Membangun Masyarakat Adil Makmur, Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2025

HUMBANGHASUNDUTAN.radarinformasi.com – Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan S.H., M.H., sampaikan Nota Pengantar Keuangan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat Paripurna DPRD Humbahas, Senin 14 Juli 2025.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Humbahas Jessika A Simamora dan Marsono Simamora, Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun S.H., M.AP, Kapolres Humbahas AKBP Arthur Sameaputty, Danramil Doloksanggul Kapten Sahat Simanullang, Sekda Chiristison Rudianto Marbun M.Pd, para pimpinan OPD dan berbagai komponen masyarakat.

Dr. Oloan P Nababan dalam Nota Pengantar menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa P-APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal yaitu. Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ( Kebijakan Umum Anggaran). Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Keempat, keadaan darurat. Kelima, keadaan luar biasa.

Rancangan P-APBD 2025 ini disusun berdasarkan kebijakan anggaran berimbang, dinamis dan rasional. Dimana anggaran belanja disesuaikan dengan kemampuan penerimaan dan pembiayaan. Seluruh program dan kegiatan telah dirumuskan pada Rancangan P-APBD dan hendaknya dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi dan berazaskan efisiensi, tepat guna dan tepat waktu.

Bupati Humbahas juga menguraikan hal pokok yang mencerminkan susunan Rancangan P-APBD 2025.  Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD 2025 sebesar Rp. 1.010.565.805.740, dan pada Rancangan P-APBD menjadi Rp 972.927.286.489, berkurang Rp 37.638.519.251 atau turun 3,72%. Penurunan tersebut disebabkan antara lain pengurangan pendapatan transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Adanya sisa dana perimbangan Tahun Anggaran 2024 yang diperhitungkan ke penyaluran alokasi Tahun Anggaran 2025. Serta penyesuaian alokasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan mempertimbangkan capaian realisasi sampai dengan saat ini, namun untuk pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan.

Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD 2025 sebesar Rp 1.013.047.092.008 dan pada Rancangan P-APBD menjadi Rp 1.005.061.398.613 berkurang Rp 7.985.693.395 atau turun sebesar 0,79%. Biaya netto yang dianggarkan pada APBD 2025 Rp 2.481.286.268 dan pada P-APBD Rp 32.134.112.124 bertambah Rp 29.652.825.856 atau naik sebesar 1.196,06%.

Bupati Dr. Oloan P Nababan juga menguraikan perubahan struktur pendapatan pada Rancangan P-APBD 2025. PAD merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pada APBD 2025 Rp 87.742.336.898, pada P-APBD Rp 79.262.512.629 berkurang Rp 8.479.824.269 atau turun 9,66%. Penurunan target PAD tersebut adalah pada pos pajak daerah Rp 5.246.271,699, terdiri dari penurunan target Opsen Pajak Kenderaan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.  Selain penurunan target pendapatan pada pos pendapatan tersebut, terdapat juga penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 3.233.552.570 terdiri dari penurunan target pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro.

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.  Pada APBD 2025 Rp 912.703.428.842, pada P-APBD Rp 882.825.283.525 berkurang Rp 29.878.145.317 atau turun 3,27%. Penurunan target pendapatan tersebut terdiri dari penurunan pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 62.051.908.958. Namun terdapat kenaikan pada pos pendapatan transfer antar daerah Rp 32.173.763.641.

Selanjutnya Bupati Oloan menguraikan rincian perubahan struktur belanja daerah pada Rancangan P-APBD 2025.  Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada APBD 2025 Rp 713.789.459.377, pada P-APBD Rp 734.148.792.912,44 bertambah Rp 20.359.333.535,44 atau naik 2,85%. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada APBD Rp 114.396.776.578, pada rancangan P-APBD menjadi Rp 87.054.145.550,56 berkurang Rp 27.342.631.027,44 atau turun sebesar 23,90%. 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD 2025 Rp 3.000.000.000, pada P-APBD menjadi Rp 2.059.055.000 berkurang Rp 940.945.000 atau turun 31,36%. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, pada APBD Rp 181.860.856.053, pada P-APBD Rp 181.799.405.150 berkurang Rp 61.450.903 atau turun 0,03%.

