Kapolres Indramayu Tegaskan Komitmen Polri untuk Rakyat di Hari Bhayangkara ke-79

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepolisian Resor Indramayu menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Alun-Alun Indramayu,. Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat, Selasa (01/07/2025).

Dalam sambutannya, Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir dan mengabdi kepada masyarakat, sejalan dengan tema peringatan tahun ini: “Polri untuk Masyarakat.”

“Kami berkomitmen untuk menjadi Bhayangkara sejati yang terus mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas AKBP Ari di hadapan peserta upacara.

Kapolres juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak terhadap institusi Polri, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memimpin Indonesia periode 2024–2029.

Dalam sambutan tertulis Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang dibacakan dalam upacara, Polri juga menyoroti kontribusinya terhadap program prioritas nasional. Salah satunya adalah program ketahanan pangan, dengan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar.

“Polri telah memberdayakan lebih dari 136 ribu kelompok tani dan panen kuartal kedua tahun ini diperkirakan mencapai hingga 2,5 juta ton jagung,” ungkap Kapolri.

Polri juga telah merekrut bintara dengan keahlian khusus di bidang pertanian serta penyandang disabilitas, sebagai wujud kesetaraan dan penguatan SDM.

Tak hanya di sektor pangan dan SDM, Polri turut membentuk desk khusus pemberantasan korupsi, narkoba, judi online, dan premanisme yang bersinergi dengan berbagai lembaga negara. Selain itu, dibentuk pula Desa Ketenagakerjaan untuk perlindungan buruh lokal dan migran.

Dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri juga menggelar berbagai kegiatan sosial, mulai dari pengobatan gratis, pembagian 300.000 paket sembako, pemberian alat mesin pertanian, pembangunan fasilitas air bersih, hingga pelatihan keamanan lokal. Selain itu, diselenggarakan lomba kreatif seperti film pendek, fotografi, dan lomba tiga pilar Kamtibmas (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa).

Tak ketinggalan, gelar budaya wayang kulit serta berbagai pertandingan olahraga turut memeriahkan peringatan hari Polri tersebut.

Di akhir sambutannya, Kapolres Indramayu menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan pelayanan Polri dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan.

“Kami sadar masih ada kekurangan dan bahkan pelanggaran oleh oknum. Namun, kami tidak mentolerir dan akan terus berbenah agar Polri menjadi institusi yang dicintai rakyat,” pungkasnya.

Peringatan ini menjadi momentum refleksi dan komitmen Polri untuk terus melayani masyarakat secara humanis, profesional, dan presisi dalam mengawal pembangunan dan keamanan nasional.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

HUT Bhayangkara Ke 79, Ini Harapan Fery Berthoni Ke Jajaran Polres Indramayu

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Indramayu, menghadiri acara puncak peringatan Hari Bhayangkara yang Ke 79, di Aula Atmani Wedhana Polres Indramayu, Jawa Barat, Selasa (1/7/2025).

Kegiatan yang diisi dengan acara syukuran ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin dan sejumlah undangan penting lainnya.

Fery Berthoni yang hadir dalam kesempatan tersebut turut mengucapkan selamat atas perayaan HUT Bhayangkara yang ke-79 yang berlangsung pada hari ini.

“Tentunya atas nama Keluarga besar Lapas Indramayu, berharap semoga Polri tetap jaya dan dapat mewujudkan visinya, yaitu Polri untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu,”ucapnya.

Dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Ari Setyawan, Polres Indramayu tampil dengan Slogan Polres Indramayu Alus Pisan. Semoga dapat dilaksanakan oleh jajaran Polres Indramayu dan seluruh anggota Kepolisian Resort Indramayu dalam melaksanakan tugas.

“Semoga Polres Indramayu, selalu dilindungi oleh Allah SWT, sehingga masyarakat Indramayu, mendapatkan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan, sehingga dapat mendukung program Kabupaten Indramayu REANG,” ucapnya.

Reporter : Selamet
Redaktur : Rizal

Diduga Oknum Perangkat Desa Pancawati Lakukan Pungli dalam Pembuatan BPJS Kolektif

BOGOR.radarinformasi.com — Sejumlah warga Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) terkait pembuatan kartu BPJS secara kolektif yang dilakukan oleh oknum perangkat desa melalui ketua RT setempat. Kejadian ini mencuat pada Selasa (1/7/2025).

