Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa

Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa

Bogor.radarinformasi.com – Dana Desa adalah sebagai stimulasi yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi punggiran sekaligus sebagai pelumas roda pembangunan desa, maka untuk itu perlu dukungan dari semua pihak agar proses pembangunan berjalan lancar, Rabu (07/10/2020).

Dana Desa sendiri digelontorkan oleh Pemerintah Pusat yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Untuk pengalokasiaannya juga harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salahsatu desa penerima manfaat dari Dana Desa adalah Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, mengingat kondisi saat ini, ditengah Pandemo Covid 19, tanpa membuang waktu Badri, selaku Kepala Desa langsung merealisasikan untuk BLT DD dan Stunting untuk kemajuan desa dan kesejahteraan Masyarakatnya.

Kinerjanya patut diacungi jempol, bekerja untuk kepentingan Masyarakat dan berusaha melakukan yang terbaik sehingga respon dari Masyarakat juga sangat baik.

“Untuk Dana Desa sudah tersalurkan dengan baik, Masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya, mulai dari BLT DD dan juga Stunting, pelayanan Posyandu dan juga penanganan gizi buruk semua sudah terealisasikan dengan baik”, ungkap Badri kepada radarinformasi.com.

(Iman)

Pemdes Ciadeg Tidak Pampang Nama KPM BLT DD

Pemdes Ciadeg Tidak Pampang Nama KPM BLT DD

Bogor.radarinformasi.com – Guna menghindari adanya stigma negatif dari masyarakat, pihak Pemerintah Desa harusnya memasang data atau papan informasi nama – nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal tersebut bertujuan agar tidak ada kontroversi dan kesan tidak transfaran bisa dihilangkan.

Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten  Bogor – Jawa Barat adalah salahsatu desa yang sampai saat ini belum membuat Banner daftar Penerima BLT DD, padahal sudah masuk dalam tahap tiga (3) pendistribusian, sehingga menimbulkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat, bahkan diduga adanya kebijakan oleh Oknum RT dengan dalih pemerataan.

Namun pihak RT sendiri menyangkal hal tersebut, Ia mengatakan bahwa BLT DD diterima langsung oleh Masyarakat dan sebagai bentuk kepeduliaan terhadap Warga yang belum mendapatkan sama sekali, para KPM dengan sukarela membagi (600:2) kepada yang belum menerima, hal tersebut dijelaskan oleh Ketua RW.08.

” Warga yang mendapat BLT DD sebesar Rp.600.00 dibagi dua yaitu dengan nominal Rp.300.000.00 diberikan kepada yang belum menerima sama sekali, bahkan saya tidak mengetahuinya, itu kemauan Warga sendiri, bahkan untuk bantuan yang Kemensos mereka dengan sukarela datang ke saya untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.00 yang nantinya akan kita bagikan, jujur uang masih di saya karena uangnya belum mencukupi dan nanti akan ada tambahan dari donatur biar bisa kebagian semua”, ungkap Ketua RW.

Ketua RW juga menegaskan sampai saat ini dirinya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Warganya bahkan berusaha mencari donatur agar semua Warganya tercover. Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Ciadeg, Asep menjelaskan, bahwa Penyaluran dan penerimaan BLT kepada masyarakat Desa Ciadeg dilakukan secara transfaran dan sesuai prosedur. Mengenai Banner yang belum terpasang disebabkan karena banyaknya data yang tumpang tindih.

” Kita belum bikin Baner karena kemarin mau bikin Banner itu keburu datang bantuan yang Kemensos, banyak nama di BLT DD dan dia juga muncul di bantuan Kemensos dan hasil dari Musdesus kemarin itu bagi Penerima itu dapat 2 bantuan, maka yang BLT DD itu akan dialihkan agar tidak tumpang tindih, makanya kita belum bikin baner”, jelas Asep.

 

( Red )

Pemdes Lemah Duhur Tetap Jalankan Protokol Kesehatan dalam Penyaluran BLT DD Tahap III

Untuk menghindari adanya kerumunan dan penyebaran Virus Covid 19, Pemerintah Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap 3 dengan cara penjadwalan dalam pengambilannya.

Sehingga tidak terjadi antrian yang signifikan, selain itu juga tiap Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Ujang Najmudin selaku Kepala Desa mengatakan bahwa Masyarakatnya hampir 100% tercover Bantuan Sosial yang terdiri dari beberapa pintu.

Warga Pasir Muncang sangat Antusias dalam Pengambilan BLT DD Tahap III

Dampak di Masyarakat Desa pasir Muncang, Kecamtan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di era Pandemi Covid 19 ini begitu terasa, hal itu terlihat dari antusias Warga saat Bantuan Langsung Tunai tahap tiga (3) mulai disalurkan, mereka rela mengantri untuk menunggu namnya dipanggil oleh Petugas Penyalur.

Yudi Wahyudin selaku Kepala Desa sudah menegaskan kepada Warganya agar saat proses pengambilan Masyarakat diharapkan mematuhi protokoler kesehatan untuk mencegah adanya penularan Covid 19, bahkan melibatkan Linmas, Babinsa dan juga Bhabinmas agar tidak terjadi kerumunan massa

Sekdes Caringin : Bagi RT dan RW Tidak Boleh Ambil Kebijakan dengan Alasan Pemerataan Penyaluran BLT

Masyarakat Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tampak sumringah dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap 3 yang disalurkan di Aula Kantor Desa. Untuk pengambilannya mereka tetap memperhatikan protokoler kesehatan.

Faisal Akmali selaku Sekretaris Desa, yang mendampingi Masyarakat saat pengambilan bantuan berpesan kepada para RT dan RW agar tidak mengambil kebijakan sendiri apapun itu alasannya untuk menghindari adanya tumpang tindih bagi para Penerima,

Ia juga berharap agar Masyarakat yang belum sama sekali mendapat bantuan agar bersabar dan secepatnya ada solusi sehingga benar – benar ada pemerataan, karena sampai saat ini masih ada Warga yang belum tersentuh dan pihak Pemerintah Desa memilih Warga yang benar – benar harus masuk Skala Prioritas.