Berdasarkan gambaran umum Rancangan P-APBD 2025 ini, Bupati Humbahas  mengharapkan kepada DPRD Humbahas memberikan masukan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Pada akhirnya, tercapai persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Humbahas dengan DPRD Humbahas demi terwujudnya Kabupaten Humbang Hasundutan “Membangun Masyarakat Adil Makmur Lestari dan Berkeadaban.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

Hari Pertama Masuk Sekolah, Bupati Humbahas Pimpin Upacara di UPT SMP N 001 Doloksanggul

HUMBANGHASUNDUTAN.radarinformasi.com – Hari pertama masuk sekolah setelah libur semester memasuki tahun pelajaran 2025/2026, Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., tampil sebagai Pembina Upacara di UPT SMP Negeri 001 Doloksanggul, Senin (14/7/2025).

Upacara ini juga diikuti oleh orang tua siswa/siswi kelas 7 yang baru hari pertama masuk sekolah tingkat SMP, Plt Kadis Pendidikan Martahan Panjaitan, Plt. Kadis Kesehatan, P2KB Meldaria Lumbantoruan, SKM.

Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkab Humbang Hasundutan berkomitmen dan mendukung program pemerintah pusat untuk memajukan pendidikan.

Komitmen pemerintah Humbang Hasundutan dengan memberi motivasi kepada anak didik secara khusus tingkat SMP dan SMA dengan memberikan beasiswa kepada mereka yang masuk SMA Unggul dan Universitas 10 terbaik di Indonesia.

Dengan motivasi ini, untuk tahun ajaran 2025/2026 anak Humbang Hasundutan yang masuk SMA Unggul DEL sebanyak 13 Orang, untuk YASOP sebanyak 11 orang, demikian juga ada yang masuk SMA Matauli, SMA Neg. 2 Lintongnihuta dan sekolah favorit lainnya. Jumlah ini bisa meningkat tahun depan, jika kita bergandengan tangan mendukung proses pembelajaran untuk anak-anak.

Kami menyampaikan terimakasih kepada orang tua siswa yang saat ini hadir mengantar anak-anak kita. Ini merupakan kepedulian Bapak/ Ibu orang tua siswa akan masa depan anak-anak kita. ‘Mari bergandengan tangan pemerintah melalui dinas pendidikan dan guru bersama orang tua untuk mendidik anak-anak sehingga akan lebih maju kedepan.

Disampaikan juga bahwa pemerintah sudah mensosialisasikan 5 hari masuk sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Diharapkan, kalaupun anak-anak kita libur pada hari Sabtu, anak-anak tetap belajar di rumah dan para orang tua dan keluarga tetap memberi dukungan untuk hari sabtu belajar di rumah.

Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. mengapresiasi Pelaksanaan Upacara Penaikan Bendera Merah Putih dimana para petugas yang masih duduk di bangku SMP melaksanakannya dengan baik dan rapi. Dan saat itu juga Bupati mengundang siswa/siswi untuk mengambil peran Paduan Suara pada pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional, pada tanggal 17 Juli 2025.

Sementara itu Kepala Sekolah UPT. SMP Negeri 001 Doloksanggul, Seventina Purba melaporkan bahwa siswa/siswi yang masuk sekolah SMA Unggul dan SMA Favorit dari UPT. SMP Negeri 001 Doloksanggul sebanyak 12 orang. Kepsek bersama guru-guru berkomitmen untuk tahun depan siswa/siswi akan lebih banyak lagi yang masuk sekolah unggulan.

Sebelum pelaksanaan Upacara Penaikan Bendera Merah Putih di UPT SMP Negeri 001 Doloksanggul Bupati menyempatkan diri berkunjung ke UPT SMP Negeri 002 Pasaribu dan bertemu dengan para orang tua terutama Ayah yang mengantar anaknya pada Hari Pertama Masuk Sekolah. Hal ini mendukung edaran Bupati Humbang Hasundutan No. 1730/ HH/ VII/ 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah Pada Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2025/2026.