Keluhan warga bermula dari imbauan yang disampaikan ketua RT agar warga segera mengurus BPJS Kesehatan secara kolektif dengan alasan gratis. Namun, setelah kartu BPJS selesai dicetak, warga diminta membayar Rp25.000 per jiwa dengan alasan untuk biaya cetak kartu. Kondisi ini memunculkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Waktu itu Pak RT bilang pembuatan BPJS gratis, tapi setelah kartunya jadi, kami diminta bayar Rp25 ribu per orang untuk tebus kartu. Di dalam satu KK bisa ada lima orang atau lebih, jadi saya merasa keberatan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga tersebut juga mengaku bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh RT atas perintah staf desa. “Yang minta memang RT, tapi katanya atas perintah staf desa. Katanya uang itu untuk biaya cetak kartu. Padahal yang mengurus ini banyak, lebih dari tiga RT,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Pancawati saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengakui adanya pungutan tersebut. Menurutnya, meski pembuatan BPJS gratis, tetap ada biaya cetak kartu yang dibebankan kepada warga.

“Memang bikin BPJS itu gratis, tapi kan tetap ada biaya cetaknya. Kalau mereka urus sendiri, biayanya malah lebih besar, belum lagi antrinya. Jadi uang Rp25 ribu itu untuk biaya cetak kartunya,” jelas Sekdes.

Padahal, sesuai ketentuan hukum, pungutan liar termasuk kategori tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 Ayat (1) juga menyebutkan, siapa pun yang dengan ancaman atau paksaan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kasus ini menambah daftar praktik pungli yang merugikan masyarakat, terutama warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan secara mudah dan terjangkau. Warga berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti dugaan pungli tersebut agar tidak terus berlarut.

Red

Pemkab Indramayu Serahkan Raperda LPP APBD 2024 ke DPRD

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu melalui penyerahan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Selasa (1/7)

Penyampaian Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, mewakili Bupati Indramayu, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, pada Senin (30/6/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sirojudin, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Amroni dan Kiki Zakiyah, beserta segenap anggota DPRD serta tamu undangan.

Dalam penyampaiannya, Wabup Syaefudin menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan anggaran yang telah disetujui bersama.

“Pemerintah Kabupaten Indramayu senantiasa berupaya menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara objektif, menyeluruh, dan sesuai standar pelaporan keuangan daerah,” ujar Wabup Syaefudin.

Ia menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup tujuh dokumen utama, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Seluruh laporan tersebut menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu hingga 31 Desember 2024 dan telah disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sementara itu, pimpinan rapat paripurna DPRD menyampaikan bahwa Raperda LPP APBD Tahun 2024 telah diagendakan dalam jadwal pembahasan Badan Musyawarah DPRD pada 28 Mei 2025. Penyampaian nota penjelasan dari pihak eksekutif merupakan langkah awal dalam proses pembahasan intensif antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Sirojudin, Wakil Ketua DPRD Indramayu.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Raperda LPP APBD Tahun Anggaran 2024 dari Wakil Bupati Syaefudin kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas dalam tahapan pembahasan tingkat komisi maupun panitia khusus sesuai mekanisme yang berlaku.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Komisaris PT. BWI Tandatangani Kontrak Kinerja, Tegaskan Percepatan Pembenahan dan Profesionalisme Pengelolaan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dua orang Komisaris baru PT. Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) menandatangani kontrak kinerja dihadapan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Penandatanganan kontrak kinerja ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memperkuat kinerja dan profesionalisme BUMD tersebut. Selasa (1/7)

Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan tersebut dilakukan oleh dua orang Komisaris yakni Cernan Melandi dan Abdul Rahman, Senin (30/6/2025) di Pendopo Indramayu. 

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menekankan pentingnya peran komisaris dalam mempercepat pembenahan struktur internal perusahaan dan mendorong PT. BWI menjadi badan usaha yang sehat, transparan, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk para komisaris yang baru, diharapkan agar cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan PT. BWI. Karena PT. BWI membutuhkan penanganan yang segera, melihat kondisi saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang profesional untuk menggerakkan perusahaan daerah selaku kebanggaan masyarakat Indramayu,” tegas Bupati.

Bupati menjabarkan sejumlah target penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran komisaris yang baru, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Target jangka pendek yang ditekankan meliputi pembenahan struktur organisasi dan tata kelola PT. BWI (Perseroda), pemetaan antara lini bisnis yang sudah dan belum berjalan untuk segera ditindaklanjuti, penyelesaian dan perampungan Raperda tentang perubahan PT. BWI (Perseroda) yang sedang berlangsung.

Sementara target jangka menengah, antara lain, pengembangan potensi perusahaan dan optimalisasi peran dalam membentuk perusahaan yang sehat dan akuntabel, kolaborasi usaha dengan perusahaan lain yang relevan, pengelolaan manajemen perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan untuk jangka panjang, Bupati menargetkan pembentukan unit usaha baru, anak perusahaan, serta kerja sama strategis dengan BUMN, BUMD, maupun mitra swasta lainnya, privatisasi dalam bentuk penjualan saham untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat bagi masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh publik.

