperan aktif dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak covid 19, meskipun dana bantuan provinsi di tahap dua ini mengalami pengurangan jumlah KPM akan tetapi pelaksanaannya tetap aman dan tertib.
Pihak pemerintah Desa pun memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dengan adanya pengurangan jumlah KPM ini tidak timbul gejolak ataupun kecemburuan sosial, hal tersebut bertujuan agar masyarakat juga memahami bahwa semua data yang ada adalah hadil verifikasi dari pmerintah pusat dan bukan kewenangan pihak desa.
Meskipun tidak terjadi gejolak akan tetapi pemerintah Desa Sukakarya tetap berharap agar ada penjelasan yang pasti dengan adanya pengurangan tersebut.