Reporter   : Reno H
Redaktur  : Rizal

PDI Perjuangan Indramayu Tegaskan Sikap Soal Pengosongan Kantor: “Kami Tidak Akan Mundur”

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Indramayu menanggapi secara tegas surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang meminta pengosongan Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan di Jalan Pahlawan No. 33, Indramayu. Surat tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menggeser posisi partai yang secara resmi masih memiliki hak pinjam pakai hingga tahun 2027. Senin (14/07/2025)

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Indramayu, Edi Fauzi, dalam wawancara dengan awak media menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat balasan atas surat Sekda tersebut. Surat balasan yang sudah ditandatangani itu memuat penegasan terkait status hukum dan politik sekretariat DPC PDI Perjuangan, serta menyangkut persiapan penertiban aset-aset daerah yang digunakan oleh partai politik maupun non-partai politik.

“Surat Sekda itu akan kami jawab secara resmi. Kami memiliki dasar hukum berupa SK Bupati yang menyatakan hak pinjam pakai sampai 20 Juli 2027. Maka, tidak sepatutnya surat Sekda mengalahkan keputusan Bupati,” ujar Edi Fauzi.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Surojudin, S.P., M.Si, menegaskan bahwa partainya tidak menolak pendataan aset oleh pemerintah daerah, namun menuntut keadilan dalam pelaksanaannya. Ia menyoroti bahwa dari tiga partai politik yang menggunakan aset pemerintah, hanya dua yang diminta mengosongkan, yakni PDI Perjuangan dan PPP, sementara Partai Golkar tidak disebut.

“Lanjut Edi Fauzi kalau perlakuan ini tidak adil, maka kami akan mempertanyakannya. Kami tidak akan diam ketika partai kami ditekan, diintimidasi, atau didiskriminasi. PDI Perjuangan tidak akan mundur seinci pun,” tegas Edi Fauzi

Ia juga mengonfirmasi adanya kunjungan dari pihak Polda dan Polres ke kantor DPC sebelum acara konferensi pers berlangsung. Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kondusifitas daerah. Namun, Edi Fauzi menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung suasana aman dan nyaman di Indramayu.

Terkait legalitas penggunaan kantor, PDI Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya masih berpegang pada SK Bupati tentang pinjam pakai tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 20 Juli 2022 hingga 20 Juli 2027.

“Kami tegaskan, ini bukan surat edaran, tapi SK Bupati. Masa iya, SK Bupati bisa dikalahkan oleh surat Sekda? Ini akan kami jelaskan kepada mereka yang belum tahu,” tambahnya.

PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa sikap kritis mereka terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari tugas dan fungsi legislasi serta pengawasan sebagai anggota DPRD. Mereka menekankan bahwa perbedaan sikap politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

“Kami tidak sedang mencari konflik, tapi kalau kami diserang, maka kami tidak akan tinggal diam,” tutup Edi Fauzi.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

AKBP M. Fajar Gemilang Resmi Jabat Kapolres Indramayu, Komitmen Jaga Kamtibmas dan Dekatkan Diri dengan Masyarakat

INDRAMAYU.radarinformasi.com – AKBP M. Fajar Gemilang, S.I.K., M.H. resmi menjabat sebagai Kapolres Indramayu menggantikan AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Mapolres Indramayu, Jl. Gatot Subroto No. 27, Karangmalang, Kecamatan Indramayu, pada Senin, 14 Juli 2025.

Dalam wawancara usai kegiatan, AKBP M. Fajar Gemilang menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga dan meningkatkan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Kabupaten Indramayu.

“Hasil laporan satuan menunjukkan angka kriminalitas mengalami penurunan dan situasi kamtibmas cukup kondusif. Ini akan menjadi komitmen kami untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Beberapa program yang akan dijalankan antara lain mendukung ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan peningkatan akses pendidikan, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Saya juga akan fokus pada peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di internal Polres Indramayu,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres sebelumnya, AKBP Ari Setyawan Wibowo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Indramayu atas dukungan selama dirinya menjabat kurang lebih satu tahun.

“Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menjabat. Segala kekurangan akan menjadi bahan evaluasi dan semoga dapat disempurnakan oleh Kapolres yang baru,” ungkapnya.

