DPC PPP Indramayu Siap Kosongkan Kantor di Jalan Pahlawan, Dukung Penataan Aset Daerah
INDRAMAYU.radarinformasi.com- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indramayu, yang merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon Lucky Hakim–Syaefudin, menyatakan kesiapannya mengosongkan kantor sekretariat yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 31, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu. Keputusan itu diambil sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dalam penataan dan pengamanan aset daerah.
“Kami sudah menerima surat dari Sekda Indramayu Aep Surahman dengan nomor: 00.2.5/1862/BKAD tertanggal 2 Juli 2025, yang meminta agar kantor tersebut dikosongkan paling lambat 31 Juli 2025,” ungkap Sekretaris DPC PPP Indramayu, Ahmad Fheryza, saat dikonfirmasi media, lewat sambungan telepon (WA),” Minggu (27/7/2025).
Ia menjelaskan, bangunan kantor PPP tersebut berdiri di atas tanah milik Pemkab Indramayu seluas 995 meter persegi. Aset itu terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-A Tanah) dengan kode barang 1.3.1.01.001.004.001 dan nomor sertifikat hak pakai: 3.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam menata aset daerah. Karena status tanah itu milik negara, maka kami tidak akan mempertahankan yang bukan menjadi hak kami,” tegasnya.
Meski demikian, Fheryza mengungkapkan bahwa gedung tersebut memiliki nilai historis bagi perjalanan politik PPP di Indramayu. Ia pun berharap ada solusi terbaik melalui proses mediasi dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
“Harapannya, kami bisa mendapatkan tempat baru untuk sekretariat. Kami juga telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati, namun belum mendapat tanggapan,” lanjutnya.
Untuk sementara, pihaknya tengah mencari alternatif lokasi sekretariat agar aktivitas partai tetap dapat berjalan. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan opsi atau bantuan fasilitas relokasi yang layak.
“Intinya, kami siap mengosongkan kantor, tapi kami juga ingin ruang yang memadai untuk menjalankan roda organisasi partai,” pungkasnya.
Langkah DPC PPP ini dipandang sebagai bentuk kedewasaan politik serta dukungan terhadap tertib administrasi dan legalitas aset milik pemerintah daerah.
Reporter : Andika
Redaktur : Rizal