Di akhir sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan harapannya agar para komisaris mampu mengemban amanah dengan baik serta membawa PT. BWI menuju kinerja yang lebih unggul.

“Saya mengharapkan agar para komisaris mampu membawa perusahaan PT. BWI agar lebih baik lagi dan mampu menghasilkan PAD yang lebih meningkat. Saya juga mengajak seluruh jajaran komisaris untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi ‘Indramayu Reang’ yaitu Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong,” pungkasnya.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi awal transformasi bagi PT. BWI untuk bergerak lebih progresif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Indramayu. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Polri Gelar Lomba Siskamling dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-79

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Humas Polres Indramayu menggelar Lomba Siskamling sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (30/06/25) dan melibatkan berbagai elemen masyarakat di wilayah Kecamatan Indramayu. Selasa (1/7)

Lomba Siskamling ini bertujuan untuk mendorong semangat gotong royong warga dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Para peserta berasal dari berbagai kelurahan se-Kecamatan Indramayu, dan akan dinilai berdasarkan kinerja serta kreativitas dalam pelaksanaan ronda malam atau Siskamling.

Juara lomba akan diumumkan dan diberikan penghargaan pada puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang akan digelar di Mapolres Indramayu.

Camat Indramayu, Maulana, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Selain itu, lomba ini juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara Polri dan warga serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan Siskamling,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa LemahMekar, Umar Dani, menyampaikan rasa bangganya karena wilayahnya terpilih mewakili Indramayu dalam lomba Siskamling tingkat Provinsi. “Kami merasa senang dan berharap doa serta dukungan masyarakat Indramayu agar Siskamling kami dapat meraih juara di tingkat provinsi nantinya,” tuturnya.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Eksekutif dan Legislatif Setujui Raperda RPJMD 2025-2029, Kolaborasi Wujudkan Isu-Isu Strategis

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim, didampingi Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025–2029. Selasa (1/7)

Penyampaian pendapat akhir tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu di Ruang Sidang Utama, Senin (30/6/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu Amroni, didampingi Wakil Ketua Kiki Zakiyah, serta dihadiri segenap anggota DPRD dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi landasan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun secara sistematis dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“RPJMD merupakan simbol komitmen dan cita-cita daerah untuk lima tahun ke depan, mulai tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini disusun untuk merespons isu-isu strategis daerah seperti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, kualitas tenaga kerja, kesehatan masyarakat, sumber daya air, lingkungan hidup, hingga penanggulangan kemiskinan,” jelas Bupati Lucky.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya kepada Panitia Khusus (Pansus) 8, 9, 10, dan 11 yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membahas dan menyempurnakan materi RPJMD.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, terutama kepada Pansus 8 hingga 11 atas saran, ide, dan masukan yang sangat konstruktif. Beberapa masukan telah kami catat untuk menjadi bahan penyempurnaan lebih lanjut,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa proses penyusunan RPJMD telah memasuki tahap akhir, dan akan dilanjutkan ke tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni, mengungkapkan bahwa Raperda tentang RPJMD 2025–2029 telah melalui proses pembahasan intensif antara Pansus DPRD bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing pansus juga menyampaikan laporan hasil kerja. Pansus 8 dilaporkan oleh Ketua Pansus Abdul Rajak, Pansus 9 oleh Wakil Ketua Taufiq Hadi Sutrisno, Pansus 10 oleh Ketua Kiki Arindi, dan Pansus 11 oleh Ketua Dullah.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Raperda RPJMD Tahun 2025–2029. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

Lucky Hakim Lantik dan Ambil Sumpah 39 Pejabat, Perkuat Birokrasi Berbasis Manajemen Talenta

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kamis (26/6/2025), bertempat di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu. Selasa (1/7)

Pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan birokrasi berbasis merit system dan hasil dari implementasi manajemen talenta yang telah disusun secara sistematis dan terkoordinasi. Sebanyak 39 orang yang dilantik tersebut terdiri atas 16 orang pejabat tinggi pratama dan 23 orang pejabat fungsional.

Beberapa nama yang dilantik di antaranya adalah Asep Abdul Mukti, yang semula menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kini bergeser menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Ahmad Syadali, semula Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Dispara); serta Dadang Oce Iskandar, yang semula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kini kembali menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, yang juga mengalami pergeseran yaitu Sugeng Heryanto, yang semula menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP); serta dr. Deden Bonni Koswara, yang semula menjabat Direktur RSUD, kini menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan bahwa pelantikan ini telah melalui tahapan panjang dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola ASN yang profesional.