Ia juga berpesan agar Kapolres baru dapat terus menjalin sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga insan pers. Menurutnya, sinergi ini penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Indramayu.

“Saya merasa bangga pernah menjadi bagian dari Indramayu. Kabupaten ini memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, wilayah perikanan, dan penghasil minyak. Semoga ke depan Indramayu semakin maju, sejahtera, dan masyarakatnya tetap guyub rukun,” tutup AKBP Ari Setyawan.

Serah terima jabatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Polres Indramayu untuk terus membangun kepercayaan publik serta memperkuat kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Bulog Tegaskan Penyaluran SPHP di Indramayu Sesuai Aturan, Harga Tetap Terkendali

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Upaya menjaga stabilitas harga pangan terus dilakukan Perum Bulog Cabang Indramayu. Melalui pengawasan langsung di lapangan, Bulog memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berlangsung tepat sasaran dan tidak melenceng dari ketentuan. Senin (14/7)

Monitoring dilakukan pada Minggu, 13 Juli 2025, di Pasar Baru Karangmalang. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan Satgas Pangan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

Pimpinan Bulog Indramayu, Sri Wahyuni, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan kestabilan harga beras medium dan menjamin distribusi SPHP sesuai jalur yang ditetapkan.

“Harga beras medium sempat melonjak hingga Rp14.000 per kilogram. Sementara itu, beras SPHP kami jual seharga Rp12.500 per kilogram agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Sri Wahyuni juga menjelaskan, masyarakat yang belum menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, masih bisa membeli beras SPHP di pasar dengan harga yang telah ditetapkan.

“Stok di gudang Bulog Indramayu aman untuk mendukung program SPHP. Namun, kelanjutannya tetap menunggu arahan pemerintah pusat,” tambahnya.

Agar distribusi SPHP lebih tertata, Bulog menggandeng Dinas Pasar untuk melakukan pendataan terhadap pedagang yang ingin menjadi mitra resmi penjual beras SPHP.

“Tidak semua pedagang bisa jadi mitra. Hanya yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai aturan,” jelas Sri Wahyuni.

Saat ini, sudah ada tiga pedagang di Pasar Baru Indramayu yang resmi menjadi mitra penjual beras SPHP dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.

“Kami akan perluas jaringan distribusi ke pasar-pasar lain di wilayah Indramayu. Kalau ada beras medium di atas harga HET, itu bukan dari Bulog, melainkan dari beras lokal,” tegasnya.

Salah satu mitra pedagang, Hadi Riyadi, mengaku penjualan beras SPHP cukup tinggi.

“SPHP sangat diminati. Harganya jauh lebih murah dibanding beras lokal yang mencapai Rp14.000. Kami biasa dapat dua ton per minggu dan selalu habis terjual,” tuturnya.

Melalui program ini, Bulog berharap keberadaan beras SPHP bisa menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok di pasaran.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Pemdes Arahan Kidul Genjot Pengecoran Jalan Desa Lewat DD Tahap I 2025

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan desa melalui program pengecoran menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2025. Sabtu (12/7)

Kegiatan tersebut tak sekadar berfokus pada perbaikan akses jalan, namun juga mengusung konsep padat karya. Warga setempat dilibatkan langsung sebagai tenaga kerja, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kuwu Arahan Kidul, Jaya, menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang telah dirancang sejak awal tahun. Menurutnya, infrastruktur memadai menjadi kunci penggerak utama aktivitas warga serta roda perekonomian desa.

“Pengecoran jalan ini merupakan wujud komitmen kami dalam menggunakan Dana Desa secara tepat sasaran dan transparan,” ujar Jaya saat ditemui awak media, Sabtu (12/7/2025).

Lebih lanjut, ia berharap proyek ini dapat memberikan dampak nyata dalam mempermudah mobilitas masyarakat dan mendorong geliat ekonomi di Desa Arahan Kidul.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

PSI Gelar Pemeriksaan dan Pembagian Kacamata Gratis untuk Warga Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui DPD PSI Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kepada masyarakat Indramayu. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat DPD PSI Kabupaten Indramayu, yang berlokasi di Jl. Olahraga, Ruko Grand Paradise R7, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Sabtu (12/7/2025).

