INDRAMAYU.radarinformasi.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali mendapat sorotan. Lewat program “Dialog Jawa Barat Hari Ini” yang disiarkan TVRI Jawa Barat, Pemkab Indramayu memaparkan keberhasilan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai salah satu upaya nyata mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup warga, Minggu (09/11/2025).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Diskimrum) Indramayu, Erpin Marpinda, menjelaskan bahwa Rutilahu dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah rusak berat, minim sanitasi, dan tidak memenuhi standar kesehatan maupun keselamatan bangunan. Termasuk kategori rumah “Aladin” atap bocor, lantai tanah, dan dinding bilik.
Menurutnya, pendataan penerima bantuan dilakukan dari tingkat desa sebelum diajukan ke pemerintah provinsi atau pusat. Pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat melalui semangat gotong royong serta dukungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar lebih transparan dan tepat sasaran.
“Bantuan yang disalurkan sebesar Rp20 juta per rumah, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Namun nilai manfaatnya bisa jauh lebih besar karena adanya partisipasi masyarakat,” ujar Erpin.
Ia menambahkan, pendanaan program bersumber dari berbagai pihak: APBD Indramayu untuk 163 rumah, Provinsi Jawa Barat untuk 141 rumah, dan program BSPS dari pemerintah pusat untuk 335 rumah. Tahun 2026 mendatang, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bagi 175 rumah melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan dunia usaha lewat program CSR.
Hasilnya mulai terasa. Warga penerima bantuan kini menempati rumah yang lebih layak, sehat, dan aman. Tak hanya itu, semangat kebersamaan di lingkungan pun tumbuh kembali. “Ada warga yang bahkan mendapat tambahan bantuan swadaya hingga Rp40–50 juta dari masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Hingga kini, dari total 16.411 rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu, sebanyak 9.219 unit atau sekitar 55 persen telah tertangani. Meski begitu, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam proses pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Diskimrum juga tengah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai pedoman strategis penanganan kawasan kumuh di masa mendatang.
Erpin pun mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan warga dengan kondisi rumah tidak layak kepada pemerintah desa agar bisa segera diverifikasi dan diajukan bantuan.
Melalui Rutilahu, Pemkab Indramayu berharap tercipta lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah.
(Andika/Sbr/Diskom).