“Proses pelantikan ini juga merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen talenta yang dimulai dengan koordinasi awal di Kanreg III BKN Bandung pada bulan Februari 2025, dengan berbagai dinamikanya hingga mendapat rekomendasi manajemen talenta pada tanggal 21 Mei 2025,” ungkap Bupati.

Bupati menekankan bahwa pengisian jabatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks dan menuntut adanya pemimpin birokrasi yang tidak hanya mampu menyusun program, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya ingin menegaskan bahwa saat ini tantangan pembangunan semakin kompleks. Diperlukan pemimpin birokrasi yang tidak hanya mampu menyusun program, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan dan menciptakan dampak nyata di tengah masyarakat, terutama dalam menjawab isu-isu strategis daerah,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, birokrasi Pemerintah Kabupaten Indramayu akan semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Saya yakin dan percaya, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, kita semua dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Mari kita terus bekerja keras untuk mewujudkan Indramayu Reang (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong),” pungkasnya. 

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

‎Bupati Lucky Hakim Apresiasi Terpilihnya Indramayu Sebagai Lokasi Visitasi PKN Tingkat II Tahun 2025

‎INDRAMAYU.radarinformasi.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mendapat kehormatan sebagai tuan rumah kegiatan Advokasi Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN). Selasa (1/7)
‎
‎Kegiatan tersebut dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat pada Kamis, (26/6/2025). 
‎
‎Bertempat di Aula Ki Tinggil, Indramayu, acara dibuka oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang mengapresiasi kepercayaan BPSDM Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu sebagai lokasi studi lapangan bagi para peserta pelatihan.
‎
‎“Atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu, kami mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Jawa Barat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Ini menjadi kehormatan besar untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi para calon pemimpin perubahan,” ungkapnya. 
‎
‎Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta yang dibagi ke dalam empat kelompok. Mereka akan melakukan visitasi ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan sebagai lokasi khusus (lokus), yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu.
‎
‎Bupati Lucky juga menegaskan pentingnya visitasi ini dalam membentuk pemimpin yang adaptif dan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan organisasi secara nyata.

“Melalui kunjungan studi lapangan ini, peserta diharapkan mampu mendiagnosa perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal, serta merumuskan solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia mendorong seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan disiplin dari awal hingga akhir. Menurutnya, keberhasilan pelatihan ini tidak hanya diukur dari keikutsertaan semata, tetapi dari kemampuan peserta menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing.
‎
‎Selain memperkuat kapasitas peserta, kegiatan ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi pengembangan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu.
‎
‎“Semoga kunjungan ini dapat memperkaya kompetensi kepemimpinan peserta dan mempererat sinergi antara berbagai pihak dalam upaya membangun Kabupaten Indramayu yang lebih maju,” tutup Bupati Lucky.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal

KKP dan Pemkab Indramayu Revitalisasi 2,8 Ribu Hektare Lahan Tambak, Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

INDRAMAYU.radarinformasi.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama Pemkab Indramayu melakukan revitalisasi lahan tambak yang kurang produktif menjadi tambak yang modern. Revitalisasi ini sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat pesisir. Selasa (1/7)

Kepastian revitalisasi tambak ini setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budi Daya Tb.Haeru Rahayu atas nama Kementerian dan Kelautan (KKP) dan Bupati Indramayu Lucky Hakim atas nama Pemkab Indramayu, Rabu (25/6/2025) di Gedung KKP Jakarta. 

Lucky Hakim menjelaskan, untuk saat ini tambak di wilayah Kabupaten Indramayu yang siap dilakukan revitalisasi seluas 2.875,48 hektare yang tersebar di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang. 

Menurut Lucky, revitalisasi tambak Pantura ini akan meningkatkan perekonomian warga pesisir karena memanfaatkan tambak yang selama ini kurang produktif. Menurutnya, revitalisasi tambak ini yang merupakan sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dan pusat akan meningkatkan pendapatan warga yang berbasis masyarakat pesisir. 

“Dengan revitalisasi ini merupakan langkah nyata kita bersama KKP untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan tambak yang kurang produktif sehingga ekonomi kerakyatan kita bisa tumbuh terutama bagi masyarakat pesisir,” kata Lucky Hakim. 

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara (pantura) Jawa Barat dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono. 

Program revitalisasi tambak ini juga tentunya menimbulkan dampak beruntun positif lainnya yakni penyediaan rumah bagi para pekerjanya.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Menurut Trenggono, program revitalisasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 mulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413,25 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Reporter : Andika
Redaktur : Rizal