Program ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, yang bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh dan rabun dekat. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga. Tercatat sekitar 700 orang mendaftar secara online, sementara total peserta yang hadir mencapai lebih dari 1.000 orang.

Wakil Ketua I DPD PSI Kabupaten Indramayu, Dedi Rianto, dalam wawancara kepada awak media, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran PSI di tengah masyarakat.

“Program ini sangat penting karena mata adalah jendela dunia. Harapannya, kegiatan ini bisa meringankan beban masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan,” ujar Dedi Rianto.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini hanya berlangsung satu hari, namun PSI berkomitmen untuk terus bergerak dan menjangkau wilayah lain di Indramayu seperti wilayah barat, timur, hingga tengah, serta menyasar daerah-daerah lain di Jawa Barat dan Indonesia secara masif.

Kegiatan ini melibatkan tim kesehatan dari PSI Jawa Barat dan didukung penuh oleh jajaran pengurus DPD PSI Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Mutadi  A.Md. Kom Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJ) Korwil Indramayu memberikan apresiasi atas program sosial yang digagas PSI.

“Program ini sangat bagus dan dibutuhkan masyarakat. Banyak warga yang mengalami gangguan penglihatan seperti mata minus atau plus. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

DPD PSI Indramayu menginformasikan bahwa masyarakat yang belum mendapatkan layanan dalam program kali ini akan diberi kesempatan di kegiatan serupa berikutnya, yang rencananya akan diumumkan melalui media sosial dan platform daring lainnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

‎Bukan Bertani Biasa, Bupati Lucky Hakim Ingin Anak Muda Indramayu Jadi Bos Agribisnis

‎INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi membuka Pelatihan Petani Muda Indramayu Tahun 2025, sebuah langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan daerah sekaligus menjawab tantangan regenerasi petani pada Jumat (11/7/2025). 
‎
‎Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim didampingi oleh Kepala DKPP Indramayu, Sugeng Heriyanto, yang menekankan pembangunan sektor pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan pentingnya pembangunan pertanian berbasis generasi muda. 
‎
‎”Berdasarkan data kami, mayoritas petani saat ini berusia di atas 50 tahun. Ketika mereka dihadapkan pada tantangan era digital dan media sosial, banyak yang kesulitan beradaptasi. Karena itu, kami mendorong pemuda-pemudi Indramayu untuk terjun ke dunia pertanian dan diberikan pelatihan khusus agar siap menghadapi tantangan zaman,” jelasnya.
‎
‎Sugeng juga menyampaikan, pelatihan ini diikuti oleh 1.300 peserta, dengan tahap awal melibatkan 500 peserta pertama dalam 10 angkatan. Peserta akan menerima pelatihan praktis dari berbagai komoditas seperti hidroponik, budidaya padi, sayuran, melon, mangga, anggur, hingga peternakan ayam dan domba. 
‎
‎Kepala DKPP juga mengajak seluruh peserta untuk berkoordinasi dengan UPTD dan BPP dalam pemanfaatan lahan. Bahkan, dia telah menetapkan kebijakan melarang BPP menyewakan balai, agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh para petani muda. 
‎
‎”Kami melihat antusiasme yang tinggi dari petani muda, dan berharap mereka bisa langsung mengimplementasikan hasil pelatihan secara mandiri. Silakan gunakan balai untuk budidaya hortikultura maupun tanaman pangan. Kami dukung penuh,” tambahnya.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini. Lucky menyebut, pelatihan ini sebagai langkah luar biasa dalam menghadapi realita di lapangan.


‎”Berdasarkan temuan kami, rata-rata usia petani saat ini sudah menginjak 55–60 tahun. Ironisnya, anak-anak petani enggan meneruskan usaha tani karena khawatir dengan ketidakpastian penghasilan dan risiko gagal panen,” ujarnya.
‎
‎Bupati Lucky menegaskan, tantangan utama pertanian saat ini adalah mindset. Pertanian Indramayu  memang surplus, tetapi jika anak muda terus menjauh karena pertimbangan ekonomi, maka suatu saat Indramayu bisa kehilangan kekuatan sektor pertaniannya. Indramayu butuh petani muda yang mampu mengubah cara pandang, bukan sekadar bertani, tetapi menjadi pengusaha agribisnis. 
‎
‎Menurutnya, potensi keuntungan dalam dunia agribisnis sangat besar bila dikelola dengan tepat. Dengan bibit unggul, pemasaran yang terarah, dan pengemasan yang menarik, produk bisa dijual dengan harga tinggi meski waktu dan proses tanam sama. Inilah yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. 
‎
‎Bupati juga mengajak petani muda untuk memanfaatkan teknologi, digitalisasi, bahkan kecerdasan buatan (AI) untuk menunjang aktivitas agribisnis. Menutup sambutannya, Lucky berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius dan penuh semangat. 
‎
‎”Kalian semua adalah calon pengusaha agribisnis sukses. Asah kemampuan, bangun konsep yang matang, maka investor dan modal akan datang sendiri. Jangan hanya mampu bertahan, tetapi jadilah pelaku usaha agribisnis yang dapat membuka lapangan kerja, menjaga lahan pertanian Indramayu dari alih fungsi lahan industri, serta mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern,” pungkasnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Wujud Nyata Dukung Program Ketahanan Pangan, Lapas Indramayu Hasilkan 3 Ton Gabah dan 1,7 Ton Lele

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jabar, Kusnali meresmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) “Arumanis” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, Jumat (11/07/2025).

Kegiatan ini merupakan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan warga binaan dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

SAE yang merupakan akronim dari Asimilasi Ruang Maju Nilai Sosial ini memiliki lahan pertanian seluas 11.673 meter persegi, yang kini resmi digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan produktif di lingkungan Lapas.

Kegiatan peresmian ditandai dengan panen perdana padi dan ikan lele, serta bakti sosial bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar Lapas Indramayu. Panen padi menghasilkan sekitar 3 ton gabah basah, sedangkan panen ikan lele dari lahan 2.400 meter persegi mencapai 1,7 ton.

Kusnali menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari pelaksanaan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam kerangka Asta Cita yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

“Melalui SAE ‘Arumanis’, kami ingin menjadikan Lapas sebagai ruang produktif yang memberikan nilai sosial. Ini bukan sekadar pembinaan, tetapi juga kontribusi nyata terhadap swasembada pangan. Apa yang dilakukan Lapas Indramayu mendukung ketahanan bangsa sesuai dengan Asta Cita Presiden,” ujar Kusnali.

Kalapas Kelas II B Indramayu, Fery Berthoni menambahkan bahwa hasil panen ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dapur warga binaan.

“Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. Rohmatullah Abadi sebagai penyedia sarana dan prasarana dan pelatihan bagi kegiatan perikanan maupun perkebunan. Sebagian hasil perikanan dan perkebunan nantinya akan disalurkan oleh CV. Rohmatullah Abadi sebagai Penyedia Bahan Baku Program Badan Gizi Nasional (BGN) di Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Majalengka,”ungkap Berthoni.

Dengan diresmikannya SAE “Arumanis”, Lapas Indramayu menegaskan perannya sebagai lembaga pembinaan yang adaptif, produktif, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi sosial dan ekonomi.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal

Pemkab Indramayu dan KPK Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Jumat (11/7)

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Syaefudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis (10/07/2025).

Wakil Bupati yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, menegaskan langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Indramayu mulai dari digitalisasi pelayanan publik, reformasi sistem perizinan, hingga penguatan pengawasan internal oleh APIP. 

Saat ini pihaknya konsentrasi di 8 wilayah sesuai dengan arahan KPK yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengeloaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). 

“Kami terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan serta peningkatan kapasitas aparat pengawas internal. Semua ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Syaefudin. 

Wabup juga menambahkan bahwa Pemkab Indramayu siap mendukung penuh langkah-langkah strategis KPK. 

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan KPK demi memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan akuntabel dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi di setiap lini pemerintahan. 

“Korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan dan merugikan rakyat. Sinergi mulai dari pimpinan hingga jajaran terbawah sangat penting untuk menutup celah korupsi dan memastikan setiap anggaran negara benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal